TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Operation Head (OH) Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Tembilahan, Abdul Halim nyatakan stok BBM untuk Kabupaten Indragiri Hilir dipastikan akan mencukupi guna  menghadapi datangnya Hari raya Idul Fitri mendatang.

Dari penjelasan Abdul Halim kepada detikriau.org saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (9/8), secara keseluruhan stok BBM yang ada saat ini yakni, Premium sebanyak 754 kl untuk kebutuhan 10 hari kedepan, Karosene sebanyak 975 kl untuk kebutuhan selama 61 hari kedepan kemudian untuk stok BBM jenis Solar sebanyak 3323 kl untuk kebutuhan selama 15 hari kedepan.

“Insyaallah kalau tidak ada halangan, tanggal 12 Agustus 2012 mendatang kembali akan datang kapal yang membawa tambahan stok BBM kita yakni BBM jenis premium sebanyak 750 kl dan Solar sebanyak 1600 kl. Dengan stok yang ada ini, saya kira kebutuhan BBM dalam menghadapi tibanya hari raya Idul Fitri mendatang tidak aka nada masalah,” Ujar Abdul Halim.

Ditambahkan Abdul Halim, hari ini, Jum’at (10/8), Terminal BBM Tembilahan akan mendistribusikan BBM jenis solar sebanyak 430 kl dan solar sebanyak 1600 kl dengan rincian, SPBU milik H. Syamsuddin sebanyak 45 kl premium dan 30 kl solar. Kemudian untuk APMS Zainal sebanyak 50 kl premium dan 20 kl solar. APMS Ali Akbar Gani, Pulau Kijang, didistribusikan sebanyak 20 kl premium dan 20 kl solar. Selanjutnya untuk kebutuhan PLN Rayon Tembilahan didistribusikan solar sebanyak 210 kl serta Untuk Industri (PT.RPP), solar sebanyak 150 kl.

“kita sudah mendapatkan intruksi agar seluruh depot BBM tidak boleh kosong dan harus buka 24 jam. Nantinya kalau memang permintaan BBM masyarakat tinggi, selagi mereka memiliki Leading Order / faktur, kita tetap distribusikan dan melayani selama 24 jam penuh,” Tegas Abdul Halim mengakhiri. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menindaklanjuti hasil temuan kunjungan Disperindag bersama Komisi II DPRD di dua Kecamatan wilayah pesisir terkait persoalan melonjaknya harga solar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kabupaten Indragiri Hilir berjanji akan segera memanggil pangkalan dan APMS yang telah melanggar Keputusan Bupati Inhil Nomor: kpts.381/II/HK-2011 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Premium, Solar dan Minyak Tanah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pernyataan ini kembali disampaikan oleh Kadisperindag Kab. Inhil, Rudiansyah ketika sempat ditemui detikriau.org usai pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Inhil Bersempena Peringatan Milad ke 47 Kab. Inhil, Kamis (14/6) di Tembilahan.

“ Ya. Sesuai temuan lapangan dilanjutkan dengan pertemuan kita bersama pihak Pertamina Riau dan Komisi II DPRD Inhil di Ruang Rapat Kantor Disperindag baru-baru ini, saya akan segera lakukan pemanggilan kepada pangkalan dan APMS yang menyalahi aturan keputusan Bupati tentang HET. Nanti saya akan kabari kapan waktunya,” Janji Rudiansyah kepada detikriau.org

Dalam kunjungan Disperindag bersama Komisi II DPRD Inhil beberapa waktu lalu di Kecamatan Kuindra dan Kecamatan Concong ditemukan semua penyalur minyak solar subsidi di dua Kecamatan itu didapati mematok harga jual solar kepada masyarakat jauh di atas ketentuan HET. Salah seorang pemilik pangkalan di Desa Concong Luar mengaku terpaksa melakukan karena harga beli  di APMS juga sudah diatas ketentuan HET. Bahkan saat itu ia juga menyatakan membeli solar dengan istilah “minyak tembak”. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melaksanakan rapat dengan Pihak Pertamina Pekanbaru yang diwakili oleh sales representative Pertamina Riau Daratan, Fahrizal. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Komisi II DPRD Inhil bertempat di ruang rapat kantor Disperindag. Pertemuan diagendakan untuk melakukan pembahasan terkait berbagai persoalan seputar BBM terutama terjadinya lonjakan harga solar di kawasan pesisir Kab. Inhil beberapa waktu belakangan ini.

Kadisperindag Kab. Inhil, Rudiansyah yang saat itu didampingi Kabag Perdagangan, Raja Taruna menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan mereka bersama Komisi II DPRD Inhil di kawasan pesisir beberapa waktu lalu, ditemui harga beli BBM jenis solar oleh masyarakat sudah jauh berada di atas ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).”Dalam kunjungan itu, salah satunya, juga didapati pengakuan dari pemilik pangkalan BBM bahwa mereka terpaksa melakukan penjualan diatas HET disebabkan harga pembelian di APMS pun memang sudah diatas ketetapan HET.”Terang Rudiansyah.

Terkait persoalan ini, sales representatif Pertamina Riau Daratan, Fahrizal menjelaskan bahwa sejak tahun 2010 yang lalu, ongkos angkut BBM sampai ke APMS, SPBU maupun SPBB seluruhnya dibayarkan pihak Pertamina.”Artinya solar yang diterima APMS tidak ada lagi tambahan biaya. Pertamina yang tanggung biaya tranportasinya. Makanya kita tidak mengenal lagi yang namanya HET. Apapun alasannya, APMS harus menjual solar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk saat ini harga itu ditetapkan Rp. 4.500 per liter,” Jelas Fahrizal sambil menjelaskan bahwa informasi mengenai APMS yang melakukan penjualan diluar ketentuan yang diterimanya hari ini akan dijadikan masukan untuk dilakukan evaluasi kembali.

Istilah pangkalan, ditambahkan Fahrizal, Pertamina juga tidak mengenal. Pendistribusian kepada masyarakat langsung dilakukan oleh APMS,.Perlakuan seperti ini, ditambahkan Fahrizal adalah sebuah komitmen Pertamina untuk menjamin masyarakat dapat memperoleh harga pembelian BBM sesuai ketentuan.

“Memang dibeberapa daerah termasuk Inhil, dengan pertimbangan geografis, pemerintah setempat mengadakan apa yang dinamakan pangkalan dengan tujuan untuk mendekatkan titik penimbunan BBM kepada masyarakat.” Inhil saat ini hanya memiliki 10 APMS dan keberadaannyapun dinilai Pertamina tidak proporsional. Makanya kita upayakan untuk merelokasi. Sedangkan untuk penambahan APMS, sudah tidak dibenarkan lagi dan kewenangan untuk itu berada pada BPH Migas Hilir” Ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas meminta pihak Pertamina untuk serius menangani persoalan BBM terutama jenis solar. Karena menurutnya hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diatasi.” Dipasaran, masyarakat bahkan sudah ada yang harus membeli solar dengan harga Rp. 9 ribu per liternya. Bagi masyarakat, khususnya nelayan, kebutuhan solar sudah menjadi keharusan. Kalaulah persoalan seperti ini tidak segera diatasi, saya khawatir nantinya akan berimbas timbulnya berbagai persoalan sosial lainnya. Jadi saya minta Pertamina jangan main-main untuk menyikapi persolan ini,” Pinta Herwanissitas.

Anggota Komisi II DPRD lainnya, Zulkifli nyatakan bahwa persoalan BBM hanya ada tiga, yakni kurangnya kuota, harga mahal dan sering terjadinya kelangkaan. Ia mengaku tidak ingin membahas panjang persoalan ini karena akhirnya ia yakin akan tetap memojokan Pertamina.”Jadi tolong Pertamina untuk tidak menunggu lama untuk mencarikan pemecahan 3 persoalan ini. Saya mengusulkan pertamina harus mengupayakan untuk penambahan APMS dan sekaligus penambahan kuota minyak untuk Inhil,” Tegas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Junaidi, wajah baru di Komisi II DPRD Inhil dari partai Golkar ini bahkan mengibaratkan persoalan minyak di Riau bagaikan Ayam mati kelaparan dilumbung padi. “Riau pengahsil minyak terbesar, nyatanya, masyarakat kita kesulitan untuk mendaptkan BBM. Bagaiman sebenarnya pengawasan Pertamina. Kalau memang APMS yang ada saat ini harus direlokasi, segera lakukan. Persoalan investasi, itu persoalan penguasaha. Kalau mereka mau, mereka harusnya juga siap. Kita tidak mau lagi mendengar alasan seperti ini. Yang terpenting tentunya bagaimana kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.” Ujarnya.

Sales Representatif Pertamina Ridar, Fahrizal menyatakan semua masukan yang diterimanya akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada atasannya di Pekanbaru. Terkait adanya usulan penambahan APMS, Rizal berharap ia juga diberikan dukungan atas dasar pertimbangan Pemkab Inhil secara tertulis untuk dijadikan bahan memperkuat pertamina menyampaikan usulan kepada pihak BPH Migas di Jakarta. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hasil pantauan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Komisi II DPRD Inhil di dua Kecamatan (Concong dan Kuindra .red), didapati penjualan BBM jenis solar dilakukan jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Untuk ini, Kadisperindag janji akan menindaklanjuti.

“Benar, dari hasil pantauan kita bersama komisi II DPRD Inhil baru-baru ini, kita temukan penjualan minyak solar yang dilakukan pangkalan jauh diatas HET yang ditentukan. Kita akan coba pelajari dimana letak salahnya. HET-nya yang tidak relevan lagi dengan kondisi dilapangan atau memang ada permainan dari pangkalan-pangkalan itu sendiri” Sebut Rudiansyah ketika dimintai komfirmasi diruang kerjanya, Rabu (23/5)

Secara aturan, dijelaskan oleh mantan Staff Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan ini, pangkalan hanya dibenarkan melakukan stok minyak maksimal 6000 liter, kalau lebih dari itu, ijinnya Gubernur yang berikan.

Mungkin saja menurut Rudiansyah lagi, karena jarak yang mereka tempuh cukup jauh ke APMS, menyebabkan biaya tranportasi besar dan terpaksa menaikan harga jual kepada masyarakat. “Yang jelas, kita punya daftar di APMS mana mereka mengambil, kita akan hitung jarak tempuh mereka untuk mengetahui biaya tranportasi sebenarnya yang dibutuhkan dan kita akan pelajari dimana titik persoalannya,”papar  Rudiansyah.

Ketika dipertanyakan detikriau.org mengenai pernyataan dari salah seorang pemilik pangkalan di Kecamatan Concong luar yang menyebutkan bahwa pembelian mereka pada APMS memang sudah diatas HET dan bahkan sejak dulu menurutnya disperindag juga mengetahui ditambah masyarakatpun tidak keberatan, Rudiansyah sempat terkejut dan untuk itu ia menyatakan akan mempertanyakan kebenaran pernyataan pengusaha pangkalan ini.

”Masyarakat keberatan atau tidak saya rasa bukan itu persoalannya. HET itu merupakan hak masyarakat untuk mendapat jaminan harga tidak dipermainkan seenaknya. Kita akan pertanyakan pernyataan mereka ini, apa benar seperti itu. Sedangkan apabila disebut disperindag mengetahui mereka menjual diatas HET, saya bantah hal ini. Secara pribadi saya tidak tau karena saya memang baru beberapa bulan ini duduk sebagai kadisperindag.” Pungkas Rudiansyah.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) nyatakan akan melakukan penataan kembali letak Agen Premium Minyak Solar (APMS). Penataan ini dimaksudkan agar keberadaan APMS mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dijelaskan Kadisperindag Inhil, H. Rudiansyah, dari 20 Kecamatan se Kab. Inhil saat ini hanya terdapat 10 AMPS dan letaknya tidak proporsional.” Dari 10 AMPS, 4 berada di Kecamatan Tembilahan. Bahkan seperti APMS Tanjung Raja Perkasa, APMS yang berada di Kecamatan Kateman ini juga mengakomodir kebutuhan solar di 5 Kecamatan (Kateman, Pelangiran, Teluk Belengkong, Pulau Burung dan Mandah. Red). Akibatnya, tentu akan berpengaruh kepada harga jual dikarenakan adanya tambahan biaya tranportasi yang cukup besar.”Ujar Rudiansyah saat dimintai komfirmasi diruang kerjanya, Rabu (23/5)

Menurut Rudiansyah lagi, sesuai ketentuan, APMS diharuskan juga untuk melakukan penjualan secara eceran kepada masyarakat. Suplay BBM langsung diantarkan pertamina sampai ke APMS.”ini yang menjadi dasar kita untuk menata kembali letak keberadaan APMS-APMS agar lebih proporsional dalam mensuplai kebutuhan solar disemua kecamatan di Inhil.”Selama ini kita melakukan perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan titik awal di Tembilahan, artinya, penambahan jarak tertentu akan dibebankan juga tambahan biaya dalam rupiah tertentu. Perhitungan seperti ini tentunya akan berakibat penambahan biaya akan semakin besar untuk daerah-daerah yang jauh dari Tembilahan. Dengan pertamina melakukan suplay solar sampai di APMS, tentunya untuk menghitung penambahan biaya penentuan HET cukup kita hitung dari titik dimana APMS itu berada. Kalau letak APMS tidak terlalu jauh, tentunya HET yang akan kita tetapkan juga tidak akan berbeda jauh dengan harga resmi yang ditetapkan pertamina. Artinya, masyarakat akan mendapatkan kebutuhan solar dengan harga yang wajar.”Terang Rudiansyah.

Untuk merelokasi APMS tentu tidaklah mudah. Memindahkan letak usaha berarti diperlukan penambahan investasi baru. Makanya ditambahkan Rudiansyah rencana ini akan coba dilakukan secara bertahap.(fsl)