TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) merubah jadwal jam kerja kantor, khusus bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil, H Fauzar di ruang kerjanya, Senin (6/6/2016).

“Sedikit perubahan dari jam biasanya, perubahan ini khusus selama bulan Ramadhan 1437 H,” kata Fauzar.

Dijelaskan, biasanya pada hari Senin sampai Kamis masuk kerja pukul 7.30-16.00 WIB, sekarang ditetapkan pada pukul 8.00-15.00 WIB. Sedangkan pada hari Jum’at dari pukul 8.00-15.30 WIB.

Meski begitu, bukan berarti jam kerja ASN atau PNS berkurang, sebab pada jam istirahat juga berubah semakin singkat dari sebelumnya. Dimana, biasa jam kerja dari jam 12.00-14.00 WIB, sekarang berubah dari 12.00-13.00 WIB./ Mirwan

TEMBILAHAN, detikriau.org – Dari hasil pendataan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menemukan sebanyak 18 ASN bodong yang tersebar di tiga instansi yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan unsur Pemerintah Kecamatan.

“Yang paling banyak itu dari Dinas Pendidikan,” kata Kepala BKD Kabupaten Inhil, H Fauzar kepada detikriau.org, Rabu (11/5/2016) kemarin.

Sebelumnya, kata Fauzar, jumlah ASN yang dulunya disebut PNS tersebut cukup banyak hingga mencapai angka puluhan. Berjalannya waktu, tim lapangan terus melakukan verifikasi secara konkrit.

Salah satu upayanya adalah, melakukan pendampingan terhadap perorangan untuk Pendataan Ulang (PU) PNS.

“Jumlah ASN kita di Inhil ini sebanyak 8.304 orang, termasuk ASN fiktif. Karena 18 orang itu tetap didaftarkan hanya saja gajinya tidak cair, dan ini sudah kita cek di Bagian Keuangan,” tambahnya.

Fiktifnya 18 ASN itu, sejauh pengetahuannya disebabkan kelalaian pribadi masing-masing untuk melakukan PU PNS. Dan ada juga katanya yang sudah meninggal dunia namun belum terkoneksi secara tuntas.

“Bagi ASN yang tidak mendaftar, dipanggil tim juga tidak datang. maka bisa saja diberhentikan dari statusnya. Tetapi itu wewenang BKN, kita hanya menyampaikan,” tutupnya.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan mulai melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS) pada Bulan September hingga Desember 2015 mendatang.

Pendataan ini harus dilakukan, dalam rangka memastikan berapa sesungguhnya jumlah PNS di setiap daerah, serta untuk mengetahui golongan dan jumlah jabatan struktural PNS tersebut.

“PUPNS elektronik atau e-PUPNS ini rencananya kita mulai sejak tanggal 1 September sampai 31 Desember nanti,” tutur Kepala BKD Inhil, H Syaifuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (14/8/2015).

Dijelaskan Syaifuddin, kebijakan tersebut berdasarkan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), serta sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dari itu, para pegawai diharuskan mengetahui dan mengikuti e-PUPNS ini, karena sangat penting bagi proses administrasi kepegawaian ke depan,” tambahnya.

Sedangkan bagi PNS yang tidak melakukan e-PUPNS tersebut, lanjut Syaifuddin, akan ada sanksi untuk yang bersangkutan, diantaranya secara administrasi akan tersisih atau tidak terlayani dalam administrasi kepegawaian.

“Jadi, jangan sampai ada PNS yang tidak melakukaan pendataan ulang,” tegasnya.

Terkait dengan penerapan kebijakan yang tergolong baru ini, Syaifuddin menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai langkah, seperti dengan mengirim perwakilan guna mengikuti pelatihan di Kota Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

“Kemudian, dalam waktu dekat ini, kita juga akan memanggil perwakilan dari setiap instansi untuk diberi pembekalan dan hasilnya disampaikan kepada pegawai lainnya di tempat tugas masing-masing,” imbuhnya. (adi/avd)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Syaifuddin katakan kalau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Inhil ini sudah cukup disiplin selama bulan Ramadhan.

“Setelah beberapa kali Tim kita lakukan Sidak disejumlah rumah makan di Tembilahan, hanya Sidak pertama ada ditemukan, selebihnya tidak ada ditemukan lagi PNS kita,” ujarnya kepada awak media di ruang kerjanya,  kemaren.

Sesuai agenda, BKD Inhil menurutnya terus-menerus melakukan Sidak di sejumlah rumah makan maupun sejenisnya sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan jadwal yang tidak ditentukan. Hingga pertengahan Ramadhan, dinilainya PNS sudah disiplin dan telah mengikuti aturan untuk tidak berada di kedai kopi pada siang hari.

Namun begitu, ia sedikit bimbang mendapatkan laporan bahwa kedesiplinan Pegawai di kantor-kantor Satker sedikit berbeda dari biasanya. Berdasarkan beberapa laporan lisan yang diterimanya, kedesiplinan kehadiran PNS masih minim.

“Tapi kami serahkan kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing kepala kantor, mereka yang melakukan absen dan mereka juga yang menindak lanjuti. Namun nantinya jika ada yang melimpahkannya ke BKD, kami akan tindak lanjuti,” tegasnya.

“Yang jelas, untuk PNS yang berkeliaran pada jam kerja sudah bisa kita minimalisir selama Ramadhan ini,” tutupnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Lurah Pulau Kijang kecamatan Reteh, Salmiah saat dipanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (27/5/2015) tampak gugup dari cara berbicaranya saat menyampaikan alasan kekosongan kantornya saat di Sidak Bupati Inhil beberapa waktu lalu.

Dimana, alasan yang dipaparnya hanya karena ia tidak berada di Pulau Kijang karena sibuk dengan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Inhil tahun 2015 di kelurahan Benteng kecamatan Sungai Batang.

“Waktu itu saya sedang berada di Benteng karena tak bisa pulang, banyak kesibukan karena saya sebagai koordinator Stand,” ungkapnya beralasan.

Terkait kekecewaan Bupati Inhil bahwa satupun pegawainya juga tak tampak di kantor, lurah ini beralasan kalau ia sedang kekurangan pegawai. Disampaikannya, ia hanya memiliki 4 PNS, 1 Honorer dan 2 Satpol PP. “Kalau bisa tambahkan pegawai kami,” harapnya.

Terkait kesalahannya tersebut, ia siap menerima apapun sanksi yang diberikan. Dalam hal ini, BKD hanya memberi sanksi berupa surat pernyataan saja. “Karena baru sekali kesalahan ini, maka hanya sanksi yang diberikan. hanya berupa teguran saja,” ungkap Kepala BKD Kabupaten Inhil, Syaifuddin.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Syaifuddin ingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak tidak nakal, terlebih tidak sampai melanggar kode etik kepegawaian.

“Cukup patuh dengan aturan yang ada. Kalau waktu jam kerja jangan lagi keluyuran sana sini,” ujarnya kepada awak media, belum lama ini.

Terkait banyaknya PNS yang telah terjaring razia oleh Satpol PP, kata Syaifuddin itu akan terus didata pelakunya dan ketika berulang kali melakukan ketidakdisiplinan maka akan dikenakan sanksi kode etik kepegawaian.

Untuk saat ini, diakuinya belum ada PNS di kota Tembilahan khususnya yang dikenakan sanksi kode etik tersebut, sebab sanksi melanggar kode etik kepegawaian ini katanya bisa saja sampai diberentikan sebagai PNS.

“Namun untuk sementara ini yang ada hanya sebatas surat teguran, belum ada diberi sanksi lebih dari itu,” sebutnya.

Sebenarnya lanjut Syaifuddin, nongkrong di warung-warung minum itu tidak ada masalah, tapi cukup waktu sarapan pagi dan waktu makan siang, maupun waktu lain yang hanya sebatas mengisi perut saja.

“Yang tidak benar itu seperti nongkrong diwarung dari jam 9 sampai jam 11 siang, lama ngobrolnya dari pada makan, kebanyakan sekarang ini begitu,” tandasnya.(mirwan)