TEMBILAHAN (detikriau.org) – Belanja daerah tahun anggaran 2015 mendatang diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 4,13 persen bila dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun anggaran 2014.

Peningkatan itu terjadi diantaranya disebabkan adanya kenaikan gaji serta tunjangan bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). “ peningkatan belanja daerah sebesar 4,13 persen dipicu kenaikan pada belanja tidak langasung sebesar 19,37 persen yaitu Rp 951 milyar ditahun 2014 menjadi Rp 1, 135 Trilyun di tahun 2015.” jelas Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan Hamid kemaren.

Belanja tak langsung itu meliputi belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran kenaikan gaji dan tunjangan pegawai. Salah satunya juga  diakibatkan penambahan jumlah pegawai dan lain-lain.

Meski terjadi peningkatan pada belanja pegawai namun pada belanja hibah mengalami penurunan dari Rp 29,414 miliyar menjadi Rp 16,605 milyar di tahun 2015. Demikian pula pada bantuan sosial yang mengalami penurunan.

“Turunnya sekitar 7,13 persen. Kalau sebelumnya mencapai Rp 7,510 milyar tapi APBD tahun depan hanya menjadi Rp 6,975 milyar,”paparnya

Berbeda dengan belanja langsung tahun 2015 yang diperkirakan mengalami penurunan sebanyak 7,95 pesen dari Rp 1,200 triliun menjadi Rp 1,105 triliun pada RAPBD 2015. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Gesa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015, sejak pekan ini, Pemkab Inhil tidak lagi memberikan izin kepada para pejabat untuk melakukan perjalanan Dinas.

“Kita sedang membahas RAPBD tahun 2015. Demi kelancaranya diharapkan kepala SKPD tidak melakukan perjalanan dinas untuk sementara,” kata Asisten II Sekdakab Inhil, H Fauzan Hamid, kemarin.

BentuK larangan itu lanjut Fauzan, Bupati Inhil HM Wardan, mulai pekan ini juga tidak akan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dari masing-masing kepala SKPD. Dengan begitu dapat dipastikan tidak ada yang meninggalkan tempat.

“Sementara itu Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyebtukan pembahasan RAPBD tahun  2015 ini bersifat penting. Oleh sebab itu jika pembahasan sedang berlangsung oleh DPRD, sebaiknya dihadiri oleh Kepala Dinas (Kadis).

“Apa yang kita bahas ini sangat erat kaitanya dengan pembangunnan dan hajat hidup orang banyak. Jadi sangat penting saat pembahasan di masing-masing Komisi di DPRD juga dihadiri secara langsung oleh masing-masing Kepala SKPD. Dengan demikian akan lebih memudahkan dalam pengabilan keputusan,” tegasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) membentuk forum Corporate Social Responsibility (CSR). Forum ini diketuai oleh Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan Hamid. Sedangkan anggotanya terdapat sejumlah pihak, seperti pihak swasta ataupun pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasi Kabupaten Inhil.

Salah satunya, dikatakan Fauzan Hamid, dapat mengitegrasikan pencapaian sasaran rogram pembangunan daerah dalam arti memadukan sumber pembiayaan. Tak sedikit pula terhambatnya sebuah pembangunan hanya karena masalah dana.

“Kita sadar benar bahwa keterbatasan dana pembangunan, oleh sebab itu perlu dibentuk Forum CSR yang dibentuk melalui SK Bupati ini,” kata Fauzan Hamid, Ahad  (29/9).

Salah satunya CSR yang sudah diberikan sejumlah perusahaan baru-baru ini dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk membangun pasar yang diberi nama Pusat Kuliner Kelapa Gading (PKKG), Jalan Subrantas Tembilahan.(dro/*1/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Mewakili Bupati, Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan Hamid meresmikan kegiatan pembukaan rakorcab Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Inhil. Pada kegiatan yang dilaksanakan disalah satu Wisma di jalan Telaga Biru Tembilahan ini juga dihadiri oleh Kepala Kemenag Inhil, H. Azhari Syukur, Ketua DPW Provinsi Riau, H Mahfuzdh serta peserta Rakor dan undangan lainnya. Sabtu (27/9/2014) malam

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten II mengatakan bahwa keberadaan FKDT sangat dirasakan oleh Diniyah Takmiliyah karena memiliki fungsi sebagai mitra kerja kementerian agama guna mensukseskan penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah, sebagai wadah interaksi,konsultasi serta koordinasi bagi seluruh anggota untuk peningkatan profesionalisme tenaga pendidik secara terpadu.

oleh karena itu Bupati menyatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Diniyah takmiliyah tetap eksis dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena diniyah takmiliyah memiliki pondasi yang kuat dan pengelolaan manajemen yg cukup baik, dalam rangka memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama islam kepada pelajar di sekolah umum, agar memiliki sikap, pribadi dan prilaku mulia sebagai seorang muslim, terampil dalam ibadah, dan mampu bersosialisasi dalam masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi aqidah dan berakhlaqul karimah.

“Atas nama Pemerintah daerah kita menyambut baik dan mendukung dengan adanya Rakorcab DPC FKDT ini, semoga melalui Rakorcab ini akan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan terbaik demi meningkatkan kualitas pendidikan Diniyah Takmiliyah dan teruslah berkiprah dalam menyebarkan syariat islam di khususnya di Kab Inhil.,” Pesan Bupati

Sementara itu, ketua FKDT Inhil, Suhaili Hamdi mengatakan bahw FKDT adalah organisasi yang berkaidahkan Islamahlisunnah waljamaah yang berdasarkan pancasila ditujukan untuk mewujudkan pendidikan islami, demokratis dan sejahtera.

Pelaksanaan Rakorcab diadakan selama dua hari, tanggal 27 – 28 September 2014 yang diikuti oleh utusan masing-masingi kecamatan se kab Inhil. (way/Adv Pemkab Inhil)