PEKANBARU – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan AJI Pekanbaru menggelar Workshop bertemakan ‘Profesionalisme Jurnalis Menghadapi Hoax’. Kegiatan ini digelar hari ini, Jumat (6/4) di Hotel Grand Suka, Pekanbaru. Workshop ini merupakan kerjasama AJI Indonesia dengan Kedutaan Besar Australia.

Gelaran workshop ini merupakan bentuk tanggung jawab AJI kepada anggota untuk peningkatan profesionalisme. Khusus tahun ini diangkat tema mengenai antisipasi Hoax yang belakangan begitu gencar melanda Indonesia dengan berbagai isu, terutama berkaitan dengan SARA, dan Politik.

“Ini bentuk tanggung jawab organisasi profesi AJI dalam meningkatkan kualitas anggota. AJI Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Australia dalam kegiatan ini,” terang Ketua AJI Pekanbaru, Firman Agus.

Dalam workshop kali ini hadir langsung pembicara dari Kedutaan Besar Australia dan Dewan Pers.

“Akan disampaikan materi mengenai etik Pers langsung oleh anggota Dewan Pers, Nezar Patria, serta materi mengenai Prinsip penting dalam peliputan, dan publikasi berita. Materi ini akan disampaikan oleh Budisantoso Budiman dari Badan Penguji UKJ AJI,” urai Firman.

Dengan adanya Workshop ini diharapkan jurnalis lebih paham akan mekanisme peliputan dan menyaring isu-isu hoax. Dengan demikian, masyarakat sebagai penikmat konten berita semakin dicerdaskan dan terhindar dari isu provokatif.

“Tentunya kita jusnalis lebih meningkatkan kemampuan akan penyaringan sumber informasi berita sehingga terhindar dari informasi hoax,” tegasnya.

Selain Workshop, AJI Indonesia juga menggelar Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ). Kegiatan ini juga digelar di Hotel Grand Suka, Sabtu (7/4) dan Minggu (8/4).

Gelaran UKJ merupakan bentuk tanggung jawab AJI dalam menjaga profesionalisme dan menjalankan amanah Dewan Pers yang mengharuskan setiap jurnalis kompeten dengan tingkat berbeda, mulai dari Muda, Madya dan Utama.

“Selain melaksanakan aturan Dewan Pers mengenai Kompetensi Jurnalis, UKJ juga bentuk tanggung jawab AJI meningkatkan profesionalisme anggota,” tegasnya.

UKJ kali ini diikuti oleh 20 orang anggota AJI dari Pekanbaru, Batam, Padang, dan Palembang.(rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) -Tim Strenghtening Integrity and Accountability program II (SIAP II) Jakarta mengunjungi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, Selasa (30/4) kemarin. Kunjungan silaturahmi SIAP II tersebut sekaligus memaparkan apa yang menjadi program tim yang beranggotakan WWF, IWGFF dan TII.

Fathi Hanif, SH, MH selaku Chief of Party mengatakan SIAP II dibentuk untuk membangun budaya anti korupsi, khususnya korupsi di sektor kehutanan. Menurut SIAP II yang memiliki sejumlah program di Riau, Aceh dan lampung ini, kejahatan kehutanan perlu diberantas dan diantisipasi.

“SIAP II ingin bersama-sama mendorong peran kritis CSO dan media dalam memonitoring korupsi kehutanan,” kata Fathi.

Lanjut Fathi, Peran serta media sangat strategis dalam memberi informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang kejahatan kehutanan. Pada akhirnya, gerakan pengawasan dari masyarakat yang lebih kuat untuk memonitoring kejahatan kehutanan bisa diciptakan.

Menurut Rini, anggota SIAP II dari WWF, pihaknya akan bekerjasama dengan para jurnalis melakukan diskusi-diskusi dalam clearinghouse SIAP II sebagai upaya meningkatkan kapasitas jurnalis dalam isu-isu kejahatan kehutanan. Hasil diskusi juga akan menjadi referensi dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan isu-isu tersebut.

Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir menyambut baik program yang disampikan SIAP II. “Terkait peningkatan kapasitas jurnalis, hal tersebut juga menjadi program AJI Pekanbaru. AJI sangat terbuka untuk bekerjasama dengan SIAP II,” ungkap Ilham.

Yoke Sudarbo, salah satu peserta rombongan tim SIAP II mengatakan, mereka memiliki modul jurnalisme investigasi. Modul-modul tersebut bisa digunakan dalam upaya meningkatkan kapasitas jurnalis di Pekanbaru. (rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Kondisi kesejahteraan jurnalis dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan  signifikan. Kenaikan upah minimum kota, tidak diikuti oleh seluruh perusahaan media untuk menaikkan upah jurnalis, baik yang bekerja tetap, bekerja dengan kontrak, koresponden/stringer/kontributor atau yang bekerja tanpa kontrak sekalipun. Padahal, rata-rata inflasi Indonesia setiap tahunnya mencapai 5 persen.

Saat ini, masih banyak perusahaan media enggan memberikan perlindungan kesehatan kepada jurnalis dan keluarganya. Tidak ada asuransi, tidak ada tunjangan melahirkan bagi jurnalis perempuan, tunjangan hari tua, atau bonus tahunan pada jurnalis. Padahal banyak perusahaan yang meraup keuntungan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat masih banyak perusahaan media berbasis di Jakarta yang mempekerjakan koresponden/kontributor/stringer di berbagai daerah, belum memberikan kesejahteraan berupa asuransi kesehatan, upah layak, tunjangan hari raya sesuai aturan, selain ketiadaan jenjang karir yang jelas.

Sebagian besar perusahaan media juga mempekerjakan koresponden atau kontributor/stringer tanpa kontrak, atau dengan kontrak jangka pendek, tanpa memberi kejelasan status dan upah layak. Seringkali, kontrak hanya berbentuk ‘ucapan’/lisan antara pemberi dan penerima pekerjaan.

Tanpa upah layak, mustahil jurnalis bisa bekerja secara profesional dan memproduksi karya jurnalistik yang berkualitas. Upah rendah dari perusahaan media membuat jurnalis mudah tergoda suap atau sogokan pihak luar. Akibat upah rendah, tidak sedikit jurnalis harus mencari pekerjaan lain dan pemasukan tambahan dengan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sementara, pertumbuhan perusahaan media dan konglomerasi media tidak berbanding lurus dengan kenaikan upah layak. Masih banyak jurnalis dibayar di bawah standar upah minimum kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tuntutan AJI

Dengan kondisi demikian, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak perusahaan media memperhatikan kesejahteraan jurnalis secara adil dan proporsional dengan memberikan upah layak, beserta hak-hak dasar pekerja seperti layanan kesehatan, tunjangan hari tua, dan kontrak kerja atau jenjang karir yang jelas.

Perusahaan media hendaknya memberikan kejelasan status bagi kontributor atau koresponden daerah disertai jaminan kesejahteraan yang layak. Dalam kasus dimana koresponden belum bisa menjadi karyawan tetap, perusahaan wajib memberikan honor basis, asuransi kesehatan, klaim transportasi dan komunikasi, selain honor laporan jurnalistik yang manusiawi.

Sesuai mandat Kongres ke-8 AJI 2011, AJI berkewajiban terus mengampanyekan basic salary (honor dasar) kepada perusahaan media, khususnya bagi koresponden/kontributor. AJI mengusulkan agar jurnalis memperoleh upah di atas upah layak jurnalis yang sudah dirilis AJI Kota.

AJI meminta perusahaan media membangun iklim industrial yang sehat serta menghormati hak-hak pekerja. Jurnalis yang profesional dan karya yang baik dari jurnalis yang diupah dengan layak akan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Ttd

Ilham M Yasir
Ketua AJI Pekanbaru

PEKANBARU (www.detikriau.org) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru terus  melakukan berbagai inisiasi peningkatan mutu dan kualitas para  jurnalis. Setelah sebelumnya sukses mengelar pelatihan (training)  ”Advokat Berperspektif Pers” yang melibatkan para jurnalis dan  advokat, AJI Pekanbaru bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Indonesia kembali mengelar (training) ”Pengajuan Permintaan  Informasi Publik”, Sabtu-Ahad (20-21/4).

Training ini melibatkan perwakilan jurnalis, aktivis mahasis  wa, dan aktivis perwakilan masyarakat sipil atau LSM, Sabtu-Ahad
(20-21/4) di Hotel Arwana Pekanbaru. ” Training ini melibatkan kelompok yang sedang dalam proses  mengajukan permintaan informasi publik. Atau mereka yang memiliki  rencana membuat permintaan tersebut dalam waktu dekat,” ujar  Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir, Jumat (19/4).

Menurut Ilham, dari training itu akan membantu memastikan  peserta menindaklanjuti membuat permintaan informasi publik
setelah pelatihan. ”Jadi materi yang diberikan dirancang lang  sung untuk diaplikasikan,” imbuh Ilham.

Pelatihan tersebut peserta akan mendapat  materi dari para guest speaker, yaitu dari AJI Indonesia dan  komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Riau. Kemudian peserta  dibimbing dari para trainer lokal, yaitu dari AJI Pekanbaru dan  Fitra Riau. Pelatihan itu merupakan tahap lanjutan  hasil kerja sama Centre for Law and Democracy (CLD) dan AJI Indo  nesia. Dalam program ini, AJI Pekanbaru sebelumnya telah mengir  imkan 2 perwakilannya mengikuti Training of Trainers (ToT) di  Jakarta, Februari 2013 lalu.  ”Mereka yang telah mengikuti ToT untuk pelatih kemarin dili  batkan dalam proses follow up- nya,” kata Ilham.

Ada dua rencana kegiatan sebagai follow up, lanjut Ilham yaitu  training lokal tentang permohonan informasi publik dan dukungan
untuk pengajuan informasi kepada lembaga publik. Training lokal  itu, kata Ilham menggunakan manual pelatihan yang diproduksi pada  tahap pertama program ini dilaksanakan.

Sementara itu, salah seorang trainer, Dinafebriastuti menam  bahkan, sebanyak 15 perwakilan lembaga dari organisasi jurnalis,
mahasiswa dan masyarakat sipil dilibatkan. ”Intinya bagaimana  setelah pelatihan bisa memanfaatkan pengajuan informasi publik  sepertimana diamanahkan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan  Informasi Publik,” tambah Sekretaris AJI Pekanbaru itu.(rls)

PEKANBARU (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau meminta agar penindakan pada diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan tidak setakat wacana. Tapi, lakukan tindakan dan koordinasikan upaya-upaya yang dilakukan beberapa kalangan yang peduli tersebut.

Demikian disampaikan anggota DPRD Provinsi Riau, T Nazlah Khairati, Jumat (8/3) malam, usai menghadiri nonton bareng film ‘Untuk Perempuan’ dan diskusi bertema ‘Tolak Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan’ yang digelar Koalisi Peduli Perempuan Riau. Koalisi terdiri dari Yayasan Bunga Bangsa, Rumpun Perempuan dan Anak Riau, Yayasan Siklus, Divisi Perempuan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pekanbaru dan para aktivis perempuan di Riau. Kegiatan digelar di halaman Hotel Gaja, Jalan Soetomo, Pekanbaru.

“Jangan berhenti setakat wacana. Tinggal dijadwalkan secara jelas apa yang akan dilakukan ke depannya untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan ini. Kita siap mendukung. Kita perlu koordinasi dari mereka-mereka yang bergerak di bidang ini,” kata Nazlah Khairati yang juga Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Riau.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ade Hartati. Menurutnya, memang perlu diadakan diskusi rutin dengan melibatkan beberapa instansi. Baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan pihak-pihak lainnya. “Kita dukung kegiatan seperti ini. Kita bisa undang pihak Kepolisian, Kejaksaan dan yang dianggap berkaitan. Tinggal mengagendakan secara jelas dan rutin saja,” ungkap Ade Hartati.

Ade juga mengakui bahwa Kota Pekanbaru sendiri belum ada Peraturan Daerah Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan. “Ke depan, bisa kita gagas untuk Perda itu,” tambahnya lagi.

Dikatakan Ketua Penyelenggara Kegiatan, Herlia Santi, acara ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh tiap 8 Maret. Momen sangat berharga ini dijadikan sebagai langkah awal yang bisa diambil agar bisa menggerakkan kepedulian masyarakat luas, umumnya riau, terhadap deskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

“Ini kita lakukan agar menjadi langkah awal untuk menggerak agar masyarakat lebih peduli terhadap deskriminasi perempuan yang selama ini sering terjadi,” ungkap Herlia Santi.

Sebagai tambahan, selain dihadiri para aktivis perempuan, individu-individu yang peduli terhadap permasalahan perempuan, kegiatan ini juga diikuti para korban kekerasan dalam rumah tangga serta perempuan yang termarginalkan. (rls/*)

PEKANBARU (www.detikriau.org)- Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UR) menaja Seminar Nasional: “Media Sosial dan Kontrol Masyarakat”. Seminar itu diserangkaian dengan launching buku Komunikasi Budaya dan Jurnalisme Warga. Diadakan di Bertuah Hall Hotel Pangeran, Sabtu (14/7).

Dalam diskusi yang dimoderatori drh Chaidir MM itu menghadirkan tiga narasumber; Prof Dr Deddy Mulyana (guru besar Universitas Padjajaran Bandung, Ilham Muhammad Yasir, SH LLM, Ketua (Aliansi Jurnalis Independen) Pekanbaru, dan Billy Nasution SIP, MA (dosen Ilmu Komunikasi Unri).

Prof Deddy memfokuskan pada topik dampak positif dan negatif dari media sosial. Menurut Deddy, media sosial hanyalah perpanjangan dari panca indra. “Ia digunakan untuk membantu, dan memudahkan manusia dalam bersosial,” ujar profesor yang kerap menjadi dosen tamu di sejumlah universitas di Australia.

Media sosial, kata Deddy tetap tak bisa menggantikan pola komunikasi konvensional (tatap muka). “Mimik muka, sifat orang, dan prilaku lawan bicara tak bisa diidentikkan ketika orang berkomunikasi melalui media sosial.

Ilham Muhammad Yasir, mendapat bagian mengupas topik “Citizen Journalisme” (jurnalis warga). Menurutnya, citizen journalism lahir ketika konsumsi publik akan komunikasi tak bisa dipenuhi oleh media mainstream (koran, televisi dan radio). “Di sini warga aktiv, tak hanya menjadi pengkonsumsi, tapi ikut memproduksi berita,’’ ujar pria kelahiran Selatpanjang ini.

Ditambahkan Ilham, citizen journalism, Perkembangannya cukup pesat berkat kemajuan teknologi informasi. Salah satunya revolusi informasi ketika orang mengenal internet. “Orang menyebutnya dengan n ew media (media baru) seperti blog, facebook, twitter, blackberry, dll,” imbuh Ilham.

Sementara Billy Nasution menyajikan media massa, komunikasi massa dan masyarakat. Dosen yang tengah menyelesaikan pendidikan S3 di Malaysia ini, menyoroti pola komunikasi masyarakat yang terus berkembang. ‘’Pengelolaan kelola media sosial yang ada,  jangan sampai media sosial yang mengelola kita,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan seminar nasional kemarin, sebelumnya juga didahului dengan launching buku Komunikasi Budaya dan Jurnalisme Warga yang merupakan  agenda Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom). Acara dibuka oleh Pembantu Rektor II Unri, Dr Yanuar Hamzah, didampingi Pembantu Dekan II FISIP Unri Herry Suryadi. Sedangkan ketua panitia Bellu Nasution SIP MA.(rls)