TEMBILAHAN (detikriau.org)-Sebanyak 28 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer dokter mengikuti pembekalan yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (16/2/2015).

Pembekalan yang dipusatkan di aula Kantor Diskes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan ini dilaksanakan selama 3 hari, yang diisi dengan materi pembekalan pada pagi hari dan pelaksanaan orientasi pada sore harinya.

“Jadi, mereka ini akan turun langsung ke unit dan bidang kerja,” tutur Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya.

Dikatakan Alvi, melalui pembekalan ini diharapkan seluruh CPNS dari tenaga honorer dokter dapat memahami aturan dan beban kerja di lingkungan Diskes Inhil, sehingga memperkuat fungsi dan peran mereka di lapangan.

“Dengan begitu, akan ada koordinasi yang jelas terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Apalagi, dokter adalah tim inti dalam pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit dan Puskesmas,” terangnya.

Dijelaskan mantan Kepala Bappeda Inhil ini, pilihan profesi menjadi seorang dokter secara fungsional adalah dokter umum, tetapi status mereka juga melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang merupakan abdi negara dan pelayan masyarakat

“Jadi, mereka harus benar-benar berada di tempat tugasnya masing-masing dan semaksimal mungkin melakukan peran dan fungsinya sebagai seorang dokter, yang telah ditempatkan di 28 wilayah terpencil dan sangat terpencil di Negeri Seribu Parit ini,” tegasnya.

Adapun materi pembekalan yang diberikan kepada 28 CPNS dari tenaga honorer dokter ini, meliputi bidang kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan dan pengendalian masalah kesehatan.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 1.057 dari 6.438 berkas pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang masuk ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tidak lulus tes administrasi.

5.381 pelamar CPNS dinyatakan lulus administrasi,” kata Kepala BKD Inhil, H Syaifuddin, Selasa (14/10) pagi kemarin.

Menurut Kepala BKD Inhil, H Syaifuddin, Selasa (14/10), seleksi administrasi yang dilakukan oleh pihaknya sudah dijalankan secara baik dan sesuai aturan main.

“Mereka yang tidak lulus seleksi administrasi secara otomatis tidak bisa mengikuti tahapan tes tahap selanjunya,” ujar Syaifuddin.

Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, tambah Syaifuddin, para pelamar CPNS tingga mempersiapan daftar ulang. Meski belum menyebutkan jadwal yang jelas, namun lebih bagus persiapannya dilakukan lebih awal.

“Kami belum bisa menyebutkan kapan jadwal daftar ulang, karena sampai saat ini kami juga masih menunggu informasi resmi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional 12 Provinsi Riau yang ada di Pekanbaru,” terangnya.

Adapun beberapa kesalahan yang mengakibatkan gugurnya para pelamar CPNS, yakni mulai dari standar nilai yang dibutuhkan khusus untuk kategori SMA. Sedangkan mengenai usia minimal 18 dan maksimal 35 tahun.

“Ada diantara mereka yang nilai rata-ratanya dibawah 7  dan ada pula yang belum genap 18 tahun bahkan ada yang sudah melampauan 35 tahun,”terangnya.

Sementara itu mengenai teknis tes yang akan dilaksanakan, menggunakan sistem Computer Asisted Tes (ACT). Saat ini BKD mengusulkan pelaksanaan tes dibagi menjadi 4 kelompok atau sif. Dalam satu kelompok terdiri dari 100 peserta.

“Kita usulkan dulu 4 sif. Karena kalau kita paksakan 5 sif seperti yang diharapkan BKN Riau, tidak akan terkejar untuk satu hari. Mudah-mudahan usulan itu bisa disetujuan BKN,” ssbutnya menjelaskan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kantor Pos Tembilahan telah mengirimkan sebanyak 6.433 berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Dari 6.433 berkas itu terdiri dari formasi tenaga teknis sebanyak 5.114, Guru 766 dan Tenaga Kesehatan sebanyak 543.

“Seluruh berkas sudah kita serahkan ke BKD Inhil. Proses selanjutnya bukan lagi menjadi kewenangan kami,”ungkap Kepala kantor Pos Tembilahan, Ade.

Ditempat terpisah, Kepala BKD Inhil, H Syaifuddin mengatakan seluruh berkas tersebut saat  saat ini masih dalam proses pemilahan. Setelahnya baru diumumkan CPNS yang lulus tahap administrasi.

“Kapan diumumkan, saat ini kita belum pastikan kapan tangalnya,” Ujar Syaifuddin.” Terangnya. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pelamar Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) adal memiliki e-KTP. Bagi yang belum memiliki, cukup melampirkan bukti telah melakukan perekaman.

“Yang menjadi persoalan banyak yang belum melakukan perekaman. Tapi jangan kawatir kita tetap memberikan pelayanan maksimal untuk proses itu berikut mengeluarkan surat keterangannya,” kata Kepala Dinsdukcapil Inhil, H Tengku Edy Efrizal, Kamis (18/9).

Saat ini menurutnya Disdukcapil telah mempersiapkan 2 perangkat alat perekaman. Dalam satu perangkat mampu merekam 50 orang setiap hari. Jika 2 perangkat itu dinilai masih kurang maka Disdukcapil akan menambah 2 perangkat lagi.

Tak hanya bagi pelamar CPNS, Teuku Edy juga mengimbau kepada warga umum yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk segera merekamkan datanya. Pasalnya KTP Siak, akan segera berakhir pada bulan Desember 2014 mendatang.

“Perekaman ini wajib. Karena awal Januari 2015 mendatang e-KTP sudah berlaku secara nasional,” Tandas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Inhil ini. (dro/*1/adv pemkab inhil)

JAKARTA – Menjelang penghujung tahun, pemerintah semakin gencar menuntaskan pengangkatan langsung tenaga honorer kategori 1 (TH K1) mejadi CPNS. Di depan Komisi II DPR, Kamis (6/12), pemerintah menjanjikan pekan depan akan melansir jadwal resmi pengangkatan mereka. 

Pertemuan antara pemerintah dengan Komisi II DPR berlangsung tertutup. Dari pihak pemerintah, diantaranya menghadirkan pejabat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pihak pemerintah mengatakan proses quality assurance (QA) TH K1 masih berjalan. Setelah proses ini rampung, mereka baru bisa diangkat.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengharaokan pemerintah segera menerbitkan jadwal pasti pengumuman pengangkatan TH K1 menjadi CPNS. “Ini penting, supaya tidak terus menimbulkan polemik di masyarakat,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

Ganjar menuturkan, pemerintah berjanji akan mengeluarkan jadwal resmi pengangkatan TH K1 menjadi CPNS pada pekan depan. “Jujur sampai sekarang saya juga tidak tahu kapan diangkatnya,” ucap Ganjar. Dia hanya mengatakan, memang masa pengangkatan para TH K1 itu harus dilakukan paling akhir 31 Desember tahun ini.

Selain menunggu jadwal resmi dari pihak pemerintah, Ganjar mengatakan anggota dewan siap mengawal hasil penetapan dari pemerintah. Sebab tidak menutup kemungkinan ada potensi protes dari masyarakat. Ganjar berharap, dengan proses pemeriksaan dokumen yang bagus potensi kericuhan di masyarakat itu bisa ditekan.

Kepala BKN Eko Sutrisno mengatakan, pemerintah tetap akan menetapi amanah peraturan pemerintah tentang pengangkatan TH K1. “Kita akan menuntaskan pengangkatan mereka tahun ini juga. Itu sudah aman PP,” ujarnya.

Eko menjelaskan jika saat ini tim teknis terus bekerja. Khususnya untuk menentukan jadwal pasti pengangkatan TH K1.

Eko sendiri belum berani mengatakan tanggal pasti pengangkatan para TH K1 itu. Selain jadwalnya sendiri belum disusun, proses QA para TH K1 sampai saat ini juga masih terus berjalan.

Menurut Eko, tidak seluruh TH K1 yang lolos QA bisa diangkat semua tahun ini. Sebab membutuhkan proses administrasi dan persiapan lain yang membutuhkan tambahan waktu. Dia memperkirakan target realistis jumlah TH K1 yang berpotensi diangkat pada gelombang petama  hanya 50 persen. Sisanya menyusul diangkat tahun depan.

Sebagaimana diketahui, data terakhir jumlah TH K1 yang diproses dalam QA berjumlah 47.622 orang. Jika asumsi pengangkatan hanya 50 persen, berarti yang diangkat menjadi CPNS tahun ini hanya sekitar 23 ribu orang saja. Sisanya tetap diangkat langsung menjadi CPNS tanpa tes, tetapi sedikit belakangan.

Prioritas siapa yang diangkat duluan, kemungkinan berdasarkan formasi kebutuhan pegawai hasil penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Sampai saat ini, pihak Kemen PAN-RB masih belum melansir formasi CPNS khusus dari TH K1.(jpnn)