TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Inhil tahun 2015 dapat Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Seobrantas Tembilahan, Selasa (15/9/2015).

Dari paparan Bupati Wardan tersebut, diketahui terjadi defisit anggaran Kabupaten Inhil sebesar Rp 466 miliar lebih.

“Belanja daerah pada RAPBD-P tahun 2015 adalah sekitar Rp 2,2 triliun lebih, sedangkan pendapatan hanya sekitar Rp 1,8 triliun, artinya kita mengalami defisit anggaran sebesar Rp 466 miliar lebih,” tutur Bupati Wardan.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil, H Ferryandi itu, Bupati Wardan juga menyampaikan beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan dalam penyusunan anggaran daerah.

“Kebijakan penganggaran Inhil tetap sejalan kebijakan nasional dan propinsi, namun ada kondisi eksternal yang mempengaruhi struktur anggaran kita,” terangnya.

Dijelaskan Bupati Wardan, kondisi eksternal tersebut diantaranya adalah terbitnya peraturan baru tentang penggajian PNS, peraturan tentang rincian anggaran 2015, peraturan tentang rincian kurang bayar, adanya bantuan untuk gaji guru bantu dari propinsi kepada Kabupaten Inhil.

Selain itu, adanya peraturan tentang perhitungan bagi hasil pajak rokok dan kendaraan bermotor dan hasil RUPS Bank Riau Kepri tentang laba tahun 2015.

“Sedangkan kondisi internal yang mempengaruhi kita adalah adanya pergeseran dan rasionalisasi anggaran,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengaku bahwa dirinya sering mendapatkan SMS “miring”, yang berisi tentang berbagai kritikan terhadap sejumlah program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil saat ini.

Hal itu diungkapkan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini dalam sambutannya saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa (Kades) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Program DMIJ tahun anggaran 2015, yang digelar di aula salah satu Hotel di Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Bupati, berbagai SMS “miring” yang diterima selama ini, akan dijadikan sebagai masukan bagi dirinya untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap seluruh program dan kebijakannya selama memimpin daerah, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat.

“Setiap apa yang kita lakukan, tidak semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta sesuai dengan apa yang direncanakan,” tutur Bupati.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, sangat dibutuhkan masukan dan koreksi dari berbagai pihak guna memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pembangunan ke depan.

“Ketika kita melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan tulus dan ikhlas, insya Allah akan dibalas oleh Allah SWT dengan hasil yang baik pula. Jadi, jangan pernah putus asa dan menyerah, teruslah berjuang dan saling memberikan dukungan dalam bekeja,” imbuhnya. (adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan kembali melontarkan ancaman untuk memberikan sanksi tindakan tegas. Kali ini, peringatan itu ditujukan kepada 3 Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Pemkab Inhil.

Ke Tiga Satker (Dinas Pendidikan, Dinas Pertambangan dan Energi serta Bagian Perlengkapan Setdakab Inhil. Red) dinilai Bupati sangat lamban. Hingga batas waktu yang telah ditargetkan ketiganya belum menyelesaikan tender lelang.

“Seharusnya bulan Agustus kemarin sudah selesai. Ketiga Satker tersebut telah menandatangi fakta integritas untuk segera menuntaskan kewajibannya,” Sampaikan Bupati kepada sejumlah awak media usai memimpin rapat evaluasi yang dihadiri seluruh kepala SKPD dan camat se-Inhil di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Kamis (10/9/2015).

Fakta integritas tersebut menurut Bupati berisi ancaman sanksi tegas sesuai aturan jika tugas yang diembankan tetap tidak terlaksana dengan baik.

“Jika tidak menyelesaikan, maka saya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan tentang kedisiplinan,” Tutupnya. (mirwan)

BATAM (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan melepaskan keberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Inhil dan bergabung dengan JCH asal kota Pekanbaru pada Kelompok Terbang (Kloter) 6 Embarkasi Batam di Aula Arrafah II Asrama Haji Batam Center jalan Engku Putri Kota Madya Batam, Ahad (30/8/2015).

Pelepasan itu juga turut dihadiri perwakilan Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Riau, Kepala Kemenag Kabupaten Inhil, dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Bupati menghimbau agar JCH dapat memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan berbagai rangkaian ibadah selama di tanah suci Makkah dan Madinah.

“Laksanakanlah ibadah dengan niat semata-mata karena Allah SWT. Kerjakan seluruh rangkaian ibadah dengan hati yang bersih dan ikhlas, agar dapat meraih predikat haji mabrur,” pesannya, sembari mengingatkan untuk meningkatkan kualitas dalam kekhusyukan ibadah, pelihara dan jaga fisik selama menunuaikan ibadah haji dan selalu waspada dan jaga keamanan diri masing-masing.

“Petik pelajaran yang bisa diambil selama melaksanakan ibadah di Tanah Suci, jagalah nama baik bangsa Indonesia dan daerah kita dengan selalu bersikap santun, ramah, saling tolong-menolong dan menunjukkan prilaku yang islami, serta selalulah berdoa untuk keselamatan dan kebaikan bagi diri, keluarga, bangsa dan daerah kita,’’ tambahnya.

Selain itu, atas nama Pemkab Inhil, Bupati juga mengucapkan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kota Batam, PPIH Embarkasi Batam, Kemenag Kabupaten Inhil, seluruh panitia dan Tim Medis atas kerja samanya dalam pemberangkatan JCH musim haji tahun 2015.

Diakhir kegiatan pelepasan JCH tersebut, Bupati Inhil melakukan penyerahan surat kepercayaan kepada petugas kloter 6 Embarkasi Batam. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2015, Jum’at (21/8/2015).

Disampaikan Bupati, secara garis besar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2014, terdiri atas Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pembiayaan Daerah.

Adapun Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 1,8 triliyun. Bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2013 sebesar Rp 1,5 triliyun, terjadi kenaikan sebesar Rp 261,2 milyar atau sekitar 14 persen.

“Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2014 ini, terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 105,6 milyar, Realisasi Pendapatan Transfer Rp 1,7 triliyun dan Realisasi Lain-lain Penerimaan yang Sah Rp 1 milyar,” tutur Bupati Wardan.

Sedangkan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp 1,7 triliyun. Bila dibandingkan dengan Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1,5 triliyun terjadi kenaikan sebesar Rp 190,4 milyar.

Berdasarkan Realisasi Pendapatan serta Realisasi Belanja dan Transfer tersebut di atas, maka Anggaran Tahun 2014 mengalami surflus sebesar Rp 92,2 milyar.

“Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2014, meliputi Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 1,6 triliyun terealisasi sebesar Rp 1,3 triliyun atau 81,05 persen, Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp 521,6 milyar terealisasi sebesar Rp 394,03 milyar atau 75,53 persen dan Belanja Tak Terduga, dari anggaran sebesar Rp 800 juta tidak terealisasi,” tambahnya.

Selanjutnya, Realisasi Pembiayaan Netto pada APBD Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp 436,2 milyar. Bila dibandingkan dengan Pembiayaan Netto pada APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 418,8 milyar terjadi kenaikan sebesar Rp 17,4 milyar atau 4 persen.

Dengan jumlah Pembiayaan Netto sebesar tersebut di atas, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp 528,5 milyar.

“Realisasi pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2014 diuraikan sebagai berikut, Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp 441,6 milyar, bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 425,4 milyar terjadi kenaikan sebesar Rp 14,8 milyar. Kemudian Pengeluaran Pembiayaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp 5,4 milyar, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 6,6 milyar terjadi penurunan sebesar Rp 1,1 milyar,” terangnya.

Penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014 ini, dijelaskan Bupati Wardan, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor: 11.A/LHP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

“Demikian gambaran umum Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, sebagai wujud dari implementasi akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Inhil, dengan harapan adanya percepatan terhadap pembahasan untuk selanjutnya dapat menjadi Peraturan Daerah (Perda),” imbuhnya. (adv/humas)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini belum terlihat perubahan yang begitu besar terhadap kondisi perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), namun komitmen Bupati Inhil dalam membangun perkelapaan di daerah tersebut disambut baik dan diberikan apresiasi yang sangat tinggi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edi Hariyanto Sindrang saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (4/8/2015) malam.

Diakui Edi, dahulu dia termasuk salah satu orang yang gencar mengkritisi sejumlah kebijakan Bupati Wardan. Namun, setelah memahami apa yang menjadi tujuan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini, dia menyatakan sangat mendukung dan akan turut bersama-sama dalam mensukseskan berbagai program dan kebijakan, khususnya yang terkait dengan perkelapaan.

“Saya sangat bangga atas perhatian dan keinginan beliau (Bupati, red), untuk membangkitkan kondisi perkelapaan di Inhil yang saat ini sedang terpuruk,” tutur Edi.

Dicontohkan Edi, seperti kebijakan pembangunan tugu kelapa di Kabupaten Inhil, yang diharapkan menjadi salah satu ikon daerah, dalam upaya membangkitkan semangat seluruh aparatur dan masyarakat terhadap pentingnya keberadaan kelapa sebagai salah satu sumber penghasilan terbesar masyarakat.

“Saya lihat, cuma Bupati Inhil sekarang yang lebih peduli terhadap kondisi perkelapaan kita. Karena itu, marilah sama-sama kita dukung Beliau, khususnya dalam mensukseskan berbagai program pembangunan daerah,” imbuhnya.(adi/adv)