Deprecated: Increment on non-alphanumeric string is deprecated in /home/kabf3828/public_html/Arbindonesia.com/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1383
Pemkab Rohul Perkuat Transparansi dan Sinergi Media melalui Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa” - ARB INDONESIA Pemkab Rohul Perkuat Transparansi dan Sinergi Media melalui Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa” - ARB INDONESIA

Pemkab Rohul Perkuat Transparansi dan Sinergi Media melalui Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa”

ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa” dengan tema “Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati” di ruang konferensi Kantor Diskominfo Rokan Hulu, Kamis (23/7/2026).

Program yang digagas sejak November 2021 melalui Radio Swara Lima Luhak tersebut kembali diaktifkan sebagai wadah untuk memperkuat transparansi informasi publik sekaligus membangun dialog interaktif antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat.

Kegiatan tersebut menghadirkan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si., dan Kepala Diskominfo Rokan Hulu, Suharman Nasution, S.Pi., M.M. Turut hadir Kabag Kesra Saprizal AH, Kabag Umum Abdullah, S.E., Kepala BPBJ Muhardhan Julfhatony, S.STP., M.Si., serta Kabid IKP Diskominfo Rokan Hulu, Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si.

Talk show tersebut juga diikuti perwakilan organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam pemaparannya, Pj. Sekda Yusmar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan media massa dalam menyampaikan berbagai isu strategis pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan visi kepemimpinan Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., yakni mewujudkan Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemanfaatan sumber daya alam, khususnya perkebunan dan pertanian, yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang religius dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Rokan Hulu menetapkan sejumlah misi strategis. Di antaranya peningkatan kualitas koordinasi kebijakan daerah yang terintegrasi, perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan administratif dan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Yusmar juga memaparkan lima pilar program prioritas utama dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Kelima pilar tersebut meliputi penyelesaian sengketa hak guna usaha dan penguatan legalitas aset masyarakat, pertumbuhan sektor riil dan pemerataan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik dan program jaring pengaman sosial, optimalisasi administrasi, sarana dan prasarana serta efisiensi birokrasi, serta mitigasi risiko hukum dan penanganan perkara pertanahan secara komprehensif.

Di bidang pelayanan publik, Pemkab Rokan Hulu juga terus mendorong penerapan inovasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sejumlah inovasi yang diterapkan antara lain e-RFK (Realisasi Fisik dan Keuangan), e-Fopi (Pendokumentasian Foto dan Pidato Pimpinan), Sipintar (Administrasi Produk Hukum), Sipormat (Sistem Informasi Kecamatan), serta e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Evaluasi MTQ Jadi Sorotan

Selain membahas arah kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah, talk show tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi insan pers untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu isu yang dibahas adalah evaluasi capaian Kabupaten Rokan Hulu pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Riau. Mengingat Rokan Hulu akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Riau pada 2027, Yusmar menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).

Pemkab Rohul, kata Yusmar, berkomitmen memperbaiki sistem pembinaan dengan menghindari rekrutmen sepihak serta menggalakkan pelatihan secara rutin dan terstruktur dengan melibatkan official dan trainer profesional.

“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar persiapan sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Riau tahun 2027 dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.

Pemkab Jelaskan Pembiayaan Kepulangan Jamaah Haji

Dalam kesempatan tersebut, Yusmar yang mewakili Bupati Rokan Hulu juga memberikan penjelasan terkait skema pembiayaan operasional pengantaran dan penjemputan jamaah haji asal Rokan Hulu tahun 2026.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang sebelumnya beredar di media sosial mengenai pembiayaan transportasi jamaah haji.

Yusmar menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, transportasi jamaah dari embarkasi menuju daerah asal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan tidak mengganggu dana maupun setoran awal jamaah.

Pemkab Rokan Hulu, lanjutnya, telah merincikan kebutuhan anggaran secara akuntabel, mulai dari biaya pengangkutan, kargo, konsumsi hingga penginapan selama transit.

Wartawan Dorong Regulasi Kemitraan Media

Dalam sesi diskusi, perwakilan insan pers memberikan apresiasi terhadap keterbukaan informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Namun, wartawan juga mengusulkan adanya formulasi regulasi teknis yang lebih jelas terkait dukungan operasional dan publikasi kegiatan-kegiatan besar daerah, seperti MTQ dan pengawasan haji.

Menanggapi masukan tersebut, Pj. Sekda Yusmar menyambut baik usulan insan pers. Ia menyatakan akan mengoordinasikan masukan tersebut bersama Diskominfo dan Bagian Kesra agar kemitraan antara pemerintah daerah dan media dapat berjalan secara adil, transparan, profesional, serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Melalui Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa”, Pemkab Rokan Hulu berharap arus informasi resmi pemerintah dapat tersampaikan secara akurat kepada masyarakat.

Selain menjadi sarana penyampaian kebijakan, forum tersebut diharapkan mampu meluruskan disinformasi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan demi kemajuan Kabupaten Rokan Hulu. (Adv)