TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun anggaran 2015, Pemkab Inhil mendapatkan tambahan kucuran dana sebesar Rp 500 milyar lebih dari APBD Provinsi Riau. Anggaran sebesar itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan berbagai pembangunan di Inhil.

Pada kesempatan kunjungan rombongan anggota DPRD Provinsi Riau, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Inhil, Kamis (8/1), Bupati berkesempatan menyampaikan ucapan terimakasih. Tambahan dana pembangunan ini mneurut Bupati juga merupakan usaha keras anggota DPRD Riau dari Dapil Inhil.

“Kita minta teman-teman DPRD untuk selalu bersama-sama mendukung pembangunan serta ikut mengawal penggunaan dana yang besar tersebut,” Pinta Bupati

Dalam kesempatan itu Bupati juga meminta kepada seluruh jajaran dibawahnya untuk mencarai dukungan dana baik dari Provinsi maupun Pusat. Jika hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah yang tidak seberapa tentunya proses pembangunan akan berjalan lambat.

“Ini tugas kita semua. Silahkan loby pemerintah disana, bujuk dengan program kita. Jangan hanya mengandalkan kuangan daerah yang terbatas. Kitakan punya teman-teman di DPRD yang bisa membantu,” Pesan Bupati

Adapun rombongan anggota DPRD Riau yang adatang ke Inhil, yakni H Musyaffak Asikkin, Hj Septina Primawati Rusli, Agus Transyah, HM Arfah, Hj Sulastri, Abdul Wahid, dan H Said Ismail. hadir juga dalam pertemuan itu Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam

Ketua rombongan H Musyaffak Asikkin berharap agar anggaran yang sebesar itu harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat

“pergunakanlah dana itu sebagaimana kebutuhan, baik untuk sektor Pendidikan, Kesehatan dan pembangunan Infrastruktur lainya,” imbuhnya.(dro/*1/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Penyusunan RAPBD Inhil Tahun Anggaran 2015 tetap ditekankan pada pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mendasar, yaitu program-program pembangunan yang lebih mengakar dan menyentuh masyarakat

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/11/2014) malam

“ program yang telah disusun ini dengan memperhatikan usulan masyarakat dan identifikasi atas permasalahan-permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya,” Ujar Bupati

Selain itu, Bupati juga menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2015 ini, diupayakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang menekankan pada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Ini dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,” terangnya.

Rapat Paripurna Penyampaian pidato pengantar Bupati Inhil tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam serta Wakil DPRD, H Mariyanto dan Syahruddin. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan menyampaikan pidato pengantar terhadap nota keungan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/11).

Penyampaian pidato pengantar tersebut dilaksanakan dalam rapat Paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2014, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam serta Wakil DPRD lainnya, H Mariyanto dan Syahruddin.

Bupati dalam pidatonya menyatakan bahwa penyusunan RAPBD tahun 2015 ini tetap ditekankan pada pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mendasar, yaitu program-program pembangunan yang lebih mengakar dan menyentuh masyarakat, dengan memperhatikan usulan masyarakat dan identifikasi atas permasalahan-permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2015 ini, juga diupayakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang menekankan pada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,” tutur Bupati.

Adapun secara garis besar RAPBD Inhil tahun anggaran 2015 meliputi, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1,859 triliun, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 108 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 1,467 triliun dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 283 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah, lanjut Bupati, pada RAPBD 2015 direncanakan sebesar Rp 2,346 triliun, yang dengan jumlah belanja sebesar itu pada APBD 2015 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 487 juta.

“Rencana belanja daerah pada RAPBD 2015 dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1,135 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 1,211 triliun,” terangnya.

Selanjutnya, dari penerimaan biaya pada RAPBD 2015 berupa perkiraan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2015 sebesar Rp 515 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,475 miliar.

“Dari uraian tersebut di atas, masih terdapat Silpa tahun berkenaan sebesar Rp 22,696 miliar, yang merupakan perkiraan dana bagi hasil, dana reboisasi dan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum digunakan,” imbuhnya. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih di bawah target, namun realisasi fisik hingga akhir tahun 2014 nanti ditargetkan mencapai 93,62 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati, HM Wardan saat diwawancarai sejumlah awak media usai memimpin rapat evaluasi rutin bulanan bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil, yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Senin (10/11).

Dikatakan Bupati, untuk mencapai target yang telah ditetapkan itu, ia telah mempertanyakan satu persatu kepada seluruh SKPD, khususnya tentang realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan di tahun anggaran 2014 ini.

Apalagi, mengingat masa kerja yang hanya tinggal 35 hari lagi. Jadi, masing-masing SKPD harus membuat target yang bisa dicapai hingga tanggal 25 Desember mendatang, karena sampai saat ini realisasi program dan kegiatan fisik rata-rata baru mencapai 70 persen.

“Dari hasil rapat evaluasi tadi, saya harapkan mudah-mudahan untuk penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2014 sesuai dengan target kita, yakni 93,62 persen,” tutur Bupati, Wardan.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan dan pendataan aset daerah, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menegaskan bahwa masing-masing SKPD yang belum memenuhi dan mencapai target sudah membuat surat pernyataan.

Dimana salah satu butir isinya menyatakan, SKPD harus mampu menyelesaikan masalah pengelolaan dan pendataan aset daerah tersebut hingga akhir Bulan Desember mendatang.

“Apabila aset ini tidak juga bisa diselesaikan, maka mereka harus siap menerima konsekuensi terhadap apa yang akan diberikan oleh pimpinan ke depan,” pungkasnya. (dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir, Dr H Indra Muchlis Adnan memperingatkan pada semua bawahannya dalam menjalankan keuangan daerah. Segala bentuk pengeluaran baik adanya program maupun hal lainnya, ditegaskan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dia tidak ingin mendengar adanya PNS yang melakukan pelanggaran ketentuan. Bagi mereka yang berani dan sengaja melanggar ketentuan. Hal itu dipandang sebagai bentuk tindakan yang mencoreng nama baik Pemerintah. Dalam pandangan orang nomor satu di Bumi Sri Gemilang itu, tidak ada alasan melanggar ketentuan.

Berapa besarpun anggaran yang dikeluarkan. Harus jelas dasar dan pengeluarannya. Tidak dibolehkan mencari-cari celah untuk menyalahgunakan anggaran yang berasal dari rakyat tersebut. “Kalau memang tidak ada ketentuannya, ya jangan dicari-cari. Setiap kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan”tegas Bupati.

Bupati Inhil termuda inipun menegaskan tidak menolerir serta  melindungi mereka yang sengaja ingin melanggar ketentuan. Bagi mereka ini diminta mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan.

Pakem dasar untuk melaksanakan kegiatan menurutnya sudah jelas. Karena itu tidak ada alasan melanggar ketentuan dimaksud. Dia pun memerintahkan pengawasan internal, baik inspektorat atau lembaga lainnya serius dalam melakukan pengawasan. Bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dia minta untuk diproses dan dicegah.

“Kita ingin dalam melaksanakan tugas itu nyaman. Begitu juga saat purna tugas, kita pun berharap nyaman. Karena itu, jangan lakukan tindakan yang melanggar ketentuan”pungkas Bupat.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau– Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga saat ini masih belum bisa diketahui.

Setelah dilakukan evaluasi baru dapat diketahui sejauhmana serapan APBD Inhil sepanjang tahun 2013 dan bulan yang sudah berjalan. Kendati demikian, Sekdakab Inhil H Alimuddin RM mengaku serapan APBD Inhil tidak ada masalah, hanya saja ia belum bisa menyebutkan jumlahnya karena baru akan dilakukan avaluasi.

“Sejauh ini APBD kita berjalan lancar, tidak ada masalah. Semua sesuai ketentuan. Kalau sudah dihitung dan digabung dengan yang besar-besar pasti secara persentasi akan meningkat tajam,” jawab Alimuddin, Kamis (23/5).

Alasan tersebut, ungkap Sekda bisa dilihat dari penggunaan APBD sejak Januari atau awal-awal tahun 2013 kemarin. Ditambah lagi dengan cepatnya pengesahaan APBD 2013 yang dilakukan pada akhir Desember 2012 silam. Sehingga tidak ada alasan serapan APBD  masih rendah, kalaupun ada akan dicarikan solusi terbaik.

Senada dengan Asisten III Setdakab Inhil, Hj Djamilah mengatakan bahwa untuk mengetahui sejauhmana serapan atau realisasi APBD terlebih dahulu harus dilakukan rapat koordinasi dan rapat evaluasi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan demikian, semua akan tergambar.

“Dalam waktu dekat ini kami sudah mengagendakan untuk menggelar rapat evaluasi terkait serapan APBD kita. Kalau memang sudah tinggi tentu hal itu sebuah kerja bagus yang perlu dipertahankan. Demikian pula jika sebaliknya, kami akan memperlajari dimana letak kekurangan-kekurangan tersebut,” tutur Djamilah.

Yang pasti sejauh ini Djamilah mengaku SKPD dan tim-tim lainnya sudah bekerja maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan apalagi yang erat kaitan dengan penggunaan APBD. Sebab implikiasinya terhadap akselerasi pembangunan yang sudah di programkan Pemerintah Kabupaten.

“Berbagai upaya maksimal tetap kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan program. Segala birokrasi di pemerintahan tidak ada yang tertinggal.”pungkasnya.(dro/*1)