Jakarta – Ketua dewan pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku prihatin dan menyesalkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap kaum muslim di Uighur China. Ia meminta pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah diplomatik tegas untuk membantu kaum muslim tersebut.

“Saya menyesalkan dan menyesalkan perlakuan diskriminatif dan tindakan sewenang- wenang yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap saudara-saudara kita sesama Muslim di provinsi Uighur China yang menunjukkan tidak adanya kebebasan di dalam menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing,” ujar Aburizal Bakrie dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/12/2018) seperti dilansir dari detikcom

Ia mengatakan kasus ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan menurutnya termasuk dalam penindasan sebagaimana yang tertulis dalam piagam HAM dalam PBB.

“Serta merupakan pelanggaran dan bahkan penindasan terhadap Hak Azasi Manusia sebagaimana piagam HAM-PBB,” ucapnya.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah mengambil langkah tegas kepada China. Pemerintah menurutnya tidak perlu ragu untuk menyelamatkan kaum muslim di Uighur China.

“Oleh karena itu sebagai bangsa yang cinta damai , sebagai bangsa yang menjunjung nilai Pancasila kami mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomatik yang tegas dan tidak ragu-ragu untuk membantu dan menyelematkan saudara kita muslim Uighur dari tindakan sewenang-wenang,” kata Aburizal.

Sebelumnya kondisi masyarakat suku Uighur di China jadi sorotan publik di Indonesia belakangan ini. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kedubes China pada Senin (17/12). Kemlu meminta China terbuka soal kondisi suku Uighur.

“Dalam hal ini Kedubes RTT (Republik Rakyat Tiongkok) juga menyampaikan komitmen RRT terhadap perlindungan HAM, dan sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur perlu diketahui oleh publik,” kata jubir Kemlu Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jl Cikini 1, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

JAKARTA — Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie nampaknya telah menutup pintu rapat-rapat untuk berdamai dengan kubu Agung Laksono. Golkar versi Musyawarah Nasional Bali ini memandang pengadilan adalah jalan terbaik untuk membuktikan kubu mana yang lebih sah.

“Menurut saya ga perlu perdamaian, kita selesaikan di pengadilan. Kita buka-bukaan, mana yang munas odong-odong, mana yang benar,” kata Bendahara umum Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo kepada Republika, Sabtu (20/12).

Ia menilai ada perbedaan prinsip yang bertolak belakang dua kubu ini. Sehingga kecil kemungkinan untuk bisa disatukan.

“Karena secara prinsip kita beda. Yang satu mau Golkar tetap bersama pemerintah, yang satu ga mau. Ga akan ketemu,” ujar kader Golkar kubu Aburizal Bakrie ini.

Terkait doktrin Golkar yang disebut harus berkarya bersama pemerintah, Bambang menilai itu pemikiran politik partai pada masa lalu. Menurutnya tidak ada doktrin seperti itu pada Golkar yang sekarang, dimana akan tetap menjadi penyeimbang.

“Itu Golkar lama, Golkar baru ga ada urusan sama pemerintah. Kita jadi penyeimbang,” ungkapnya.

Ia bahkan menyebut argumentasi Golkar bersama pemerintah, hanya sebuah pembenaran untuk mendapat jabatan di eksekutif. Sementara pihaknya hanya fokus untuk menjadikan Gokar sebagai partai yang maju dan berperan sebagai pengawal pemerintah.

“Itu hanya argumentasi, pembenaran supaya mendapat iabatan lagi di pemerintah. Kami yang penting Golkar maju, menang, dan jadi penyeimbang seperti PDI-P 10 tahun kemarin,” jelasnya. (Rol)