JAKARTA — Prabowo Subianto mengaku merinding mendapatkan dukungan dari ribuan massa buruh untuk menjadi calon presiden (capres) di pilpres 2019. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui dukungan ribuan massa buruh ini merupakan penghargaan tertinggi yang pernah ia terima.

“Saya pernah menjadi Komandan Kopassus, tapi bagi saya mendapatkan dukungan dari ribuan buruh ini merupakan penghargaan tertinggi saya,” kata Prabowo di Istora Senayan, Selasa (1/5).

Dukungan dari ribuan massa buruh KSPI ini menurut dia sungguh sangat berarti untuk mewujudkan kembali Indonesia yang berdaulat. Sebab Prabowo melihat pemerintah sekarang jauh dari harapan para buruh, termasuk petani, nelayan dan masyarakat kecil.

Bagaimana tidak, ketika pemerintah lebih memprioritaskan para pekerja asing dibandingkan pekerja lokal. Kemudian pemerintah lebih mengedepankan impor pangan yang merugikan petani dan masyarakat kecil.

“Saya melihat elit-elit Indonesia mereka tidak cinta kepada bangsa indonesia. Atau bisa jadi mereka tidak mampu menjaga kepentingan, kesejahteraan dan kekayaan bangsa Indonesia,” katanya.

Geram melihat elit pemerintahan yang mengabaikan penderitaan rakyat itu, ia memutuskan apabila rakyat masih membutuhkannya, maka ia akan sangat siap melaksanakan tugas sebagai presiden. “Atas dasar itu saya siap maju kembali sebagai Presiden di 2019,” ujarnya.

Dalam dukungan KSPI itu disebutkan juga 10 kesepakatan antara Prabowo dengan KSPI yang dijuluki dengan Sepuluh Tuntutan Rakyat. Pertama meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat bawah, kedua menolak upah murah dengan mencabut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Ketiga, lanjut Prabowo, menjalankan jaminan kesehatan kepada buruh dan rakyat berdasarkan prinsip yang adil. Keempat stop perbudakan modern berkedok outsourching, honorer dan magang. Kelima menciptakan lapangan kerja bagi pekerja lokal, dan mencabut Perpres no.20 /2018 soal Tenaga Kerja Asing (TKA).

Keenam mengangkat tenaga honorer dan pekerja honorer menjadi pekerja tetap. Ketujuh mewajibkan sekolah 12 tahun dan beasiswa bagi anak anak buruh hingga perguruan tinggi. Kedelapan menyediakan transportasi pabrik buruh murah dan bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Menjadikan motor dan pengemudi ojek online sebagai transportasi umum, dan memberi hak berserikat bagi transportasi ojek online bagi pengemudi ojek online,” papar Prabowo.

Kesembilan, lanjutnya, menyiapkan fasilitas rumah murah bagi pekerja dan buruh dengan uang muka 0 persen. Dan kesepuluh menuntaskan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak pada buruh dan rakyat tidak mampu.

sumber: republika

detikriau.org – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap ada utusan Istana yang menawari posisi calon wakil presiden ke Prabowo Subianto. Selain tawaran cawapres, Gerindra juga diajak masuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah.

“Ya adalah utusan-utusan yang datang menawarkan, termasuk bergabung. Pak Prabowo masuk sebagai cawapres. Namanya dalam politik ini sah-sah saja,” kata Fadli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Maret 2018.

Fadli menambahkan, tawaran itu pun langsung ditolak. Sebab, Prabowo sendiri akan diusung partai menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Menurutnya, Gerindra akan membicarakan persoalan ini dengan partai yang satu misi mengusung Prabowo sebagai capres.

“Kami tegaskan Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo bukan sebagai cawapres. Dan, juga kami akan maju bersama kawan-kawan koalisi nanti yang tentu akan bicara tentang capres dan cawapres,” ujar Wakil Ketua DPR tersebut.

Hingga sekarang, Gerindra belum mendeklarasikan secara resmi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sejumlah elite parpol seperti politikus Golkar Bambang Soesatyo menilai Prabowo layak diusung sebagai pendamping Jokowi.

Bagi pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, status Prabowo jelang pilpres saat ini seperti menjadi king maker. Belum ada kepastian Prabowo maju kembali membuat spekulasi mencuat seperti tawaran posisi cawapres. Sikap politik Prabowo dinantikan lawan politiknya.

“Prabowo ini king maker. Meski ada usaha sistematis yang tetap memaksakan Prabowo,” tutur Hendri, Sabtu, 3 Maret 2018.

Secara elektabilitas dalam survei posisi Prabowo masih di bawah Jokowi. Bila di Pilpres 2019 Jokowi dan Prabowo head to head lagi, maka Prabowo dinilai sulit menang.

“Perlu ada tokoh baru yang bisa tiga capres meski itu sulit sejauh ini,” katanya.

Peta Jokowi dan Prabowo

Belum adanya kandidat lain yang diusung jelang lima bulan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, membuat isu calon presiden tunggal melawan kotak kosong mencuat. Sejauh ini, Jokowi sebagai incumbent sudah mendapatkan kekuatan dukungan lima parpol.

Dengan kekuatan sementara lima parpol, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sepertinya tak akan kesulitan memenuhi syarat minimal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen. Lima kekuatan parpol tersebut yaitu PDIP (18,95 persen), Golkar (14,75 persen), Nasdem (6,72 persen), PPP (6,53 persen), dan Hanura (5,26 persen).

“Ini yang membuat koalisi Jokowi pede. Karena secara sementara, kekuatan presidential threshold lima parpol pendukung sudah sangat banyak,” kata Hendri.

Berbeda dengan Prabowo yang harus menghitung secara matang. Sebab, Gerindra mesti berkoalisi dengan dua parpol lain untuk memenuhi syarat presidential threshold. Gerindra dengan kekuatan 11,81 persen, harus mendapatkan suara 9 persen lagi. Perolehan ini bisa dicapai bila koalisi dengan PKS serta PAN. Atau juga Gerindra, PKS, dengan Demokrat.

“PKS punya 6,79 persen, PAN 7,59 persen. Demokrat ada 10,19 persen. Cukup lah itu,” tutur Hendri.

Sumber: viva.co.id

SBY menyesalkan bocornya surat DKP terhadap Prabowo

detikriau.org – Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, memastikan bahwa dokumen yang bersifat rahasia hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira terhadap Letnan Jenderal Prabowo Subianto adalah asli. Julian mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengetahui soal bocornya surat DKP tersebut.

“Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa benar Kepres 62/1998 tersebut dikeluarkan oleh Presiden BJ Habibie,” kata Julian di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014.

Julian menegaskan, dalam dokumen rahasia itu menyatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari dinas militer, dan memperoleh hak pensiun.

Dalam dokumen itu memang tercantum tandatangan SBY sebagai salah satu petinggi TNI Angkatan Darat. SBY membubuhkan tandatangannya dalam dokumen itu, karena keputusan presiden itu merujuk pada surat Menhankam/Pangab kala itu.

Sementara itu, SBY kata Julian, menyayangkan bocornya dokumen itu. Meski sifat surat itu tidak selalu rahasia, tapi seharusnya masalah ini menjadi perhatian bagi institusi TNI.

“Kalau itu beredar secara luas di masyarakat kan tidak pada tempatnya juga. Dan ini yang patut disesalkan dan menjadi perhatian di dalam institusi,  khususnya TNI kita,” lanjutnya.

Menurut Julian, saat ini TNI sedang melakukan investigasi internal untuk mencari tahu siapa yang membocorkan surat rahasia itu. Namun Julian menyatakan, Presiden SBY tidak akan ikut campur dalam masalah ini. “Saya kira telah disikapi ya di bawah koordinator Kemenkopolhukam,” ujarnya.

sumber: vivanews.com

detikriau.org – Komisi Pemilihan Umum mengubah formasi debat calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2014. Perubahan dilakukan karena para kandidat tidak menyepakati formasi awal yang ditawarkan KPU.

“Formasi peserta debatnya berubah karena kesepakatan dari dua pasangan calon, itu saja. ” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya, sebagaimana dilansir vivanews.co.id.

Menurut Ferry, debat perdana dan terakhir akan dihadiri oleh pasangan capres dan cawapres. “Capresnya dua kali, cawapresnya satu kali,” jelasnya.

Berikut jadwal debat capres-cawapres 2014:

9 Juni 2014
Tema debat capres dan cawapres: Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum. Disiarkan SCTV, Indosiar dan Berita Satu.

15 Juni 2014
Tema debat capres: Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Disiarkan Metro Tv dan Bloomberg Tv.

22 Juni 2014
Tema Debat Capres: Politik Internal dan Ketahanan Nasional. Disiarkan TV One dan ANTV.

29 Juni 2014
Tema Debat Cawapres: Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Disiarkan RCTI, MNCTV.

5 Juli 2014
Tema Debat capres dan cawapres: Pangan, Energi, Lingkungan. Disiarkan TVRI dan KompasTV.(dro)