Jaga Keamanan Tahun Baru 2015, Bupati Inhil Pinta Semua Pihak Saling Bekerjasama

Bupati Inhil saat memasang pita kepada Petugas Keamanan.
Bupati Inhil saat memasang pita kepada Petugas Keamanan.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Menyambut tahun baru Masehi 2015 pada pekan mendatang, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengajak kepada seluruh instansi terkait, baik Polres, TNI bahkan masyarakat umum untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kepada polres dan TNI serta stackholder lainnya diharapkan bekerjasaman dalam menjaga keamanan dan pastinya juga sangat diharapkan dukungan penuh oleh masyarakat inhil,” kata Bupati kepada awak media usai menghadiri upacara Gelar Pasukan Operasi Lilin di Mapolres Inhil, jalan Gajah Mada Tembilahan, Selasa (23/12/2014).

Selain itu, ia juga mengharapkan untuk bersama-sama menjaga keamanan dalam menyambut hari raya Natal agar seluruh umat krestiani di kabupaten Inhil bisa menjalankan perayaan keagamaan itu dengan aman dan lancar.

Menurut Bupati, dalam menyambut tahun baru Masehi yang beriringan dengan perayaan Natal itu biasanya sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas, berbagai tindak kejahatan dan lain sebagainya. Maka ia berharap dengan kebersamaan Operasi Lilin ini bisa mengurangi terjadinya hal-hal serupa itu.

“Mudah-mudahan terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini akan lebih baik lagi,” harap Bupati.(mirwan/adv pemkab inhil)




Bupati Inhil Buka Kegiatan Sosialisasi Satu Desa Satu PAUD

Bupati saat menyampaikan sambutan
Bupati saat menyampaikan sambutan

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Satu Desa Satu PAUD yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Inhil akhir pekan kemaren. Acara ini turut dihadiri oleh Wabup Inhil H. Rosman Malomo, Sekda Kab.Inhil H. Alimuddin RM, Bunda PAUD Kab. Inhil Hj. Zulaikhah wardan, Ketua GOPTKI Kab. Inhil Hj. Haryati Alimuddin, Wakil Ketua TP.PKK Kab. Inhil Hj. Siti Bungatang Rosman serta beberapa pejabat du lingkungan Pemkab Inhil dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa pembangunan pada bidang Pendidikan tidaklah sama halnya dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Jika pembangunan pada bidang lainnya, niscaya kita akan melihat produk atau hasilnya dalam rentang waktu yang relatif singkat. Namun, tidak demikian jika kita melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena fokus pembangunan di bidang pendidikan adalah membangun jatidiri manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu hasil dari pembangunan di bidang pendidikan baru bisa kita lihat dalam kurun waktu satu generasi pendidikan yang berkisar antara 16 tahun sampai 19 tahun, yaitu pendidikan dasar (SD+SMP) 9 tahun, pendidikan menengah 3 tahun.

“dan pendidikan tinggi sekurang-kurangnya 4 sampai 6 tahun. Itulah yang dimaksudkan satu generasi pendidikan.” Ujar Bupati

Perlu disadari kata Bupati lagi pembangunan pendidikan yang sangat fundamental itu sesungguhnya terletak pada pendidikan usia dini, yaitu ketika anak berusia mulai 0 tahun sampai 6 tahun. Karena pada tahapan ini merupakan awal dilaksanakannya pendidikan kepada anak, yaitu awal bagi seorang anak untuk melakukan interaksi, beraktifitas fisik dan psikis, baik melalui pendidikan rumah tangga, maupun pendidikan di masyarakat.

Oleh karenanya sangat tepat bahwa Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah telah merancang pembangunan pendidikan untuk anak usia dini melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang tertera dalam Rencana Strategis Kementerian kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai program strategis untuk mempersiapkan anak Indonesia yang cerdas, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan terampil sebagai manusia paripurna yaitu Insan Kamil sebagai kado pada Ulang Tahun Emas Republik Indonesia yang ke-100 tahun, pada Tahun 2045 yang akan datang.

Inilah bentuk investasi masa depan yang sangat diperlukan,” Tegas Bupati

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya untuk melakukan program-proram strategis bagi pembangunan pendidikan, khususnya pembangunan pendidikan pada Sub Pendidikan Anak Usia Dini. Program-proram strategis tersebut kita tuangkan dalam berbagai kegiatan guna menunjang dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dalam upaya melakukan perluasan aksesibility Pendidikan Anak Usia Dini guna melakukan pemerataan pelayanan bagi anak-anak usia 0 sampai 6 tahun di seluruh pelosok Desa dan Dusun di Kabupaten Indragiri Hilir.

Di samping melakukan perluasan akses, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara bersamaan juga terus berupaya melakukan peningkatan kualitas kelembagaan dan pelayanan Pendidikan Usia Dini, baik dalam bentuk memenuhi kebutuhan gedung bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang Refresentatif sekurang-kurangnya 1 PAUD Holistik Integratif disetiap Kecamatan sebagai PAUD model.

Kegiatan peningkatan mutu kelembagaan dan pelayanan PAUD, juga dilaksanakan dalam bentuk memberikan bantuan pendidikan ke jenjang S1 PAUD bagi para pendidik PAUD dengan sistem sharing anggaran antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan Insya Allah pada saat ini para pendidik PAUD yang mengikuti program peningkatan kualifikasi ke jenjang S1 PAUD sudah mencapai 80 orang dan sudah memasuki semester 5 dan semester 3.

Kegiatan peningkatan mutu lainnya berupa pelatihan dasar bagi pendidik PAUD, Ujian Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Pendidik PAUD, Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelola PAUD, Jambore PTK PNFI, Jambore Himpaudi, dan lain sebagainya.

“Dalam upaya penguatan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga menyediakan bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) secara bertahap untuk seluruh lembaga PAUD.” Tandas Bupati. (dro/adv pemkab inhil)




Bupati Inhil Terima Penghargaan Pioner Pengembangan Produk Turunan Perkebunan

Foto: Syahrul Badrin, Humas Pemkab Inhil
Foto: Syahrul Badrin, Humas Pemkab Inhil

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan diwakili Asisten I Setdakab Inhil, H Darussalam menerima penghargaan Pioner dalam pengembangan produk-produk hasil perkebunan kelapa. Piagam penghargaan yang diserahkan oleh Asisiten I Provinsi Riau ini merupakan piagam penghargaan dari sebuah media Nasional yang tergabung dalam group kompas gramedia.

Selain kepada Bupati Inhil, piagam lainnya juga diserahkan kepada para Bupati dan Walikota se Provinsi Riau bertempat di Hotel Furaya, Pekanbaru (19/12/2014)

Usai menerima penghargaan, Asisiten I Setdakab Inhil, H Darussalam yang saat itu didampingi kabag Humas Setdakab Inhil, Ramdani menyampaikan ungkapan terimaksih atas nama Pemerintah Daerah dengan diberikannya penghargaan ini. Dikatakan Asisten, sebagai daerah penghasil kelapa terbesar, perkebunan kelapa dalam di Inhil memanglah menjadi salah satu sumber penghasilan terbesar masyarakat di Negri Seribu Parit itu.

Selama ini, disamping diolah sebagai bahan baku produksi minyak kelapa, produk kelapa juga diproduksi untuk membuat berbagai macam produk turunan lainnya.

“Saat ini memang baru ada sekitar 19 atau 20 produk turunan kelapa. Kedepan kita berharap inovasi-inovasi masyarakat untuk menciptakan berbagai produk turunan kelapa akan semakin banyak. Dengannya diharapkan akan semakin memperluas sumber penghasilan dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” Sampaikan Asisiten I. (dro/adv Pemkab Inhil)




Wabup Inhil Irup Peringatan Hari Ibu ke 86 dan HKSN

Wabup tampil sebagai inspektur upacara peringatan hari ibu di halaman kantor bupati inhil]Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo tampil sebagai inpektur upacara peringatan Hari Ibu ke- 86, HKSN dan Pencanangan Gerakan Nasional Bela Negara yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Inhil, rabu (17/12). Dalam kesempatan itu, Wabup membacakan sambutan Menteri Pemberdayan Perempuan dan pelindungan Anak RI, Yohana Susana Yembise tentang peringatan Hari Ibu.

Dalam amarannya Mentri menyampaikan bahwasanya Hari Ibu di Indonesia lahir dari pergerakan Bangsa Indonesia. Dalam pergerakan kebangsaan kemerdekaan, peran perempuan Indonesia sungguh mengesankan. Ekspresinya antara lain terlihat dalam Kongres Perempuan pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta sebagai tekad bersama mendorong pembentukan Indonesia merdeka. Setiap diselenggarakan Hari Ibu Indonesia dapat dimaksudkan dan/atau diarahkan untuk selalu membangkitkan semangat perjuangan tentang keluhuran dan keagungan peran perempuan sebagai Ibu dan keibuan yang protektif terhadap kehidupan.

Sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, perayaan Hari Ibu ditetapkan setiap tanggal 22 Desember. Dengan adanya peringatan Hari Ibu terbukti adanya perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Peringatan Hari Ibu ini juga membawa pengaruh positif bagi perempuan dan masyarakat yang terdorong untuk selalu menghargai hak-haknya sebagai perempuan.

“Saya berharap dengan peringatan Hari Ibu ke-86 tahun 2014 ini dapat mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki pada setiap aspek kehidupan baik didalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” Pesan Ibu Mentri.

Sehubungan dengan peringatan HKSN, Mentri berharap peringatan ini akan semakin memperteguh semangat kesetiakawanan sosial, di antara seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini ditambahkan Mentri, Negara Indonesia juga masih menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran. Kita masih menyaksikan anak-anak jalanan dan pengemis, serta keluarga yang sungguh miskin dan menderita. Kesemuanya itu, memerlukan kesetiakawanan di antara kita. Pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, rehabilitasi anak-anak jalanan dan pengemis, merupakan agenda kita bersama. Upaya itu, mustahil akan terwujud, jika tidak ditunjang oleh keterlibatan semua pihak. Sebagaimana ajaran setiap agama, yang mengajarkan kepada kita semua untuk saling mengasihi di antara sesama.

Ajaran agama Islam misalnya, sangat mendorong umatnya untuk memberantas kemiskinan. Upaya itu wajib dilakukan baik melalui penciptaan tatanan masyarakat yang adil, maupun melalui zakat, infaq, dan shadaqah. “Memberikan sebagian rezeki yang diperoleh, untuk membantu kaum dhuafa adalah bagian dari Jihad fi Sabilillah” Ujar Mentri

Pada kegiatan ini Wabup melakukan pencanangan Gerakan Nasional Bela Negara di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014. Usai pelaksanaan Apel juga dilakukan penyerahan Hadiah lomba sempena Peringatan Hari Ibu, dan penyerahan bantuan. (dro/adv pemkab inhil)




Bupati Inhil Ikuti Peringatan HMPI dan BMN 2014 di Concong

Bupati Inhil, HM Wardan menyerahkan bibit pohon mangroveConcong (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan menghadiri peringatan hari menanam pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2014 di desa Concong Dalam Kecamatan Concong. Acara ini juga dihadiri oleh Wabup Inhil, H Rosman Malomo, anggota Forkopimda Inhil, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Ketua TP.PKK Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah wardan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Inhil Hj Ariati Alimuddin dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Inhil membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya yang menjelaskan bahwa kegiatan ditujukan untuk lebih membangkitkan semangat, motivasi dan membudayakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menanam dan memelihara pohon dalam rangka membangun ekosistem hutan melalui rehabilitasi dan lahan di seluruh Indonesia.

IMG_7199 - CopyKeberadaan hutan di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, serta UndangUndang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Keberadaan hutan ini sangat penting sebagai penyangga kehidupan manusia dan bumi yang perlu dilindungi, dikonservasi, dimanfaatkan dan direboisasi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Kemudian berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan Pemerintah adalah pada perencanaan hutan dan pengawasan.

Sedangkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Pemerintah   Provinsi adalah pengelolaan hutan, konservasi sumberdaya alam hutan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Adapun urusan yang berada di Bupati/Walikota   adalah pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya di Kabupaten/Kota.

”Dengan demikian kami mohon bantuan para Gubernur agar urusan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah, antar Gubernur, maupun dengan Bupati/Walikota.”Sampaikan Menhut

Selanjutnya, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam atau di sekitar hutan dalam rangka pengentasan kemiskinan terkait penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,     Menhut meminta perhatian Gubernur, Bupati/Walikota agar pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan dapat terus berlangsung.

Sebagai informasi pada saat ini telah ditetapkan areal kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 328.452 Ha, Hutan Desa seluas 318.024 Ha, Hutan Tanaman Rakyat seluas 194.200 Ha dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan seluas 279.700 Ha pada 3.700 kelompok.

Kepada masyarakat luas, pelaku usaha, lembaga masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan lingkungan hidup sebagai bagian dari pemangku kepentingan pengelolaan hutan di Indonesia. Menhut juga mengajak agar misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat diwujudkan dengan semangat gotong royong.

Pada peringatan hari menanam pohon Indonesia dan Bulan menanam Nasional 2014 di desa Concong Dalam Kecamatan Concong ini, Pemkab Inhil menanam sebanyak 50 ribu batang pohon mangrove. (dro/adv pemkab Inhil)




Bupati Inhil Ambil Sumpah dan janji 109 PNS

IMG_6908 - CopyTEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan mengambil sumpah dan janji terhadap 109 Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat di gedung Tasik Gemilang jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Senin (15/12/2014).

Dalam amarannya Bupati berpesan untuk melaksankaan dengan sebaik-baiknya amanah yang telah diembankan bagi kemajuan daerah dan masyarakat. Sebab, selama ini katanya, tidak hanya cerita belaka, namun realita dilapangan begitu banyak PNS yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana semestinya.

“saya tidak ingin kegiatan ini menjadi sebatas kegiatan seremonial tetapi pahami makna yang tersirat didalam sumpah yang telah diucapkan itu, artinya kita harus menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar, dan ini telah disaksikan kita semua dan terlebih oleh Allah Swt,” Ingatakan Bupati.

Saat ini lanjutnya, jumlah PNS di Inhil telah mencapai 8.064 orang, dan ia menginginkan semua PNS itu benar-benar mewakili seluruh penduduk kabupaten Inhil sedikitnya berjumlah 800 ribu lebih. Artinya, dari sekian banyak jumlah penduduk itu ada 1 orang mewakili dari 100 jumlah penduduk yang benar-benar bertanggung jawab terhadap statusnya sebagai PNS.

Ia juga mengharapkan seluruh PNS untuk tetap menjaga kedesiplinan sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang kedesiplinan PNS. “Kebanyakan waktu honor saja yang rajin, setelah jadi PNS prestasi kerja menurun, bukan itu yang kita inginkan, jadikanlah hari ini merupakan tonggak awal untuk lebih memantapkan kinerja,” Ujar Bupati.

Selanjutnya orang nomor satu dibumi seribu parit ini juga mengingatkan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Hal tersebut dikarenakan, setiap tahun, banyak sekali perguruan tinggi yang melahirkan sarjana-sarjana. “Mereka itu siap menggantikan para PNS yang sudah tua, begitu juga pengangkatan sumpah hari ini, juga harus siap menduduki jabatan para PNS yang tidak lama lagi akan pensiun,” tuturnya.

Untuk diketahui, dari 109 PNS yang mengangkat sumpah dan janji itu terdiri dari 9 tenaga Guru, 6 tenaga Kesehatan serta 94 tenaga Teknis. Sedangkan PNS yang belum mengambil sumpah berjumlah 43 orang.(mirwan/adv pemkab inhil)