Jakarta – Kepala Staf Presiden, Moeldoko meminta kepada calon peserta CPNS untuk tidak mempercayai siapapun yang menyatakan bisa menjamin meloloskan dengan syarat  membayar sejumlah uang.

Penerimaan CPNS 2018 dijamin akan bebas dari calo dengan dilakukannya proses rekruitmen sistem online sejak pendaftaran hingga ujian

“Mau masuk bayar, padahal itu omong kosong, semua pakai sistem. Enggak bisa bayar-bayar mau bayar ke siapa,” ujar mantan panglima TNI ini di sela-sela diskusi ‘ASN Profesional Bukan Hanya Mimpi’ di ruang serbaguna, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/10) dilansir kumparan.com.

Moeldoko mengungkapkan bahwa para calo sebenarnya hanya memantau hasil seleksi saja. Calo tidak memiliki pengaruh apa pun dalam proses rekrutmen.

“Kamu (mau) masuk enggak PNS? Nanti kalau kamu sudah masuk, sekarang kamu kasih DP (uang muka) dulu. Nanti kalau masuk, kamu kasih saya (uang). Padahal orang ini hanya ngintip (melihat hasil seleksi) saja, CPNS juga sama diintip,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Deputi Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Iwan Hermanto. Di acara yang sama, ia menegaskan bahwa proses rekrutmen CPNS dengan sistem online membuat lebih transparan.

“Tidak ada lagi ruang untuk orang-orang yang menjanjikan. Jadi saya mohon rekan-rekan wartawan gaungkan ini,” kata Iwan.

Untuk diketahui, Pemerintah membuka rekrutmen CPNS 2018 untuk 238.015 formasi, dengan rincian 186.744 untuk tingkat daerah dan 51.271 di tingkat pusat. Proses pendaftaran CPNS 2018 akan ditutup pada 15 Oktober. Hingga Selasa (9/10), pendaftaran CPNS tembus hampir 4 juta orang.

Editor: Am

Tembilahan, detikriau.org – Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir direncanakan akan kembali melakukan pembukaan penerimaan CPNS. Untuk formasi dan jumlah penerimaan masih menunggu keputusan dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Benar, kita sudah ajukan ke Menpan. Usulannya ada 1000 lebih. Tapi pastinya tentu masih menunggu keputusan Kementrian. Biasanya baru diketahui sekitar bulan April atau Mei mendatang.” Sampaikan Kepala BKD Inhil, H Fauzar menjawab komfirmasi detikriau.org melalui sambungan telepon, selasa (20/2)

Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil ini, seperti tahun tahun sebelumnya, usulan formasi penerimaan yang paling banyak masih pada kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan.

Ditambahkan Fauzar, tahun 2018 ini tercatat sebanyak 192 PNS dilingkungan Pemkab Inhil memasuki masa pensiun dengan jumlah terbanyak dari tenaga pendidik.

“Sekali lagi, formasi yang kita usulkan cukup banyak, tapi berapa yang diverifikasi dan disetujui Menpan, kita masih belum mengetahui.” Akhirinya. / dro

JAKARTA- Ruang fiskal yang sempit me‎nyebabkan pemerintah tidak merekrut CPNS dari jalur umum. Kalaupun ada rekrutmen, hanya untuk formasi tertentu yang anggarannya sudah disiapkan kementerian/lembaga.

Contohnya ialah dokter, dokter gigi dan bidan PTT dari Kemenkes,  guru garis depan (Kemendikbud), THL-TB penyuluh pertanian (Kementan), lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan (lulusan cumlaude).

Itu masih ditambah pengadaan formasi 2014 di lingkungan Pemprov Papua dan Papua Barat, serta Pemprov Kaltara sebagai DOB 2012.

“Sampai saat ini moratorium CPNS belum dicabut. Artinya, rekrutmen CPNS dari jalur umum tidak bisa dilaksanakan. Lagipula pemerintah tidak punya dana untuk merekrut pegawai baru,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Selasa (23/8).

Dia me‎nyebutkan, untuk pengadaan CPNS, pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekira Rp 4 juta per orang.

“Nah formasi yang dikecualikan itu sumber dananya dari kementerian/lembaga bersangkutan dan pemda. Mereka sudah menyiapkan anggaran rekrutmen dan gaji CPNS-nya,” terangnya.

Kondisi berbeda terjadi pada 2013 ketika rekrutmen dilakukan serentak meski dalam kerangka moratorium. Bima mengatakan, saat itu ruang fiskal masih mencukupi.

“Ya kan beda, tahun ini anggaran pengadaan dibebankan ke masing-masing instansi. Negara tidak mengalokasikan dana khusus untuk itu karena ruang fiskalnya tidak mencukupi,” tandasnya

sumber: JPNN

JAKARTA – Pemerintah memastikan akan mengangkat para bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS. Hanya saja, pengangkatan tidak bisa secara otomatis.

Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Rabu (04/05).

“Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya sekitar 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS,” ujarnya.

Dikatakan, bahwa mereka tetap akan melalui proses seleksi, yakni test utk menjadi CPNS sesuai  amanat UU No 5/2014 tentang Aparatur Siip l Negara (ASN).

Namun test untuk bidan PTT dan dokter  bukan untukmenggugurkan kepesertaannya, mengingat jasa-jasa pengabdian dan pengorbanannya. “Test dimaksud untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi CPNS ” ujar Yuddy.

Apabila pada tahun anggaran 2016 belum dapat terangkat seluruhnya, maka yang lain akan diangkat pada tahun berikutnya.

“Yang lebih dahulu mengabdi sebagai PTT, atau mereka yang sudah diperpanjang lebih dari satu atau bahkan dua kali menjadi prioritas,” tegasnya.

Menteri mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah disampaikan kepada ketua umum dan pengurus serta perwakilan daerah Ikatan Bidan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri mengatakan bahwa pihaknya harus memastikanpara bidan PTT ini masuk dalam formasi yang diusulkan oleh pemda ke Kementerian PANRB melalui e-formasi. “Jangan sampai mereka tidak masuk dalam usulan tambahan formasi CPNS pemda,” ujarnya./ JPNN

Jakarta – Pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran belanja pegawainya lebih besar daripada anggaran pembangunan, tidak boleh merekrut pegawai negeri sipil baru.

“Kalau belanja pegawai di APBD sudah lewat lima puluh persen, kemungkinan tidak akan dipenuhi permintaannya dalam pengajuan formasi CPNS,” kata Asisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan  Pengadaan  SDM dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Arizal dikutip dari laman menpan.go.id

Dia mengatakan masyarakat harus mendapat manfaat lebih besar lewat anggaran pembangunan. Jika kebutuhan jumlah pegawai terus dipenuhi, anggaran yang dipakai untuk pembangunan bagi kepentingan masyarakat semakin berkurang.

“Nanti masyarakat akan bertanya-tanya, kok APBD tidak dipakai bangun jalan atau jembatan, tetapi hanya dipakai untuk bayar gaji pegawai pemda saja,” katanya.

Menurutnya jika belanja pegawai lebih besar, tidak adil untuk masyarakat. “Misalnya dalam sebuah daerah yang penduduknya 400 ribu, ada 15 ribu PNS. Nah tidak akan adil jika lebih dari separuh APBD, digunakan hanya untuk 15 ribu PNS. Sedangkan masyarakat yang lebih banyak, hanya kebagian lebih kecil,” paparnya.

Dia membeberkan, masih ada sejumlah daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari total APBD. Bahkan ada juga yang lebih dari 60 persen.

Pada penerimaan CPNS 2014 lalu, kata Arizal,  ada sejumlah daerah yang tidak disetujui permintaan tambahan pegawai barunya oleh Kementerian PANRB.

Dikatakan, daerah yang belanja pegawainya sudah besar, seharusnya menata kembali organisasi pemerintahannya. Kalau daerah tersebut tetap merasa kurang pegawai, itu artinya ada penempatan dan jabatan yang tidak efektif.

“Jangan sampai penempatan orang itu asal ada jabatan saja, tetapi kerjanya juga harus jelas,” paparnya.

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar belanja pembangunan dalam APBD lebih besar dari belanja pegawainya. Untuk saat ini, kata Arizal, rata-rata belanja pegawai mencapai 33,8 persen.

“Presiden ingin ini menjadi 25 persen saja,” katanya./ dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 240 tenaga honorer K2 terima SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diserahkan oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan diwakili Asisten I Setdakab Inhil Darussalam di gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (11/5/2015) sore.

Asisten I Setdakab Inhil mengatakan kepada sejumlah awak media kalau mereka itu telah menjalani proses yang cukup panjang mulai tahun 2005 lalu dan tercatat selama 9 tahun bertugas sebagai tenaga honorer.

“Yang jelas mereka telah memenuhi syarat untuk menjadi abdi masyarakat yang akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pula,” katanya.

Untuk itu, diharapkannya sejumlah tenaga honorer K2 yang menerima SK CPNS tersebut untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Karena, masih banyak lagi tenaga honorer yang menginginkan namun masih belum kesampaian.

“Mulai hari ini mereka itu langsung diberi SK penempatannya diseluruh Kabupaten Inhil,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil Syaifuddin menjelaskan dari jumlah 240 tenaga honorer K2 tersebut dibagi pada 217 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan dan 21 tenaga teknis.

Sebenarnya kata Syaifuddin, tenaga honorer K2 di Inhil ini banyak. Berdasarkan data tes pertama pada tahun 2013 lalu kurang lebih berjumlah 1000 orang, namun seletah diseleksi beberapa tahap ada 327 orang diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi di BKN Provinsi Riau.

“Dari beberapa tahap penyeleksian tenaga honorer K2, 240 orang inilah yang dinyatakan lulus dan akan diberikan NIP,” terangnya. (advertorial)