“1,250 persen untuk fisik dan 0,548 persen keuangan”

Tembilahan, detikriau.org – Hingga kini, progres realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) jauh dari harapan.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing antara Komisi III DPRD bersama DBMSDA, di ruang rapat Komisi III Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Kamis (4/8/2016).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna didampingi Wakil Ketua, Edi Hariyanto dan para anggota ini, dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DMBSDA, Rudiansyah beserta jajarannya.

Pada kesempatan tersebut, Plt Kepala DBMSDA, Rudiansyah mengatakan bahwa sebelum terjadinya pengurangan, jumlah kegiatan yang akan dilakukan pelelangan sebanyak 130 paket, sedangkan penunjukan langsung 184 paket.

“Mudah-mudahan, sebelum tanggal 17 Agustus ini angka pengurangan dan item-itemnya sudah didapat, sehingga kita tidak menunggu-nunggu lagi, yang bisa dilelang langsung saja dilelang dan dikerjakan,” tutur Rudiansyah.

Terkait dengan progres realisasi fisik dan keuangan pada APBD tahun 2016 ini, dijelaskan Rudiansyah baru mencapai sekitar 1,250 persen untuk fisik dan 0,548 persen keuangan. Rendahnya progres tersebut, dikarenakan belum dipastikannya apa saja yang termasuk dalam pengurangan anggaran 35 persen untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Saya yakin, kalau tidak ada kendala Bulan Agustus ini akan meningkat cukup tajam, karena ada beberapa kegiatan sudah diumumkan pemenangnya, seperti 8 paket pekerjaan yang akhir-akhir ini cukup menjadi sorotan,” terangnya.

Menanggapi penjelasan tersebut, Anggota Komisi III DPRD, Asnawi menyatakan keheranannya, karena APBD sudah disetujui sekitar 10 bulan yang lalu. Dan persoalan seperti ini sudah hampir setiap tahun terjadi, tanpa adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

“Kenapa kita tidak mencontoh kabupaten lain, yang sesegera mungkin melaksanakan kegiatannya. Kondisi ini tentu akan berdampak langsung kepada pimpinan daerah,” kata Asmawi.

Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD lainnya, Zulbahri mengibaratkan kondisi ini seperti menepuk air ke muka mereka. Pasalnya, isu pengurangan anggaran tersebut sudah beredar sekitar 4-5 bulan yang lalu, tetapi sampai sekarang belum juga dipastikan apa saja yang akan dikurangi, sehingga dampaknya menghambat pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah.

“Kita harapkan jangan sampai berlarut-larut, supaya tidak menjadi ribut nantinya. Apa yang menjadi kendala dan persoalan di lapangan, seharusnya bisa dicari solusi secara bersama-sama, karena kita di DPRD juga bagian dari pemerintahan,” pungkasnya./ Adi

Tembilahan, detikriau.org – jikalah boleh diproporsionalkan, memasuki triwulan ke-tiga, setidaknya pelaksanaan pembangunan yang digambarkan melalui serapan penganggaran haruslah berada diatas angka 50 persen. Namun anehnya, di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Inhil, kabarnya progres fisik masih berada diangka  0 persen. Lebih parahnya, Salah satu dinas pecahan Dinas PU Inhil itu kinipun tak memiliki pimpinan.

“Pekerjaan fisik belum ada yang dimulai. Jadi progress  kita tentunya juga ya ….. seperti itu,” Ujar salah seorang ASN di BMSDA Inhil dengan nada suara pelan kepada detikriau.org, Jum’at (15/7/2016)

Pria yang enggan namanya dipublikasikan ini juga mengakui bahwa Kadis BMSDA Inhil, Irzal Ahmad hingga hari ini tidak lagi pernah keruang kerjanya. Menurutnya seluruh Inhil juga pastinya sudah mendengar kabar bahwa pimpinannya itu sudah mengajukan permohonan pengunduran diri.

“Udah nggak pernah. Kalaupun ada paling ke Balai pengujian,” Ucapnya terkesan enggan memperpanjang pembicaraan

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Inhil dikomfirmasi melalui sambungan selular juga mengakui. Hanya saja menurutnya surat permohonan pengunduran diri itu masih dalam proses.

“Surat pengundurannya sudah ada. Tapi saya juga belum mellihat. Semua masih dalam proses,” Jawabnya singkat sembari berjanji akan memberikan kabar jika nanti prosesnya sudah selesai.

Sebelumnya, Bupati Inhil HM Wardan saat dikomfirmasi awak media menyatakan tidak akan mempermasalahkan jika Kadis BMSDA memang mengundurkan diri. Bupati Inhil yang kini sudah berada dipenghujung tahun ketiga masa kepemimpinannya di Inhil itu menegaskan, Jika pun Irzal mengundurkan diri, Ia akan menerima keputusan itu, dan segera mencari penggantinya.

”Kalau dia memang sudah tidak sanggup lagi ya mau gimana. Lagian pegawai masih banyak kok yang bisa gantikan,” tukas HM Wardan dikutip melalui  goriau.com

Namun dibalik faktor kesehatan yang dikemukakan menjadi alasan pengunduran diri Irzal, tidak sedikit pula beredar kabar bahwa pengunduran diri pimpinan tertinggi BMSDA itu disebabkan ketidaksanggupan atas adanya intervensi dari sejumlah pihak terhadap dirinya dalam memuluskan pesanan untuk memenangkan rekanan tertentu dalam pekerjaan proyek di BMSDA. Terutama terkait 8 paket pekerjaan peningkatan badan jalan bernilai ratusan miliar yang kini proses lelangnya kembali molor. / dro

“Terkait 8 Paket Peningkatan Badan Jalan Bernilai Ratusan Miliar Melalui DAK-APBN”

Tembilahan, detikriau.org – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa penyempurnaan dokumen pelelangan delapan paket peningkatan badan jalan yang sebelumnya sempat hilang tayang dari laman lpse.inhilkab.go.id sudah rampung dan bahkan sudah diserahkan ke pihak ULP.

“sudah kita serahkan ke ULP pada jum’at (27/5) yang lalu. Jika belum juga tayang, itu diluar wewenang kami,” Jawab Kadis BMSDA, Irsyal melalui Kasi Peningkatan Jalan, Slamet Darsono via sambungan WA kepada detikriau.org, Ahad, (5/6/2016)

Menurut Slamet, BMSDA hanya melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses lelang, sedangkan pelaksana pelelangan sepenuhnya menjadi wewenang pihak ULP.

“ULP yang melaksanakan proses lelangnya, sekali lagi bukan wewenang kita.” Kembali dipertegas Slamet.

Tak kunjung tayangnya delapan paket pekerjaan bernilai ratusan miliar itu kini menimbulkan berbagai persepsi ditengah masyarakat. Sebagian masyarakat menduga  tertundanya proses lelang disebabkan “bagi-bagi” jatah pelaksana pekerjaan delapan potong “kue” DAK-APBN ini masih belum tuntas.

Bahkan kini juga semakin santer tersiar “kabar burung” bahwa sejumlah pihak sudah menerima “jatah”.

“Bukan lagi rahasia, kebanyakan proses lelang biasanya hanya “sandiwara”, siapa pemenangnya sejak awal sudah ada. “ sampaikan salah seorang kontraktor di Tembilahan yang meminta namanya untuk tidak dipublikasikan.

Iapun meyakini, tertundanya proses lelang delapan paket ini menjadi isyarat “pembenaran” dari dugaan kabar burung ditengah masyarakat.

Sayangnya hingga berita ini dirilis detikriau.org belum mendapatkan komfirmasi dari pihak ULP. Beberapa nomor handphone pejabat di ULP yang dicoba dikomfirmasi kini sudah tidak lagi aktif. / dro