Rengat, detikriau.org – Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto kembali meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs yang telah memasuki hari kedua, Selasa (10/5). Kali ini, Bupati H Yopi Arianto meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs pada empat sekolah di Kecamatan Rengat, Rengat Barat dan Kuala Cenaku.

Empat sekolah tersebut masing-masing SMPN 5 Rengat Barat, SMPN 3 Rengat, SMPN 1 Kuala Cenaku serta MTs Hidayatullah Kuala Cenaku. Pada peninjauan ini, Bupati H Yopi Arianto kembali menerima laporan dari kepala sekolah terkait adanya siswa yang telah berhenti sekolah, namun namanya masih terdata dalam daftar peserta UN tingkat SMP/MTs.

Seperti yang dilaporkan Kepala SMPN 5 Rengat Barat, Suwito, dari 80 peserta UN yang terdata dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT), satu siswa telah berhenti sebelum pelaksanaan UN, sehingga UN di SMPN 5 Rengat Barat diikuti 79 peserta yang terdiri dari ruang ujian.

“Pihak sekolah sudah berupaya membujuk agar siswa tersebut tetap bersekolah hingga selesai pelaksanaan UN. Namun orangtuanya beralasan pindah ke daerah lain,” ujar Suwito melaporkan kepada Bupati Inhu.

Hal yang sama juga terdapat di SMPN 1 Kuala Cenaku. Dari 126 siswa yang terdaftar sebagai peserta UN, satu siswa telah berhenti dan namanya masih tetap terdaftar dalam DNT, sehingga UN di SMPN 1 Kuala Cenaku diikuti 125 peserta. “Siswa ini berhenti setelah namanya terdaftar sebagai peserta UN, sehingga masih tercatat sampai saat ini,” tutur Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku, Nur’airianto.

Di SMPN 3 Rengat, UN diikuti 79 peserta terdiri dari 4 ruang ujian. Sedangkan di MTS Hidayatullah Kuala Cenaku, pelaksanaan UN diikuti 28 peserta yang terdiri dari 2 ruang ujian.

Bupati Inhu H Yopi Arianto mengungkapkan bahwa peninjauan ini merupakan salah satu upaya Pemkab Inhu untuk memastikan bahwa pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs berjalan lancar dan aman, sekaligus bentuk kontrol terhadap perkembangan dan persoalan dunia pendidikan di Kabupaten Inhu. “Alhamdulilah pelaksanaan UN berjalan lancar dan aman,” ucapnya.

Terkait adanya siswa yang berhenti sekolah dan namanya masih terdaftar sebagai peserta UN, Bupati H Yopi Arianto kembali mengimbau kepada seluruh orangtua agar ikut mendorong dan memberikan motivasi agar anaknya tetap bersekolah, sebab pendidikan sangat penting untuk masa depan anak. Selain itu, Bupati juga berharap pihak sekolah pro aktif sehingga siswa yang telah berhenti, namanya tidak lagi terdaftar sebagai peserta UN.

Pada kesempatan itu, Bupati H Yopi Arianto memuji SMPN 3 Rengat yang lingkungannya bersih dan meminta kepada pihak SMPN 1 Kuala Cenaku untuk membuat master plan pengembangan sekolah, sehingga pembangunan yang akan dilakukan terencana dan sesuai kebutuhan sekolah. (Zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyatakan akan segera memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk diminta laporannya terkait progres pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Hari Selasa nanti kita lakukan rapat dan evaluasi, saya akan tanya sudah sampai dimana persiapan setiap SKPD,” kata Bupati Wardan saat diwawancarai usai menggelar silaturrahmi dan ramah tamah bersama awak media di Tembilahan, kemarin.

Mengingat saat ini sudah memasuki bulan terakhir pada triwulan ketiga tahun anggaran 2016, Bupati Wardan kembali mengingatkan kepada seluruh SKPD terkait dengan deadline waktu pelaksanaan lelang atau tender, yakni paling lambat pada Bulan Mei mendatang sudah harus tuntas.

“Diberlakukannya deadline ini, karena kita tidak ingin terjadi lagi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran, seperti yang terjadi di tahun lalu,” terangnya.

Namun, apabila hingga batas waktu yang ditentukan tersebut masih ditemukan SKPD yang belum bekerja, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menegaskan, akan ada sangsi yang diberikan kepada SKPD bersangkutan.

“Saya harapkan semua proses administrasi pelelangan bisa selesai tepat waktu, sehingga seluruh kegiatan dan program pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” tambahnya.

Untuk diketahui, hingga minggu pertama Bulan Maret ini, proses lelang terhadap sejumlah paket pekerjaan di Kabupaten Inhil belum terlaksana, sehingga dikhawatirkan bisa menghambat pembangunan daerah. Adi/adv

“Bupati kita minta dengan tegas berbuat dan  menjelaskan kepada seluruh masyarakat Inhil”

“Pemkab selalu berteriak soal adanya pengurangan dana dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, tapi kenyataannya justru dana yang ada Pemkab Inhil tidak bisa secara maksimal merealisasikannya”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk kesekian kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti lemahnya kinerja semua aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Hal tersebut diketahui dari penyampaian  fraksi DPRD Inhil dalam Rapat Paripurna, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Fraksi terhadap Nota Keuangan APBD-P 2015 yang disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan, kemarin.

“Terlalu banyak permasalahan terkait lambannya realisasi pembangunan, namun inti dari semua itu adalah lemahnya kinerja aparatur Pemkab Inhil. Sebagai pimpinan, bupati kita minta dengan tegas berbuat dan  menjelaskan kepada seluruh masyarakat Inhil, ” tutur Asnawi, juru bicara Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK), Rabu (16/9/2015).

Dari pantauan pada Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi yang ada, dengan bahasa yang sangat gamblang, masing – masing juru bicara menyampaikan poin-poin pekerjaan pembangunan yang terbengkalai dan yang tidak dikerjakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil selama dua tahun kepemimpinan HM Wardan.

“Kami dari Fraksi Golkar meminta saudara Bupati dan Wakil Bupati untuk menindak tegas banyak pimpinan SKPD yang kinerjanya lamban dan tidak serius, kapan perlu copot dari jabatannya, ” kata Edy Harianto Sindrang, juru bicara Fraksi Golkar.

Dengan kondisi seperti saat ini, lanjut Edy, yang menjadi penilaian utama masyarakat adalah kepemimpinan bupati, sehingga jika tidak ingin jelek dimata masyarakat, bupati sudah waktunya bertindak tegas.

“Pemkab selalu berteriak soal adanya pengurangan dana dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, tapi kenyataannya justru dana yang ada Pemkab Inhil tidak bisa secara maksimal merealisasikannya, dengan adanya SILVA yang besar setiap tahunnya,”tambah juru bicara Fraksi Demokrat, M Sabit. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan agar pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama bisa dilakukan hingga di tingkat Kecamatan atau bahkan sampai ke Kelurahan dan Desa.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Inhil, Muammar saat ditemui detikriau.org usai mewakili pimpinan DPRD menghadiri pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Kabupaten Inhil, Senin (149/2015).

Pertemuan tajaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Inhil di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan ini, mengusung tema “Wujudkan keharmonisan dan peningkatan tali persaudaraan antar sesama umat beragama”.

Dikatakan Muammar, pertemuan ini sangat penting dilakukan dalam upaya mempererat silaturrahmi dan kekeluargaan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam membangun serta memajukan daerah.

“Jadi, selain di kabupaten, kegiatan seperti ini sebaiknya dapat dibuat di tingkat kecamatan,” tutur Muammar.

Selanjutnya, melalui momentum tersebut, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap diperoleh informasi tentang kondisi masyarakat sebenarnya di lapangan yang dijadikan sebagai rujukan dalam membuat dan mengambil berbagai kebijakan terkait program pembangunan daerah di masa mendatang.

“Seluruh program dan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar, tampa adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak, khususnya masyarakat,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengaku bahwa dirinya sering mendapatkan SMS “miring”, yang berisi tentang berbagai kritikan terhadap sejumlah program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil saat ini.

Hal itu diungkapkan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini dalam sambutannya saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa (Kades) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Program DMIJ tahun anggaran 2015, yang digelar di aula salah satu Hotel di Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Bupati, berbagai SMS “miring” yang diterima selama ini, akan dijadikan sebagai masukan bagi dirinya untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap seluruh program dan kebijakannya selama memimpin daerah, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat.

“Setiap apa yang kita lakukan, tidak semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta sesuai dengan apa yang direncanakan,” tutur Bupati.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, sangat dibutuhkan masukan dan koreksi dari berbagai pihak guna memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pembangunan ke depan.

“Ketika kita melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan tulus dan ikhlas, insya Allah akan dibalas oleh Allah SWT dengan hasil yang baik pula. Jadi, jangan pernah putus asa dan menyerah, teruslah berjuang dan saling memberikan dukungan dalam bekeja,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan teken penanda tanganan peta usulan Indragiri Selatan (Insel) dan Indragiri Utara (Inhut) di kediamannya jalan Kesehatan, Tembilahan, Jum’at (11/9/2015).

Penanda-tanganan ini dilakukan untuk melengkapi lampiran persyaratan pemekaran otonomi baru ke Pusat. Waktu itu, Bupati didampingi Asisten I dan Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Inhil.

Bupati mengatakan, peta itu merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan ke Komisi II DPR RI dan Kementrian Dalam Negeri (Kemndagri) RI guna menggesa proses pemekaran dua otonomi baru di Inhil ini.

“Cuman peta usulan ini saja lagi yang belum dilampirkan ke Pusat, selebihnya sudah kita lengkapi,” ungkap Wardan.

Seharusnya kata Bupati, penanda-tanganan batas wilayah ini dilakukan oleh pimpinan daerah perbatasan. Contohnya Insel, wilayah itu berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, semestinya Bupati Tanjabar Jambi itu juga turut meneken peta.

Namun lanjutnya, mengingat kesibukan pimpinan daerah yang lain dan tidak bisa diganggu, maka satu Bupati saja yang menanda tangani. Pimpinan daerah Kabupaten lain bisa menyusul.

“Yang penting sudah ada yang meneken, peta ini segera dilampirkan. Bupati wilayah perbatasan Insel dan Inhut bisa menyusul,” tutupnya. (mirwan/adv)