Selamatkan Perkebunan Rakyat, Komisi II Rekomendasikan Tambahan Dana Pembuatan Tanggul.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Kerusakan lahan perkebunan masyarakat disebabkan oleh intrusi air laut kian hari kian memprihatinkan. Untuk itu harus ada kebijakan konkrit oleh pengambil kebijakan di negeri ini untuk menganggarkan dana pembangunan tanggul guna mencegah hal serupa terus terjadi.

Sebagaimana diketahui, sektor perkebunan terutama kelapa dalam adalah komuditi andalan di daerah ini. Roda perekonomian sangat tergantung dengan keberadaan sektor ini. Kalau harga dan produktivitas kelapa baik, maka secara otomatis perekonomian akan baik. Begitu pula sebaliknya, saat harga anjlok dan produktivitas menurun, perekonomian juga akan terpuruk hingga daya beli masyarakat juga menurun.

Sebagai upaya dan komitmen DPRD Inhil pada kepentingan masyarakat, Komisi II dalam pembahasan KUA-PPAS yang telah berakhir beberapa waktu lalu, merekomendasikan kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk meningkat dana pembangunan tanggul di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Salah satu rekomendasi yang kita berikan kepada Banggar adalah meningkatkan dana untuk pembangunan tanggul di Kabupaten Indragiri Hilir. Sebab hampir seluruh wilayah terjadi kerusakan akibat intrusi air laut,” ujar Ketua Komisi II HM Yunuss SE, didamping Sekretaris Herwanisitas kepada detikriau.org di ruangan kerjanya, Rabu, (15/2).

Masih menurut politisi Golkar tersebut, alasan lainnya kenapa pihaknya membuat kebijakan seperti itu, pada reses yang dilakukan dewan kemaren, hampir sebagian besar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah pembangunan tanggul dalam rangka penyelamatan lahan perkebunan.

“Tidak ada cara lain, kita memang harus menyelamatkan lahan perkebunan masyarakat karena ini menyangkut dengan  kehidupan mereka. Untuk itu, harus diupayakan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan tanggul di Inhil,” imbuhnya.

Meski seperti itu menurut Yunus, komitmen dewan tersebut hendaknya harus diikuti dengan kinerja yang profesional oleh SKPD terkait. Kondisi itu bercermin dengan tahun sebelumnya, dimana banyak proyek pembangunan tanggul bayak yang tidak terealisasi hingga tahun anggaran berakhir. Padahal keberadaan proyek tersebut sangat vital, bagi petani kelapa di Inhil.

“Kita sangat menyayangkan dengan kinerja SKPD terkait, sebab pada tahun anggaran kemaren banyak pembangunan tanggul yang tidak dikerjakan. Untuk itu, kedepan kita meminta kepada pihak terkait untuk dapat bekerja secara profesional, sehingga permasalahan serupa tidak kembali terulang lagi,” katanya menegaskan.

Sementara itu Sekretaris Komisi II Herwanisitas dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, keinginan Komisi II pada tahun anggaran ini hendaknya dana untuk pembangunan tanggul bisa mencapai angka 5-7 milyar. Dana tersebut masih terbilang kecil dalam rangka penyelamatan kerusakan lahan perkebunan yang terus terjadi.

“Data yang kita miliki, kerusakan lahan perkebunan treutama di daerah pesisir lebih di atas 60 persen. Dengan anggaran seperti itu, sudah barang tentu belum bisa menyelamatkan sebagian besar kerusakan yang terjadi. Makanya dalam pembahasan nantinya saya berkeinginan apa yang kita rekomendasikan bisa terwujud,” katanya. (Nejad)