“Ini Alasan BMSDA Latarbelakang Penjadualan Ulang Proses Lelang”

Tembilahan, detikriau.org – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Indragiri Hilir memastikan dokumen pelelangan terhadap delapan paket peningkatan badan jalan yang sebelumnya sempat hilang tayang dari laman lpse.inhilkab.go.id sudah rampung. Dokumen ini secepatnya akan diserahkan kepada pihak ULP untuk selanjutnya akan segera dilakukan pelelangan kembali.

“rencananya semalam sudah kita serahkan ke ULP, tapi masih ada yang belum ditandatangani. Insyaallah hari ini,” Ujar Kepala Dinas BMSDA, Irsyal melalui Kasi peningkatan jalan, Slamet Darsono ditemui diruang kerjanya, jum’at (27/5/2016)

Terlepas dari apapun isu yang kini beredar dimasyarakat, ditambahkan Slamet, penjadualan ulang atas lelang kedelapan paket pekerjaan yang didanai dari DAK APBN itu semata didasari atas beberapa pertimbangan.

Diterangkannya, pertimbangan itu diantaranya dilatarbelakangi adanya surat masuk dari salah satu LSM yang mengkritisi syarat bagi rekanan yang akan mengikuti proses lelang. Menurut pihak LSM, peryaratan yang dimintakan terkesan mengada-ngada. Salah satunya disebutkannya terkait persyaratan adanya dukungan quarry.

Disamping kritikan dari pihak LSM, pertimbangan penjadualan ulang lelang juga didasari atas hasil pertemuan dengan beberapa asosiasi yang juga banyak memberikan masukan dan kritikan.

“Ini dasar kita melakukan penjadualan ulang lelang. Bukan pembatalan,”Kata Slamet sembari memberikan ralatan atas prasa “pembatalan” dengan “penjadualan”.

Terkait adanya masukan dari berbagai pihak ini, Slamet juga menyampaikan bahwa pihak BMSDA sudah melakukan konsultasi dengan pihak BPKP. Menurut mereka, jika memang tidak ada keharusan kenapa harus disyaratkan.

“konsultasi kita dengan pihak BPKP kami nilai sangat penting karena nantinya pihak BPKP juga yang akan melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan,” pertegasnya

Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih menurut Slamet, pihak BMSDA tahun ini akan memintakan kepada pihak rekanan yang akan mengikuti proses tender untuk dapat menghadirkan secara langsung “tenaga inti” bukan hanya sekedar melampirkan dalam bentuk dokumen. Kebijakan ini dilakukan menurut Slamet sebatas untuk perbaikan.

“Minimal, project manager, quality control dan pelaksana. Bagaimana kita bisa meyakini pekerjaan dapat diselsaikan dengan baik jika tenaga inti ini saja tidak ada. Setiap kita turun biasanya paling yang kita temui kepala tukang.” Kata Slamet memberikan alasan.

Persyaratan bagi rekanan yang akan mengikuti proses tender saat ini menurutnya sudah diberikan dengan syarat minimal. Hanya saja saat proses lelang nanti ada rekanan yang memberikan diatas persyaratan minimal yang dimintakan itu akan menjadi pertimbangan tambahan.

Diakhir komfirmasi Slamet meyakini dengan ketersediaan waktu yang ada, jika rekanan professional maka pelaksanaan pekerjaan-pun diyakininya akan mampu diselesaikan.

“ Jika waktunya nanti tidak mencukupi, kita akan ikuti perpres no 4 tahun 2015 yang membenarkan untuk melanjutkan pekerjaan melebihi tahun anggaran. Konsekuensinya ya tentu dengan membayarkan denda keterlambatan. Itupun kalau rekanan bersedia. Jika tidak tentu putus kontrak.” Pungkas Slamet./ dro

Tembilahan, detikriau.org – Masyarakat berharap Pemkab Inhil melalui Dinas terkait untuk segera kembali melakukan pelelangan terhadap delapan paket pekerjaan peningkatan badan jalan yang sebelumnya sempat hilang tayang dari laman lpse.inhilkab.go.id

Menurut masyarakat, kerusakan infrastruktur jalan saat ini sudah sangat memprihatinkan. Jikalau pekerjaan proyek itu dapat tuntas dilaksanakan, keluhan masyarakat selama bertahun-tahun tentunya akan terobati.

“Kita berharap pemerintah untuk mensegerakan pekerjaan ini. Ini impian masyarakat selama bertahun-tahun. Jangan pupuskan harapan kami yang sudah didepan mata,” Sampaikan salah seorang warga Teluk Pinang, Adi baru-baru ini di Tembilahan.

Menurut Adi, selama bertahun-tahun infrastruktur jalan menuju ke Desanya dalam kondisi sangat memprihatinkan. Disaat musim penghujan, badan jalan yang membentang di tiga Kecamatan itu menjelma tak-ubahnya seperti kubangan sapi. Dan disaat musim kemarau, lubang jalan dan debu beterbangan menyesakkan dada.

“Masyarakat tidak ingin tau persoalan apa yang kini menjadi penyebab pekerjaan yang sebelumnya sudah sempat dilelang itu kembali dibatalkan. Yang kami tau dan inginkan pekerjaan ini dapat terlaksana dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat secepatnya,” Pintanya, baru-baru ini di Tembilahan

Senada dengan harapan masyarakat, anggota Komisi III DPRD Inhil, Zulbahri-pun menyampaikan harapan serupa.

Menurut politisi Partai Nasional Demokrat Inhil ini, pekerjaan yang seluruhnya didanai melalui DAK ini harus tuntas. Jika tidak, ia memastikan entah kapan dana untuk pekerjaan peningkatan badan jalan ini kembali bisa didapatkan.

“Hari ini anggarannya sudah tersedia. Apalagi masalahnya. Segerakan prosesnya agar harapan masyarakatpun bisa disegerakan pemenuhannya,” Pinta Zulbahri, senen (23/5/2016).

Dalam hearing bersama Satker terkait dua pekan sebelumnya, Dewan juga sudah meminta dan mewanti-wanti Pemkab Inhil untuk mensegerakan penyelesaian proses lelang delapan paket tersebut. Bahkan menurutnya juga, Dewan sebelumnya sudah memintakan proses lelangnya kembali dilakukan selambatnya pada pekan kemaren. “Pekan lalu sudah selesai. Nyatanya hari inipun proses lelangnya belum juga dilakukan,” Kesal pria yang kerap dikenal bicara kritis ini.

Bahkan menurut Zulbahri, terus terang ia mengaku “merinding” jika membayangkan pekerjaan tersebut sampai gagal. Jika hal itu sampai terjadi, dampaknya akan sangat besar.

“Lepaskan kegiatan itu dari segala kepentingan pribadi. Harus tuntas!. Ingat jaman Bupati Azwin Jakob, 5 Tahun Inhil tidak dapat kucuran dana karena tidak mampu menuntaskan pekerjaan yang didanai melalui APBN,” Pungkasnya./dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk mendahulukan kepentingan masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan yang memang sudah ditunggu-tunggu masyarakat sejak lama.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi terkait dengan hilangtayangnya 8 paket proyek pembangunan laman LPSE Kabupaten Inhil, beberapa waktu lalu.

Menurut Ferryandi, tidak ada alasan bagi Pemkab Inhil tidak mengerjakan paket-paket tersebut, karena dampaknya akan merugikan masyarakat luas.

“Terlepas dari semua permasalahan yang ada pada internal Dinas Bina Marga dan Unit Layanan Pelelangan (ULP) Inhil, kita minta paket paket pekerjaan tersebut sesegera mungkin kembali dilelang, sehingga bisa dikerjakan secepatnya,” tutur Ferryandi, Senin (16/5/2016).

Dijelaskan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemda melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat yang sejak puluhan tahun menunggu realisasi pembangunan infrastruktur tersebut.

“Semua keterlambatan ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena akan mempengaruhi pekerjaan, apalagi jika memang dihilangkan dari proses lelang. Masyarakat akan sangat dirugikan,” terangnya.

Oleh karena itu, Ferryandi menegaskan bahwa apapun kendala yang dihadapi Pemkab Inhil tidak bisa menjadi alasan kuat untuk paket pekerjaan pembangunan infrastruktur yang sudah disahkan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut tidak dikerjakan.

“Kita juga akan terus memantau kemajuan proses lelang yang dilaksanakan, sebab paket-paket pekerjaan tersebut harus dikerjakan secepatnya, karena menggunakan anggaran yang cukup besar,” tambahnya.

Apalagi, kata Ferryandi lagi, kondisi geografis daerah juga harus dipertimbangkan, jangan sampai pekerjaan tersebut kembali tidak selesai pada akhir tahun nanti.

“Kita sejak awal tahun sudah berulang kali mengingatkan Pemkab Inhil, supaya paket pekerjaan yang sudah disahkan terutama dengan dana besar harus sesegera mungkin dilelang, karena waktu pengerjaan akan dipengaruhi kondisi alam dan cuaca,” pungkasnya./Adi

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Instansi terkait diperkirakan akan kembali melaksanakan pelelangan terhadap 8 paket pekerjaan perbaikan peningkatan badan jalan yang sebelumnya sempat hilang tayang dari laman lpsekabinhil.go.id.

Kabar berita yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna ini sekaligus menjawab kesimpangsiuran persepsi akan kepastian kelanjutan pekerjaan proyek yang didanai melalui DAK APBN ini. Penayangan Delapan Paket Peningkatan Jalan di Inhil Menghilang. Ada Apa?

Perang Kekuatan Mulai Berlaga. Oh… Ini yang Diduga Menjadi Pesan “Ganjil” Hilangnya Penayangan Delapan Paket Bernilai Ratusan Miliar di Inhil

“Rencananya minggu depan lelang terhadap 8 paket itu kembali dilaksanakan. Tadi siang kita sudah lakukan Hearing bersama Dinas terkait,” Sampaikan Iwan Taruna melalui sambungan Blackberry kepada detikriau.org, kamis (12/5/2016)

Agar tidak menimbulkan persepsi pengaturan paket dan persaingan tidak sehat, tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, DPRD meminta untuk dilakukannya pernyederhanaan persyaratan dokumen lelang. “permintaan penyederhaan ini juga berlaku untuk Dinas Cipta Karya,”Tegas pria yang kerap disapa singkat “IT” ini

Disamping persoalan ini, dilanjutkan IT, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu juga disampaikan bahwa terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik di Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya lebih disebabkan kurangnya personil.

“Oleh karenanya, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melebur kembali kedua Dinas tersbut karena dinilai tidak berhasil menjalankan program pembangunan.” Pungkasnya./ dro