TEMBILAHAN, detikriau.org – Politisi DPD Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Junaidi menyebutkan bahwa partai berlambang pohon beringin membutuhkan pemimpin yang menjunjung tinggi semboyan partai yakni “Suara Golkar, Suara Rakyat”.

Apalagi katanya, memimpin Golkar tidak hanya semerta-merta untuk diusung sebagai calon kepala daerah pada Pilkada mendatang.

Sebab, menurut anggota DPRD Inhil ini sangat tidak mutlak setiap ketua DPD Partai Golkar diusung sebagai calon kepala daerah dikarenakan Golkar lebih beorientasi kepada popularitas yang ditopang dengan elektabilitas figur.

“Namun siapa saja yang ingin mencalonkan diri dipersilahkan saja, hanya saja saya ingatkan untuk tidak melenceng dari semboyan,” kata Junaidi, kemarin.

Ungkapan tersebut diutarakan Junaidi sebagai antisipasi dalam rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Inhil mendatang./adv/mirwan

Keritang (detikriau.org) – Petani diminta ikut berperan aktif mengembalikan citra Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sebagai lumbung padi Riau.

Ajakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ir Amd Junaidi melalui detikriau.org disela kegiatan panen padi perdana bersama warga Kelurahan Kota Baru Reteh Kecamatan Kerintang, kamis (28/4/2016) kemaren

Menurut Junaidi, hasil panen padi masyarakat khususnya di Kabupaten Inhil bagian selatan ini setiap tahunnya selalu menunjukkan hasil mengembirakan. Bulir padi menguning hasil kerja keras petani selalu melimpah dan cenderung menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil panen tahun sebelumnya.

“Pastinya kita merasa bangga dengan buah hasil kerja keras petani ini. Kita berharap peningkatan hasil panen ini akan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan penghasilan petani itu sendiri,” Ujar Politisi Partai Golkar Inhil ini.

Menunjang kinerja petani, ditambahkan Junaidi, Ia berharap kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait untuk menganggarkan pengadaan alat sarana pertanian seperti mesin pemotong, perontok padi termasuk mesin yang dapat dipergunakan membantu mengairi lahan pertanian.

“Dengan dukungan pemerintah dan pastisipasi aktif petani, mengembalikan Inhil sebagai lumbung padinya Riau pastinya akan semakin mudah untuk digapai.” Tandasnya./*/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bagi pihak swasta yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ditantang, untuk melakukan ekspos di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jalan HR Soebrantas Tembilahan.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi. Menurutnya, jika dilihat dari sejumlah permasalahan yang timbul akibat ulah perusahaan yang berinvestasi di Negeri Seribu Parit terutama di bidang perkebunan, yang paling banyak muncul adalah terkait pola kemitraan atau kerjasama dengan masyarakat

“Silahkan berinvestasi, namun tolong diperjelas pola kemitraan yang akan diterapkan kepada masyarakat nantinya kepada kami,” tutur Junaidi saat dijumpai awak media diruang kerjanya, Senin (18/4/2016).

Hal ini perlu dilakukan agar kasus seperti di Desa Pungkat tidak terulang kembali. Apalagi, biasanya perusahaan yang ingin berinvestasi selalu mengeluarkan janji manis di awal, namun nantinya hanya menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat, khususnya para petani dengan dalil pola kemitraan.

“Ini juga dimaksudkan supaya pola kemitraan yang diterapkan perusahaan lebih transparan dan jelas, jangan sampai konsep pola kemitraannya tidak jelas,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan Junaidi, berdirinya perusahaan di lingkungan perkebunan masyarakat seharusnya menimbulkan efek positif dalam membina perkebunan, bukan sebaliknya.

“Seperti memberikan bantuan pupuk, perbaikan kebun masyarakat dan perbaikan drainase perkebunan,” terangnya.

Oleh karena itu, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini menantang pihak swasta yang ingin berinvestadi agar melakukan ekspos di DPRD sebagai perwakilan ribuan suara rakyat.

“Silahkan ekspos di ‘rumah rakyat’, kami siap mendengarkan dan mengkaji konsep pola kemitraan yang ditawarkan,” imbuhnya./Adi

“Mengadu ke Dewan, Masyarakat Mintakan Kejelasan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ulah PT Sumatera Timur Indonesia (STI) membuat ribuan hektar perkebunan masyarakat rusak. Pasalnya, perusahaan Sambu Grup tersebut meninggalkan perjanjian kontrak kerjasama pengelolaan lahan masyarakat di Desa Sungai Trap Kecamatan Reteh.

Setelah ditinggal hengkang, kini kondisi Lahan perkebunan masyarakat sangat sulit untuk dikelola akibat intruksi air laut yang membuat lahan perkebunan terendam dengan luas sekitar 2500 hektar.

Berdasarkan perjanjian awal, pada tahun 2002 lalu, pihak perusahaan dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait pengelolaan serta keselamatan perkebunan kelapa diareal dimaksud. Kemudian pada tahun 2003, PT STI menindak-lanjuti kerjasama tersebut dari sisi teknis dan ini sempat berjalan hingga tahun 2005.

“Tahun 2005 keatas, sepertinya PT STI ini meninggalkan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan perkebunan perkelapaan masyarakat hancur,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Inhil, Amd Junaidi kepada sejumlah awak media usai menggelar hearing bersama masyarakat Sungai Trap di ruang Banggar DPRD Inhil jalan HR Soebrantas Tembilahan, Kamis (17/3/2016).

Efek kerusakan tersebut lanjutnya, masyarakat setempat tidak bisa lagi mengelola lahan perkebunan itu dengan baik. Merasa dirugikan, masyarakatpun akhirnya mengadu kepada lembaga perwakilan rakyat.

“Kedatangan mereka (masyarakat, red) ke sini untuk meminta kasus ini diselesaikan, apakah kerjasama tersebut dilanjutkan ataukah cukup sampai di sini,” paparnya.

Sebenarnya kata Junaidi, jalinan kontrak kerjasama tersebut sangat baik, karena tidak berbagi lahan namun berbagi hasil. Akan tetapi, jika pihak perusahaan tidak menjalankan sesuai kesepakatan, maka akibatnya perekonomian masyarakat yang terancam menurun.

“Untuk itu, langkah pertama yang kita ambil adalah memanggil pihak perusahaan secepat mungkin guna meminta keterangan terkait persoalan ini,” tutupnya. / Mirwan

“Awalnya Manis, Akhirnya Sering Kali Pahit”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat terutama para petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diimbau untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalin kerjasama dengan pihak investor, sehingga tidak menjadi korban di kemudian hari.

Imbauan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi AN terkait dengan banyaknya pengaduan dan laporan yang ia terima, khususnya tentang pola kemitraan yang menyengsarakan masyarakat.

Dikatakan Junadi, saat ini cukup banyak pola kemitraan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan atau investor. Untuk itu, masyarakat selaku pemilik lahan harus jeli dalam menyikapi dan menilai pola kemitraan tersebut, sehingga tidak terjebak oleh janji-janji palsu dari oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi semata.

“Yang jelas, masyarakat jangan mudah percaya dengan bujuk rayu para investor. Banyak yang awalnya manis, tapi akhirnya terasa pahit dan hanya mendatangkan kesengsaraan,” tutur Junaidi saat berbincang dengan detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golkar Inhil ini, memang kondisi yang sekarang dialami oleh masyarakat tidak sepenuhnya salah masyarakat itu sendiri. Ini merupakan ketidakberdayaan masyarakat dalam menyelamatkan perkebunan kelapa miliknya, sehingga mereka terbujuk rayu oleh janji manis pihak investor.

“Harus ada perhatian serius dari Pemda dalam menyikapi permasalahan ini, kita tidak ingin kelapa hanya menjadi kenangan belaka, tapi harus tetap berjaya bagi masa depan anak cucu kita nanti,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – DPRD Inhil berharap agar Bupati Inhil, HM Wardan benar-benar dapat menunjuk sosok yang mempunyai kemampuan untuk menjabat sebagai Dirut PDAM Tirta Indragiri. Hal ini sangatlah penting agar pelayanan perusahaan penyedia air bersih ini dapat memberikan karya terbaik bagi masyarakat.

“yang terpenting lakukan penilaian secara professional. Jangan ada pertimbangan lain apalagi karena unsur kedekatan,” Pinta Ketua Komisi II DPRD Inhil, AMD Junaidi ditemui di kantor DPRD Inhil, selasa (13/1/2015)

Dinilai politisi dari Partai Golkar Inhil ini, sejauh ini, kinerja PDAM TI masihlah belum menunjukkan prestasi terbaik. Sampai saat ini, masih banyak didapati keluhan masyarakat, terutama persoalan kualitas dan kelancaran distribusi air. Tanpa ditangani oleh sosok pimpinan yang benar-benar mempunyai kemampuan, pembenahan PDAM TI pastinya akan menjadi pekerjaan yang cukup berat.

“artinya penunjukkan Dirut adalah langkah awal untuk membenahi kinerja perusahaan daerah ini kedepannya. Makanya haruslah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan seprofesional mungkin,” Tambahnya

Selain itu, ia juga mengharapkan siapapun yang nantinya terpilih haruslah mampu membuat kontrak target kerja dalam jangka waktu beberapa bulan. Jadi, ketika ia tidak mampu menyelesaikan target tersebut maka dimintanya dengan keikhlasan hati mengundurkan diri “Karena ini menyangkut hajat orang banyak, dan kita tidak mau lagi persoalan PDAM ini terulang kembali, cukuplah yang sudah-sudah,” tuturnya.

Sejauh ini, diakuinya untuk nama-nama calon direktur PDAM Tirta Indragiri pihaknya belum mengetahui. Seharusnya sebagai mitra pemerintah kata Junaidi, minimal harusnya diberi tahu perkembangan siapa saja yang sudah mendaftar.

“Tapi jika Bupati berpikiran lain, ya tidak juga jadi persoalan, siapa saja boleh asalkan dijalankan dengan pertimbangan terbaik. (dro/mirwan/adv DPRD Inhil)