JAKARTA — Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga bahan bakar minyak memicu pro dan kontra di masyarakat. Di tengah aksi unjuk rasa yang marak terjadi menolak kenaikan harga BBM, Jokowi memposting foto berisi dukungan atas kebijakannya di akun Facebook miliknya.

Foto yang dipajang di akun Facebook miliknya, menampilkan gambar anak-anak yang diduga berawal dari wilayah Indonesia Timur berdiri di depan bangunan yang terbuat dari papan dan ijuk. Dalam foto itu, terdapat caption bertuliskan:

“Kakak, jangan marah BBM naik, kami juga ingin punya sekolah bagus berdinding tembok berlantai keramik, kami juga ingin punya perpustakaan yang bukunya lengkap. Terimakasih atas ‘Dua Ribu’nya, kak 🙂“.

Foto itu diposting oleh Jokowi, pada Minggu (23/11) pagi. Presiden Joko Widodo pun menuliskan komentar dalam postingan itu, ia mengatakan bahwa gambar tersebut semakin membuatnya yakin jika pengalihan subsidi BBM merupakan langkah yang tepat.

“Gambar ini saya dapatkan dari Media Sosial yang beredar di tengah perdebatan BBM, saya belum tahu siapa pertama yang mengunggah, namun gambar ini bagi saya adalah gambaran yang paling tepat untuk penyesuaian harga BBM dan bagaimana mengalihkannya,” katanya.

Jokowi menjelaskan, bahwa Indonesia bukan lagi negara penghasil BBM. Sebab sudah tidak ada lagi sumber-sumber baru sumur minyak yang ditemukan, sementara cadangan minyak yang dimiliki Indonesia terus menipis.

“Sementara untuk memenuhi kebutuhan BBM kita harus membeli dari luar negeri, kebijakan subsidi BBM adalah warisan kebijakan “Politik Logistik” yang di satu sisi menciptakan harga-harga murah namun tidak produktif,” tulisnya.

Selain membuat tidak produktif, politik logistik menurut Jokowi juga membuat negara harus berhutang yang amat besar. Hutang yang besar akan membebani anggaran negara di kemudian hari, sehingga anggaran tidak leluasa ditanamkan ke dalam hal-hal yang produktif. Akibatnya anggaran negara habis untuk biaya belanja rutin dan membayar hutang baik bunga dan pokok hutang.

“Saya tidak ingin Indonesia terjebak dalam pola anggaran seperti itu. Keuangan kita harus berdaulat. Dengan keuangan yang berdaulat dan tidak terjebak hutang, kita bisa memperbaiki pendidikan anak-anak bangsa kita, memperbaiki kesehatan publik mulai dari Posyandu, Puskesmas sampai Rumah Sakit besar milik Negara,” tulisnya.

Jokowi menegaskan akan mengubah paradigma Politik Anggaran pada pemerintahannya, dimana sebagian besar kekayaan negara digunakan ke sektor-sektor produktif dan sektor pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan perhatian pada kesejahteraan keluarga.

“Memang kenaikan harga BBM akan menaikkan harga-harga sehingga daya beli masyarakat menurun, tapi ini pengorbanan kita, daripada negara berhutang, lebih baik negara ini mulai belajar menjalani politik-ekonomi Berdikari, dan ini dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

“Pendidikan murah, Kesehatan Murah, Transportasi Umum murah dan pelayanan publik yang serba cepat adalah tujuan bersama, bila ini terjadi maka perekonomian tumbuh cepat, rakyat bisa tambah sejahtera tapi ini proses, dan bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, kita harus sabar menjalani….” tulisnya.(republika)

JAKARTA — Global Future Institute mensinyalir negara mengalami kerugian keuangan sangat besar akibat bocornya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30 persen dari 2007 hingga 2013. Keterangan itu disampaikan anggota Tim Riset Global Future Institute, Ferdiansyah Ali kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/9).

Ali menyampaikan informasi itu didapat setelah menganalisa berbagai data, di antaranya laporan hasil penindakan hukum Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Kontribusi BBM (Tim KP4-BBM) selama periode di atas. “Ternyata, pada 2007, total perkiraan potensi kerugian negara hasil temuan kegiatan TIM KP4 dan Mabes Polri, sebesar Rp 560,6 miliar,” tutur Ali.

Sedangkan potensi kerugian negara selama 2008 diprediksi mencapai Rp 29,5 miliar. Sementara jika menilik perkara penyalahgunaan BBM yang ditangani Polri dan keterangan ahli dari BPH Migas, pada 2010 terdapat 211 kasus.

Sedangkan barang bukti yang berhasil disita, yakni berupa minyak tanah, solar, dan premium, maka potensi kerugian negara mencapai Rp 3,4 miliar. Ali menyebut, berdasarkan laporan pada 2011 dari Tim KP4 BBM dan Mabes Polri, terdapat 305 kasus. Dari jumlah kasus ini, petugas menyita barang bukti minyak tanah, minyak solar, premium, pertamax, dan MFO yang merugikan negara sekitar Rp 10,8 miliar.

Jika merujuk hasil penindakan langsung Tim KP4 BBM yang menyita barang bukti BBM sebagai barang bukti penyidikan, Ali menerangkan, maka volume BBM bersubsidi yang dapat diselamatkan yakni 540 liter solar di Kabupaten Karawang, Batam (60 ribu liter solar), Lampung (1.980 liter solar), Lampung Tengah (1.410 ribu liter solar), sehingga total sebsar 123.870 liter solar.

“Bayangkan, jika volume BBM bersubsidi tersebut dikalikan harga BBM keekonomian rata-rata Rp 8000 x 123.870 liter = Rp 990.960.000. Berarti, estimasi kegiatan penyimpangan apabila dikalikan selama satu tahun, maka kerugian negara adalah Rp 990.960.000 x 12 = Rp 11. 891.520.000 (Rp 11,9 miliar),” hitung Ali.

Kemudian, pada 2012, berdasarkan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang ditindak secara hukum oleh Tim KP4 BBM dan Polri, terdapat 609 kasus dan barang bukti yang disita sejumlah 1.950.463 liter berupa minyak tanah, solar, dan premium. Berdasarkan nilia estimasi barang bukti tersebut, minyak mentah Rp 2,5 miliar, solar Rp 13,1 miliar, premium Rp 1,8 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 17,4 miliar.

Pada 2013, berdasarkan 947 kasus yang ditangani oleh Tim KP4 BBM dan penyidik Polri terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, estimasi barang bukti berupa minyak tanah, minyak solar, premium dan minyak solar non subsidi, mencapai Rp 68 miliar.(republika)