TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan mengkritisi adanya oknum pejabat, mulai pejabat setingkat Camat hingga Kepala Sekolah yang jarang berada ditempat tugasnya.

“Kita menilai ada beberapa Camat dan Kasek malah lebih sering berada di Tembilahan daripada ditempat tugasnya masing-masing. Harusnya ini menjadi catatan serius oleh pimpinan mereka,” sampaikan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini baru-baru ini di Tembilahan

Bahkan politisi partai Golkar ini juga mengaku menangkap kesan Badan Kepegawaian Daerah seakan tidak ambil peduli. Padahal penegakan disiplin PNS adalah tugas dan wewenangnya. “Kalau tidak mengetahui, rasanya jug aneh karena kelakuan pejabat tidak disiplin seperti ini cukup mudah ditemui,” Kritiknya lagi

Yuliantini bahkan secara terang-terangan memaparkan bahwa disalah satu Desa di Kecamatan mandah, salah seorang Kasek hanya datang 1 kali dalam setahun ditempat seharusnya ia memberikan pengabdian.

“Kita minta BKD tegas dan lebih memperketat pengawasan kepada para pejabat yang ada di desa hingga kecamatan. Kita tak ingin ke depan ada Camat, Kades maupun Kasek yang justru memberikan contoh yang tidak baik. Jika masih nakal, berikan mereka sanksi sesuai aturan,” Pintanya. (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Edi Haryanto mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan janji-janji yang disampaikan Investor. Sebelum menerima tawaran kerjasama, masyarakat dipesankan agar benar-benar meneliti apa untung dan ruginya dibalik tawaran tersebut.

Dikatakan Edi dalam kesempatan pertemuan dengan detikriau.org diruang Fraksi Golkar di Gedung DPRD Inhil Jl HR Subrantas Tembilahan, Jum’at (3/10/2014), selama ini karena kurang teliti dan tergiur dengan iming-iming penghasilan tinggi, masyarakat kerap terkecoh dan bahkan dengan sukarela menyerahkan sebahagian tanah ladang yang dimilikinya demi sebuah impian yang diiming-imingkan. Pada akhirnya, masyarakat kerab kecewa karena janji itu belakangan harinya ternyata berbuah pahit.

“Intinya jangan mudah percaya. Pelajari dulu secara teliti. Jika perlu, masyarakat bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak yang dianggap mengerti agar tidak salah dalam membuat kesepakatan,” Ingatkan Edi

Ditambahkan anggota DPRD Inhil yang kembali duduk untuk periode keduakalinya ini, pesan itu ia rasa sangat penting untuk disampaikan. Persoalan yang timbul akibat kerjasama pihak investor khususnya investor perkebunan dengan masyarakat di inhil bukan lagi satu dua kali terjadi. Ia tidak ingin hal ini kembali berulang dan kembali merugikan masyarakat.

Selama ini, dikatakannya, tawaran kerjasama pihak investor perkebunan menurutnya selalu disertai dengan kompensasi bagian tanah milik masyarakat. Ini tidak benar. Bagi hasil yang benar seharusnya adalah bagi hasil produksi bukan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

“Saya juga berpesan kepada pemerintah daerah agar benar-benar meneliti untung ruginya bagi masyarakat dengan masuknya investor sebelum memberikan izin beroperasional. Untuk apa kita banyak investor kalau pada akhirnya masyarakat kita sendiri yang dirugikan.” Tandas Edi. (dro/adv DPRD Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Herwanissitas meminta agar Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Kehutan untuk melakukan kajian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan lokasi pelaksanaan program reboisasi. Hal ini dinilai sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan penempatan yang dapat mengakibatkan terhambatnya penyelesaian program reboisasi.

Dikatakan Herwanissitas, untuk memastikan ketepatan penunjukkan lokasi tentunya harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan dilapangan yakni dalam tahap perencanaan.

“jangan nanti karena kurang matangnya perencanaan penyelesaian kegiatan yang didanai oleh pemerintah pusat ini menjadi terhambat.” Ujar Herwanissitas

Belajar dari pengalaman, pelaksanaan program rebosisasi tahun sebelumnya akibat tidak matangnya perencanaan menyebabkan lokasi penanaman mangrove ternyata dilahan yang dimiliki perusahaan.

Disamping persoalan ini, anggota DPRD Inhil yang kembali duduk untuk periode keduakalinya ini juga meminta agar Dinas Kehutanan dalam membentuk kelompok tani tidak hanya sekedar memenuhi syarat administrasi. Pembentukan kelompok tani kegiatan penghijauan lingkungan harus dilakukan secara benar dan transparan agar pelaksanaan program pemerintah dengan dana sangat besar ini benar-benar memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat khususnya dalam menghijaukan kembali kawasan pesisir pantai Inhil.

“Apalagi menurut informasi yang kita terima serapan dana reboisasi tahun ini sudah diatas 80 persen. Angka serapan ini sangat fantastis jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan kepala dinas periode-periode sebelumnya. Kita tentunya berharap serapan besar ini juga memberikan dampak perubahan besar terhadap masyarakat dan lingkungan kawasan pesisir Inhil,” Pesannya. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir periode 2014 –2019 yang baru diambil sumpah dan janjinya diminta untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat kecil. Khususnya aspirasi masyarakat daerah pemilihan yang diwakilinya.

“Jangan sia-siakan kepercayaan masyarakat. Kalau bukan mereka (Anggota DPRD,Red) siapa lagi yang memperhatikan aspirasi masyarakat,” Sampaikan Sekjen Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop), Indra Gunawan melalui sambungan telepon selularnya kepada detikriau.org, selasa (16/9/2014)

Ia berharap Anggota DPRD yang baru dilantik untuk lebih sering turun ke lapangan mendengarkan aspirasi konstituennya. Dengan demikian, prinsif keterwakilan yang diharapkan melalui pengangkatan wakil rakyat benar-benar terwujud, sehingga keinginan masyarakat dapat benar-benar terakomodir.

Terlebih lagi menurutnya masyarakat yang bermukim jauh di daerah pedalaman, terpencil, dan terisolir yang kondisinya perlu mendapat perhatian lebih untuk menjawab pemenuhan kebutuhan mereka. Tanpa perhatian wakil rakyat asal daerah mereka, maka aspirasi mereka tidak akan pernah tersampaikan.

“Makanya wakil rakyat harus banyak-banyak mendegar. Jangan mengunjungi konstituen hanya saat menjelang pemililhan. Manfaatkan waktu reses untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan paling mendesak konstituennya” ingatkan Indra. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Puluhan mahasiswa universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembiahan memberikan warna berbeda pada acara pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji 45 anggota DPRD Inhil terpilih periode 2014-2019.

Massa demontrans menuntut agar anggota DPRD Inhil terpilih membubuhkan tanda-tangan diatas selembar kain putih sebagai bentuk fakta integritas untuk bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan titipan amanah masyarakat.

Disamping membawa lembaran kain putih, massa demonstran juga mengusung puluhan persoalan yang hingga hari ini masih menjadi PR yang belum terselesaikan yang dituliskan diatas lembaran kertas karton.

Tuntutan itu diantaranya meminta DPRD Inhil terpilih berkomitmen untuk membenahi persoalan perkebunan kelapa rakyat, perbaikan kerusakan infrastruktur jalan, lebih memperhatikan dunia pendidikan serta berbagai persoalan lainnya.

Dihadapan massa demonstran, Pimpinan sementara DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyampaikan janjinya untuk memberikan pengabdian yang lebih baik kepada masyarakat. Ia juga menyatakan apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa hari ini adalah sebuah hal yang positif.

‘Aksi-aksi seperti ini akan selalu mengingatkan kami agar dapat bekerja lebih bersungguh-sungguh dalam memberikan pengabdian masyarakat. Insyaallah kami akan selalau bekerja maksimal untuk memperjuangkan apa yang adik-adik pintakan,” Sampaikan Dani yang saat itu didampingi oleh Wakil pimpinan DPRD Inhil sementara, Feriandi beserta dua orang anggota DPRD Inhil lainnya, Herwanissitas dan Iwan Taruna.

Usainya, keempat anggota DPRD Inhil periode 2014-2019 ini langsung membubuhkan tandatangan diatas selembar kain putih dan langsung memintakan izin meninggalkan massa demontrans.

Usainya, puluhan mahasiswa kembali berdiri dihadapan tangga masuk gedung DPRD Inhil dibawah pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Massa Demontrans menanti anggota DPRD Inhil lainnya untuk embubuhkan tandatangannya. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Sejumlah 45 orang Anggota DPRD Inhil periode 2014-2019 diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Pengadilan Negri Tembilahan Dedy Hermawan, SH., MH diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan, ahad (14/9/2014)

Pengambilan sumpah dan janji ini dihadiri oleh ribuan tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat, kalangan eksekutif serta pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Usai diambil sumpah dan janinya, 45 anggota DPRD Inhil periode 2014-2019 langsung dipersilahkan untuk menduduki kursi anggota DPRD setelah sebelumnya kursi itu ditinggalkan oleh 45 anggota DPRD Inhil periode 2009-2014.

Sekretaris DPRD Inhil, H Masdar mengumumkan bahwa pimpinan rapat sementara DPRD Inhil adalah Dani M Nursalam dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didampingi wakil pimpinan, Feriandi dari Partai Golkar.

Dalam sambutan pada sidang pertamakalinya itu, pimpinan sementara DPRD Inhil berjanji akan menjalankan semua amanat masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ia juga berpesan kepada seluruh anggota DPRD Inhil terpilih untuk bekerja secara kompak serta selalu bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Kita juga berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan anggota DPRD Inhil sebelumnya. Selamat bertugas kepada kita semua yang telah dilantik dan selalu ingat apa yang sudah diamanahkan oleh masyarakat,” Ucap Dani.

Dalam kesmepatan itu, Dani M Nursalam yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfiz PKB Inhil ini berharap kepada seluruh anggota DPRD Inhil terpilih untuk membawa perobahan yang baik dalam melaksanakan berbagai pembangunan Inhil kedepannya.

“Selalu rasional dan objektif dalam menyikapi apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tugas amanah itu bisa kita maksimalkan dengan selalu melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik.” Tandas Dani M Nursalam.

Ketua DPRD Inhil periode sebelumnya, HM Raus Walid pada amaran terakhirnya menyampaikan ucapan terimaksihnya atas kehadiran tamu undangan sekaligus mengucapkan selamat atas pelantikan anggota DPRD Inhil terpilih periode 2014-2019.

Dikatakan politisi dari partai golkar yang kembali berhasil duduk di DPRD Inhil untuk periode 2014-2019 ini juga menyatakan bahwa seluruh anggota DPRD Inhil sebelumnya telah bekerja secara maksimal guna menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat.

Selama jabatan lima tahun tersebut, DPRD Inhil disampaikannya telah mengeluarkan sebanyak 73 persetujuan Perda termasuk 4 perda inisiatif dan Keputusan Non Perda sebanyak 58. Kemudian keputusan pimpinan sebanyak 116 serta persetujuan berbentuk surat sebanyak 129 buah.

Selama masa periode itu juga, DPRD Inhil telah melaksanakan berbagai macam kegiatan diantaranya kegiatan Banmus sebanyak 102 kali, Bangar 73 kali, Dewan Kehormatan 51 kali, Pansus sebanyak 105 kali. Sedangkan untuk sidang komisi, komisi 1 melaksanakan sebanyak 211 kali sidang, komisi 2 sebanyak 138 kali siding, Komisi 3 sebanyak 186 kali sidang dan komisi 4 sebanyak 199 kali sidang.

Sementara itu, Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya juga berkesempatan menyampaikan ucapan selamat dan sukses dengan telah dilaksanakannya acara pelantikan ini.

“Saya berharap acara pelantikan ini akan mejadi momentum strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.” Harap Bupati.

Acara pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Inhil terpilih periode 2014 – 2019 ini ditutup dengan menyanyikan lagi “Padamu Negri” yang sekaligus menjadi iktibar akan amanah tugas dan tanggungjawab wakil-wakil rakyat dalam memberikan pengabdian yang tulus dan iklas demi kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia. (dro/adv DPRD inhil)