“Seharusnya orang tua lebih teliti mengawasi anaknya demi kesehatan bersama,”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelajar setingkat SD dan SMP di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diliburkan sejak tanggal 3 September kemarin. Kebijakan itu merupakan kebijakan insidensial melihat kondisi asap semakin pekat. Namun berdasarkan pantauan lapangan, para pelajar itu bukannya berada di rumah, akan tetapi dikesempatan libur ini dimanfaatkannya untuk bermain di luar tanpa masker.

Padahal tujuan pemerintah dari libur tersebut supaya para pelajar bisa menghindari secara total pekatnya asap di udara Kabupaten Inhil. Dimana, dalam sepekan terakhir bahkan lebih, Inhil penuh diselimuti asap akibat kebakaran hutan lahan di sejumlah daerah.

“Sangat disayangkan kalau pelajar kita di Inhil hanya memanfaatkan hari libur dengan bermain. Seharusnya orang tua lebih teliti mengawasi anaknya demi kesehatan bersama,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil, Helmi D, Jum’at (4/9/2015).

Kendati demikian, Helmi tetap menghimbau kepada seluruh orang tua pelajar untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya untuk tidak banyak bermain di luar rumah, terlebih jika bermain tanpa masker.

“Kami meliburkan sekolah itu demi menghindari bahaya kabut asap, bukan untuk bermain bebas,” pungkasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2015, Jum’at (21/8/2015).

Disampaikan Bupati, secara garis besar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2014, terdiri atas Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pembiayaan Daerah.

Adapun Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 1,8 triliyun. Bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2013 sebesar Rp 1,5 triliyun, terjadi kenaikan sebesar Rp 261,2 milyar atau sekitar 14 persen.

“Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2014 ini, terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 105,6 milyar, Realisasi Pendapatan Transfer Rp 1,7 triliyun dan Realisasi Lain-lain Penerimaan yang Sah Rp 1 milyar,” tutur Bupati Wardan.

Sedangkan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp 1,7 triliyun. Bila dibandingkan dengan Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1,5 triliyun terjadi kenaikan sebesar Rp 190,4 milyar.

Berdasarkan Realisasi Pendapatan serta Realisasi Belanja dan Transfer tersebut di atas, maka Anggaran Tahun 2014 mengalami surflus sebesar Rp 92,2 milyar.

“Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2014, meliputi Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 1,6 triliyun terealisasi sebesar Rp 1,3 triliyun atau 81,05 persen, Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp 521,6 milyar terealisasi sebesar Rp 394,03 milyar atau 75,53 persen dan Belanja Tak Terduga, dari anggaran sebesar Rp 800 juta tidak terealisasi,” tambahnya.

Selanjutnya, Realisasi Pembiayaan Netto pada APBD Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp 436,2 milyar. Bila dibandingkan dengan Pembiayaan Netto pada APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 418,8 milyar terjadi kenaikan sebesar Rp 17,4 milyar atau 4 persen.

Dengan jumlah Pembiayaan Netto sebesar tersebut di atas, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp 528,5 milyar.

“Realisasi pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2014 diuraikan sebagai berikut, Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp 441,6 milyar, bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 425,4 milyar terjadi kenaikan sebesar Rp 14,8 milyar. Kemudian Pengeluaran Pembiayaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp 5,4 milyar, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 6,6 milyar terjadi penurunan sebesar Rp 1,1 milyar,” terangnya.

Penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014 ini, dijelaskan Bupati Wardan, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor: 11.A/LHP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

“Demikian gambaran umum Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, sebagai wujud dari implementasi akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Inhil, dengan harapan adanya percepatan terhadap pembahasan untuk selanjutnya dapat menjadi Peraturan Daerah (Perda),” imbuhnya. (adv/humas)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Fauzar ditunjuk Bupati menjabat sebagai Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil H Syaifuddin saat dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (2/7/2015). Penunjukan itu menurutnya dikarenakan H Alimuddin telah mengakhiri masa jabatannya dan terhitung mulai tanggal 1 Juni, Fauzar resmi duduki jabatan Plt Sekda.

“Berdasarkan surat Gubernur Riau dengan nomor 800/BKD2D/3.1/VI/2015/987 perihal persetujuan penunjukan penjabat pelaksanaan tugas Sekda Inhil yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2015 kemaren. Dengan demikian, Bupati Inhil resmi tunjuk Fauzar jabat Plt Sekda berdasarkan Surat Perintah nomor 800/BKD-MP/1556 tertanggal 1 Juli 2015,” papar Syaifuddin.

Ia menerangkan, dari surat tugas oleh Bupati, hanya berlaku selama 3 bulan kedepan yakni hingga akhir September. Selama 3 bulan kedepan pihaknya akan buka pengisian jabatan. Tidak hanya Sekda, tapi juga beriringan dengan pengisian kekosongan Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Pertanian.

“Akhir Agustus buka pengisian jabatan, kira-kira bulan September akan dilakukan prosesnya dan diakhir bulan Oktober diupayakan sudah ada hasil seleksi Sekda yang definitif,” tambahnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemkab Inhil melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultural dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) optimis hasil panen musim ini akan memenuhi target yang ditentukan hingga bulan September 2015 mendatang.

Pernyataan itu diungkapkan Plt Kepala DTPHP Kabupaten Inhil Fajar Husen melalui Sekretaris Dinas, RM Sudinoto saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat (19/6/2015).

“Meski hasil pertanian Oktober 2014 hingga maret 2015, masih belum mencapai hasil yang memuaskan akibat terjadinya banjir dan serangan hama di beberapa daerah, namun untuk musim panen April-September 2015 ini kita optimis akan terpenuhi sesuai target” jelasnya.

Dijelaskannya, dengan waktu yang masih ada ini, tersisa 9.367 hektar dan akan bisa diselesaikan secara optimal. Namun memasuki minggu kedua bulan juni 2015, sudah 6.633 haktar lahan sudah ditanam.

“Target penanaman adalah 16 ribu hektar. Saya sangat optimis itu bisa kita laksanakan,” tambahnya.

Apalagi, lanjutnya, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan selaku pimpinan daerah turut aktif turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan dunia pertanian. Hal ini menyebabkan motivasi para petani maupun petugas penyuluh semakin tinggi untuk memenuhi target yang diinginkan.

“Saat ini rata-rata hasil pertanian padi di Inhil menghasilkan 4,5 ton perhektar, namun dibeberapa tempat, seperti di Kecamatan Kempas, hasil padi mencapai 7-8 ton perhektar. Jika target 16 ribu hektar berhasil, maka Inhil akan surflus beras,” tutupnya.(mirwan/adv)

“Bersegeralah memohon ampunan kepada Allah SWT, karena hal itu menjadi kunci memasuki Bulan Suci Ramadhan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Halal bi Halal menyambut tibanya Bulan Suci Ramadhan 1436 H, di aula Wijaya Kusuma Kantor Diskes, Jalan M Boya Tembilahan, Selasa (16/6/2015).

Perhelatan religius yang menghadirkan Al Ustadz Rukhiyat ini, dihadiri oleh Sekretaris Diskes, Ridwan Mkes, pejabat eselon III dan IV di lingkungan Diskes dan Puskesmas di Kota Tembilahan dan Tembilahan Hulu, para PNS dan honorer, serta Dharma Wanita di lingkungan Diskes Inhil.

Sekretaris Diskes Inhil, Ridwan dalam sambutannya berharap agar momentum tersebut dapat dijadikan sebagai wadah untuk mempererat tali silaturrahmi dan saling bermaafan antar sesama menjelang masuknya Bulan Suci Ramadhan.

“Semoga kita semua dapat mempersiapkan diri dengan baik saat menyambut datangnya bulan puasa yang penuh berkah ini, serta tetap mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal,” tutur Ridwan.

Sementara itu, Al Ustadz Rukhiyat dalam tausiyahnya mengajak seluruh yang hadir, untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar selama hampair satu bulan guna memperoleh keberkahan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

“Mudah-mudahan kegiatan ini termasuk dalam salah satu kemuliaan Ramadhan,” terangnya.

Selanjutnya, Al Ustadz Rukhiyat berpesan agar seluruh umat Islam dapat melakukan berbagai persiapan menjelang masuknya Bulan Suci Ramadhan ini yaitu dengan bersegera memohon ampunan kepada Allah SWT, karena hal itu menjadi kunci memasuki Bulan Suci Ramadhan. (adi/adv)

“Ada 3 kelompok manusia yang tidak diterima amal ibadahnya di Bulan Ramadhan, yakni anak yang durhaka kepada orang tua, tetangga yang jahat kepada tetangganya, suami yang zalim kepada isteri ataupun sebaliknya. Untuk itu, jika kita termasuk dalam salah satu golongan ini, maka bersegeralah memohon ampunan kepada Allah SWT dan saling memaafkan antar sesama,” imbuhnya.(adi/adv)

“Sampai sekarang kita belum bisa menjumpai daerah yang termasuk dalam kriteria Desa Adat”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) minta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk mengkaji kembali Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Desa Adat yang telah diusulkan pada Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus II DPRD Inhil, Herwanissitas kepada detikriau.org usai melakukan konsultasi draf Ranperda Kabupaten Inhil ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Selasa (9/6/2015) kemarin.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, dari 6 Ranperda yang telah diusulkan oleh Pemkab Inhil sebelumnya, 1 Ranperda diantaranya, yakni Ranperda tentang Desa Adat mendapatkan perhatian yang lebih dari DPRD dalam hal ini Pansus II.

Pasalnya, jelas Sitas, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan dan menemukan adanya daerah di Negeri Seribu Parit yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Desa Adat.

“Setelah melalui pertimbangan yang mendalam dan melakukan public hearing bersama tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya, sampai sekarang kita belum bisa menjumpai daerah yang termasuk dalam kriteria Desa Adat,” tutur Sitas.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, Pansus II DPRD mengusulkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengkaji kembali usulan Ranperda tentang Desa Adat tersebut.

“Ini dimaksudkan agar kita tidak menemukan kendala dan permasalahan di kemudian hari, khususnya yang menyangkut dengan persoalan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga penerapan Peraturan Daerah (Perda) di lapangan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar,” imbuhnya.(adi/adv)