Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan tentang Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Inhil, Kamis (10/3/2016).

Kegiatan yang dipusatkan di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan dihadiri Bupati, Unsur Forkopimda, Kepala Kejari Tembilahan dan jajaran, serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Bupati Wardan dalam sambutannya mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Inhil, untuk tidak ragu menjalankan kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

Pasalnya, keragu-raguan bisa menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal, pembangunan terhambat, pertumbuhan ekonomi melambat dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

“Manfaatkan keberadaan TP4D dalam melaksanakan tugas, agar tidak tersandung dengan masalah hukum,” tutur Bupati Wardan.

Apalagi, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan semakin besar.

“Untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, maka seluruh ASN di lingkungan Pemkab Inhil harus tetap konsisten dan berkomitmen dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam melayani maupun melaksanakan pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Tembilahan, Lulus Mustofa menjelaskan, penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan salah satu upaya pencehagan terhadap tindak pidana korupsi di Pemerintahan.

“Apabila ada aparatur yang kurang faham dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari tahap pelelangan sampai akhir pelaksanaan, maka kita bisa saling koordinasi, baik tentang Perpres, keuangan negara, pembendaharaan dan lain-lain,” terang Lulus.

Namun jika setelah diberikan saran dan masukan, tetapi tetap ada yang bandel, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

“Jadi, pertama yang harus diluruskan itu adalah nawaitu atau niat kita,” katanya.

Selanjutnya, Lulus juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Inhil, untuk membahas bersama-sama tentang berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi yang menabrak dan melakukan kesalahan dalam bekerja.

“Ayo dengan Bismillah kita perbaiki kampung kita ini, dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pasca aksi demonstrasi sejumlah alumni dan siswa SMAN 1 Tembilahan pada Jumat (27/2/2015) lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait, Senin (2/3/2015).

RDP yang dilaksanakan di ruang Banggar Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD, Asisten II Setda, Kepala dan Sekretaris Disdik, Mantan Kepsek dan Plh Kepsek, perwakilan Bappeda dan 4 Wakil Kepsek.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam mengatakan, pemanggilan seluruh pihak terkait ini menyangkut dengan aksi damai 2 hari lalu.

“Saya resah jika permasalahan ini tidak cepat terselesaikan, apalagi ini menyangkut dengan dunia pendidikan. Jadi, kenapa kita panggil bapak dan ibu ke sini, tidak lain tujuannya untuk menyelesaikan permasalah ini,” tutur Dani.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini juga mempertanyakan isu politisasi yang disampaikan alumni SMAN 1 Tembilahan saat aksi demonstrasi di depan para wakil rakyat Jumat lalu.

“Kadisdik mungkin bisa menjelaskan, kenapa Kepala Sekolah SMAN 1 Tembilahan itu memakai Pelaksana Harian (Plh), kenapa tidak ditunjuk definitive, apa kita kekurangan SDM,” tanya Dani.

Menanggapi hal itu, Kadisdik Inhil, Helmi D membantah adanya politisasi pada sekolah tersebut. Ia menyatakan bahwa penempatan Plh ini hanya sementara waktu saja.

“Karena sebentar lagi akan dilaksanakan UN dan Kepsek yang lama sudah pensiun, makanya kita tunjuk dulu Plh. Pokoknya pada April ini kita letakkan Kepsek definitif,” imbuhnya.(adi)