Juni 20, 2024

SBY Setuju Moratorium Rekrutmen CPNS

Bagikan..

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) — Alokasi anggaran transfer daerah tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Nilainya mencapai ratusan triliun. Hanya saja, hal itu tak diikuti dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyomo pun mengaku banyak menerima laporan mengenai buruknya pengelolaan APBD di sejumlah daerah.

SBY menyebut, alokasi belanja pegawai yang terus meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun. Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru daerah setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan keperluannya.

Yang lebih memprihatinkan lagi kata SBY, sebagian belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelanjaan lain yang tidak tepat. Seharusnya, belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan.

‘’Saya menginstruksikan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota agar memperbaiki postur APBD dengan benar-benar menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya, maupun dalam pengelolaan keuangan daerah,’’ tegas SBY saat menyampaikan pidato RAPBN 2012 di DPR, Selasa (16/8).

SBY meminta agar belanja operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja perjalanan dinas sedapat mungkin dikurangi dan terus dijaga efisiensinya. SBY pun mendukung kebijakan untuk dilakukan moratorium pengangkatan PNS Daerah.

‘’Ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran di daerah. Belanja modal atau belanja infrastruktur harus diberikan porsi yang lebih besar dan diprioritaskan. Sejalan dengan itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga perlu terus ditingkatkan,’’ kata SBY.

Selain itu dalam konteks pemekaran daerah, SBY mengatakan perlu kiranya dikritisi bersama-sama. Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sampai saat ini, daerah baru mengalami penambahan yang luar biasa hingga 205 daerah, yang terdiri dari 7 Provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.

Dengan demikian kata SBY, jumlah daerah saat ini telah mencapai 524 daerah, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Akibatnya, alokasi anggaran yang sesungguhnya diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, banyak yang harus dialihkan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan, belanja pegawai, dan keperluan lain bagi pemekaran daerah baru.

“Dari sisi pendanaan APBN, pemekaran daerah baru tentu berdampak terhadap keuangan negara. Untuk itulah, kita harus lebih kritis dan lebih cermat dalam menyikapi pemekaran daerah baru, agar tidak memberikan beban anggaran yang sangat berlebihan,’’ kata SBY.(jpnn)