September 22, 2023

PENGADAAN ALKES RS GUNTUNG JUGA JADI TOPIK HANGAT.

Bagikan..

Dewan Menenggarai Tidak Juga Disalurkannya Pengadaan Alkes Ini Karena Jumlahnya Sudah Tidak Mencukupi atau memang sudah tidak jelas lagi dimana keberadaannya.

Tembilahan (www.detikriau.wordpress.com) – Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010 senilai 1,8 Milyar yang sampai saat ini belum juga disalurkan oleh Dinas Kesehatan Inhil juga sempat menjadi topik hangat dalam Hearing yang dilaksanakan Komisi IV dengan Dinas Kesehatan serta Manajemen RS Puri Husada Tembilahan, RS Guntung dan RS Pulau Kijang di ruang rapat Komisi IV DPRD Inhil, selasa (25/10/2011). PLT Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rasul Alim akui dirinya sampai sekarang masih dimintai klarifikasi oleh pihak kejaksaan.

Pertanyaan mengenai Alkes ini terlontar dari salah seorang Anggota DPRD asal pemilihan Guntung Kecamatan Kateman, Surya Lesmana. Menurutnya, dengan belum juga tersalurkannya Alkes ini, dirinya merasa menjadi sangat terbebani.

“Saya tidak tahan kalau nanti harus dipanggil pihak jaksa, saya tidak tahan kalau harus dipanggil tipikor dan saya paling tidak tahan kalau harus turun ke Guntung karena terus dipertanyakan mengenai mana alkes yang sudah dijanjikan. kalau bapak katakan tidak masalah kalau alkes tersebut tidak juga dikirim, kita lihat saja nanti,”Ungkap Surya dengan mata berkaca-kaca menahan luapan emosi.

Keterlambatan penyaluran pengadaan Alkes tahun anggaran 2010 ini diduga pihak Dewan karena alkes tersebut kini keberadaannya sudah tidak jelas.

“yang menjadi kekhawatiran, Alkes itu sekarang ada atau tidak? Atau memang ada tapi sudah disalurkan di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukan. Atau alat ini kini memang ada tapi jumlahnya sudah tidak lagi mencukupi.”Sindir Surya yang juga diamini oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Rony dengan anggukan kepala beberapa orang anggota Komisi IV lainnya.

Menjawab hal ini, Rasul mengatakan bahwa dirinya harus bekerja sesuai prosedur. Bahkan menurutnya lagi, dengan adanya permasalahan ini, dirinya sudah beberapa kali dipanggil pihak Kejaksaan Inhil untuk dimintai klarifikasi.

“kita  memang sudah dimintai klarifikasi oleh pihak kejaksaan dan sampai hari ini masih terus dipanggil. Jadi untuk masalah ini kita memang belum selesai pak. Tapi kalau harus diminta untuk didistribusikan secara total ke rumah sakit guntung, saya belum berani menjawab karena saya harus bekerja sesuai prosedur dan sampai saat ini peralatan itu juga masih belum diserahterimakan dengan pihak Pemerintah Daerah” Jawab Rasul.

Ditambahkannya, pertanyaan bapak-bapak ini seharusnya dilontarkan kepada pejabat sebelum saya karena saat saya masuk di Dinas Kesehatan ini, alkes ini memang sudah menjadi masalah justru itu sekarang saya memang harus menyelesaikannya. Nanti setelah ada rekomendasi dari pihak jaksa sesuai hasil klarifikasi yang terus dilakukan sampai saat ini maka kita akan ikuti.” Katanya lagi.

Dalam kesempatan ini,Rasul juga membantah kalau pengadaan Alkes ini memang diperuntukan secara total untuk Rumah sakit Guntung. Menurutnya, untuk penyaluran Alkes tersebut, dirinya berpegang pada RKA dan DPA yang membunyikan peruntukan Alkes ini untuk rumah-rumah sakit yang ada di Kabupaten Inhil,”jadi nanti akan disalurkan pada rumah sakit mana yang membutuhkan, bukan seperti dokumen yang terlampir pada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) karena memang BAPP bernomor 3357.4/BA-PPSDK/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010 itu belum jadi dokumen hukum karena belum diserahterimakan secara sah kepada pihak Pemerintah Kabupaten dengan bukti belum ditandatanganinya oleh pejabat terkait,”Urai Rsul memberikan penjelasan mengenai terjadinya kesalahan persepsi peruntukan Alkes tersebut.

Dijelaskan Rasul lebih jauh, BAPP bernomor 3335.4/Farmamin&Bekkes/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 itu berupa dokumen serahterima barang dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Azri, S.Si. Apt dengan Kadinkes saat itu, Hj. Rumisis, SIP, M.Kes.

Menyikapi hal ini. Komisi IV DPRD Inhil memberikan waktu kepada Dinas Kesehatan untuk segera menuntaskan permasalahan ini dan direncanakan satu bulan mendatang akan kembali diadakan hearing untuk melihat sejauh mana titik penyelesaiannya.

Apapun yang menjadi permasalahan yang terjadi seputar pengadaan Alkes yang telah menelan uang rakyat lebih dari 1,8 Milyar rupiah ini tentunya wajar kalau ditenggarai adanya sesuatu hal yang patut dicurigai, karena hampir 1 tahun setelah diadakan peralatan kesehatan ini belum juga disalurkan untuk dipergunakan.

Apakah memang benar seperti dugaan Dewan kalau sebahagian Alkes itu kini telah ra’ib?. apalagi kini santer beredar kabar bahwa tahun anggaran 2012 mendatang Dinkes kembali menganggarkan uang senilai milyaran rupiah untuk tambahan peralatan Alkes. Sebahagian pihak menduga, penganggaran alkes tahun 2012 mendatang akan menjadi alat “tambal sulam” raibnya Alkes yang sudah diadakan tahun anggaran 2010 tersebut. (fsl)