TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan menyampaikan pidato pengantar terhadap nota keungan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/11).

Penyampaian pidato pengantar tersebut dilaksanakan dalam rapat Paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2014, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam serta Wakil DPRD lainnya, H Mariyanto dan Syahruddin.

Bupati dalam pidatonya menyatakan bahwa penyusunan RAPBD tahun 2015 ini tetap ditekankan pada pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mendasar, yaitu program-program pembangunan yang lebih mengakar dan menyentuh masyarakat, dengan memperhatikan usulan masyarakat dan identifikasi atas permasalahan-permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2015 ini, juga diupayakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang menekankan pada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,” tutur Bupati.

Adapun secara garis besar RAPBD Inhil tahun anggaran 2015 meliputi, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1,859 triliun, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 108 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 1,467 triliun dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 283 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah, lanjut Bupati, pada RAPBD 2015 direncanakan sebesar Rp 2,346 triliun, yang dengan jumlah belanja sebesar itu pada APBD 2015 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 487 juta.

“Rencana belanja daerah pada RAPBD 2015 dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1,135 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 1,211 triliun,” terangnya.

Selanjutnya, dari penerimaan biaya pada RAPBD 2015 berupa perkiraan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2015 sebesar Rp 515 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,475 miliar.

“Dari uraian tersebut di atas, masih terdapat Silpa tahun berkenaan sebesar Rp 22,696 miliar, yang merupakan perkiraan dana bagi hasil, dana reboisasi dan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum digunakan,” imbuhnya. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Gesa serapan APBD 2014, Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM tidak membenarkan pimpinan SKPD untuk berpergian keluar kota. Hal ini ditegaskannya usai menghadiri rapat evaluasi serapan APBD tahun 2014 di Balai Utama Kantor Bupati setempat, Senin (10/11) kemaren.

“Terkecuali ada hal yang sangat mendesak. Kita harus fokus untuk kejar target realisasi APBD,” Kata Sekda.

Selain itu lanjut Sekda, Bupati juga menginginkan agar hasil pemeriksaan keuangan tahun ini mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk dapat memenuhi apa yang diinginkan Bupati dibutuhkan kerja keras seluruh Satker.

“Kuncinya seluruh satker harus berkomitmen untuk bekerja keras,” Tandasnya. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan lebih tetap sasaran, Komisi II DPRD Inhil, dalam waktu dekat ini meagendakan pemanggilan terhadap stakeholder mitra kerjanya.

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi, Rabu (6/2). Menurut dia, agenda pemanggilan itu lebih kepada mempertegas tetang kesiapan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja mereka. Minimal, setelah pertemuan nanti, dewan yang menjalankan fungsi kontrolnya dapat mengetahuinya.

“Kita ingin tahu sejauhmana perencanaan mereka,”ujar Politisi Partai Golkar ini.

Kata Junaidi juga, program stakeholder tersebut langsung bersentuhan dengan masyarakat dilapangan. Contohnya, segala kegiatan yang sudah diagendakan secepatnya dapat dijalankan setelah APBD bisa dugunakan. Dia tidak ingin, alasan kelasik kembali timbul.

“Desember 2012 kemarin APBD kita sudah disahkan. Jangan dijadikan alasan lagi keterlambatan sebuah pekerjaan dikarenakan lambatnya pengesahaan APBD.,”tegasnya, sambil mengatakan Eksekutif yang memanagemen segingga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Kemudian dia meminta kepada ULP dapat bekerja keras dalam memproses sistem pelelangan yanga ada. Lalu hasilnya, buah dari pembangunan itu benar-benar dinikmati masyrakat pada tahun berjalan. Dan kalau dalam kenyataanya tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, Junaidi menyarankan pejabat tersebut membuat surat penguduran diri, karena masih banyak oarang yang memiliki kemampan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Selambatnya, sebelum berakhirnya tahun anggaran 2012, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 Kabupaten Indragiri Hilir akan disahkan dan diperkirakan selambatnya Februari 2013, APBD Inhil sudah bisa dipergunakan.

“Alhamdulillah, kemaren malam, senin (3/12) kita sudah melakukan penandatanganan KUA PPAS. Selanjutnya kita hanya menunggu pengusulan RAPBD. Mudah-mudahan sebelum berakhirnya tahun 2012 sudah bisa tuntas sesuai dengan surat edaran Mentri Dalam Negri RI,” Ujar Wakil Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam kepada detikriau.org di Tembilahan kemaren.

Ditambahkan Dani, jika APBD 2013 ini sudah bisa ketok palu sebelum 31 desember 2012, artinya Januari atau paling lambat februari 2013, anggaran untuk pembangunan daerah ini sudah bisa dipergunakan.”Dewan bersama-sama Bappeda menggodok semua ini secara marathon. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyelesaikan sesuai target waktu,”Pungkas Dani.

Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Indragiri Hilir, H Maryanto dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan sikap optimis penyelesaian APBD 2013 akan dapat dirampungkan tepat waktu. Prestasi ini menurutnya sebagai sebuah kerja yang patut untuk mendapatkan nilai plus.” Dalam beberapa tahun anggaran belakangan, tahun ini saya yakin kita akan dapat menyelesaikan APBD tepat waktu. Mudah-mudahan ditahun mendatang pelaksanaan pembangunan kita juga akan dapat terlaksana dengan baik,” Harap Ketua DPC PDIP Kab Inhil ini dengan nada suara lega.(dro/*0)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Guna mengetahui sejauh mana realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2012, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, H Alimuddin RM, telah mengagendakan rapat bersama masing-masing Satuan Kerja (Satker).

“Dalam satu dua hari ini akan kita rapatkan dulu. Kita tidak mau pakai perkiraan  terutama menyangkut angka serapan realisai APBD,”ujar Alimuddin, Senin (17/9) di Tembilahan.

Menurut Sekda, jika dalam menyebutkan bilangan angka, semua harus ril dan pasti tidak hanya sekedar menduga. Maka dari itu pihaknya sudah memberikan waktu kepada setiap Satker agar mempersiapkan segala laporan sesui dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Semua sudah kita sampaikan, hanya tinggal menggelar rapatnya saja. Kebetulan beberapa waktu kemarin, kita msih disibukan dengan pesta olahraga nasional,” tandasnya.(dro/1*)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Didalam Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan, meskinya seluruh anggota DPRD Inhil diundang dan dilibatkan. Tidak bisa hanya  diwakili oleh Ketua maupun unsur pimpinan Komisi saja. Karena pada dasarnya banyak program yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang tentunya tidak bisa tertampung dan disampaikan kalau hanya diwakilkan kepada unsur pimpinan Komisi.

“Intinya kita berharap seluruh anggota dewan dapat dilibatkan dalam pembahasan seperti Musrenbang dan pembahasan lainnya. Tidak cukup hanya diwakili oleh unsur pimpinan Komisi di DPRD Inhil,” kata HM Yunus SE, Selasa, (28/8) di ruangan kerjanya.

Ia menambahkan, selama ini pihak dewan yang dilibatkan dalam kegiatan seperti itu hanya unsur pimpinan Komisi saja. Padahal kalau di daerah lain di Riau ini, keseluruhan anggota dewan dilibatkan. Persoalan itu bukan berarti tidak ada kepercayaan kepada pimpinan Komisi, persoalannya dengan jumlah anggota komisi antara 11-12 orang, tentunya tidak semua usulan yang disampaikan anggota bisa tertampung.

Untuk itu, Yunus berharap kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Inhil untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi pemikiran seluruh anggota DPRD Inhil ini kepada tim TAPD. Tentunya kalau memang sudah seperti itu dan keterlibatan anggota dewan dalam berbagai pembahasan kualitas APBD Inhil dapat lebih baik.

“Kita semuanya tentunya berkeinginan dalam setiap pembahasan RAPBD terjadi peningkatan kualitas anggaran. Sehingga anggaran yang kita gelontorkan setiap tahunnya, benar-benar langsung bersentuhan dan dirasakan oleh masyarakat banyak,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Inhil H Muslimin menaggapi keingan anggota dewan tersebut berjanji akan menyampaiakan persoalan tersebut kepada tim TAPD. Sehingga nantinya tidak terjadi ketimpangan penyebaran anggaran untuk setiap kecamatan. “Saya berjanji akan menyampaikan pesoalan ini kepada tim TAPD,” katanya. (suf)