TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Gizi menggelar pertemuan evaluasi program KIA dan Audit Maternal Perinatal (AMP), Senin (25/5/2015) kemaren.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu aula wisma di Tembilahan ini, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinkes, DR Hj Alvi Furwanti Alwie, serta diikuti seluruh Kepala UPT Puskesmas dan Bidan Koordinator se-Kabupaten Inhil.

Kadinkes Inhil dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi pada pelaksanaan lintas program yang berintegrasi dalam rangka menguatkan dan mendongkrak capaian program.

“Seperti pada program P2, baik itu penanganan malaria dan lain sebagainya yang juga membutuhkan target yang sama, sinergi dan penguatan lintas program bersama kegiatan yang ada di Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), sehingga pelaksanaannya lebih efektif, efisien dan capaiannya lebih baik,” tutur Alvi.

Selain itu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, melalui kegiatan tersebut juga disampaikan tentang berbagai program pemerintah, khususnya program deteksi dini penyakit kanker leher rahim atau serviks.

“Dengan begitu, kita harapkan seluruh aparatur dan tenaga kesehatan dapat turut bersama-sama mendukung serta mensukseskannya, melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Puskesmas yang ada di Kabupaten Inhil,” tambahnya

Kepala Seksi (Kasi) KIA, KB dan Gizi Dinkes Inhil, Siti Munziarni menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 25 hinnga 27 Mei 2015 ini dalam rangka meningkatkan capaian program dan menurunkan jumlah kematian ibu dan anak.

Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan Kepala UPT Puskesmas dan Bidan Koordinator dapat mengetahui serta melaksanakan integrasi program KIA dengan lintas program yang ada di Puskesmas.

“Kami juga sangat mengharapkan dukungan sepenuhnya dari Kepala UPT Puskesmas terhadap pelaksanaan Program KIA di wilayah kerjanya,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie menekankan kepada seluruh tenaga medis di jajarannya tentang pentingnya melakukan pendataan masyarakat secara valid dan akurat.

Hal ini dimaksudkan agar seluruh program pemerintah, khususnya yang berkaitan langsung dengan bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik, lancar dan maksimal.

“Kita tentunya sangat berharap seluruh program yang telah dan akan kita laksanakan nantinya tepat sasaran sehingga apa yang ingin kita capai dari program-program tersebut bisa terwujud,” tutur Alvi saat berbincang kepada detikriau.org di ruang kerjanya, belum lama ini.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, sangat dibutuhkan pendataan yang valid dan akurat, khususnya tentang kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungannya.

Apalagi, jika melihat kondisi Negeri Seribu Parit ini, yang terdiri dari wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan, seperti Kecamatan Tanah Merah, Teluk Belengkong, Pulau Burung dan beberapa daerah lainnya, sehingga sangat dibutuhkan aparatur yang memang benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

“Selain untuk pelaksanaan program kesehatan, data ini juga bisa digunakan untuk bidanh-bidang lainnya. Karena itu, saya tegaskan kepada seluruh tenaga kesehatan, jangan asal-asalan dalam membuat data dan laporan,” pungkasnya.(adi/adv)

“Pemasungan Termasuk Pelanggaran HAM”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie menyatakan bahwa apa yang telah dicapai oleh Puskesmas Pembantu (Pustu) Bakau Aceh, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah dalam penanganan pasien dengan gangguan kesehatan merupakan modal awal keberhasilan dan patut menjadi contoh bagi yang lain, khususnya dalam mendukung dan mensukseskan Program Inhil Bebas Pasung tahun 2017.

“Kita bertekad dan berusaha semaksimal mungkin, supaya penuntasan pasung di Inhil bisa terwujud. Kita tidak mau ada lagi masyarakat yang dipasung,” tutur Alvi saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, kemarin.

Dijelaskan mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, pihaknya hanya ingin menolong masyarakat, karena pasung juga termasuk dalam salah satu pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM).

“Jadi, kita tidak mau nantinya terjadi tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat disebabkan ketidaktahuan mereka, karena peran pemerintah disini bukan hanya untuk melakukan pengobatan terhadap para pasien, tapi juga melindungi masyarakat dengan program yang sebenarnya merupakan amanah dari Undang-undang,” tambahnya.

Oleh karena itu, mewujudkan Inhil Bebas Pasung tahun 2017 bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan kerjasama serta dukungan dari seluruh lintas sektor, seperti di RSUD Puri Husada Tembilahan, yang rencanananya pada tahun 2016 mendatang akan dibangun ruang rawat inap jiwa.

Dengan begitu, lanjut Alvi, proses pelaksanaan pasung dalam arti kata bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan kejiwaan berat bisa diinapkan sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Tapi nantinya, untuk pengembalian mereka (pasien, red) ke masyarakat membutuhkan peran serta tenaga kesehatan kita di lapangan, sebagai pendamping pasien dalam memberikan pengobatan secara berkelanjutan,” imbuhnya.(adi/adv)

“Hadiri Rakontek BUKD di Jakarta”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwi menyatakan tetap berkomitmen, untuk mendukung dan mengatasi berbagai permasalahan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.

Pernyataan tersebut disampaikan mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Bina Upaya Kesehatan Dasar (BUKD) tahun 2015, yang dilaksanakan dari tanggal 23-25 Maret 2015 di aula Hotel Bidakara Jakarta.

Kegiatan yang ditaja oleh Direktorat BUKD Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) ini, diikuti para peserta yang terdiri dari 48 Kepala Dinkes Kabupaten dan Kota, serta 15 Kepala Dinkes Provinsi se-Indonesia.

Dikatakan, pertemuan Rakontek BUKD ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2015, yang telah dilaksanakan di 3 regional, yaitu Bali, Batam dan Makasar, yang hasilnya beberapa kesepakatan, diantaranya sosialisasi Permenkes no. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, Sosialisasi Permenkes No. 05 tahun 2014 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan penempatan Tim Nusanatara Sehat di Puskesmas perbatasan.

Oleh karena itu, dalam upaya menjawab hal tersebut di atas, perlu dukungan dan kerjasama lebih keras lagi dari berbagai pihak terkait, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik itu lintas sektor, swasta dan masyarakat.

“Hal ini penting, karena tidak semua permasalahan di sektor kesehatan dapat diselesaikan sendiri oleh kita, tetapi juga membutuhkan sumbangsih sektor lain,” tutur Alvi.

Pada Rakontek ini, dibahas 4 topik yang harus menjadi perhatian serius dari pihak pelaksana, yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer, rencana aksi pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan dan kepulauan tahun 2015-2019, Program Nusantara Sehat untuk mengatasi masalah kesehatan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan kesehatan di perbatasan.

Untuk diketahui, Rakontek BUKD yang mengusung tema “Penguatan pelayanan kesehatan primer di perbatasan melalui Nusantara Sehat” ini, dihadiri oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Prof Ahmad Taher. Dan selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) dengan seluruh Bupati se-Indonesia, yang dihadiri langsung Menkes Ri, Nila F Moeloek. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie menyatakan tetap berkomitmen, untuk membangun dan menanggulangi masalah kesehatan yang ada di daerah setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini saat menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2015, Kamis (5/3/2015).

Kegiatanyang dipusatkan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini dihadiri jajaran Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kemendagri, BPJS, Diskes Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Barat, serta perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah.

Adapun tema yang diangkat pada kegiatan tersebut, yakni “Pembangunan kesehatan dari pinggir ke tengah dalam pemantapan Program Indonesia Sehat, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”.

Dikatakan, saat ini pihaknya terus berupaya menghasilkan berbagai langkah dan terobosan, guna penanggulangan masalah kesehatan, perbaikan kinerja dan menyatukan langkah dalam pembangunan kesehatan di Negeri Seribu Parit ke depan.

“Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, kita semua perlu kerja lebih keras lagi, dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk lintas sektor, pihak swasta dan masyarakat,” tutur Alvi.

Selain itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih serius dan fokus dengan berbagai pendekatan, mulai dari perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan beserta pendukungnya, kompetensi tenaga kesehatan, transportasi, penyehatan lingkungan, pemukiman sehat, pasar sehat, air bersih dan pelayanan kesehatan yang komprehensif.

“Program Indonesia Sehat adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, yang semuanya itu dapat tercapai dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak,” terangnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mendukung dan mensukseskan berbagai program gizi secara nasional, maka diharapkan keberadaan tenaga ahli gizi dapat segera terpenuhi di seluruh wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, Hj Alvi Furwanti Alwie terkait masih kurangnya jumlah tenaga ahli gizi di Negeri Seribu Parit .

Dikatakan Alvi, dari 27 Puskesmas yang ada saat ini, hanya terdapat 10 tenaga ahli gizi. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dapat segera merekrut tenaga ahli gizi, sehingga kebutuhan di setiap Puskesmas bisa terpenuhi.

“Kita masih kekurangan tenaga ahli gizi. Mudah-mudahan ke depan ada rekrutmen karena kita memang membutuhkanya untuk menjalankan program pemerintah,” tutur Alvi, kemarin.

Sepuluh tenaga ahli gizi yang ada itu, ditempatkan di beberapa Puskesmas, seperti Puskesmas Tembilahan,. Tembilahan Hulu, Puskesmas Gajah Mada, Puskesmas Enok, Puskesmas Teluk Pinang dan Puskesmas Pulau Burung.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan Gizi, Dinas Kesehatan Inhil, Siti Munziarni menjelaskan, minimnya jumlah tenaga ahli gizi merupakan salah satu hambatan dalam melaksanakan program gizi di lapangan.

Belum lagi faktor rendahnya pengetahuan masyarakat akan gizi, sehingga sangat dibutuhkan keberadaa tenaga ahli gizi yang bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebutuhan gizi dalam diri manusia.

Berdasarkan hasil survey pada saat melakukan pemantauan status gizi pada 2014 lalu, lanjut Siti Munziarni, di seluruh Puskesmas terdata balita yang kekurangan gizi sebanyak 282 orang, sedangkan yang mengalami gizi buruk  hanya 27 orang.

Kategori Balita yang mengalami gizi buruk adalah mereka yang tidak pernah datang ke posyandu. Meski demikian pihaknya tetap menangani dan tanggulangi dengan bantuan formula minimal selama tiga bulan.(adi)