Tembilahan (detikriau.org) — Bupati Inhil, HM Wardan menegaskan bahwa rekomendasi penunjukkan kota Guntung sebagai calon ibukota Inhut didasarkan pada hasil kajian bukan semata atas kehendak dan pertimbangan dirinya.

Pernyataan ini disampaikan Bupati disela kegiatan kunjungannya kelokasi kawasan kuliner kelapa gading jalan HR Subrantas Tembilahan, senin (8/9/2014) semalam. Menurut Bupati, agar jalannya proses kajian lebih kredibel, kajian rencana pemekaran Inhut tidak lagi menggunakan universitas setempat tetapi pemkab Inhil memfasilitasi dengan mempergunakan tim kajian Universitas Indonesia.

“Siapa yang hari ini tidak kenal UI? Saya kira siapapun akan mengakui kredibilitas Universitas terbesar di Indonesia ini. Maksudnya apa? Tentu agar hasil rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih dipercaya dan benar-benar memenuhi semua persyaratan yang dimintakan. Sebagai Bupati, saya hanya memberikan rekomendasi atas hasil kajian bukan keinginan pribadi,” ujar Bupati menjawab komfirmasi

Komfirmasi ini diberikan Bupati menanggapi aksi demontrasi puluhan massa yang menamakan Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Mandah Pelangiran tolak Guntung sebagai ibu kota Indragiri Hilir Utara (Inhut) digedung DPRD Provinsi Riau dihari yang sama.

Ketua massa, Irwan menyatakan bahwa mereka menolak rekomendasi Bupati Inhil atas penunjukkan kota Guntung Kecamatan Kateman sebagai calon ibukota Inhut.

Dikatakannya, penunjukkan guntung sebagai calon ibukota menimbulkan‎ indikasi adanya kepentingan sepihak dalam Forum Komitmen Percepatan Pemekaran Kabupaten Inhil Utara, karena bersifat tertutup dan tanpa sepengetahuan tokoh masyarakat Mandah-Pelangiran sebagai anggota Forum Komitmen Percepatan Pemekaran Kabupaten Inhil Utara (Kecamatan Mandah, Kateman, Pulau Burung, Pelangiran dan Telok Belengkong).

Komitmen rekomendasi bupati dan DPRD Inhil juga dinilai mereka bertentangan dengan persyaratan administrasi pada PP Nomor 78 tahun 2007 Pasal 17. Komitmen ini karena sampai saat ini 33 desa yang terdiri 17 desa Kecamatan Mandah dan 16 ‎desa Kecamatan Pelangiran tidak memberikan rekomendasi Guntung sebagai ibu kota Inhil Utara.

Hasil kajian daerah/studi kelayakan pemekaran daerah oleh Forum Komitmen Percepat‎an Pemekaran Kabupaten Inhil Utara dikatakan mereka sampai saat ini juga tertutup dan tidak diketahui tokoh masyarakat Kecamatan Mandah Pelangiran dan 5 kecamatan lainnya (Kecamatan Mandah, Kateman, Pulau Burung, Pelangiran dan Telok Belengkong. red) untuk musyawarah mufakat sebagai ibu kota Inhil Utara.

Mereka mengancam jika Guntung sebagai ibu kota Inhil Utara disetujui atau direkomendasikan oleh DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau, maka Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Mandah-Pelangiran dan warga Mandah-Pelangiran menyatakan Kecamatan mereka keluar dari Inhil Utara dan kembali ke kabupaten induk. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rapat paripurna ke 10 Masa Sidang ke II Tahun sidang 2014 tentang pemandangan umum fraksi terhdap penyampaian pidato pengantar Bupati Terhadap Perubahan APBD Inhil tahun 2014. Senin (8/9/2014) kemaren

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Inhil H. M Raus Walid serta 23 anggota DPRD Inhil lainnya. Rapat juga dihadiri oleh Bupati Inhil yang diwakili oleh Aisiten I, Darussalam, Unsur Muspida serta sejumlah pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Edi haryanto menyampaikan beberapa kritikan yang cukup keras diantaranta mengenai pengelolaan keuangan daerah yang cenderung semakin menunjukkan ketergantungan kepada dana perimbangan pusat. FPG meminta agar pemkab inhil lebih memaksimalkan penerimaan PAD melalui sektor pajak dan retribusi daerah.

FPG juga meminta agr pemerintah lebih meningkatkan evisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran serta memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional.

Hal lainnya yang juga disoroti adalah masalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat, kecenderungan tingginya Silpa serta FPG meyoroti serta menyampaikan ungkapan kekecewaan akan capaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan dalam kurun waktu hampir satu tahun pemerintahan Warohmah. Serta beberapa kritikan lainnya terhdap pelaksanaan berbagai program bagi masyrakat.

Kemudian penyampaian pemandangan umum disusul oleh beberapa fraksi lainnya, yakni, Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), FPKB, Fraksi PDI-P, Fraksi Gerakan Bintang Nurani Pancasila (FGBNP), Fraksi Bintang Reformasi Keadilan (FBRK) dan Fraksi Amanat Bangsa (FAB). (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rapat paripurna ke 9 Masa Sidang ke II Tahun sidang 2014 tentang penyampaian pidato pengantar Bupati Terhadap rancangan Perubahan APBD Inhil tahun 2014.

Pimpinan siding, Ketua DPRD Inhil, H Raus Walid, menyatakan bahwa sesuai ketentuan, pembahasan ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang diawali dengan pidato pengantar Bupati tentang Rancangan APBD-P kemudian dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi atas pidato Bupati dan Tanggapan Bupati atas pemandangan umum fraksi.

“rapat paripurna ke 9 ini dihadiri oleh 24 orang anggota. Sesuai tata tertib DPRD Inhil maka pembahasan ini dapat dilanjutkan,” Ujar Raus Walid.

Dalam pidato pengantarnya, Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan bahwa secara umum, belanja daerah pada rancangan perubahan APBD 2014 mengalami perobahan. Semula pada belanja murni APBD tahun 2014 sebesar 2,071 Trilyun berubah menjadi Rp. 2, 144 Trilyun atau mengalami kenaikan sebesar 73 Milyar atau 3,53 %

Sedangkan jumlah belanja daerah pada perubahan ini dikurangi dengan pendapatan daerah maka rancangan perubahan APBD tahun 2014 mengalami defisit sebesar Rp 354,869 Milyar lebih. Defisit ini akan ditutupi dengan Silpa tahun 2013 sebesar Rp 440,1 Milyar.

Menurut Bupati, rancangan APBD-P Inhil 2014 berpedoman pada Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah dengan permendagri no 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan permendagri nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Memenuhi ketentuan itu, pemkab inhil telah menyusun KUA PPAS perubahan APBD Inhil 2014 yang sebelumnya telah disepakati secara bersama-sama antara pemkab Inhil dan DPRD Inhil” Ujar Bupati

Berdasarkan hal itu, Pemkab inhil selanjutnya menyusun strategi dan kebijakan umum tentang perubahan APBD Inhil 2014 dalam bentuk PPAS perubahan apbd sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program kegiatan daerah.

“Kemudian hasil pembahasan tentang ranperda itu selanjutnya akan ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang perubahan APBD Inhil tahun 2014,” Kata Bupati

Pada dasarnya, dilanjutkan Bupati, apa yang disaranakan DPRD Inhil sejalan dengan apa yang akan dijalankan pemerintah daerah yang menekan pada Peningkatan kualitas dan efisiensi belanja yang didasarkan pada skala prioritas

Selain itu, penekanan juga lebih kepada pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendasar dan program-program pembangunan yang menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat.

Rapat paripurna ke 9 DPRD Inhil ini selain dihadiri Bupati juga tampak dihadiri oleh unsur Muspida, Ketua KPU Inhil beserta sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhil. (dro/adv dprd inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Melalui media, masyarakat pedagang kawasan pujasera meminta agar keluh kesah dan kekecewaan mereka mendapatkan perhatian dari orang nomor satu dinegri seribu parit.

Sebagai seorang pimpinan, Bupati menurut mereka adalah tumpuan pengaduan masyarakat yang sangat diyakini mereka memiliki pemikiran yang arif, adil dan berpihak kepada masayarakat kecil.

“Tolong perhatikan kesusahan kami pak, kami hanya mengumpulkan rezky serupiah demi serupiah untuk kehidupan kami, salahkah kalau kami juga berharap mendapatkan perhatian pemerintah dengan diberikan fasilitas untuk mendapatkan rezky?” Permohonannya kepada Bupati Inhil melalui detikriau.org, jum’at (6/9/2014)

Kebijakan Disperindag Inhil dengan mengutamakan pemberian hak lapak dagangan bagi pihak yang mengaku pemilik asset pemda (pihak kedua.red) menurut mereka akan menyebabkan mereka kehilangan sumber mata pencaharian.

Apalagi juga ada keharusan bahwa pihak kedua tidak dibenarkan untuk menyewakan lapaknya kepada pihak lain. Kata Disperindag, untuk menjamin dipatuhinya ketentuan ini, dalam jangka waktu 1 bulan mereka kembali akan melakukan chek fisik.

“Dari dulu ketentuannya memang seperti itu, bukankah memang seharusnya lapak itu harus dipergunakan sendiri oleh pihak kedua? Tapi faktanya mereka juga menyewakan kepada pihak ketiga dan ini sudah berjalan bertahun-tahun bahkan sejak pertama pujasera didirikan. Bukankah juga tidak ada tindakan?” Pertanyakannya

Hari inipun ditambahkannya, pihak kedua sudah ada yang berkomunikasi dengan pihak ketiga, mereka nyatakan bersedia kembali menyewakan lapak kepada pihak ketiga yang selama ini menyewa kepadanya. Dengan catatan saat dilakukan chek fisik, pihak ketiga harus menyatakan bahwa ianya hanyalah “anak buah” bukan menyewa. Lapakpun harus disampaikan adalah milik pihak kedua.

“tidak mungkin disperindag tidak mengetahui akal-akalan seperti ini. Yang jelas kami merasa pemerintah sudah tidak berpihak kepada masyarakat kecil seperti kami. Tolong kami pak Bupati,” Sampaikannya dengan nada suara hiba.(dro)

Kemuning (detikriau.org) – Sejalan dengan kunjungan kerjanya di Kecamatan Kemuning, Bupati Inhil, HM Wardan menyempatkan diri untuk melakukan pantauan langsung terhadap aktivitas beberapa perusahaan dikawasan inhil bagian selatan ini. Keberadaan perusahaan diharapkan Bupati akan berdampak baik bagi masyarakat bukan sebaliknya.

Hal ini disampaikan Bupati disela kunjungannya disalah satu pabrik kelapa sawit diwilayah itu. rabu (6/8/2014) kemaren. Menurut Bupati, kedatangannya kali ini juga terkait dengan adanya informasi dari masyarakat telah terjadinya pencemaran lingkungan .

“Makanya dalam kesempatan ini saya menyempatkan untuk melihat secara langsung kelokasi pabrik. Saya sudah pinta dinas terkait dalam hal BLH ini untuk melakukan pemeriksaan,” Ujar Bupati

Pemeriksaan yang dilakukan BLH ditambahkan Bupati tentu untuik memastikan apakah benar telah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Jika hal ini ditemukan kebenarannya maka pemerintah daerah pastinya akan memintakan pihak perusahaan untuk memperbaiki system pengolahan limbahnya.

Kehadiran perusahaan disuatu daerah pastinya diharapkan akan memberikan dampak baik terhadap masyarakat seperti dalam hal lapangan kerja yang pada akhirnya akan memberikan perobahan positif terhadap ekonomi masyarakat.

“Jadi kehadiran perusahaan diharapkan akan dapat memberikan perobahan positif kepada masyarakat bukan malah merugikan,” Tandas Bupati.
Dalam kesempatan kunjungan ini, Bupati juga tampak didampingi oleh sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhil. (rul/adv Pemkab Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Memasuki Hari kedua Puasa ramadhan 1435 H, Bupati yang di dampingi Sekda H.Alimuddin RM, SH.MP serta beberapa Asisten Melaksanakan Sidak ke Beberapa Dinas dan SATKER yang ada di PEMKAB Inhil, Sidak dan silaturahmi yang di lakukan Bupati Inhil di antaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Inhil. Senin, (30/6/2014).

Dalam kunjungan yang di lakukan Bupati Inhil beserta rombongan juga melihat perkembangan prospek pembangunan Inhil. Bupati Inhil H.M.Wardan usai melaksanakan silaturahmi yang di rangkai sidak, kepada wartawan mengatakan, di samping melakukan sidak beliau juga langsung melakukan rapat dengan Kepala dinas, pejabat eselon empat, dan PPTK yang terkait. Pada rapat ini Bupati inhil langsung menanyakan perkembangan kemajauan Progres baik fisik maupun keuangan dari semua kegiatan-kegiatan dan pekerjaan yang ada.

“Saya berharap agar dari pekerjaan yang ada dilakukan evaluasi dan melaporkan apa yang menjadi kendala di lapangan.” Ujar Bupati sambil berharap ditriwulan ketiga nanti minimal progress sudah mencapai 50%.

Dengan kehadiran Bupati yang di dampingi Sekda, serta beberapa Asisten di harapkan memberikan spirit dan berpacu untuk mencapai target. Beliau, menambahkan agar setiap dinas dan satker agar membuat jadwal dari perkembangan kegiatan – kegiatan tersebut.(adv pemkab inhil)