TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Inhil tahun 2015 dapat Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Seobrantas Tembilahan, Selasa (15/9/2015).

Dari paparan Bupati Wardan tersebut, diketahui terjadi defisit anggaran Kabupaten Inhil sebesar Rp 466 miliar lebih.

“Belanja daerah pada RAPBD-P tahun 2015 adalah sekitar Rp 2,2 triliun lebih, sedangkan pendapatan hanya sekitar Rp 1,8 triliun, artinya kita mengalami defisit anggaran sebesar Rp 466 miliar lebih,” tutur Bupati Wardan.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil, H Ferryandi itu, Bupati Wardan juga menyampaikan beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan dalam penyusunan anggaran daerah.

“Kebijakan penganggaran Inhil tetap sejalan kebijakan nasional dan propinsi, namun ada kondisi eksternal yang mempengaruhi struktur anggaran kita,” terangnya.

Dijelaskan Bupati Wardan, kondisi eksternal tersebut diantaranya adalah terbitnya peraturan baru tentang penggajian PNS, peraturan tentang rincian anggaran 2015, peraturan tentang rincian kurang bayar, adanya bantuan untuk gaji guru bantu dari propinsi kepada Kabupaten Inhil.

Selain itu, adanya peraturan tentang perhitungan bagi hasil pajak rokok dan kendaraan bermotor dan hasil RUPS Bank Riau Kepri tentang laba tahun 2015.

“Sedangkan kondisi internal yang mempengaruhi kita adalah adanya pergeseran dan rasionalisasi anggaran,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Belanja daerah tahun anggaran 2015 mendatang diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 4,13 persen bila dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun anggaran 2014.

Peningkatan itu terjadi diantaranya disebabkan adanya kenaikan gaji serta tunjangan bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). “ peningkatan belanja daerah sebesar 4,13 persen dipicu kenaikan pada belanja tidak langasung sebesar 19,37 persen yaitu Rp 951 milyar ditahun 2014 menjadi Rp 1, 135 Trilyun di tahun 2015.” jelas Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan Hamid kemaren.

Belanja tak langsung itu meliputi belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran kenaikan gaji dan tunjangan pegawai. Salah satunya juga  diakibatkan penambahan jumlah pegawai dan lain-lain.

Meski terjadi peningkatan pada belanja pegawai namun pada belanja hibah mengalami penurunan dari Rp 29,414 miliyar menjadi Rp 16,605 milyar di tahun 2015. Demikian pula pada bantuan sosial yang mengalami penurunan.

“Turunnya sekitar 7,13 persen. Kalau sebelumnya mencapai Rp 7,510 milyar tapi APBD tahun depan hanya menjadi Rp 6,975 milyar,”paparnya

Berbeda dengan belanja langsung tahun 2015 yang diperkirakan mengalami penurunan sebanyak 7,95 pesen dari Rp 1,200 triliun menjadi Rp 1,105 triliun pada RAPBD 2015. (dro/*1)