TEMBILAHAN (detikriau.org)  – Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Azhari mengaku menerima laporan dari sejumlah Madrasah dibawah naungannya bahwa masih ada yang belum terima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal, daana BOS itu telah dikucurkan pihak Provinsi beberapa waktu lalu langsung ke rekening Madrasah yang bersangkutan mulai jenjang MI, MTs hingga MA.

“Ada beberapa Madrasah, hingga hari ini jumlahnya hampir 10 Madrasah, baik dari jenjang MI MTs dan MA yang telah melaporkan kalau anggaran BOS belum masuk rekening mereka,” ungkapnya melalui Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Inhil, H Jisman Arif kepada awak media di ruang kerjanya, Jum’at (7/8/2015).

Menurutnya, itu bagi yang telah melapor, dikabarkan masih ada katanya beberapa Madrasah yang belum datang melapor terkait belum diterimanya BOS tersebut. Ia menyebutkan ada beberapa penyebab gagalnya masuk anggaran tersebut, diantaranya seperti keterlambatan mengirim RKA ke Kanwil Provinsi oleh Madrasah yang bersangkutan, kedua juga bisa disebabkan karena kesalahan dalam penyusunan rekap pencairan, atau bisa juga karena penyebab lainnya.

Atas adanya hal tersebut, pihaknya akan mengupayakan kesuksesan pencairan, terlebih dahulu akan dilakukannya dengan menginventarisir madrasah-madrasah yang belum menerima. Setelah itu dikoordinasikannya ke Kanwil Provinsi Riau.

Dengan demikian ia meminta kepada seluruh lembaga pendidikan dibawah naungannya untuk mensegerakan melaporkan ke Kemenag Inhil agar secepatnya pekerjaan pencairan dilakukan.

“Bagi yang belum menerima, saya minta dalam seminggu kedepan sudah selesai mengurus. Sebab jika lambat bisa beresiko tidak cair sama sekali,” tandasnya.

Sekedar diketahui, penutupan pencairan anggaran oleh KPPN Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2015. Kata Jisman, proses pencairan itu memakan waktu yang cukup lama, sebab mengejar waktu sebelum penutupan anggaran itulah ia minta dikoordinasikan secepatnya.

Sementara itu, salah satu Kepala MI di Inhil yang belum menerima anggaran BOS, Pahrurrazi saat dikonfirmasi mengaku menyesalkan atas peristiwa ini, padahal katanya saat melakukan penyusunan rekap pencairan BOS itu tepat waktu, bahkan selalu berkoordinasi kepada pihak Kemenag Inhil. Hasil rekap, telah tidak diragukan lagi oleh Kemenag Inhil. “Tapi kok tak masuk ya dananya ke rekening Madrasah kami,” ujarnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Setelah dinantikan selama setengah tahun lamanya, akhirnya kabar gembira itupun tiba, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berkomandan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pun cair.

Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Inhil H Azhari melalui Kasi Pendidikan Madrasah, H Jisman Arif kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (4/8/2015).

“Kalau jenjang MA sudah cair terlebih dahulu sejak tanggal 6 Juni 2015, sedangkan untuk jenjang MI dan MTs cairnya terhitung sejak tanggal 3 Agustus kemaren, se-Kabupaten Inhil,” ungkapnya.

Adapun sistem pencairannya dijelaskan Jisman, dana itu langsung ditransperkan oleh pihak Provinsi ke rekening Madrasah masing-masing dan jumlah anggarannya pun sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diusulkan.

Untuk saat ini bagi Madrasah jenjang MI dan MTs diketahuinya sudah ada beberapa Madrasah yang telah menjemput dananya. Namun juga diakuinya memang masih banyak madrasah yang belum dapat informasi pencairan tersebut.

“Hari ini akan kita edarkan informasi pencairan itu ke seluruh Madrasah yang ada. Cairnya dana ini langsung dua triwulan atau 6 bulan kebelakang,” Tandasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terpaksa menerangkan seluas-luasnya terkait belum adanya kepastian pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah di Inhil. Cukup miris, sebab sudah 2 Triwulan atau 6 bulan lamanya guru honorer Madrasah belum terima insentif.

“Sebenarnya saya terus melakukan koordinasi kepada pihak Provinsi, namun sampai saat ini kami pun belum bisa pastikan kapan akan cair dana BOS itu. Meskipun pihak Kanwil Provinsi saat ini sedang melakukan proses pencairan,” ungkap Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Inhil H Azhari melalui Kasi Madrasah, H Jisman Arif kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (2/7/2015).

Hal itu dijelaskannya untuk menanggapi berbagai keluhan guru Honorer Madrasah yang tak kunjung terima insentif. Dimana, sebelumnya Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Inhil, Yaswar Aprilian pernah mengungkapkan kalau nasib para guru honor Madrasah di Inhil ini sedang dalam keadaan melarat gigit jari.

Mewakili para guru, Yaswar sangat mengharapkan pihak terkait untuk jeli dalam melakukan rekap pencairan dana BOS tersebut agar tidak tertunda lama seperti sekarang ini.

Prihal itu, kasi Madrasah Kemenag Inhil mengaku bingung dan tidak bisa berbuat banyak melainkan selalu melakukan koordinasi dengan Kanwil Provinsi. Katanya, dana BOS itu ada pada kanwil kemenag Provinsi Riau dan kewenangan pencairannya pun juga dari Provinsi.

Terkait keterlambatan pencairan, Jisman menerangkan ada satu hal penyebab hingga membuat pegawai kantor kewalahan dalam menyelesaikan dalam waktu singkat,yakni disebabkan adanya perubahan pada sistem dan ini berlaku diseluruh Indonesia.

“Menurut istilah Menteri keuangan, perubahan sistem itu hanya pada akun. Sebelumnya kita gunakan akun 57, sekarang menjadi akun 52. Perubahan ini mulai diberlakukan pada bulan Mei kemaren,” katanya.

Ia sempat mengakatan, rekap RKA dari sejumlah Madrasah di Inhil sebenarnya telah rampung keseluruhan dan telah dikirimnya ke Kanwil Provinsi. Namun dikarenakan sistem baru itu, maka katanya semua rekap diminta ulang kembali dengan tampilan baru.

“Kita akui, dari 3500 lebih guru honor Madrasah di Inhil, ada sekitar 3000 guru yang bergantung pada dana BOS dan kita akui sekarang mereka sedang dalam keadaan kesulitan,” tandasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaannya, Dinas Pendidikan (Disdik) diminta melakukan pemantauan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas saat berbincang dengan detikriau.org, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, baru-baru ini.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, selain melakukan pemantauan langsung di lapangan, Disdik juga harus memberikan pemahaman kepada Kepala Sekolah (Kepsek) tentang penggunaan dan pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Seluruh Kepsek harus faham betul bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana BOS ini, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan nantinya dapat berimbas pada persoalan hukum yang menyebabkan mereka masuk penjara,” tutur Sitas.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, setiap sekolah harus memasang papan pengumuman tentang jumlah dana BOS yang diterimanya dan dipergunakan untuk apa saja.

“Ini untuk menghindari adanya persepsi negatif di masyarakat, serta dalam upaya transparansi penggunaan anggaran atas bantuan dari pemerintah yang merupakan tanggung jawab pihak sekolah sebagai penerima dan pengelolanya,” imbuhnya.( adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kabupaten Indragiri Hilir menenggarai adanya ketidakberesan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dugaan penyimpangan pengunaan dana bantuan pendidikan itu ditemukan pada SD 04 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

Keterangan penasehat LCKI Inhil, Amin Rullah kepada detikriau.org di Tembilahan, selasa (11/11), berdasarkan informasi yang didapatkan pihaknya, dana BOS untuk SD 04 Pulau kijang tahun anggaran 2014 sejumlah Rp 32 juta. Namun dana ini dipotong sebesar Rp 8,5 juta dengan rincingan, Kepala sekolah Rp. 3 jt, Pembayaran Pajak 4,5 juta serta keperluan dana monitoring Rp 1 juta.

“ini keterangan yang kita dapat dari bendahara sekolah saat kita mintai komfirmasi di pulau kijang. Pemotongan itu katanya dilakukan kepala sekolah saat melakukan pencairan pada Bank Riau Kepri di Tembilahan,” Terang Amin Rullah

Ditambahkannya, Dana sebesar Rp 8,5 juta itu dipotong oleh Kepala sekolah sebelumnya, NW yang kini sudah pindah tugas ke SD 026 Desa Sanglar Kec Reteh. Bahkan menurut Bendahara sekolah juga, ditambahkan Amin Rullah, dana monitoring Rp 1 juta itu disebutkan NW untuk keperluan jika nanti ada wartawan atau pihak-pihak lain yang mempertanyakan terkait penggunaan dana BOS ini.

“Kita berharap pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan inhil untuk segera menindaklanjuti temuan kami ini. Kalau memang benar ada penyimpangan, kita minta persoalan ini dituntaskan sesuai aturan hukum agar kedepannya tidak ada lagi yang berani bermain-main.” Pinta Amin Rullah

NW dan Bendahara sekolah belum bisa dimintakan komfirmasi karena telepon selularnya dalam keadaan off. Sementara kepala SD 04 pengganti NW, Mastuti ketika dikomfirmasi mengaku belum mengetahui secara pasti adanya dugaan pemotongan dana BOS ini.

“Saya baru saja menjabat sebagai Kepsek di sekolah ini. Jadi saya belum mengetahui secara pasti. Yang jelas, pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tentunya harus disertai dengan SPJ. Kita masih menungu SPJ itu diserahkan oleh NW. mungkin saja dana itu memang diperlukan untuk keperluan sekolah,” Ujar Mastuti menjawab komfirmasi sambil menjelaskan bahwa hingga saat ini memang SPJ itu belum diserahkan oleh NW.

Hingga berita ini dirilis, detikriau.org juga belum berhasil melakukan komfirmasi dengan Dinas Pendidikan setempat. (dro)