Bagansiapiapi (detikriau.org) -Tahun Ini,Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) melelang sebanyak 200 lebih Kegiatan baik fisik maupun nonfisik. Kegiatan yang dilelang berasal dari 8 Instansi Yang Ada Dirohil.

Kegiatan tersebut berasal dari Dinas Bina Marga dan Pengairan,Dinas Pendidikan,Dinas Pariwisata,Dinas Kesehatan,Bapedalda dan Rumah Sakit,Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan KPUD Rohil.

” Untuk KPUD,Mereka numpang lelang,itu kegiatannya untuk perlengkapan pilkada nanti.kegiatan yang kami lelang,paling besar dananya berasal dari Dinas Bina Marga,Dananya 25 Milyar,Judul Kegiatannya Saya lupa.” Ujar Ketua ULP Rohil, Andreas Disela-Sela Kegiatan Jalan Sehat Lansia,(Rab 12/08/15).

Untuk Pengumuman Pemenang Lelang, Kabag Progdal Ini belum bisa memastikan,karna menurutnya lelang yang dilaksanakan oleh ULP tidak serentak, makanya pengumuman pemenang-pun tentu tidak serentak.

“lelang tak serentak,tergantung dokumen yg diserahkan oleh dinas. tapi sudah ada beberapa dinas kegiatan yang kami lelang sudah masuk tahap pengumuman karna mereka lebih dahulu menyerahkan dokumen, tapi mayoritas sudah dilelang.”pungkas Andreas.(tris/adv)

HasilKunjungan Komisi III DPRD Inhil Ke Ditjen Bina Marga di Jakarta —

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kondisi rusaknya beberapa ruas jalan Negara yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir mendapat respon dari pemerintah pusat di Jakarta.

“Informasi ini kita peroleh saat kunjungan ke Ditjen Bina Marga Subdin Wilayah 1 c, Joko Sulistiyono pada senin (9/7) yang lalu. Kunjungan ini kita lakukan untuk menyampaikan secara langsung mengenai kondisi ruas jalan Negara yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang kini kondisinya sudah sangat rusak,” Ujar Ketua Komisi III DPRD Inhil, Feriyandi saat ditemui diruang Komisi II DPRD Inhil, Kamis (12/7).

Ditambahkan Feriyandi, ruas jalan Negara yang kondisinya kini cukup rusak adalah ruas jalan dari Sebrida ke perbatasan Jambi (panjang ruas jalan 49 KM). Untuk perbaikannya kini sudah masuk dalam proses lelang. Sedangkan jalan dari bagan jaya ke pelabuhan samudra kuala enok ( 68 KM) serta beberapa ruas jalan Negara lainnya akan diprioritaskan di tahun anggaran 2013 mendatang. ”Namun yang kini kondisinya sangat parah adalah ruas jalan dari Bagan Jaya ke Pelabuhan Samudra tepatnya di Desa Suhada menuju Desa Sungai Rukam Kecamatan Enok sepanjang kurang lebih 5 hingga 7 KM,”Jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi III DPRD Inhil yang juga didampingi oleh Wakil Ketua, H. Ardiyanto dan Sekretaris H. Samsudin juga menyampaikan bahwa untuk perbaikan Jembatan parit H.Lukman dilaksakan pada tahun 2013. “perbaikan jembatan yang sudah ambruk sejak 2 tahun lalu ini kini perencanaannya sedang dikerjakan,”Pungkas Feriyandi. (fsl)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan perbaikan Jembatan Parit H Lukman yang sudah ambruk sejak dua tahun lalu akan dilakukan melalui dana APBN 2013.
Hal ini diungkapkan Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto saat dikonfirmasi Riau Pos di Jakarta, Rabu (4/7).

‘’Setelah saya cek ke teman-teman petugas di lapangan, rupanya jembatan tersebut memang berada di jalan nasional,’’ kata Djoko Murjanto.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Inhil H T Eddy Efrizal menyebutkan, bagian jembatan yang ambruk berada di bagian tengah jembatan yang panjangnya 60 meter.

Jembatan itu berada di jalan negara yang menghubungkan Kecamatan Keritang dan Pelabuhan Samudera Enok di Tembilahan, serta merupakan jembatan vital lalu-lintas transportasi warga.

Pembangunan jembatan itu sendiri awalnya didanai sharing APBN dan APBD Provinsi Riau 2003-2004. Namun dua tahun lalu tiba-tiba ambruk karena adanya tiang penyangga yang rusak, diduga akibat pengaruh struktur tanah, sehingga tidak lagi memiliki ketahanan.

Saat ini bagian lantai jembatan masih bisa dilalui sepeda motor, tapi kalau air pasang, bagian tengah ini terendam air, sehingga kendaraan bermotor tidak dapat melewati jembatan tersebut.

Menanggapi hal ini, Djoko Murjanto mengakui kalau Kementerian PU melalui Ditjen Bintek dan Balitbang melakukan penelitian persiapan teknis 2012 ini. ‘’Kemungkinan pelaksanaan perbaikannya akan dilakukan 2013,’’ ujar Djoko menambahkan.

Kepala Dinas PU Inhil, H Tengku Edy Efrizal saat dihubungi kembali berharap, tim dari Kementerian PU turun langsung ke Inhil dalam rangka penelitian persiapan teknis tersebut.

‘’Kita memang mengharapkan tim Kementerian PU mengkaji dan menindaklanjuti dan segera dibenahi. Karena kita tahu jembatan itu urat nadi perhubungan darat masyarakat di Inhil,’’ kata Tengku Edy.

Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhil ini juga meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian PU melakukan peningkatan jalan lintas Samudera tersebut, mulai dari Sungai Akar sampai ke Pelabuhan Samudera Kuala Enok.

Kondisi jalan saat ini, seandainya pelabuhan tersebut dioperasional oleh PT Pelindo, dikhawatirkan akan banyak kerusakan.

‘’Karena di satu sisi kita maklumi kontur tanah dasar jalan itu masih buruk. Perlu ada upaya nyata dan langsung agar peningkatan jalan lintas samudera ini segera terwujud,’’ harapanya.

Tanggung Jawab Pusat
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, SF Hariyanto menegaskan, Jembatan H Lukman di Kecamatan Enok, Indragiri Hilir masuk dalam kategori jalan nasional. Sehingga untuk penanganannya merupakannya tanggung jawab pemerintah pusat.

‘’Jembatan itu dibangun oleh pemerintah pusat melalui APBN, karena masuk jalan nasional. Jadi bagaiman mungkin kita yang memperbaikinya. Persepsi ini yang harus diluruskan,’’ ujar Hariyanto kepada kepada Riau Pos, Rabu (4/7) di Kantor Gubernur Riau.

Ia mengaku prihatin, kondisi jembatan sudah rusak sejak dua tahun silam. Bahkan, pihaknya sudah melaporkan kondisi tersebut ke Kementerian PU berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

‘’Sayangnya, sampai saat ini laporan kita tidak kunjung direspon. Seandainya kita yang membangun, tentunya sudah kita carikan solusi untuk perbaikan sarana infrastruktur tersebut,’’ tegas Hariyanto.

Menurutnya, kerusakan jembatan H Lukman tersebut pada dasarnya sudah diketahui oleh pemerintah pusat.

Bahkan, kondisi kerusakan sudah diteliti oleh Balitbang dan Bimtek dari Kementerian PU RI. Hanya saja, untuk tindak lanjutnya, sampai saat ini belum diperoleh perkembangan berarti.

‘’Kita dari provinsi berharap pemerintah segera melakukan perbaikan. Karena secara administrasi memang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat,’’ imbuh Hariyanto.(rpg)