Bem SI  ( Bem Seluruh Indonesia ) Lakukan Aksi Damai Tepat di Depan Lokasi acara Debat  Perdana Pilpres di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis Sore. Aksi Damai ini Dilakukan karena Mereka Menginginkan adanya Depat Capres Cawapres Dilakukan di Kampus/jpnn.com

Bangladesh – aa.com.tr mewartakan, Muslim Rohingya, yang terpaksa pergi dari tanah air mereka untuk menghindari penindasan dan pembantaian yang mengerikan, tidak bisa menghapus kenangan mereka yang menyakitkan.

Hampir 1,5 juta Muslim Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan etnis dan agama di Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh berjuang untuk bertahan hidup di kamp-kamp pengungsian di distrik Cox’s Bazar.

Banyak Muslim Rohingya, yang beberapa di antaranya kehilangan anggota keluarga, memimpikan kehidupan yang damai dan terlepas dari kepedihan mereka.

Tetapi mereka tidak ingin kembali ke negara mereka kecuali jika mereka mendapat jaminan.

Salah satu pengungsi, Zafer Islam, yang ibu dan ayahnya dibunuh oleh regu tembak, tinggal di kamp Kutupalong, Cox’s Bazar, sejak 2017.

“Militer Myanmar membunuh ibu dan ayah saya ketika mereka meninggalkan rumah mereka. Kami harus berlari saat serangan itu. Saya datang ke sini bersama istri dan tiga anak saya. Saya tidak mungkin bisa melupakan hari-hari itu, yang lukanya masih membekas,” ujar Islam.

Ruhlamin dan Anuar Begom, sepasang suami istri, juga tinggal di kamp bersama dua anak mereka.

Mereka berjalan dengan anak-anak mereka selama seminggu dan kemudian berenang melintasi Sungai Naf untuk mencapai kamp di Bangladesh dan saat ini tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari bambu dengan bantuan dari Turki.

“Turki adalah negara yang melakukan perlawanan untuk kami dan tidak melupakan kami di sini. Kami melihatnya dari pekerjaan warga Turki di sini,” kata Begom.

“Pertama kali kami datang ke sini, kami tidak punya tempat tinggal, kemudian orang-orang dari Turki datang ke sini untuk membangun rumah bagi kami,” tambahnya.

Seorang pengungsi lain, Amir Husein (55), yang mencapai kamp setelah berjalan satu minggu dengan enam anaknya, mengatakan bahwa mereka pergi ke Cox’s Bazar dengan berjalan bersama sekelompok warga Rohingya berjumlah 500-600 orang dan mereka sekarang tinggal di rumah yang dibangun oleh Turki.

“Saya berdoa untuk Turki,” katanya.

Muhammad Nur (64), yang tiba di kamp bersama istri dan empat putrinya setelah berjalan selama 12 hari, mengatakan bahwa dia kehilangan banyak anggota keluarganya dalam perjalanan ke Bangladesh.

Jumlah bantuan terbesar di kamp diberikan oleh Turki, yang membangun banyak fasilitas seperti rumah, rumah sakit, masjid dan sekolah serta sumur dibor di setiap lingkungan melalui kontribusi dari dermawan.

Kehidupan di kamp pengungsian

Kehidupan terus berlangsung di kamp-kamp pengungsian meskipun ada banyak kesulitan.

Sejumlah orang dewasa menghasilkan BDT50 hingga BDT100 (8.500-17.000 rupiah) setiap hari dengan bekerja di sekitar kamp.

Beberapa pengungsi juga berdagang di kamp-kamp dengan menjual produk makanan yang mereka bawa dari pusat kota.

Anak-anak belajar membaca, menulis dan menerima pendidikan agama di sekolah-sekolah yang dibangun oleh Turki serta menghabiskan waktu bersama dengan bermain sepak bola.

Anak-anak muda di kamp juga sesekali menyelenggarakan kompetisi sepakbola.Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul ‘Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira’.

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan — termasuk bayi dan anak kecil — pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Detikriau.org – Potensi terjadinya gerakan tanah diwilayah Indonesia pada bulan Januari 2019 dibandingkan dengan bulan Desember 2018 diprediksi akan tetap tinggi dan cenderung meluas.

Pantauan detikriau.org melalui laman resmi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, menjelaskan bahwa potensi gerakan tanah akan terjadi pada sebagian besar wilayah di Pulau Sumatra, Sebagian besar wilayah di Pulau Jawa terutama pada Bagian Barat dan Tengah, termasuk pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua.

Dalam laporan kebencanaan geologi pada 17 januari 2019, PVMBG menerangkan, untuk wilayah Indonesia yang secara umum tetap perlu diwaspadai utamanya di jalur jalan dan pemukiman di daerah perbukitan, pegunungan dan sepanjang aliran sungai, antara lain  di wilayah Aceh bagian barat dan Aceh bagian tengah, Sumatera bagian Barat dan Sumatera Utara, Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat , Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Tenggara , Maluku , NTB, NTT dan wilayah Papua.

Gerakan tanah menurut PVMBG diperkirakan disebabkan oleh kondisi tanah/ batuan yang lemah, morfologi yang curam dan adanya pemotongan lereng, curah hujan yang tinggi sebelum dan pada saat terjadinya gerakan tanah.

“Disamping faktor litologi, faktor stratigrafi juga mungkin cukup berperan untuk terjadinya gerakan tanah di daerah ini, yaitu adanya batuan kedap air yang berada dibawah batuan yang sarang pada badan/tebing jalan.” Jelas PVMBG.

Repoter: Amrul

Detikriau.org – Hasil rekaman seismograf tanggal 16 januari 2019, Gunung Api Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara alami 109 kali gempa.

Pantauan detikriau.org melalui laman resmi PVMBG, Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral melaporkan, melalui pengamatan visual menunjukkan bahwa aktivitas G Karangetang saat ini berpusat di kawah 2 (kawah utara). Pasca penurunan kegempaan frekuensi tinggi transisi terjadi dimana kegempaan frekuensi rendah berupa tremor harmonik maupun kegempaan akibat aktivitas permukaan seperti hembusan dan guguran mengalami peningkatan.

Pemantauan visual terkini menurut PVMBG mengindiasikan adanya potensi perluasan area landaan guguran lava maupun awan panas guguran. Saat ini aliran lava maupun awan panas guguran teramati keluar dari kawah 2 mengarah ke kali Sumpihi (sebelah barat dari kawah 2) sejauk lk 700-1000 m dan ke kali Batuare (sebelah baratlaut dari kawah 2) sejauh lk 1000-2000 m.

“berdasarkan hasil analisis data pemantauan maka tingkat aktivitas G Karangetang dinaikan dari level II (waspada) menjadi level III (siaga) terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018 pukul 18.00 WITA,” tulis PVMBG dalam laporan kebencanaan geologi pada 17 januari 2019.

Melalui rekaman seismograf tanggal 16 januari 2019, diterangkan PVMBG, gungungapi Karangetang tercatat terjadi 47 kali gempa guguran, 51 kali gempa hembusan, 5 kali gempa vulkanik dangkal, 2 kali gempa harmonik, dan 4 kali gempa tektonik dengan tremor menerus amplitude 0.25 – 1 mm, dominan 0.5 mm.

Sementara itu, Gunung Api Soputan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dilaporkan mengalami sebanyak 39 kali gempa.

Melalui rekaman seismograf tanggal 16 januari 2019 tercatat, gunung api soputan terjadi 22 kali gempa guguran, 2 kali gempa hembusan, 3 kali gempa vulkanik dalam, 2 kali gempa vulkanik dangkal, dan 10 kali gempa tektonik jauh.

“dari kemaren hingga pagi ini visual gunungapi terlihat jelas hingga tertutup kabut. Asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang hingga sedang tinggi 100 m dari puncak. Angin bertiup lemah hingga kencang kea rah timur dan tenggara.” Laporkan PVMBG.

reporter: Amrul

detikriau.org – JAKARTA – republika.co.id mewartakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti fakta-fakta baru, yang muncul dalam sidang kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Salah satunya, soal permintaan Mendagri Tjahjo Kumolo agar izin proyek Meikarta dibantu.

Namun, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan untuk politikus PDI Perjuangan tersebut. Sebelumnya, Tjahjo menegaskan siap diperiksa oleh penyidik KPK bila keterangannya dibutuhkan.

“Bagus kalau para pejabat negara menyampaikan siap untuk diperiksa. Namun bagi KPK tentu hal pentingnya adalah apakah dibutuhkan pemeriksaan atau tidak,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (17/1).

Febri menuturkan, bila dibutuhkan keterangannya oleh penyidik, maka itu menjadi wewenang penyidik untuk melihat fakta-fakta yang sudah didapatkan. “Misalnya dari hasil pemeriksaan Neneng, dari hasil pemeriksaan Dirjen Otonomi Daerah dan juga dari fakta persidangan. Jika dibutuhkan tentu dapat diminta keterangan sebagai saksi.Tapi jika tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan maka proses penyidikan akan berjalan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, akan dianalisis terlebih dahulu,” terang Febri.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan proyek pembangunan Meikarta. KPK bahkan telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total iyang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp 13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hassanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp 7 miliar. Uang Rp 7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hassanah Yasin melalui para kepala dinas.

Mendagri Tjahjo Kumolo telah mengatakan, siap memberikan kesaksian ke penyidik KPK terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Itu setelah adanya pengakuan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah pada persidangan, Senin (14/1), yang menyatakan dirinya pernah diminta Tjahjo Kumolo membantu pengurusan izin Meikarta.

“Dengan munculnya telepon ini, kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).

Tjahjo sebelumnya disebut dalam persidangan dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. Tjahjo, menurut Bupati Neneng meminta tolong kepada dirinya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta.

“Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu’,” ujar Neneng dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1).

detikriau.org, DHAKA — republika.co.id mewartakan, setidaknya 1.300 Muslim Rohingya melarikan diri dari India ke Bangladesh sejak awal 2019. Para pengungsi khawatir akan dipulangkan ke negara asal mereka Myanmar.

“Selama setahun terakhir, pemerintah India mempersulit para pengungsi Rohingya di India,” kata Ravi Nair, dari Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Asia Selatan (SAHRDC) seperti dilansir rAljazirah, kemarin.

Nair mengatakan, Rohingya di India menjadi sasaran kunjungan rutin pejabat intelijen setempat. Warga Rohingya juga diperiksa secara detil dokumennya. “Sejumlah besar Rohingya, dari data kami menunjukkan lebih dari 200, pergi dari Jammu ke Tripura, Assam dan negara-negara Benggala Barat telah ditangkap dan dipenjara,” kata Nair.

Penangkapan warga Rohingya ini terjadi ketika nasionalis Hindu menyerukan agar mereka dideportasi secara massal.  PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) pun menuduh India mengabaikan hukum internasional.

Juru Bicara Kelompok Koordinasi Antar Sektor (ISCG) Nayan Bose mengatakan, laju kedatangan pengungsi baru ke Bangladesh telah meningkat sejak 3 Januari 2019. “Sekitar 1.300 orang dari 300 keluarga telah tiba dari India ke Bangladesh sampai hari ini,” katanya kepada kantor berita AFP.

Sementara, juru bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Firas Al-Khateeb mengatakan, pihaknya mengetahui situasi ini.  Mereka yang melintasi perbatasan dalam beberapa pekan terakhir telah dicegat oleh polisi dan dikirim ke Cox’s Bazar.

Sekitar 40 ribu orang Rohingya diyakini telah berlindung di India selama bertahun-tahun. Polisi Bangladesh mengatakan, mereka yang tiba di perbatasan sudah lama tinggal di India.

Muslim Rohingya selama beberapa dekade telah menghadapi penganiayaan di Myanmar. Pemerintah Myanmar menolak untuk mengakui mereka sebagai warga negara dan secara salah menyebut mereka sebagai imigran ilegal “Bengali”.

Mereka terkonsentrasi di negara bagian Rakhine. Di sana telah terjadi serangan brutal tentara Myanmar pada Agustus 2017. Penyelidik PBB menggambarkannya seperti genosida.

Setidaknya 720 ribu muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk bergabung dengan sekitar 300 ribu lainnya yang lebih dulu sudah tinggal di kamp-kamp di sana.

Amnesty International, di antara kelompok-kelompok hak asasi lainnya, telah mengecam India karena secara paksa memulangkan Rohingya ke Myanmar ketika penganiayaan di Rakhine sedang berlangsung.

Oxford Human Rights Hub mengatakan, India dan Mahkamah Agungnya melanggar kewajiban hak asasi manusia internasional.