TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kedatangan tamu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Riau. Kedatangan tim BPK ini dalam rangka melakukan pemeriksaan secara rinci atas laporan keuangan Inhil tahun 2015 lalu.

Pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama 1 bulan yang diawali pagelaran Entry Briefing oleh BPK di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Selasa (26/4/2016).

Meski menjadi rutinitas, namun pemeriksaan kali ini dianggap sangat serius sehingga seluruh jajaran Pemkab Inhil diminta untuk tidak pergi meninggalkan daerah.

“Selama pemeriksaan, seluruh pejajab Inhil tidak boleh meninggalkan tempat kecuali hal-hal yang memang yang tidak bisa diwakilkan,” kata Bupati Wardan kepada sejumlah awak media usai Entry Briefing BPK.

Kalau sifatnya konsultasi ataupun koordinasi, lanjutnya, tidak diberi izin atau direkomendasikan ke luar daerah karena harus lebih fokus untuk memberikan pelayanan pemeriksaan, artinya sungguh-sungguh memberikan data-data yang diminta apapun bentuknya./Mirwan/adv

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyerahkan laporan keuangan Pemkab Inhil tahun 2015 kepada Badan Penyelidik Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, Jum’at (15/4/2016).

Penyerahan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Pekanbaru. Saat itu Bupati didampingi Sekda, Sekwan, Kepala Inspektorat dan Kabag Keuangan serta Kabag Perlengkapan Setdakab Inhil. Penyerahan ini diterima langsung oleh Kepala BPK Riau Harry Purwaka.

Dihadapan Kepala BPK, Bupati menyampaikan Inhil memiliki beberapa potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya perkebunan kelapa terluas di dunia.

“Saat ini kita tengah memperjuangkan hasil pertanian dari Kabupaten Inhil yang diekspor untuk bisa di akui di dunia internasional kedepan,” kata Wardan./ Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen untuk terus mengupayakan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Inhil, HM Wardan saat menghadiri Rapat Paripuna ketujuh masa persidangan II tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015) malam.

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Inhil atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhil tahun 2014 ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mariyanto didampingi Ferryandi dan Syahruddin serta diikuti sejumlah pejabat eselon dan 28 anggota DPRD Inhil.

Menanggapi pemandangan umum dari sejumlah fraksi yang mempertanyakan realisasi target opini WTP dari BPK, Bupati Wardan mengakui bahwa hingga kini target tersebut memang belum tercapai.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini berjanji, pihaknya akan terus berusaha dan bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.

“Upaya untuk meraih WTP ini akan kita lakukan dengan memperbaiki data aset daerah dan penyelesaian investasi, yang sekarang masih menjadi catatan dalam hasil pemeriksaan BPK,” kata Bupati Wardan.

Selanjutnya dijelaskan Bupati Wardan, memang tidak mudah untuk mencapai dan mendapatkan opini WTP ini. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak, mulai dari jajaran aparatur di lingkungan Pemkab Inhil hingga legislatif.

“Ke depan, kita akan berusaha meminimalisir serta memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ditemukan secara berulang-ulang pada LKPj, guna menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, sesuai dengan visi spirit baru menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Rosman Malomo menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan kinerja PDAM Tirta Indragiri dan instansi terkait lainnya tahun 2013 dan 2014 dari BPK, di aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, Kamis (8/1).

Dikatakan Wabup, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan harus menjadi prioritas utama, khusunya dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pelayanan di PDAM Tirta Indragiri.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama, agar ke depan PDAM Tirta Indragiri bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik,” Kata Wabup usai kegiatan

Kendati demikian, Wabup juga meminta kepada masyarakat yang sudah mendapatkan layanan PDAM, untuk membayarkan kewajiban tepat waktu, karena tidak mungkin PDAM bisa beroperasi tanpa didukung biaya operasional yang didapat dari pembayaran penggunaan air oleh para pelanggan.

“Kalau masyarakat menunggak pembayaran sampai berbulan-bulan, tentunya akan menjadi masalah. Jadi, mari sama-sama kita berikan perhatian yang serius, guna membantu PDAM agar bisa keluar dari kesulitan yang dihadapi saat ini,” Tambah Wabup

Dijelaskan Wabup, Pemkab Inhil akan berupaya semaksimal mungkin agar keberadaan PDAM Tirta Indragiri ini dapat tetap eksis dan mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

“Kalau ini berjalan lancar, tentu berbagai permasalahan yang dihadapi di PDAM, khususnya tekait dengan biaya operasional akan bisa teratasi dan ke depan pelayanan pun bisa lebih ditingkatkan lagi,” imbuhnya.(adv pemkab inhil)