KPU Cek Kabar 7 Kontainer Surat Suara yang Sudah Tercoblos di Priok

Jakarta – Kabar terkait adanya 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara beredar di WhatsApp grup. KPU langsung mengecek kabar tersebut malam ini. 

“Ketua dan anggota KPU RI sebentar lagi akan berangkat untuk melakukan pengecekan langsung terkait informasi 7 kontainer surat suara yang katanya sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Komisioner KPU Viryan Azis, dalam keterangannya, Rabu (2/1/2019) dilansir melalui detikcom

Malam ini KPU akan berangkat meninjau ke lokasi pukul 22.30 WIB. KPU akan mengecek kebenaran kabar tersebut di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sebelumnya, kabar ini juga diinformasikan melalui Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya. Andi meminta kabar adanya 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok untuk dicek. Namun saat dicek kembali, cuitan Andi Arief ini sudah dihapus.

“Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di tanjung priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebernarannya. karena ini kabar sudah beredar.1,” cuit Andi Arief.




Andi Arief: Ada 7 Kontainer Surat Suara Sudah Dicoblos

Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief (Foto: net)

JAKARTA – Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief meminta pihak terkait untuk mengecek kebenaran kabar 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok.

“Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok,” ujar Andi Arief melalui akun Twitter pribadi, @AndiArief_, Rabu (2/1/2018) dilansir melalui timesindonesia

Andi Arief sebelumnya juga berkicau, beredar rekaman suara seorang pria yang mengabarkan adanya pengiriman 7 kontainer surat suara di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut pengakuan pria tersebut lanjut Andi Arief, surat suara sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01. Disebutkan juga bahwa setiap kontainer berisi 10 juta surat suara

Demi menghindari fitnah dan hoaks, ia pun meminta pihak terkait untuk segera mengonfirmasi kabar tersebut. “Supaya tidak fitnah, harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar,” tandas Andi Arief, Wasekjen Partai Demokrat. (*)




M Nasir mengecek kerja paksa mahasiswa indonesia di Taiwan

Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Semarang – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir, segera mengecek dugaan ratusan mahasiswa dari Indonesia yang menjadi korban kerja paksa saat kuliah di Taiwan.

“Kami akan cek, saya belum dapat memastikan (kebenaran) informasi itu,” kata dia, saat kunjungan kerja, di Kantor PW NU Jawa Tengah, di Semarang, Rabu.

Ia menduga keberangkatan 300 mahasiswa asal Indonesia yang mengalami kerja paksa di Taiwan itu tidak melalui program-program resmi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sehingga tidak terpantau. Pada sisi lain, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan.

Menurut dia, jika para mahasiswa masuk melalui Program Taipei Economic and Trade Office (TETO), maka mereka bisa mengontrol dan mengendalikannya.

“Yang melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu melalui TETO atau kerja sama di bidang perdagangan yang di dalamnya ada mengenai pendidikan,” ujarnya.

Kemenristekdikti juga akan melakukan koordinasi dengan perwakilan TETO yang ada di Jakarta guna menindaklanjuti informasi mengenai kerja paksa ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan.

“Katanya kuliah sehari dua hari lainnya kerja, itu yang saya belum tahu. Kami koordinasi dengan TETO, nanti kita lihat apa permasalahannya,” katanya.

COPYRIGHT © ANTARA 2019




Ratusan Mahasiswa RI Diduga jadi Korban Kerja Paksa di Taiwan

Jakarta – Sekitar 300 mahasiswa asal Indonesia berusia di bawah 20 tahun diduga menjadi korban kerja paksa di Taiwan. Mereka diduga kuat diperdaya melalui program magang antara kampus yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan.

Berdasarkan hasil investigasi salah satu anggota parlemen Taiwan dari Partai Kuomintang (KMT), Ko Chih-en, ratusan mahasiswa Indonesia itu terdaftar kuliah di Universitas Hsing Wu di Distrik Linkou, Taipei.

Ratusan pelajar RI itu disebut masuk perguruan tinggi tersebut melalui pihak ketiga atau perantara. Menurut laporan China Times dikutip surat kabar Taiwan News, yang dilansir melalui CNN Indonesia Rabu (2/1), mereka menempuh kelas internasional khusus di bawah Departemen Manajemen Informasi sejak pertengahan Oktober 2018.

Ko menuturkan dalam sepekan para mahasiswa itu dikabarkan hanya belajar di kelas selama dua hari. Setelah itu mereka bekerja empat hari di pabrik selama 10 jam, dan mendapat jatah satu hari untuk libur.

Ratusan mahasiswa Indonesia itu kabarnya dipekerjakan di sebuah pabrik lensa kontak di Hsinchu. Mereka dikabarkan bekerja dari pukul 07.30 sampai 19.30 waktu setempat. Mereka harus berdiri selama 10 jam dan membungkus setidaknya 30 ribu bungkus lensa kontak, dengan waktu istirahat hanya dua jam.

Selain itu, Ko menyatakan para pelajar yang rata-rata Muslim diberi makanan yang tidak halal bahkan mengandung daging babi.

Ko menyebut Universitas Hsing Wu merupakan satu dari enam perguruan tinggi di Taiwan yang kedapatan mempekerjakan mahasiswa asing mereka yang berasal dari negara Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik sebagai buruh di sejumlah pabrik industri.

Ko mengatakan pejabat universitas memberi peringatan jika ratusan mahasiswa tersebut menolak untuk bekerja, perusahaan tidak akan mau bekerja sama dan tidak akan membantu studi mereka.

Universitas diduga akan menerima subsidi dari Kementerian Pendidikan Taiwan (MOE) jika berhasil mempekerjakan para mahasiswanya ke pabrik-pabrik. Uang tersebut kemudian dipakai sekolah untuk membayar para calo sebagai imbalan telah merekrut para pelajar tersebut.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan universitas untuk membayar calo adalah sekitar 200 dolar Taiwan atau Rp95 ribu per siswa.

Hingga berita ini ditulis, Kementerian Luar Negeri RI belum menjawab konfirmasi yang diajukan CNNIndonesia.com terkait kebenaran laporan tersebut.

Menurut media lokal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah membenarkan kabar tersebut. Mereka menyebut informasi itu didapat langsung dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan.




Kematian wanita WNI karena mulut disumbat kain

ilustrasi: net

Kuala Lumpur – Penyebab kematian seorang pekerja wanita warga negara Indonesia yang dibunuh di kamarnya asrama pekerja Jalan Reko, Kajang, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (31/12) lalu karena mulutnya disumbat dengan kain sehingga lemas.

Wakil Kepala Polisi Daerah Kajang, Superintendan Mohd Sabri Abdullah di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan kesimpulan tersebut disampaikan setelah dilakukan post mortem oleh Bagian Forensik Rumah Sakit Serdang pada pukul 10.00 pagi.

“Penyebab kematian adalah `asphyxia due to smothering`, yaitu pernafasan terhenti oleh kain yang disumbat ke dalam mulut, tidak nampak dicekik atau patah di bagian leher. Tidak ada bagian tubuh lain yang terluka pada korban,” katanya.

Sementara itu, Satuan Tugas Perlindungan Warga Negara Indonesia (Satgas WNI) KBRI Kuala Lumpur belum mendapatkan akses terhadap informasi mengenai seorang wanita WNI dibunuh di asrama pekerja Jalan Reko, Kajang, Kuala Lumpur, Malaysia.

“KBRI Kuala Lumpur sudah minta, tetapi belum dapat akses untuk mengonfirmasi identitas jenazah. Masih dalam penyelidikan Kantor Polisi Kajang. Belum bisa konfirmasi apakah betul korban WNI atau bukan,” ujar Sekretaris I Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Kuala Lumpur Soeharyo Tri Sasongko.

Misteri hilang seorang pekerja wanita warga Indonesia yang absen ke tempat kerja terungkap setelah ditemukan meninggal dunia dalam keadaan setengah telanjang di kamar asrama pekerja di Jalan Reko, Kajang, diduga akibat dibunuh.

Wakil Kepala Polisi Daerah Kajang Superintendan Mohd Sabri Abdullah mengatakan pihaknya menerima panggilan darurat dari laki-laki setempat yang juga majikan korban menginformasikan menemukan mayat wanita tersebut di kamar pada 18.24 petang waktu setempat, Senin (31/12).

COPYRIGHT © ANTARA 2019




Dana Sumbangan Kampanye Jokowi Rp55 M, Prabowo Rp56 M

Foto: Net

Jakarta— Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mencatat Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari seluruh peserta pemilihan umum (Pemilu).

Untuk pemilihan calon presiden-wakil presiden, sumbangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tercatat lebih besar dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Hal ini disampaikan pihak KPU RI dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/1) dilansir melalui CNNIndonesia.com

“Yang disampaikan ke KPU pusat yakni peserta, parpol tingkat nasional dan capres-cawapres,” ujar Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari.

Berdasarkan data yang diterima KPU dari masing-masing kandidat capres-cawapres tercatat laporan awal dana kampanye (LADK) tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf yang diserahkan pada September 2018 lalu sebesar Rp11.901.000.000, sedangkan LPSDK Rp44.086.176.801. Total dana kampanye Jokowi-Ma’ruf Rp55.987.176.801

Sedangkan LADK yang diserahkan tim kampanye Prabowo-Sandiaga pada September 2018 sebesar Rp2.000.000.000, sedangkan LPSDK Rp54.050.911.562. Total dana kampanye Prabowo-Sandi Rp56.050.911.562

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad Afifudin mengatakan pihaknya akan mengecek secara rinci terkait jumlah dana yang masuk dari masing-masing penyumbang kepada peserta pemilu.

Sebab aturan menyebut bahwa sumbangan perseorangan batas maksimalnya adalah Rp2,5 miliar. Sedangkan dari lembaga atau perusahaan sebesar Rp25 miliar.

Selain itu pihaknya juga akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan.

Afif mengatakan waktu yang dibutuhkan untuk mengecek laporan tersebut sekitar satu minggu.

“Jika terdapat keganjilan akan kami sampaikan ke publik,” ujar Afif.