Tembilahan (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD 2014 sekaligus penutupan masa sidang pertama 2013. Kegiatan ini disamping dihadiri oleh anggota DPRD juga tampak oleh Bupati Inhil yang diwakili Asisten III, Djamilah, Unsur Muspida serta pejabat dilingkungan Setdakab Inhil.

Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua DPRD Inhil, Jubair Malomo mengatakan bahwa Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat pandangan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber hasil penelaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Derwakilan Rakyat Daerah tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikannya sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya, Pokok-pokok Pikiran ini disusun dengan memperhatikan kondisi riil daerah. Berbagai persoalan yang dirangkum melalui kegiatan Komisi-komisi seperti kunjungan lapangan, kegiatan reses, dan rapat dengar pendapat bersama mitra kerja, sehingga dengan Pokok-pokok Pikiran ini diharapkan diakomodir kedalam musrenbang kabupaten untuk selanjutnya menjadi acara bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran.

Dalam kesempatan itu, Dewan juga menyampaikan beberapa permasalahan dan program prioritas bidang urusan masing-masing komisi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten indragiri hilir

Dewan berharap dengan adanya pokok-pokok pikiran ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir melalui perbaikan pelayanan dan mentalitas birokrasi dengan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berpihak kepada rakyat.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah memberlakukan penuh tentang Ad Cost dalam surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Semua bertujuan sebagai upaya efisiensi dan efektivitas anggaran.

Pemberlakukaan Ad Cost menurut Asisten III Setdakab Inhi Hj Djamilah, saat apel pagi dihalaman Kantor Bupati Inhil kemarin, menyusul dikeluarkanya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) RI nomor 16 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2013.

Menurut mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil (Disdukcapil) Inhil ini, segala yang sudah menjadi ketentuan pemerintah harus dilaksanakan. Demikian puda pada Permendagri RI nomor 16 tahun 2013. Didalam Permendagri RI tersebut terdapat perubahan yang cukup signifikan terhadap regulasi tentang Perjalanan Dinas.

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk segera merevisi Peraturan Perjalan Dinas untuk disesuaikan dengan peraturan yang baru. Adapun materi perubahannya meliputi tiket, traspotasi dan biaya penginapan pegawai. “Karena sudah diberlakukan penuh. Kita minta pegawai melenkapi semua ketentuan yang terdapat dalam Permendagri RI tersebut,”ungkap Djamilah.

Disana dijelaskan bahwa klaim biaya perjalanan dinas pegawai seperti sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayar sesuai dengan biaya rill. Uang harian dan uang refresentatif dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Demikian pula dengan biaya penginapan.

“Dalam hal ini semuanya harus dengan biaya rill. Itukan sudah menjadi keputusan pemerintah, mau tidak mau ya harus sama-sama dijalankan,” tutur Dajmilah. Pemerintah tak lagi menggunakan sistem permbayaran lumpsum atau uang yang dibayarkan sekaligus untuk biaya perjalanan dinas.

Untuk itu, ia meminta seluruh satuan kerja segera mensosialisasikan aturan terbaru tersebut. Kalau lumpsum itu kan contohnya pergi ke Jakarta golongan IV, III, dan II sudah tidak ada. Tinggal dimana pegawai bersangkutan mau nginap atau tidur. Sedangkan Ad Cost  itu berdasarkan atas perincian penggunaan.

Prinsipnya, semua itu adalah penghematan. Efisien dan efektifitas, itu prinsip di dalam pelaksnaan perjalanan dinas, setelah juga membatasi untuk hal-hal yang penting. Dengan Ad Cost itu, semuanya didasarkan pada pertanggungjawaban riil untuk masing-masing kegiatan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Sekretaris Daerah (Sekda) KabupatenIndragiri Hilir, H Alimuddin RM meminta seluruh Satuan Kerja (Satker) untuk segera mempersiapkan segala kebutuhan penunjang penggunaan APBD.

Diharapkan, bulan Februari mendatang, APBD sudah bisa digunakan. Semakin cepat semakin baik. Namun harus tetap mengacu kepada aturan yang berlaku. Tidak boleh karena ingin cepat hasilnya malah tidak bagus dan terkesan sembarangan.

Juga dihimbau agar semua pihak terkait untuk bersunguh-sunguh dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Terutama dalam memilah dan mengakomodir kebutuhan maupun aspirasi masyarakat berdasarkan skala prioritas program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

“Peningkatan pelayanan publik, tentu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karenanya, penggunaan anggaran pembangunan harus dimanfaatkan seefektif mungkin agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata oleh warga,” Ujar  Sekda.

Dalam kesempatan itu, mengingat keterbatasan Anggaran Pembangunan Daerah, Sekda juga menghimbau kepada seluruh Satker untuk tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD Inhil semata-mata tetapi juga harus mampu untuk memperjuangkan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi  maupun APBN demi mempercepat pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat.(dro/*1)

 TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan pandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Inhil, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2011 yang digelar Senin (17/9) di Ruang Paripurna DPRD Inhil.

Fraksi- fraski di DPRD Inhil ini, melakukan pemandangan umum terkait predikat yang diraih Pemkab Inhil, terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, infrastruktur, peningkatan PAD serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait revitalisasi sektor-sektor vital.

Beberapa pemandangan khusus lainnya yang terbagi antara lain saran, himbauan dan kritikan datang dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Inhil, diantaranya yang menjadi  kritik dewan seperti peningkatan PAD serta pengelolaan keungan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Inhil, mereka mengkritiki tentang keterlambatan penyampaian dan pembahasan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya yang tahun ini hal serupa kembali terulang.

Demikian juga dengan beberapa fraksi lainya, mereka lebih menekan dan meminta penjelasan terkait pidato pengantar kepala daerah pada agenda sidang paripurna sebelumnya.

Rapat paripurna tersebut selain dihadiri, kalangan anggota dewan dan unsur pimpinan dewan, seperti H Jubair Malomo dan H Muslimin, juga dihadiri tamu undangan dari lingkungan Pemkab Inhil, unsur muspida dan tamu undangan lainya. .(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Guna mengetahui sejauh mana realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2012, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, H Alimuddin RM, telah mengagendakan rapat bersama masing-masing Satuan Kerja (Satker).

“Dalam satu dua hari ini akan kita rapatkan dulu. Kita tidak mau pakai perkiraan  terutama menyangkut angka serapan realisai APBD,”ujar Alimuddin, Senin (17/9) di Tembilahan.

Menurut Sekda, jika dalam menyebutkan bilangan angka, semua harus ril dan pasti tidak hanya sekedar menduga. Maka dari itu pihaknya sudah memberikan waktu kepada setiap Satker agar mempersiapkan segala laporan sesui dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Semua sudah kita sampaikan, hanya tinggal menggelar rapatnya saja. Kebetulan beberapa waktu kemarin, kita msih disibukan dengan pesta olahraga nasional,” tandasnya.(dro/1*)

Dr. Irianto Janji Akan Lakukan Pembenahan Pelayanan.

TEMBILAHAN  (www.detikriau.org) — RSUD Puri Husada Tembilahan, minimalnya membutuhkan anggaran sebesar 1.5 milyar untuk keperluan obat-obatan dalam setiap tahunnya. Jumlah anggaran yang dimaksud diharapkan mampu untuk suplai obat selama satu tahun, sehingga tidak terjadi lagi kendala terputusnya persedian obat-obatan yang dimiliki.

“Minimal 1.5 milyar total dana yang kitu butuhkan untuk pemenuhan obat-obatan dalam setiap tahunnya. Angka tersebut diambil berkaca dari tahun-tahun sebelumnya yang kisaran hampIr sama,” kata Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto SPD, kepada www.detikriau.org, Jumat, (3/2), di ruangan kerjanya.

Masih menurutnya, apalagi dengan aturan yang ada sekarang, segala keperluan rumah sakit daerah pembiayaannya dibebankan kepada daerah yang bersangkutan. Tidak ada lagi bantuan obat-obatan dari Pemerintah Pusat.

Ketika disinggung dengan kinerja pelayanan selama ini yang sering dikeluhkan oleh warga Tembilahan, seperti persedian alat kesehatan yang kurang hingga pasien meski dirujuk kerumah sakit lainnya, ia tidak menampik. Kedepan persoalan seperti itu yang menjadi prioritas dirinya untuk dibenahi, dan ia berjanji kondisi semacam itu tidak akan terulang kembali.

“ Kedepan kita berharap RSUD Puri Husada Tembilahan, dapat menjadi rumah sakit bagi orang Inhil, dimana kualitas pelayanan berjalan baik dengan biaya yang masih mampu terjangkau oleh perekonomian masyarakat,” imbuhnya.  (Suf)