TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan harapkan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Inhil untuk tidak tertutup dengan media dalam menjalankan berbagai aktifitasnya.

Pernyataan ini dilontarkan Bupati dalam sambutan ramah tamah HPN 2015 di kediamannya, belum lama ini.

“Dengan adanya peran media, maka masyarakat kita bisa tau aktifitas yang kita lakukan, oleh sebab itu saya harapkan SKPD tidak tertutup dengan media,” Pesan Bupati.

Ia menerangkan, jikalau dalam kepemerintahan disuatu daerah itu tidak ada peran media, maka akan berimbas pada masyarakat setempat. Kenapa tidak, segala yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Peran pemerintah akan terasa vakum.

Sebab katanya, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak boleh putus. Setiap keluhan masyarakat bisa kita dengar, begitu juga sebaliknya, kegiatan pemerintah juga mesti diketahui masyarakat.

“Agar semua tercapai, maka medialah yang akan berperan sebagai pemberi informasi. Tidak hanya dilindungi undang-undang, namun secara fakta peran media ini sangat penting,” imbuhnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan sambut Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi B DPRD Provinsi Riau di aula Bappeda Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan, Rabu (18/3/2015).

Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan bahwa kunjungan wakil rakyat dari Provinsi ini merupakan kunjungan yang ke-10. Pada Kunker pagi itu, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini menyampaikan beberapa persoalan serta informasi yang meliputi Kabupaten Seribu Parit.

“Yang kita sampaikan hari ini cukup banyak, secara umum penyampaian program tahun ini serta rencana program tahun 2016 mendatang, terkhusus pada penyampaian program yang berkaitan dengan perekonomian,” tutur Wardan.

Pada intinya, dari pertemuan itu Bupati mengharapkan ada upaya dari Komisi B DPRD Riau untuk meningkatkan pengembangan Inhil, seperti pengembangan produktivitas pertanian baik padi, kedelai maupun jagung, terlebih perkebunan kelapa.

Sebab katanya, Kunker Komisi B kali ini lebih memfokuskan pada persoalan perkebunan. Memang pada persoalan ini diakuinya, Pemkab Inhil terus berupaya mengembangkan melalui APBD Kabupaten Inhil yang akan dialokasikan setiap tahunnya, salah satunya pada perbaikan tanggul.

“Dari seluas wilayah Kabupaten Inhil ini, ada sekitar 14 ribu hektar merupakan wilayah perkebunan kelapa. Maka dari itu kami lebih memfokuskan pada pengembangannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua  Komisi B DPRD Provinsi Riau Marwan Yohanis saat dikonfirmasi sejumlah awak media mengatakan, Kunker yang dilakukannya tersebut bertujuan untuk membahas 3 hal bersama Pemkab Inhil.

Yang pertama, ia ingin tau berapa persen terapan pelaksanaan APBD tahun 2014 lalu. Kedua, dimintanya pelaksanaanAPBD tahun 2015 ini segera dilaksanakan dengan tujuan masyarakat banyak dapat segera menikmati pembangunan. Dan terakhir, Komisi B DPRD Provinsi Riau membuka gerbang kepada Pemkab Inhil terhadap usulan-usulan rencana program kegiatan APBD tahun 2016 mendatang.

“Point ketiga ini yang penting dan menjadi tujuan utama kita, karena kami dari Komisi B tidak menginginkan Pemkab hanya mengusulkan kegiatan pengembangan daerah kepada dinas terkait saja, tapi justru kita menginginkan kerjasama membangun daerah antara Eksikutif dan Legislatif,” pungkas Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau ini. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memimpin rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Inhil bulan Maret 2015 bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan, Selasa (17/3/2015).

Bupati mengatakan, rapat koordinasi kali ini isu teraktual yang menjadi tema besar yakni persoalan pelayanan PLN, sebab diketahui kondisi mesin PLN Rayon Tembilahan saat ini telah menjadi sorotan semua kalangan, baik dari Pemerintah sendiri, maupun masyarakat secara umum.

Disamping itu, tema besar lainnya yang dibahas ialah persoalan pelayanan PDAM Tirta Indragiri. Apalagi katanya, kedua persoalan tersebut baik PLN maupun PDAM Tirta Indragiri ini merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan.

“Meski ada 8 ekspos dari anggota Forkopimda hari ini yang menyampaikan secara detail, namun tetap 2 persoalan ini yang menjadi sorotan kita bersama, tapi kita sedikit banyaknya menerima masukan bagaimana baiknya kedepan untuk memperbaikinya,” kata Bupati.

Bupati juga menilai dari hasil rapat koordinasi Forkopimda bulan lalu, sudah hampir semua terlaksana dibulan ini.

“Seperti edaran surat ke Mesjid-mesjid tentang pencegahan Karhutla, itu sudah terlaksana. Memang ada juga hasil rapat bulan Februari kemaren yang masih dalam proses di SKPD,” imbuhnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan buka rapat pertemuan Stakeholder Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Inhil yang berlangsung di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahana, Senin (9/3/2015).

Dalam sambutannya, Bupati yang juga menjabat Ketua KPA Kabupaten Inhil ini memaparkan, digelarnya pertemuan itu sangat penting dilakukan karena menyangkut persoalan menjaga kesehatan diri. Dimana, sekarang ini penyakit berupa virus HIV/Aids itu sudah tidak asing lagi didengar dan telah menjadi masalah dunia.

“Menjamin kesinambungan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ini, saya himbau agar setiap SKPD terkait untuk melakukan perencanaan dan penganggaran biaya di Instansi  masing-masing secara terprogram, dan tetap berkoordinasi dengan KPA Kabupaten Inhil,” sampaikannya.

Beliau menambahkan, Epidemi AIDS semakin meluas di Dunia ini. Untuk pengidap virus berbahaya ini telah mencapai sekitar 170.000 sampai 210.000 dari 220 juta penduduk. Perkiraan prevalensi keseluruhan adalah 0,1% di seluruh negeri, dengan pengecualian Provinsi Papua katanya.

Lebih lanjut ia menerangkan, untuk angka epidemik diperkirakan mencapai 2,4%, dan cara penularan utamanya adalah melalui hubungan seksual tanpa menggunakan pelindung. Jumlah kasus kematian akibat AIDS di Indonesia diperkirakan mencapai 5.500 jiwa.

“Epidemi tersebut terutama terkonsentrasi dikalangan pengguna obat terlarang melalui jarum suntik dan pasangan intimnya, orang yang berkecimpung dalam kegiatan prostitusi dan pelanggan mereka, dan pria yang melakukan hubungan seksual dengan sesama pria,” jelas Wardan.

Karena temuan kasus HIV dan AIDS tidak lagi hanya pada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi saja, tetapi sudah merambah dikalangan resiko rendah seperti pelajar dan mahasiswa dan ibu rumah tangga.

“Kita sudah menghadapi epidemi HIV dan AIDS pada populasi umum, karenanya perlu penanganan khusus dari semua pihak”. Tekankan Bupati. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menargetkan pemilihan Kepala Desa akan terlaksana pada akhir bulan November 2015 mendatang.

“Sebanyak 97 desa akan dilakukan pemilihan secara serentak diakhir bulan Nevember ini,” sebutnya usai melantik Badan Permusyarawatan Desa (BPD) se-Kecamatan Batang Tuaka di Desa Sialang Jaya, Rabu (25/2/2015).

Dikatakannya, sebanyak 197 desa se-Kabupaten Inhil ini, hanya 97 desa yang sudah habis masa jabatan dan akan dilakukan pemilihan secara serentak. Tidak hanya bulan yang sama, namun juga akan dilakukan pada hari yang sama bahkan jam yang sama.

Dari 97 desa diselenggarakan pemilihan secara serentak, Bupati menyebutkan sisanya akan dilakukan juga pemilihan serentak pada tahun 2017 mendatang.

“Jadi nantinya per Januari 2016 semua Kepala Desa yang telah terpilih sudah mulai bekerja,” tambah Bupati.

Dalam pemilihan nanti, BPD lah yang akan menyusun persiapan pemilihan Kades tersebut. Sangat diharapkannya kehadiran BPD ini mampu bermitra, bekerja dengan harmonis dan menjaga kekompakan.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menunjuk Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzar sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Inhil.

“ditunjuknya Asisten II sebagai Plh agar pekerjaan di dinas itu tetap dapat berjalan seperti biasa,” ungkap Bupati pada kesempatan dirapat Forkopimda kemaren.

Senada, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil, Syaifuddin menyatakan bahwa penunjukan Asisten II bukan berbentuk Surat Keputusan (SK), namun berupa Surat Perintah (SP).

Dimana, SP yang telah ditanda tangani Bupati tersebut bernomor 800/BKD-MP/408 tertanggal 13 Februari 2015. “Surat perintah ini ditanda tangani bertanggal 13 pada hari Jum’at kemaren, namun turunnya pada hari Senin kemaren tanggal 16,” kata Syaifuddin kepada detikriau.org, Rabu (18/2/2015).

Sementara itu, Fauzar ketika dijumpai di Kantor Bupati mengaku Surat Perintah tersebut hingga saat ini belum diterimanya, masih sebatas informasi. “Saya belum menerima, tapi saya sudah tahu prihal Surat ini,” ujarnya singkat.

Diketahui, kepala DTPHP Inhil, Urip Sukarno kini dalam penahanan oleh Kejaksaan atas dugaan tindak pidana korupsi semasa ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Inhil.(mirwan/adv pemkab inhil)