ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, SE, MT, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Hj. Katerina Susanti Herman, menyerahkan secara langsung bantuan kepada warga terdampak musibah kebakaran di Desa Danau Pulau Indah, Kecamatan Kempas, pada Selasa (22/07/2025).

Bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga yang diperlukan para korban dalam masa pemulihan pasca musibah.

Sebagaimana diketahui, kebakaran yang terjadi pada Jumat siang, 18 Juli 2025, menghanguskan enam unit rumah dan berdampak kepada lima kepala keluarga dengan total 20 jiwa.

“Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa masyarakat yang tertimpa musibah mendapatkan perhatian dan bantuan yang dibutuhkan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban serta menjadi semangat baru bagi para korban,” ujar Bupati Herman.

ARB INdonesia, JAKARTA — Kisruh antara PT Riau Sakti United Plantations (RSUP) dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir terkait pemasangan plang “Penertiban Kawasan Hutan (PKH)” di area kantor perkebunan PT RSUP mulai menyulut perhatian nasional.

Menanggapi konflik tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), sekaligus aktivis kebebasan informasi dan penggiat transparansi publik, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., meminta agar kedua belah pihak tidak saling lempar tanggung jawab tanpa menyajikan data otentik ke publik.

“Kita sedang menyaksikan tarik-menarik antara korporasi dan kejaksaan yang sama-sama mengklaim kebenaran. Satu menyatakan lahan itu sah milik mereka, satu lagi bilang sudah sesuai peta penertiban kawasan hutan. Tapi publik hanya disuguhi opini, bukan bukti,” tegas Wilson Lalengke dalam pernyataannya, Selasa, 22 Juli 2025.

Menurutnya, hal yang justru mencurigakan bukan hanya soal pemasangan plang, melainkan ketidakhadiran transparansi prosedural dari kedua belah pihak. Wilson Lalengke menilai, ketika kejaksaan mengklaim mengikuti arahan Kejati dan peta dari pusat, namun perusahaan tetap beroperasi di bawah plang PKH tanpa hambatan hukum, maka jelas ada kekacauan dalam koordinasi dan eksekusi kebijakan negara.

“Kalau benar lahan itu ilegal, kenapa aktivitas perusahaan tetap berlangsung tanpa hambatan? Tapi kalau perusahaan merasa punya dokumen kuat, kenapa tidak segera tempuh jalur hukum? Ini bukan sekadar saling klaim, tapi soal ketertiban hukum negara,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Wilson Lalengke yang juga dikenal sebagai pengamat dinamika kebijakan publik menambahkan bahwa kejadian ini berpotensi mencoreng wajah penegakan hukum di daerah. Ia mengingatkan bahwa kejaksaan sebagai aparat negara tidak boleh sekadar menjalankan perintah tanpa verifikasi mendalam di lapangan.

“Saya sangat prihatin jika ada aparat yang hanya menjalankan perintah tanpa klarifikasi teknis di lapangan. Kita bukan rezim komando, kita negara hukum. Pemasangan plang yang menyentuh aset produktif tanpa verifikasi menyeluruh adalah kelalaian serius,” katanya.

Wilson Lalengke juga menantang Kejati Riau dan Satgas PKH untuk membuka peta dasar, dokumen SK penugasan, serta batas koordinat kawasan hutan yang dimaksud ke publik. Ia juga mendesak agar perusahaan membuktikan legalitas lahan mereka secara terbuka agar perdebatan tidak berlarut-larut dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Ini saatnya semua pihak buka-bukaan. Jangan jadikan konflik lahan ini sebagai ajang saling gertak. Rakyat ingin tahu siapa yang benar, bukan siapa yang paling lantang bicara,” tutupnya.

Sebelumnya, PT RSUP yang merupakan unit operasional bisnis dari PT Sambu Group meminta agar Satgas PKH mengklarifikasi titik koordinat penetapan kawasan hutan yang dinilai ada kekeliruan. Atas hal tersebut, Kajati Riau melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Zikrullah, SH.,MH menyatakan bahwa lahan seluas 237.17 Hektar di PT RSUP yang telah di pasang plang oleh Satgas PKH memang masuk dalam kawasan hutan.

“Sudah diklarifikasi, penguasaan (lahan) memang masuk kawasan hutan,” kata Zikrullah, S.H., M.H. saat di konfirmasi awak media, Senin (21/7/2025).

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari pihak perusahaan terkait pernyataan yang disampaikan Kasi Penkum Kejati Riau.

PPWI Kabupaten Inhil bersama PPWI Pusat akan menyurati Kejagung untuk meminta penjelasan apakah persoalan ini murni penegakan hukum atau bagian dari konflik yang berbalut kepentingan. (TIM/Red)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Beberapa Minggu terakhir kabut asap telah menyelimuti kota Pasir Pengaraian dan sebagian kecamatan lain di Rokan Hulu akibat dampak dari Karhutla yang terus terjadi disebabkan kemarau panjang yang melanda.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menggelar shalat Istisqo’ sebagai upaya pemerintah dan seluruh masyarakat untuk meminta pertolongan agar di turunkan berkah hujan dari Allah SWT yang dilaksanakan di pelataran mesjid agung Islamic Center Rokan Hulu, Selasa (32/07/2025).

Hadir dalam pelaksanaan Shalat Istisqo’, Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM, Asisten I Setda Rohul H. Fhatanalia Putra, S.Sos, Kepala OPD, seluruh Pegawai dilingkungan Pemda Rohul, tokoh masyarakat serta Ratusan Masyarakat Rokan Hulu, bertindak selaku imam ustadz indra Gunawan, S.Ag dan khotbah oleh Ustadz Ustadz DR (HC) H. Yulihesman, S.Ag, M.Pd.

Mewakili pemerintah Kab. Rohul Asisten I Setda Rohul H. Fhatanalia Putra, S.Sos mengatakan Kegiatan shalat istisqa’ ini dilakukan sebagai salah satu bentuk keprihatinan dari pimpinan  karena kemarau panjang dan kabut asap mulai melanda kabupaten Rokan Hulu 

“Harapannya Dengan shalat istisqa’ ini insyaallah diturun kan hujan oleh Allah SWT agar titik api bisa berkurang dan kemarau segera berakhir” ujarnya.

Selain itu, Fhatanalia juga mengatakan  Bupati dan wakil bupati telah menghimbau kepada camat agar melakukan shalat istisqa’ bersama warganya di kecamatan masing masing.

Kemudian, lanjut Asisten I, Sebagaimana yang diketahui kabut asap ini akibat adanya beberapa titik api di Rokan Hulu dan segenap pemerintah bersama TNI/Polri sudah berupaya untuk melakukan pemadaman dan pengurangan titik api yang sampai kini masih berlangsung 

“Himbauan secara masif juga dilakukan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan atau kebun karena di musim kemarau ini api cepat menyebar” tutupnya.

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Ribuan masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu senin (21/7/2025). Melakukan aksi damai untuk menuntut PT MAN karna keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat, serta menuntut dukungan perusahaan terhadap pembangunan jalan desa yang dianggap vital bagi aktifitas masyarakat.

Aksi tersebut di mulai dari lapangan bola desa bangun jaya, dilanjutkan konvoi menggunakan kendraan roda empat dan roda dua menuju PT. MAN yang menjadi titik tempat dilaksanakannya aksi damai tersebut.

Sesampainya di persimpangan menuju PT MAN, massa dihadang oleh penghalang berupa kayu-kayu besar yang sengaja dipasang untuk menghambat jalannya aksi 

Aksi yang awalnya damai berubah memanas saat mobil komando didadang masuk. Saling dorong kedua kubu tidak terelakkan. Suasana sempat ricuh setelah mobil komando dirusak, kunci mobil komando di disita oleh aparat berseragam.

Orator aksi, Riski Arya menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap aparat yang seolah berpihak. “Kami datang membawa damai, ingin bangun jalan untuk masyarakat, tapi malah dihambat dan diprovokasi,” ujarnya lantang dari atas mobil orasi.

Warga juga mengecam keterlibatan preman yang disebut-sebut disewa oleh perusahaan guna menghadang mereka.  

“Kami sangat kecewa kepada perusahaan karna menggunakan jasa preman untuk menyambut kami masyarakat bangun jaya” teriak warga dari kerumunan

Aksi tersebut turut dihadiri Kapolsek Tambusai Utara, Kepala Desa Bangun Jaya Yusrianto, dan Camat Tambusai Utara. Namun, kehadiran pejabat ini justru memicu perdebatan di lokasi, terutama saat masyarakat memutuskan untuk menumpahkan material semen dan batu dari sekitar 10 truk ke badan jalan sebagai bentuk simbolis atas dukungan terhadap pembangunan infrastuktur desa.

Setelah berdialog panjang, guna menghindari kontak fisik, maka disepakati diadakan musyawarah di kantor desa. Kapolsek Tambusai Utara memastikan akan mendatangkan pihak perusahaan untuk ikut dalam musyawarah tersebut.

Sampai berita ini diturunkan, suasana di lokasi aksi sudah mulai kondusif, meski banyak warga masih berjaga. Warga menuntut Kapolsek Tambusai Utara untuk mengusut perusakan mobil komando yang mereka bawa. Serta warga juga meminta kepolisian untuk memberantas preman-preman yang meresahkan warga.

“Kami minta pak kapolsek untuk bersikap tegas dan tangkap para pelaku perusakan pada mobil kami, kami juga meminta kapolsek untuk menangkap preman-preman sewaan perusahaan yang menghalangi aksi damai kami, kami minta aparat penegak hukum agar berpihak kepada masyarakat, bukan korporasi” harap warga.

( Kri )

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Yuliantini, menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, Selasa (22/7/2025).

Rapat ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga pejabat tinggi lainnya. Dari Inhil, rapat diikuti oleh Wakil Bupati Hj. Yuliantini dari ruang e-Bilik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Inhil, Jalan Akasia No. 2 Tembilahan.

Selain Wabup, hadir pula unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Inhil serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi di daerah. Ia menyebut bahwa inflasi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Inflasi bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kepala daerah harus responsif dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menjaga pasokan dan harga komoditas pokok,” ujar Tito dalam sambutannya.

Berdasarkan data terbaru, tingkat inflasi di Indonesia pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19 persen secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Mei 2025. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 1,38 persen dibandingkan Desember 2024. Komoditas beras tercatat sebagai penyumbang utama inflasi di bulan Juni, baik secara bulanan maupun tahunan.

Usai mengikuti rapat, Wakil Bupati Hj. Yuliantini menyampaikan bahwa Pemkab Inhil siap menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah akan terus memantau pergerakan harga dan ketersediaan bahan pokok. Kami akan memperkuat sinergi lintas sektor agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Yuliantini.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir Herman, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Katerina Susanti Herman menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 secara virtual pada Senin, 21 Juli 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta diikuti oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi dari Jakarta.

Mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Adil dan Makmur,” Harkopnas tahun ini menegaskan kembali pentingnya koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bupati Herman menyampaikan bahwa koperasi merupakan bentuk nyata dari ekonomi gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Ia juga menyatakan bahwa Pemkab Inhil mendukung penuh gerakan koperasi sebagai solusi memperkuat ekonomi desa dan masyarakat lapisan bawah.

“Koperasi adalah jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Prinsip gotong royong dan keadilan sosial yang terkandung di dalamnya sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia,” ujar Bupati Herman.

236 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Inhil
Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memfasilitasi musyawarah desa dan kelurahan khusus yang menghasilkan terbentuknya 236 koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Inhil.

Koperasi-koperasi ini diarahkan menjadi lembaga ekonomi rakyat yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, tetapi juga menyediakan sembako murah, pelayanan kesehatan dasar, distribusi hasil pertanian, serta ruang partisipasi bagi masyarakat lokal dalam membangun ekonomi inklusif dan mandiri.

“Koperasi ini akan menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat. Kita pastikan mereka tidak hanya berdiri di atas kertas, tetapi berjalan nyata di tengah masyarakat,” tegas Herman.

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM juga telah menyiapkan program pendampingan, pelatihan manajemen koperasi, serta digitalisasi pengelolaan keuangan bagi para pengurus.

Harapan dan komitmen kedepan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa koperasi merupakan tulang punggung utama dalam strategi pencapaian Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa koperasi ke depan harus dikelola secara profesional, modern, digital, dan terbuka bagi generasi muda.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan Gerakan Nasional 80.000 Koperasi Merah Putih, secara serentak seluruh indonesia.