detikriau.org – Posisi cadangan devisa Indonesia di akhir bulan November 2018 disebutkan mengalami kenaikan sebesar 2 miliar dolar AS, dari sebelumnya 115,2 miliar dolar AS menjadi 117,2 miliar dolar AS.

Menurut Bank Indonesia dalam keterangan yang ramai diberitakan, peningkatan cadangan devisa bulan November 2018 itu terutama berasal dari penerimaan devisa migas, penarikan utang luar negeri pemerintah, dan penerimaan devisa lainnya yang lebih besar dari kebutuhan devisa untuk pembayaran ULN pemerintah.

dilansir melalui RMOL.co, Peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra mengatakan, pernyataan dari BI ini merupakan pengakuan bahwa sebelumnya cadangan devisa sempat terkuras sebesar 1 miliar dolar AS.

Cadangan devisa mengalami kenaikan setelah pemerintah menambah utang sebesar 3 miliar dolar AS dalam bentuk bond.

“Maaf, melompatnya jumlah devisa Indonesia bukan karena naiknya aktivitas ekspor, melainkan karena penambahan utang dolar AS. Nambah utang 3 miliar dolar AS tapi devisa cuma naik 2 miliar dolar AS. Artinya devisa Indonesia sebelumnya sempat terkuras 1 miliar dolar AS sbelum ngutang global bond,” ujarnya Sabtu pagi (8/12).

Dari catatan BI, posisi cadangan devisa Indonesia sepanjang 2018 justru terlihat mengalami penurunan hampir 15 miliar dolar AS.

Pada bulan Januari 2018 cadangan devisa tercatat sebesar 131,98 miliar dolar AS, dan menjadi 128,05 miliar dolar AS pada bulan Februari, lalu menjadi 126,003 miliar dolar AS pada bulan Maret.

Di akhir bulan April cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan kembali menjadi 124,862 miliar dolar AS, lalu di bulan Mei dan Juni masing-masing tercatat sebesar 122,914 miliar dolar AS dan 119,8 miliar dolar AS.

Tren penurunan terus berlanjut, dari 118,3 miliar dolar AS (Juli), 117,9 miliar dolar AS (Agustus) dan 114,8 miliar dolar AS (September).

Di akhir bulan Oktober cadangan devisa mengalami kenaikan menjadi 115,2 miliar dolar AS dan di akhir bulan November kembali mengalami kenaikan menjadi 117,2 miliar setelah Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) senilai total 3 miliar dolar AS

SUN tersebut dicatatkan di Singapura dan Frankfurt dalam rangka pre-funding alias kebutuhan pembiayaan anggaran 2019.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka meningkatkan swasembada beras di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun-tahun mendatang, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perternakan (DTPHP) Inhil, kembali melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Pekanbaru.

Kerjasama dibidang pengembangan usaha sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perternakan tersebut merupakan lanjutan dari kerja sama pada tahun 2012 kemarin.  Karena sesuguhnya sesuai kebijakan pada tahun 2013 ini, Menteri Pertanian RI mentargetkan empat sukses pembangunan pertanian.

Diantaranya sukses pencapaian swasembada dan swasembada kelanjutan, kemudian sukses peningkatan diverifikasi pangan, dan sukses peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor serta sukses peningkatan kesejahteraan para petani. Sedangkan dari beberpa target swasembada, tiga diantaranya merupakan komoditas tanaman pangan seperti padai, jagung dan kedelai.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhil, H Alimuddin RM, saat membuka acara pertemuan kerjasama itu menyebutkan, produksi padi ditargetkan mencapai 10 juta ton pada 2014 mendatang. Demikian juga dengan tanaman jagung dan kedelai, ditargetkan dengan swasembada berkelanjutan.

“Target peningkatan produksi padi ini sejalan dengan program Oprasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang sedang kita laksanakan saat ini,” ungkap Sekda, Rabu (30/1).

Sebagaimana diketahui program OPRM dicetuskan oleh Pemrov Riau dengan visi yaitu terwujudnya kesejahteraan petani melalui peningktan produksi pangan yang berwawasan agribisnis. Selanjutnya dikemas dalam rangka menysukseskan program peniningkatan Produksi Beras Nasional (B2BN).

“Membangun dan mengembangkan pertanian rakyat secara terpadu. Kemudian mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat tani pedesaan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Ini salah satu tujuan kita,”katanya.

Pada kesempatan serupa, Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi, mengatakan sepanjang tahun 2012 BI Pekanbaru telah memberikan  ransangan bagi para petani di Negeri Seribu Jembatan. Selain mendapatkan bantuan alat perontok padi dan handtraktor, para petani yang tersebar dibeberapa kecamatan di Inhil juga mendapatkan pelatihan tentang pertanian di Pulau Jawa.

‘Mereka yang telah mengikuti pelatihan itu, saat ini sudah mempu menjadi motivator dalam membantu para PPL kita yang berada dilapangan,” jelas Wiryadi.

Sementara  itu, Asisten Direktir BI Pekanbaru, Abdul Majid, menjelaskan beberpa fungsi pihaknya selain melakukan pengawasan terhadap seluruh bank negeri maupun swasta di wilayah tersebut. Sehingga tugasnya disektor moneter dari sisi peredaran uang juga sangat erat kaitanya dengan sektor produksi pertanian.

“Berdasarkan pengamatan kita inflasi juga berpengaruh pada sisi suplai dan produksi. Dimana infalsi berpengaruh kepada harga beras dipasaran. Lalu kami mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) dan pentani menjaga suplai ini,”terangnya.

Melalui pemberian bantuan, BI dapat mendorong berbagai program peningktan produksi salah satunya padi. Mereka (BI, re) melihat Inhil salah satu kabupaten sentra padi. Dengan melalui program itu ketahanan pangan akan selalu terjaga. Minimal BI dapat menjaga motivasi petani.

“Mereka petani kita minta tidak alih fungsi lahan. Dengan harapan produksi padi dapat meningkat dan motivasi petani tetap terjaga,”tandasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo berharap agar semua pihak saling bahu membahu untuk mengatasi berbagai persolan dibidang pertanian yang tengah terjadi belakangan ini. Jika ini tidak segera dilakukan, Wabub khawatir dimasa mendatang pemenuhan pangan akan menjadi persoalan serius.

Pernyataan ini disampaikan Wabub dalam kegiatan penyerahan bantuan peralatan mesin pertanian bantuan dari Bank Indonesia Pekanbaru dengan program BI Sosial Responsibility bertempat dihalaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Inhil belum lama ini di Tembilahan.

Menurut Wabub, Inhil dengan topografi dataran rendah, untuk pengolahan lahan pertanian yang baik tentunya penangan pengaturan tata air juga harus dilakukan dengan benar.

“Memang ini bukan tugas dinas pertanian tetapi perlu kerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti PU. Kita jujur saja perhatian untuk penaganan persoalan lahan pertanian ini kita masih kurang. Sehingga sampai hari ini persoalan tersebut masih menjadi permasalahan sebahagian besar lahan  pertanian di inhil.’ Ujar Wabub.

Dalam kesempatan itu, Wabub juga berharap agar DTPHP Inhil untuk terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang kini tengah dihadapi petani. Dengan luasan areal persawahan lebih kurang 60 ribuan Hektar, yang termanfaatkan baru sebesar 30 ribuan hektar. “Jika ketersediaan lahan persawahan yang belum dikelola secara maksimal serta didukung dengan teknologi yang benar tentunya kemunginan untuk mendapatkan hasil yang baik juga akan besar,” Imbuh Wabub.

Dijelaskan Wabub lagi, upaya peningkatan produksi pangan ini harus dijadikan perhatian secara serius dari semua pihak dikarenakan saat ini sudah ada indikasi beberapa Negara penghasil pangan terutama beras mulai membatasi eksport hasil komodity beras kita. “Harus kita akui Negara kita sampai hari ini masih melakukan import beras yang cukup besar dari Negara-negara produsen seperti Thailand, belakangan, dengan terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu, berdampak kepada hasil produksi pertanian. Akibatnya, beberapa Negara sudah mulai mengutamakan kebutuhan lokal dan mengurangi eksport. Kalaulah kita terlambat melakukan antisipasi akan hal ini, saya khawatir kedepan persoalan pangan akan menjadi suatu persoalan yang serius bagi Negara kita.” Pungkas Wabub (fsl)