detikriau.org – Advokat senior yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyarankan pihak kepolisian untuk mengabaikan laporan penyebaran konten hoax terhadap Tengku Zulkarnain.

Sebagaimana diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain dilaporkan oleh salah satu kelompok masyarakat karena diduga ikut menyebarkan konten hoax terkait tujuh kontainer berisi kertas suara Pilpres yang sudah tercoblos paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf.

“Polisi sebaiknya fokus cari pelaku pertama yang menulis konten hoax tersebut dan memviralkannya di media sosial,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/1) dilansir melalui rmol.co

Menurut Yusril, Tengku Zulkarnain jelas bukan pelaku utama hoax tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos. Dia memang sempat mempertanyakan konten hoax surat suara tersebut di akun twitter miliknya.

Namun, lanjut Yusril, baru saja diposting dan diretwit beberapa orang, beliau segera menghapus twit dimaksud karena mendapat informasi bahwa konten itu ternyata hoax.

“Oleh karena sifat twit Tengku Zulkarnain masih bersifat mempertanyakan, maka ada alasan pemaaf/pembenar pada beliau sehingga menghapuskan sifat pidana sebagai penyebar konten hoax tanpa menelitinya lebih dahulu,” ujar Yusril.

Yusril menegaskan, hoax memang harus diperangi karena mengganggu masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Namun penegakan hukum terhadap dugaan pelakunya tetap harus menjunjung tinggi azas kehati-hatian agar tidak kontra produktif.

“Tengku Zulkarnain adalah ulama yang berwibawa dan disegani,” kata Yusril.

Oleh karena itu, lanjut Yusril, mengambil langkah hukum terhadap Tengku Zulkarnain harus ekstra hati-hati. Jangan sampai berkembang lagi isyu “kriminalisasi ulama” yang justru akan jadi boomerang bagi penegakan hukum yang adil dan obyektif

detikriau.org — Gurame merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merahsawo dan bagian perut berwarnakekuning-kuningan/ keperak-perakan.

Ikan gurame merupakan keluarga Anabantidae, keturunan Helostoma dan bangsa Labyrinthici. Ikan gurami berasal dari perairan daerah Sunda (Jawa Barat, Indonesia), dan menyebar ke Malaysia, Thailands, Ceylon dan Australia.

Di Indonesia, orang Jawa menyebutnya gurami, Gurameh, orang Sumatra ikan kalau, kala, kalui, sedangkan di Kalimantan disebut Kalui. Orang Inggris menyebutnya “Giant Gouramy”, karena ukurannya yang besar sampai mencapai berat 5 kg.

Gurame merupakan salah satu ikan air tawar yang memiliki prospek pasar yang sangat menjanjikan. Permintaan konsumen akan ikan satu ini tidak pernah surut dengan harga jual yang relative lebih mahal dibandingkan ikan air tawar jenis lainnya.

Namun sebagian petani enggan membudidayakannya karena dinilai memiliki pertumbuhan yang lambat. Tapi sebenarnya jika dibudidaya dengan cara yang benar, masa budidaya gurame bisa dipersingkat dan tentunya mejanjikan keuantungan yang sangat menggiurkan.

Perlu diingat, gurame memiliki pangsa pasar tersendiri untuk setiap usia dan ukurannya.

Berikut simak penjelasannya melalui video dibawah ini:

Detikriau.org — Istana sedang dirundung kegelisahan menghitung-hitung elektabilitas, ketimbang memberikan literasi kepada masyarakat.

Demikian disampaikan pengamat politik Rocky Gerung, dalam acara 212 Award, kemarin (Jumat, 4/1) malam dilansir melalui rmol.co

“Makanya saat ini kita perlu banyak belajar dari orang jalanan sebab dari situ kita belajar literasi, yang seharusnya (literasi) diajarkan dari istana,” tegas Rocky.

Selain itu, Rocky menyindir proses demokrasi rezim saat ini, yang menurut dia banyak menggunakan fasilitas negara.

“Saya baru baca unggahan di media sosial. Ada warga Sorong yang datang menemui Ibunda Sandi memberikan sumbangan langsung kepada Prabowo- Sandi. Itu adalah proses demokrasi selayaknya, mengaktifkan warga negara, bukan menggunakan fasilitas negara,” demikian Rocky.

Sejumlah tokoh hadir acara 212 award tersebut. Di antara mereka yang hadir adalah Politisi Senior PAN Amien Rais dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon serta Rocky Gerung sendiri.

Detikriau.org — Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan batal menggelar paparan visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 9 Januari 2019.

Keputusan KPU ini diambil lantaran pihak Jokowi-Maruf bersikeras agar paparan ini hanya disampaikan timses bukan oleh paslon. Sementara dari BPN Prabowo-Sandi menghendaki agar visi dan misi dapat disampaikan langsung oleh paslon maupun timses.

Karena tidak adanya kesepakatan antara kedua kubu tersebut, maka KPU menghilangkan agenda pemaparan visi dan misi yang sedianya digelar sebelum debat Pilpres 2019.

“Terus-terang kami sangat menyayangkan keputusan KPU ini. Seharusnya KPU tetap menggelar paparan visi dan misi calon presiden sebelum debat paslon diselenggarakan,” ujar Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, Sabtu (5/1) dilansir melalui rmol.co

Sudirman menjelaskan, pentingnya pasangan calon memaparkan langsung visi dan misinya tersebut agar masyarakat tahu sejauh mana paslon memahami segala permasalahan bangsa yang terjadi.

“Tentunya masyarakat berhak mendapat informasi langsung dari paslon. Bagaimana cara paslon mengentaskan segala masalah yang terjadi di bangsa ini perlu disampaikan,” terangnya.

“Dan sejauh mana paslon memahami masalah bangsa juga perlu diketahui masyarakat,” sambung Sudirman.

Lebih lanjut Sudirman menerangkan, alasan lain mengapa pemaparan visi dan misi harus disampaikan adalah agar ketika debat berlangsung, kedua paslon hanya tinggal memberikan pendalaman atas visi dan misi.

“Jadi ketika debat capres, paslon to the point atas apa yang menjadi visi dan misinya. Bukan debat kusir atau berangan-angan yang membuat masyarakat kesulitan menagih janjinya ketika terpilih nanti. Janji kepada rakyat harus ditunaikan. Bukan awalnya bicara soal revolusi mental tapi jadinya malah jualan infrastruktur pakai utang,” tandas mantan Menteri ESDM tersebut.

Meski demikian, pihak paslon 02 tetap menghormati keputusan penyelenggara debat dalam hal ini KPU. “Kami hormati keputusan KPU, seraya berharap ke depan bisa lebih baik lagi,” imbuh Sudirman.

Jakarta — Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzhar Simanjuntak menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai alay politik. Hal itu lantaran PSI memberikan Kebohongan Award kepada pasangan nomor urut 02 itu.

Dahnil sendiri mengaku malas menanggapi penghargaan yang dibuat oleh PSI tersebut.

“Saya malas nanggapin alay-alay politik gitu, kita menanggapi apa saja, karena Istilah saya alay politik cari perhatian terus diapain, diketawain aja,” ujar Dahnil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/1).

Ia pun menganggap penghargaan tersebut bukanlah hal serius. Menurutnya tindakan yang dilakukan PSI itu sebaiknya diberi tepuk tangan dan ditertawakan.

“Alay politik yang begitu enggak usah ditanggapi serius, diketawain aja. Kami enggak anggap itu hal yang serius, kami anggapnya alay politik yang cari perhatian. Gimana sih ya jadi alay yang caper diketawain ditepuktanganin gitu aja,” ujarnya.

Dahnil juga tidak ambil pusing apakah piagam penghargaan tersebut sudah sampai atau belum ke kantor BPN. Ia pun mengaku malas untuk menerima penghargaan semacam itu.

“Enggak tahu jadi kita, ya ngapain diterima kasian loh alay-alay gitu lagi cari perhatian kita ketawain aja deh,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya tidak akan membuat penghargaan tandingan kepada PSI. Ia menegaskan partainya hanya fokus untuk memenangkan Pemilu dan Pilpres, bukan memusingkan penghargaan yang dibuat oleh PSI.

“Enggak lah, kita mau menangkan pemilu bukan bikin sensasi,” ujarnya.

Pihaknya pun enggan untuk melaporkan PSI terkait penghargaan itu. Bahkan, menurutnya PSI tidak pantas untuk dilaporkan.

“Dilaporkan pun enggak pantas menurut saya,” ujar Fadli.

Lebih lanjut, Fadli justru menyindir program mobil Esemka pemerintah. Menurutnya mobil Esemka adalah monumen kebohongan nasional.

“Yang bohong itu kita coba lihat siapa, mobil Esemka, itu mobil harus menjadi monumen kebohongan nasional. Kalau mau lihat kebohongan, harus lihat yang memberi dampak kepada kebijakan untuk rakyat Indonesia itu namanya kebohongan, janji-janji seorang pemimpin di 2014 yang tidak ditepati itu lah,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengatakan ‘Kebohongan Award’ di awal tahun 2019 yang diberikan PSI kepada paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief adalah sebuah peringatan kepada publik.

Ia mengatakan penghargaan itu merupakan bentuk dari kekhawatiran akan kebohongan yang terus-menerus dilakukan secara sistematis oleh tim kampanye paslon nomor urut 02 atau Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Sumber: CNNindonesia.com

Jakarta  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan sebanyak 939.879.651 lembar surat suara akan dicetak pada Januari 2019 ini.

“Rencananya pertengahan Januari 2019 ini surat suara sudah bisa produksi (dicetak),” kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat.

Produksi surat suara ini akan dilakukan secara transparan, yakni melalui proses lelang dengan katalog, sehingga melalui sistem itu akan penggunaan anggaran akan lebih efektif dan efisien.

Anggaran satuannya untuk memproduksi 939.879.651 lembar surat suara diperkirakan sebesar Rp872,6 miliar, namun rencana kontrak hasil lelang ini menjadi Rp604,7 miliar.

“Jadi efisien kita sebesar Rp267,9 miliar atau kira-kira 30,7 persen,” kata Pramono.

KPU sendiri telah menetapkan masa sanggah pemenang Pemilu 2019 pada 7 Januari 2019.

“Pemenang lelang sementara sudah ada, tetapi bagian dari transparansi proses lelang itu maka kita membuka masa sanggah. Jadi perusahaan-perusahaan lain yang tidak menang itu boleh mengajukan komplain boleh mengajukan keberatan. Nanti akan kita periksa keberatannya seperti apa. Itu bagian dari proses transparansi tender yang dilakukan oleh KPU,” paparnya.

KPU sendiri telah menggelar kegiatan validasi surat suara kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik peserta Pemilu 2019, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat sore.

Validasi dan approval surat suara ini untuk calon legislatif di DPR dan Pilpres 2019, sementara DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota akan dilaksanakan di KPU daerah.

COPYRIGHT © ANTARA 2019