TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Yulizal menegaskan, bahwa isu wacana pemberangkatan perangkat desa ke Yogyakarta hanya untuk pelesiran itu tidak benar.

“Memang dalam waktu dekat nanti akan ada perangkat desa di Inhil berangkat ke sana, tetapi tujuan utamanya untuk mengikuti Diklat selama 3 hari,” sebut Yulizal, Rabu (16/9/2015).

Ia menambahkan, Diklat tersebut sangat penting untuk diikuti sebab kegiatan itu merupakan pelatihan sistem informasi desa dan kebetulan katanya sampai detik ini di Kabupaten Inhil belum ada. Terkait dana, keberangkatannya akan dianggarkan melalui dana desa.

Sebelumnya, di tempat yang berbeda, salah satu perangkat desa di Inhil yang meminta namanya tidak dipublikasikan sempat melontarkan ucapan bahwa sejumlah perangkat desa dikabarkan akan pelesiran ke Yogyakarta.

Tak tanggung-tanggung, menurutnya anggaran yang akan disediakan cukup besar. Dimana, satu perangkat desa akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 8 juta.

“Informasinya satu desa itu ada 3 orang yang berangkat, tapi tidak ada paksaan harus berangkat 3 orang. Jadi kalau dihitung-hitung dengan perjalanan dari Tembilahan dan Yogya bisa sampai kurang lebih 5 hari,” ujar salah satu perangkat desa ini kepada sejumlah awak media di Tembilahan. (mirwan)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Manager PLN Rayon Bagansiapiapi, Andi Arif menyampaikan bahwa seringnya aliran listrik jaringan PLTA mati secara tiba-tiba disebabkan gangguan alam seperti pohon tumbang dan binatang menyentuh jaringan.

“Gangguannya beragam ,pohon tumbang dan gangguan binatang, seperti monyet, ular, bangau dan lainnya.” Terang andi arif via sms,Senin ( 7/8/15) sore.

Andi juga menjelaskan bahwa pencarian gangguan butuh waktu, karena jaringan yang mendapat gangguan harus ditelusuri cukup panjang. Namun menurutnya kondisi ini juga bisa disebabkan defisit daya sistem sumatra.

“namun,kami terus berusaha meminimalisir gangguan yang tidak terencana.” ‎ (ris)

Warga Kesal, Pasokan Listrik PLTA Kerap Terputus

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Tolak menjalankan dan melaksanakan Proyek Pengadaan Lembu senilai 9 Milyar Lebih, Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD)  Kabupaten Rokan Hilir sempat meradang dengan Kepala Dinas Pertanian Dan Perternakan ( Distanak ) Rohil Ir.Muslim.

Berangnya Wakil Rakyat ini memuncak ketika Komisi B melakukan hearing dengan Kadistanak di Ruangan Komisi B DPRD Rohil, Jumat ( 4/8/2015) kemaren.

Dalam hearing itu, Kadistanak menyampaikan bahwa dirinya tidak sanggup menjalankan program yang sudah dianggarkan. Mendengar penegasan Muslim, Komisi B sontak naik pitam dan sempat terjadi kericuhan.

Tidak berhenti hanya disitu, kericuhan juga ssempat terjadi siruang Sekda Rohil ketika Muslim menemui Plt.Sekda Surya Arfan usai melakukan hearing.Tapi kericuhan tak berlangsung lama, karena Surya Arfan cepat memberi solusi .

“Alhamdulillah, Pak Setda bisa memberi solusinya,” Ujar Ketua Komisi B, Hendra ST didampingi Sekretaris Komisi, Murkan Muhammad.

Hendra menjelaskan bahwa alokasi dana pengadaan hewan ternak lembu untuk masyarakat miskin dirohil sudah diprogramkan di APBD 2015 senilai Rp 9,232 Miliar. Namun program itu hingga saat ini belum dijalankan Distanak.

“Alasannya tidak jelas dan tidak rasional, makanya kita seluruh Komisi B memberi ketegasan terhadap Kadistanak  yang dinilai tidak pro terhadap Pemkab Rohil guna mensejahterakan masyarakat,” Sebut Politisi Partai Gerindra Itu.

Pria berambut Gondrong itu juga mengatakan bahwa sampai saat ini, Distanak belum jga menjalankan program-program yang sudah dianggarkan.

“Hanya anggaran rutin saja yang terlaksana dan berjalan dilingkungan Distanak Rohil,” Terang Hendra Sembari tersenyum.

Dengan kondisi ini, Hendra mempertanyakan Kinerja Kadistanak Rohil. Dirinya juga meminta kepada  Pemkab Rohil harus bisa menata ulang atau memberikan bimbingan bagi SKPD nya yang tidak mampu menjalankan program-program Pemkab Rohil.

“Ini dinilai tidak koorperatif menjalankan tugasnya.Kalau tidak mampu menjalankan program-program Pemkab Rohil, berikanlah kepada yang mampu ” Pungkasnya.(ris)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Yusuf Said menyebutkan bahwa perlu adanya perhatian yang lebih serius pada pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun anggaran 2015.

Pasalnya, jika berkaca pada pelaksanaan program unggulan Pemkab Inhil ini di tahun 2014 lalu, maka akan terlihat sejumlah perbedaan, seperti penerapannya yang sudah memasuki tahun kedua, sehingga diharapkan persiapan dan pelaksanaannya lebih matang, apalgi anggaran pada program DMIJ yang semakin besar.

“Tahun ini anggaran untuk desa lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi, diperlukan upaya yang maksimal dari seluruh pihak terkait, khususnya dalam penerapan program ini di lapangan,” tutur Yusuf saat memimpin hearing bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), di Gedung DPRD Inhil, belum lama ini.

Dijelaskan politisi dari Partai Golkar Inhil ini, mengingat besarnya dana yang akan diterima desa tersebut maka seluruh jajaran di kepengurusan program DMIJ harus lebih pro aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Apalagi para Pendamping Desa yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program ini tentunya harus selalu dan tetap berada di desa tempat mereka ditugaskan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal menyatakan bahwa para Pendamping Desa yang kedapatan tidak berada di tempat maka akan diberhentikan dari tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, karena dinilai tidak layak mengemban amanah dan kepercayaan tersebut.

“Ini sudah ketentuannya begitu juga dengan yang rangkap pekerjaan. Yang jelas, kita akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program DMIJ di lapangan,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Salah satu tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Junaidi SHI M Hum berkomentar bahwa kehadiran wanita berpakaian seksi itu sangat berpengaruh terhadap umat yang sedang melaksanakan ibadah puasa.

Menurutnya, penertiban hal ini merupakan kewenangan penuh Pemerintah setempat, apalagi jika dikaitkan dengan hadis Rasul bahwa seorang pemimpin, dalam hal ini dari pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran masyarakatnya serupa wanita berpakaian seksi tersebut.

“Sebab jika tampak berkeliaran wanita berpenampilan seksi di tempat-tempat umum itu akan mengganggu ketenangan dan kemuliaan Ramadhan itu sendiri,” cetus Sekretaris Bidang Silaturrahmi MUI Inhil ini, Minggu (21/6/2015).

Memang kebijakan pemimpin antara ibu kota Kabupaten Inhil dengan yang lain sedikit berbeda. Pekanbaru contohnya, dikabarkan ibu kota Provinsi Riau dalam bulan dibulan Ramadhan tahun ini ada kebijakan baru dari Pemko. Dimana, wanita berpakaian seksi di tempat umum akan jadi target petugas Satpol PP.

Ditempat terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Inhil TM Syaifullah menanggapi tidak akan melakukan razia wanita berpenampilan seksi di pasaran. Sebab sampai saat ini pihaknya belum mengantongi Peraturan Daerah atas larangan tersebut.

“Kita belum memiliki Perda itu, jadi bagaimana kita mau turun merazia wanita seksi,” ujarnya kepada awak media, Senin (22/6/2015). (mirwan)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Wakil Bupati Rokan Hilir Erianda.SE Tinjau Pelaksanaan Ujian Nasional ( UN ) Di SMU N 1 Bangko, MAN Negeri Bagansiapiapi, Perguruan Methodist, Muhammadiyah Bangko, Perguruan Wahidin dan SMU N 2 Bangko dan SMK Negeri 1 Bangko.

Pada peninjauan itu,Wabup Erianda Didampingi Plt.Sekda Drs.H.Surya Arfan.Msi,Kepala Dinas Pendidikan Ir.H.Amiruddin.MM,Kandepag H.Agustiar.Sag dan Kapolsek Bangko Kompol.Nurhadi.

Erianda mengaku dirinya mendapat laporan bahwa ada beberapa siswa/siswi yang tidak mengikuti ujian.”Ada Beberapa alasan mereka tidak ikut,yang lebih tahu itu pihak sekolah.alhamdulillah lancar tadi saya lihat cuma ada 1-2 orang saja yang tidak ikut ujian,mungkin karna sakit atau apa,kita tak tahu,” ujarnya.

Erinada juga meminta dan berharap kepada seluruh siswa/siswi yang sedang melaksanakan ujian nasional untuk tidak keluar pada malam hari.”Belajarlah yang tekun,rajin dan yang paling utama hindari narkoba itu yang kami harapkan,jangan sampai terjadi hal itu,” pinta Wabup.

Ditempat sama, Kadisdik Rohil, H.Amiruddin mengatakan Ujian Nasional Tahun 2015 tingkat SMA, Madrasah Aliyah dan SMK diikuti lebih kurang 7830 Siswa/siswi. “Itu seluruh kecamatan yang ada di Rohil,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa sampai saat ini belum ada laporan dari pihak sekolah tentang kekurangan soal maupun kesalahan dalam memberi materi jawaban.

Terkait adanya beberapa siswa yang tidak mengikuti ujian, Amiruddin menjelaskan, kalau namanya sudah terdaftar didaftar UN, tapi tidak bisa mengikuti akan ada ujian susulan.”Mungkin mereka sedang sakit,” kata Mantan Kadisdukcapil Ini.

Dalam peninjauan UN, terdapat 2 orang siswa SMA N 1 Bangko tidak mengikuti ujian dan 2 orang di SMK N 1 Bangko. “Di sekolah lain belum ada,” tambahnya.

Untuk pegawas ujian, menurut Amiruddin, seluruh guru yang ada di kabupaten Rokan Hilir dilibatkan dalam pengawasan, sesuai intruksi dari mementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

“Tapi sistem pengawsannya sistem silang, contohnya guru SMA 1 mengawas di SMA 2,” imbuhnya.

Sambungnya, untuk mata pelajaran hari pertama ujian, Amiruddin menerangkan bahwa tergantung dengan jurusan.”Bermacam-macam, kalau jurusan IPA, Bahasa Indonesia dan Kimia. Kalau jurusan IPS Bahasa Indonesia dan Geografi, sedangkan jurusan Bahasa, Bahasa Indoensia dan Sastra,” terangnya.

Tambahnya lagi, Ujian Nasional ini tidak menentukan kelulusan sekolah,ini hanya untuk pemetaan oleh Kemendikbud terhadap kemampuan anak didik pada ujian ini. “Dari situ bisa memetakan kemampuan anak didik dari daerah timur, barat dan tengah. UN ini hanya sebagai pemetaan dan persyaratan masuk ke Perguruan Tinggi,” katanya. [tris/adv]