TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan rekomendasikan pemkab Inhil untuk mengutamakan program perbaikan infrastruktur jalan dan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Inhil dalam Rapat Paripurna ke-1, dengan agenda pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2015 dan penyampaian laporan hasil reses II tahun 2015, Selasa (1/9/2015).

Juru Bicara (Jubir) Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Inhil, Muslim merekomendasikan agar Pemkab Inhil memprioritaskan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat di Dapil I, yang meliputi Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling dan Kempas.

“Diharapkan Pemprov Riau dan Pemkab Inhil berperan aktif dalam mengatasi permasalahan infrastruktur, seperti jalan penghubung antar parit, dusun, desa, kecamatan dan ibukota kabupaten,” tutur Muslim.

Jubir Dapil II DPRD Inhil, Bambang Irawan yang mewakili Kecamatan Batang Tuaka, Gaung Anak Serka dan Gaung berharap agar Pemkab Inhil membangun trio tata air, guna memperbaiki kondisi perkebunan kelapa rakyat yang sudah sangat kritis.

“Kita minta prioritaskan program penyelamatan perkeebunan rakyat’” Sampaikan Bambang.

Sementara itu Jubir Dapil V DPRD Inhil, Hasmawi yang mewakili masyarakat di Kecamatan Tanah Merah, Enok, Kuala Indragiri dan Concong juga meminta agar pemerintah memprogramkan pembangunan akses jalan penghubung dalam upaya membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil di Negeri Seribu Parit.

Menanggapi hal tersebut, Plt Sekda, H Fauzar menyatakan akan menampung seluruh aspirasi ini untuk menjadi masukan dan bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 mendatang.

“Nanti semuanya kita padukan bersama hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, untuk menentukan prioritas kegiatan dan pembangunan daerah ke depan,” imbuhnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syahruddin didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Ferryandi ini turut dihadiri Bupati diwakili Plt Sekda, H Fauzar, Unsur Forkopimda, sejumlah pejabat eselon dan sejumlah anggota DPRD Inhil. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat harga kebutuhan pokok yang cenderung meningkat selama Bulan Suci Ramadhan hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri 1436 H ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta segera melakukan operasi pasar dengan menggelar pasar murah.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Inhil, Malian Ghazali saat ditemui detikriau.org di Kantor DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (7/7/2015).

Dikatakan Malian, keberadaan pasar murah dalam kondisi seperti saat ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Inhil, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Dengan adanya pasar murah, setidaknya mampu membantu dan meringankan beban masyarakat terhadap banyaknya biaya yang dibutuhkan selama Bulan Puasa dan menjelang lebaran.

“Jadi, kita minta Pemkab Inhil melalui satuan kerja (satker) terkait untuk secepatnya melakukan operasi pasar dengan melaksanakan pasar murah,” tutur Malian.

Dijelaskan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pasar murah merupakan salah satu program dan agenda yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Inhil setiap tahunnya. Oleh karena itu, seharusnya program ini sudah dipersiapkan secara matang dan bisa dilaksanakan secepat mungkin.

“Kalau tidak sekarang kapan lagi, karena kebutuhan saat ini sudah sangat banyak, belum lagi harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan,” terangnya.

Langkah ini sangat penting, lanjut Malian, apalagi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi pasar pada tahun 2015 ini terlihat sepi dikarenakan belum berjalannya berbagai kegiatan dan murahnya harga kelapa masyarakat.

“Jadi, kita minta Pemkab Inhil lebih peka terhadap keadaan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat kurang mampu melalui pasar murah,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebelum memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama para guru atau tenaga pendidik yang ingin pindah dari daerah perdesaan ke perkotaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melakukan pertimbangan secara matang dengan melihat kondisi sebenarnya di lapangan.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini terkait dengan kurangnya jumlah guru yang ada di daerah perdesaan, sehingga menyulitkan para siswa yang ingin mendapatkan dan mengenyam dunia pendidikan.

Dikatakan Yuliantini, proses mutasi atau pemindahan guru dari daerah perdesaan ke perkotaan ini harus menjadi prioritas utama dan perhatian serius Pemkab Inhil melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan (Disdik), karena keberadaan guru sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di daerah terpencil.

“Jadi, Pemkab Inhil jangan melakukan mutasi secara asal-asalan. Harus dilihat terlebih dahulu, apakah di daerah itu kekurangan guru atau tidak,” tutur Yuliantini, Juru Bicara (Jubir) Anggota DPRD Inhil dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4, yakni Kecamatan Kateman, Pulau Burung dan Teluk Belengkong pada Rapat Paripurna di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Seperti dicontohkan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, beberapa waktu lalu. Dimana, di SMAN Tunas Bangsa Kecamatan Pulau Burung, pada tahun 2009 lalu ditempatkan sebanyak 9 guru PNS.

Kemudian, lanjut Yuliantini, saat ini guru PNS yang tersisa di sekolah tersebut hanya berjumlah 2 orang saja, dengan jumlah siswa sebanyak 316 orang atau 9 rombongan belajar (rombel).

“Untuk itu, kita minta guru-guru yang telah dimutasi dan meninggalkan sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik, segera dikembalikan ke tempat tugas sebelumnya. Dan ke depan, hal ini diharapkan tidak terulang kembali,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Maksimalkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penyediaan air bersih, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) definitif.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Inhil, Sumardi saat mengikuti hearing bersama managemen PDAM TI di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Sumardi, saat ini PDAM TI sedang menghadapi permasalahan yang sangat serius terutama di bidang pelayanan masyarakat. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya pimpinan definitif yang mampu membuat keputusan dan kebijakan guna penyelamatan kondisi PDAM TI yang sedang sakit ini.

“PDAM sekarang ini seperti ayam yang kehilangan induknya, jadi bagaimana mereka bisa bekerja maksimal. Karena itu, jika Pak Bupati tidak secepatnya menunjuk Dirut PDAM, maka penyelesaian terhadap permasalahah suplai air bersih di Tembilahan dan sekitarnya ini tidak akan berakhir,” tutur Sumardi.

Dijelaskan, apabila berkaca pada proses penerimaan dan seleksi calon Dirut PDAM TI beberapa waktu lalu, Sumardi mempertanyakan tentang sejumlah persyaratan yang dirasa cukup sulit bagi para pelamar, seperti minimal berpengalaman selama 15 tahun.

“Jika kita terlalu berkutak-katik di seputar pengalaman saja, maka permasalahan pada PDAM ini tidak bisa cepat teratasi. Jadi, kalau bisa segera tunjuk Dirutnya, sehingga bisa langsung bekerja untuk membenahi berbagai persoalan di lapangan,” tambah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Inhil ini.

Menanggapi hal itu, Bupati Wardan saat dikonfirmasi awak media menyatakan bahwa penunjukan Dirut PDAM TI akan segera direalisasikan dalam minggu ini.

“Hasil seleksinya sudah ada, mungkin 1 atau 2 hari lagi suratnya akan ditandatangani, setelah itu baru kita lantik,” terangnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pihak kontraktor yang menjadi rekan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) disarankan untuk melaporkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) ke jalur hukum apabila diketahui tidak transparan dalam melakukan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa di daerah tersebut.

Hal itu dimintakan oleh anggota DPRD Inhil, Adli Zulbahri terkait dengan keluhan para kontraktor yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Kontraktor Indonesia kepada Komisi III DPRD Inhil, belum lama ini.

“Jika mengetahui ULP tidak transparan, jangan diam saja, surati Pemkab atau kalau perlu leporkan ke jalur hukum,” tutur Adli Zulbahri, yang juga anggota Komisi III DPRD Inhil.

Dijelaskan Adli Zulbahri, untuk mengikuti pelelangan adalah hak setiap kontraktor, sehingga seharusnya tidak ada pihak-pihak lain yang membatasi kinerja para komtraktor.

Kendati demikian, lanjut politisi partai Nasional Demokrat ini, semua rekanan juga harus untuk melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan ULP, sehingga kontraktor juga lebih mudah dalam mengikuti pelelangan berbagai proyek yang diajukan oleh Pemkab Inhil.

“Lengkapi juga persyaratannya, karena jika semua sudah lengkap dan ULP masih bermain, maka itu sudah menyalah. Saya harap teman-teman kontraktor juga lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan ini,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) diminta untuk memperjelas persyaratan dan kategori penyaluran beasiswa bagi seluruh mahasiswa di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, Herwanissitas kepada sejumlah awak media, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, selama ini pihaknya sulit membedakan kategori beasiswa yang diterima oleh para mahasiswa di Negeri Seribu Parit.

“Setahu saya, beasiswa itukan tidak hanya untuk kalangan mahasiswa yang tidak mampu saja, tapi ada juga beasiswa bagi mahasiswa berprestasi,” tutur Herwanissitas.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap, Bagian Kesra Setda dapat menganggarkan juga beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi

“Sebenarnya, yang dianggarkan Pemda itu adalah Bantuan Sosial (Bansos), tapi selalu dipemahaman kalangan mahasiswa biasanya disebut dengan beasiswa,” terangnya.

Dijelaskan Herwanissitas, Bansos ini berbeda dengan Hibah yang biasanya juga sudah dianggarkan oleh Pemkab Inhil setiap tahunnya.

“Kalau Bansos bisa didapatkan secara berturut-turut, apalagi jika seseorang itu masuk dalam kategori terkena dampak sosial, sedangkan kalau Hibah tidak,” imbuhnya.(adi)