TEMBILAHAN (detikriau.org) – Setelah melalui pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), akhirnya menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2015.

Prosesi penandatanganan yang dilaksanakan di ruang Banggar Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan pada Senin (14/9/2015) malam ini, dihadiri Jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Unsur Forkopimda dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam yang ditemui awak media saat itu mengatakan, cukup banyak persoalan yang dijumpai pada saat melakukan pembahasan dan ada beberapa kebijakan yang diambil.

“Ada beberapa program yang ditunda, selain itu kami meneruskan yang dianggap penting. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH),” tutur Dani.

Kendati demikian, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil menyatakan bahwa program-program yang langsung menyentuh kepentingan dan telah dinanti oleh masyarakat akan tetap menjadi prioritas, seperti kesehatan dan pendidikan

“Walau terkena DBH, program yang langsung menyentuh masyarakat akan kami kawal agar terlaksana,” tambah Dani.

Sementara itu, Bupati Wardan berharap agar setelah penandatanganan KUA PPAS ini, proses pengesahan APBD-P 2015 dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada Senin (21/9/2015) mendatang.

“Tinggal besok pagi jadwal penyampaian pidato pengantar RAPBD-P, setelah itu lanjut hingga ketuk palu,” imbuhnya. (adi/adv)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Bupati Rokan Hilir H.Suyatno.Amp mengatakan bahwa Anggaran Pembelanjaan Biaya Daerah (APBD) Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 sudah mulai berjalan.

Hal Itu dikatakannya dalam sambutanya sebelum membuka Musrenbang secara resmi di gedung Serbaguna, Bagansiapiapi, Selasa (07/04/15) kemaren.

“Tadi saya sudah meneken Uang Persediaan (UP), APBD sudah mulai dan sudah bisa dijalankan,” ujar Bupati dihadapan para peserta dan tamu undangan yang hadir pada Musrenbang.

Untuk itu tambah Suyatno, semuanya segera menjalankan program yang telah direncanakan.”Sekarang sudah agak terlambat, karena sudah masuk April,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, bupati juga menyampaikan beberapa program yang harus digesa pembangunannya, seperti pembangunan Jalan Lintas Pesisir. Tahun ini saja, pemerintah Provinsi Riau telah menganggarkan dana sebesar 62 milyar, dana itu untuk membangun Jalan dari Tugu Ayam Putih Pungguk Kecamatan Tanah Putih Sampai keTugu Petani Rimba Melintang.

“Sedangkan anggaran dari Pemerintah pusat sebesar 80 milyar, Itu untuk membangun Jalan dari Teluk Bano 1 menuju Bandara,” jelas Bupati.

Mengenai Pendapatan Asli daerah ( PAD ), tambah bupati mengatakan ada didepan mata.”Harus diangkat dan di gali sehingga tidak bergantung pada dana perimbangan dari pusat yang berasal dari DBH,” Imbuhnya.

Harapnya, Dinas Pendapatan Daerah harus terus menggenjot PAD.”Apabila diharuskan di buat Perda, kita akan kerjasama dengan DPRD,” pungkasnya.

Mengeai Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan melalui Bapemas,diharapkan terus dilakukan pembinaan baik untuk penghulu maupun lurah.

“Karena hal yang bersangkutan dengan keuangan terkadang terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Suyatno. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun anggaran 2016 mendatang, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan akan kembali memprioritaskan program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini usai membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Bupati Wardan, berdasarkan masukan dan saran dari seluruh kecamatan hingga pokok-pokok pikiran DPRD, jumlah anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program pembangunan tahun depan adalah sebesar Rp 15 triliun.

“Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan APBD kita yang cukup kecil,” tutur Bupati Wardan.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menyatakan tetap optimis, program dan kegiatan pembangunan akan terus berjalan di Kabupaten Inhil, khususnya perbaikan infrastruktur jalan, yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

“PAD kita hanya sekitar Rp 1,9 triliun, paling maksimal 2 triliun. Makanya, kita pilah-pilah mana yang akan diprioritaskan, seperti salah satunya perbaikan infrastruktur jalan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Bupati Inhil yang dikenal agamis ini, bidang pendidikan dan kesehatan juga akan menjadi fokus utama untuk diselesaikan di tahun depan. Mengingat, masih cukup banyak sekolah yang memerlukan bantuan, terutama sekolah-sekolah agama yang berada di bawah Kementerian Agama.

“Jika hanya mengharapkan dari APBD kabupaten, tentu hal ini tidak akan tercapai. Jadi, kita juga akan berusaha mendapatkan bantuan melalui APBD Provinsi dan APBN,” imbuhnya. (adv/humas)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kabag Kesra Setdakab Inhil, H Arifin nyatakan untuk beasiswa tahun anggaran 2015 bisa diambil dari biaya pendidikan berupa Bantuan Sosial (Bansos) yang telah dianggarkan sebesar Rp 5,7 Milyar lebih.

“Sebenarnya ini bukan anggaran beasiswa, tapi berupa dana bantuan biaya pendidikan, dan ditahun ini kita anggarkan sebesar Rp 5,7 Miliyar lebih,” kata Arifin melalui sambungan selular, Rabu (28/1/2015).

Meskipun bukan anggaran beasiswa, namun bisa dicairkan untuk beasiswa dengan alasan juga termasuk kategori keperluan pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu.

Ia menerangkan, dari jumlah 1500 lebih proposal permohonan beasiswa dari mahasiswa yang telah diajukan ke pihaknya ini akan diverifikasi secara detail. Sebab, bagi penerima dana tersebut harus betul-betul diperuntukkan untuk keperluan pendidikan seperti, mahasiswa yang memang kondisi sedang tidak mampu.

Selain itu juga akan diperuntukkan kepada para anak yatim yang sedang menjalani pendidikan, pelatihan Qori’ dan keperluan lain sebagainya.

Terkait beasiswa, tim verifikasi Kesra Setdakab Inhil dipastikannya mulai bekerja pada Februari mendatang. Sebab saat ini tim tersebut sedang dalam proses pembuatan Surat keputusan (SK) yang akan ditanda tangani oleh Bupati Inhil.

“Jadi, jika permohonan itu lolos verifikasi, dan benar dia tidak mampu, serta data proposal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan perguruan tinggi, Insya Allah akan dicairkan,” tandasnya.(mirwan/adv pemkab Inhil)

JAKARTA — Badan Ekonomi Kreatif (BEK) yang dibentuk pemerintahan Jokowi-JK mendapat anggaran sekitar Rp 1 triliun. Kepala BEK Triawan Munaf mengatakan, anggaran tersebut akan dipakai untuk membiayai program-program yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan bagi negara.

“Kita diharapkan bisa mengakeselerasi pertumbuhan industri kreatif sehingga menyumbangkan lebih banyak lagi devisa dan menghasilkan penerimaan negara,” ujarnya usai dilantik di Istana Negara, Senin (26/1).

Dia menargetkan, kehadiran BEK dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor industri kreatif hingga dua kali lipat. Menurut Triawan, saat ini sektor industri kreatif baru menyumbang 7 persen dari PDB.

Lebih lanjut, dia menambahkan, BEK berada langsung di bawah presiden. Badan ini membawahi 16 subsektor di bidang industri kreatif, antara lain film, musik, tari, kuliner, fashion, kerajinan tangan, fotografi, game, arsitektur, desain interior, dan video.

Ayah dari penyanyi Sherina Munaf tersebut mengaku, saat ini ia tengah memetakan bidang mana yang akan dijadikan lokomotif untuk menggerakkan sektor lain. “Karena kalau semua ingin ditangani secara langsung hanya seperti membuang garam di laut. Jadi harus ada champion yang kita gerakkan,” ucap mantan anak band tersebut.

Jika itu dilakukan, ia optimistis industri kreatif Indonesia dapat menembus pasar internasional hingga bisa seperti Korea Selatan.

Sementara itu, mengenai struktur BEK, Triawan menjelaskan bahwa badan ini akan terdiri dari enam deputi, yakni Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan; Deputi Akses Permodalan; Deputi Infrastruktur; Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); dan Deputi Hubungan dan Pengembangan antar Wilayah. Saat ini, Triawan mengaku tengah menunggu Keppres tentang penunjukkan orang-orang yang akan mengisi jabatan deputi tersebut. (republika)

TEMBILAHAN (detikriau.org) -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) diminta, untuk segera merealisasikan pengerjaan proyek pembangunan tanggul, seperti yang sudah masuk dalam rencana dan program kerja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, AMD Junaidi dalam rapat dengar pendapat bersama Disbun, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Junaidi, Disbun harus benar-benar fokus dan memprioritaskan program pembangunan di bidang pertanian, seperti pembangunan tanggul, drainase, pintu klep dan lain sebagainya.

“Kami minta pihak Disbun lebih memperhatikan nasib masyarakat terutama para petani kelapa, karena saat ini jumlah buah yang dihasilkan dari pohon kelapa milik para petani sudah semakin berkurang, yang diakibatkan oleh intrusi air laut dan berbagai gangguan alam lainnya,” tutur Junaidi.

Ditambahkan politisi partai Golkar ini, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan Pemkab Inhil ke depan, apalagi mengingat sekitar 70 persen masyarakat di Negeri Seribu Parit ini menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian kelapa.

“Yang paling dibutuhkan para petani kita saat ini adalah tanggul. Jadi, Disbun seharusnya mengutamakan pelaksanaan program pembangunan tanggul bagi petani.” Ingatkannya.

Menanggapi permintaan tersebut, perwakilan Disbun Kabupaten Inhil menyatakan bahwa pihaknya akan segera merealisasikan pelaksanaan dan pengerjaan pembangunan tanggul.

“Paling tidak, pertengahan Bulan Februari nanti kita sudah mulai melakukan pengerjaan di lapangan,” imbuhnya.(adi)