TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolres Inhil yang baru AKBP Hadi Wicaksono Sik  yang menggantikan Kapolres Inhil yang lama AKBP Suwoyo Sik Msi di Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan, Kamis (28/5/2015).

Selain Bupati, juga dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan sejumlah camat di Inhil serta seluruh personil Polres Inhil.

Usai Sertijab ini, Bupati mnyampaikan sambutan baik dan menerima dengan baik kedatangan Kapolres yang baru. Diharapkannya kedepan, mitra terhadap kepemerintahan di kabupaten Inhil dapat semakin ditingkatkan.
“Atas nama pemerintah, kekompakan dalam membangun daerah itu yang kami harapkan. Yang jelas terus kita upayakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Terkait ditinggalkan jabatan oleh Kapolres lama, menurut Bupati, selama bertugasnya AKBP Suwoyo kurang lebih 1 tahun 10 bulan ini sudah cukup memberikan kontribusi terhadap kinerja kepemerintahan Inhil.

Sementara itu, Kapolres Inhil yang baru, AKBP Hadi Wicaksono saat dikonfirmasi mengaku sangat terkesan hadirnya di Kabupaten Inhil ini, sebab menurutnya masyarakat Inhil ini tampak menerimanya untuk bertugas.

Selain itu, ia juga baru sadar, kalau di Kabupaten Inhil ini ternyata banyak potensi yang memang patut untuk dikembangkan, pada intinya, ia siap membantu kinerja kepemerintahan Pemkab Inhil dalam mengembangkan Kabupaten seribu parit ini.

Kapolres Inhil yang lama, AKBP Suwoyo Sik Msi yang bakal menjabat sebagai Kapolresta Dumai nantinya mengungkapkan banyak kesan selama bertugas di Kabupaten Inhil ini.(advertorial)

“Janganlah kita menyalahkan kodisi alam, harus ada terobosan-terobosan baru menyikapi persoalan ini,”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebagian besar masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengeluhkan lambatnya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya terhadap kerusakan sejumlah ruas jalan penghubung yang kondisinya semakin hari kian bertambah parah dan memprihatinkan.

Berbagai keluhan masyarakat tersebut disampaikan oleh masing-masing Juru Bicara (Jubir) Anggota DPRD Inhil dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 hingga Dapil 6 pada pelaksanaan Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemaren.

Seperti penuturan Jubir Anggota DPRD Inhil dari Dapil 1, Muslim, yang meliputi Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling dan Kecamatan Kempas.

Menurutnya, saat ini keberadaan infrastruktur, seperti jalan penghubung di wilayah-wilayah setempat belum memadai, karena masih banyak yang rusak dan butuh perbaikan segera, sehingga tidak menghambat aktifitas sehari-hari masyarakat.

“Terkait kerusakan jalan ini, janganlah kita menyalahkan kodisi alam, harus ada terobosan-terobosan baru dalam menyikapi persoalan ini,” tutur Muslim.

Senada dengan itu, Jubir Anggota DPRD Inhil dari Dapil 2, Padli juga menyampaikan permasalahan yang sama. Untuk itu, Padli meminta Pemkab Inhil agar lebih memprioritaskan program pembangunan di bidang infrastruktur, khususnya perbaikan dan peningkatan ruas jalan penghubung antar desa dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

“Setiap Satker hendaknya dapat memilih dan memilah apa-apa saja program yang dibutuhkan masyarakat dan harus segera dilaksanakan. Jadi, bukan hanya untuk memenuhi selera pimpinan atau sebagian kelompok tertentu saja. Karena kami butuh kerja nyata bukan retorika, dan kami butuh bukti bukan janji,” imbuhnya.(adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman memprediksi penghentian pemberlakuan pemadaman listrik bergilir baru bisa dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2015 mendatang. Diakuinya terjadi pemunduran janji GM PLN wilayah Medan yang akan menghentikan pemadaman bergilir pada 1 April 2015 disebkan masih diperlukan beberapa persiapan terutama masalah tempat kedudukan 4 unit mesin sewa baru yang masing-masingnya berkapasitas 1 MW.

“Kita masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan tempat kedudukan mesin-mesin tersebut. Setelah terpasang, setidaknya masih diperlukan waktu untuk menginput ke dalam system. Kami prediksi, tgl 15 Maret 2015 pemadaman bergilir baru bisa dihentikan,” Terang Budi Warman dalam rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daeran (Forkompinda) bertempat diruang rapat Paripurna Gedung DPRD Inhil, selasa (17/3)

Ditambahkan Budi, berdasarkan informasi terakhir, ke 4 unit mesin sewa dari WIC itu kini sudah berada di Provinsi Jambi untuk selanjutnya akan meneruskan perjalanan ke Kota Tembilahan.

Menjelang menunggu kedatangan ke 4 unit mesin sewa tersebut, lanjut Budi, perusahaan penyedia daya Bima Golden yang sebelumnya mengalami defisit daya sebesar 800 Kw, 2 hari yang lalu mesin pembangkitnya sudah rampung diperbaiki dan sudah masuk ke sistem. Dengan baiknya mesin ini, jadwal pemadaman yang sebelumnya dengan durasi 8 jam hidup dan 8 jam mati kini sudah bergeser menjadi 16 jam hidup dan 8 jam mati.

“hanya saja tadi subuh mesin BG itu kembali terjadi gangguan pada system turbonya dan hari ini (selasa. 17/3. red) teknisi mereka masih mengupayakan untuk mengaktifkannya kembali,”perjelas Budi

Untuk mesin sewa Mega Power, 1 unit mesin barunya dengan kapasitas 350 Kw sudah selesai terpasang. Jika tidak ada halangan, besok (rabu, 18/3. red) sudah masuk ke system. Dengan penambahan daya ini, mulai rabu, pemadaman sudah bisa kembali bergeser menjadi 2 hari hidup dan 1 hari mati dengan durasi pemadaman selama 8 jam.

Kemudian untuk mesin sewa Tiga Bintang, material yang dibutuhkan untuk perbaikan mesin hari ini sudah berada di Batam. Dan esok (rabu 7/3) sudah mulai dikerjakan dengan masa perbaikan selama 7 hari. Jika pekerjaan perbaikan ini mampu diselesaikan tepat waktu maka akann ada penambahan daya sebesar 1 MW.

“Jadi kita prediksi pada tanggal 25 Maret 2015 giliran pemadaman bisa berubah menjadi 4 hari hidup dan 1 hari mati dengan durasi pemadaman selama 8 jam,” Tandas Budi Warman.

Rapat forkompinda Inhil yang dilaksanakan tanggal 17 setiap bulannya kalli ini disamping membahas masalah listrik juga membicarakan berbagai persoalan lainnya yang saat ini sedang terjadi.

Rapat ini juga di hadiri oleh Bupati Inhil, HM Wardan, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam beserta 4 ketua Komisi, Unsur Porkompimda, Sekda kabupaten Inhil, H Alimuddin RM, Sekretaris DPRD Inhil, H Fauzan Hamid beserta beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhil. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Inhut menyebutkan bahwa upaya pembentukan daerah otonom baru dibagian utara kabupaten Inhil masih tersandung rekomendasi dari Bupati Inhil.

Menurut salah seorang anggota Tim, Herman Mahat, kesimpulan ini didapatkan setelah dilakukannya rapat bersama antara Tim Percepatan Pemekaran Inhut dengan DPR RI di Jakarta belum lama ini. Katanya, upaya pemekaran Inhut masih tersandung masalah rekomendasi Bupati Inhil ke Gubernur Riau.

“Itu kesimpulan hasil rapat bersama DPR RI. makanya dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan dengan Bupati Inhil untuk membicarakan hal ini agar proses pemekaran Inhut dapat segera ditindaklanjuti,”Ujarnya kepada awak media di Tembilahan kemaren.

Dikhawatirkannya, apabila berkas rekomendasi dari bupati Inhil lambat diproses, maka dipredeksinya akan menghambat pemekaran, karena berkas pemekaran tersebut paling lambat harus sudah rampung pada bulan Maret mendatang.

“Mudah-mudahan persyaratan ini bisa secepatnya kita tuntaskan dengan penyampaian rekomendasi Bupati ke pihak provinsi,”harapnya.

Senada, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Pelangiran H Ruslan yang juga tergabung dalam Tim tersebut menegaskan akan terus mengupayakan terwujudnya Kabupaten Inhut.

Terkait dengan persoalan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Inhil, H Alimuddin RM ditemui di kantor Bupati, rabu (11/2) menegaskan bahwa sejak awal Pemkab Inhil sudah memberikan dukungan penuh atas keinginan masyarakat Inhil dibagian utara itu untuk membentuk Kabupaten baru.

Persoalannya menurut Sekda, Tim Percepatan Pemekaran Inhutlah yang harus melengkapi segala persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan perundangan-undangan.

“Artinya dari Pemda sudah mendukung dari awal untuk pemekaran Inhut ini, tinggal penyelesaian secara administrasinya saja,” kata Sekda.

Ditambahkan Sekda, untuk rekomendasi Bupati adalah persoalan yang sangat gampang, apalagi Bupati Inhil ditegaskan Sekda telah berkomitmen untuk memberikan dukungan wacana pemekaran Inhut tersebut.

“kalau tidak salah saya, rekomendasi itu sudah diteken oleh Bupati, yang jelas Bupati pasti sangat merespon wacana pemekaran Inhut ini. Tidak ada alasan untuk tidak merespon karena semua ini demi mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(mirwan)