Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluh sering dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Megawati mengaku gemas dengan kabar hoaks tersebut.

“Saya dibilang PKI, tapi kok sampai hari ini enggak ditangkap ya?,” ujar Mega dalam acara Megawati Bercerita di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Senin, 7 Januari 2019.

Kendati demikian, terkadang Mega mengaku tak ambil pusing dengan berbagai tuduhan tersebut. Toh, kata dia, masyarakat kelas bawah yang masih belum terpelajar juga banyak yang tidak mengerti maksud PKI.

“Kita juga sedang menyiapkan amandemen peraturan pemerintah untuk menjadi dasar hukum bagi Kepala BP Batam yang akan dirangkap oleh Wali Kota Batam paling lambat 30 April 2019”

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) akan mendapatkan tugas untuk mengawal masa transisi hingga 30 April 2019.

Darmin dalam acara pelantikan Kepala dan Dua Deputi BP Batam di Jakarta, Senin, menambahkan pelaksanaan tugas tersebut akan dijalankan seiring dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Kita juga sedang menyiapkan amandemen peraturan pemerintah untuk menjadi dasar hukum bagi Kepala BP Batam yang akan dirangkap oleh Wali Kota Batam paling lambat 30 April 2019,” kata Darmin selaku Ketua Dewan Kawasan Batam.

Sebelumnya, pada Rapat Terbatas Kabinet pada 12 Desember 2018, pemerintah memutuskan bahwa Kepala BP Batam akan dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Kawasan Batam memastikan kebijakan jabatan ex-officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai persiapan menjelang pengelolaan BP Batam kepada ex-officio Walikota Batam, maka selama masa transisi, Dewan Kawasan memutuskan untuk melantik Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam.

Selain Edy Putra, ikut dilantik Purwiyanto sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam serta Dwianto Eko Winaryo sebagai Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam.

“Ketiga pejabat ini akan bertugas sekaligus merangkap jabatan deputi yang kosong. Kami percaya hal ini bisa dipikul dengan baik sehingga apa yang sudah diputuskan berjalan dengan efektif,” kata Darmin.

Hadir dalam pelantikan ini antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak.

Melalui pengangkatan ini, maka Edy Putra mendapatkan mandat untuk menyiapkan laporan peralihan jabatan ex-officio serta menyiapkan regulasi teknis untuk pelaksanaan jabatan ex-officio.

Tugas lainnya dari Kepala BP Batam dalam masa transisi ini adalah melaksanakan tugas rutin yang tidak bersifat kebijakan dan melanjutkan beberapa rencana BP Batam yang telah disusun sebelumnya.

Edy Putra telah memenuhi kriteria karena mempunyai pengalaman sebagai pimpinan birokrasi senior dan mempunyai pengetahuan mengenai Batam serta kebijakan dan pelaksanaan investasi dan pelaksanaan berusaha.

Selain itu, Edy Putra yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mampu menciptakan iklim yang kondusif baik konsolidasi internal maupun komunikasi ke pelaku usaha dan masyarakat.

Dalam jangka panjang, Darmin mengharapkan kepengurusan BP Batam yang baru dapat mengatasi dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi di Batam dan kegiatan investasi dapat kembali berjalan normal.

“Dengan demikian, proses perizinan investasi dan berusaha di Batam akan dapat segera selesai karena komando kebijakan berada pada satu tangan,” ujarnya.

Sumber: Antara

Palembang— Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menyebut kebijakan membocorkan pertanyaan pada debat pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pada 17 Januari bertujuan untuk menjaga martabat para kandidat.

“Kalau dibocorkan itu kan kesannya disembunyi-sembunyikan lalu dibocor-bocorkan. Itu memang disepakati, diskusi dulu pembahasan metode debat itu. Pertama, kita harus menjaga martabat kedua pasangan calon. Kedua, kita tidak ingin ada pertanyaan yang justru saling menjatuhkan,” ujar Arief usai pelantikan Komisioner KPU kabupaten/kota se-Sumatra Selatan di Hotel Horison Ultima, Palembang, Senin (7/1) dilansir melalui cnnindonesia.com

Arief berujar pihaknya berkaca pada pengalaman debat-debat sebelumnya yang terlalu mendetail dan sangat merinci hingga berkesan menjatuhkan salah satu pasangan kandidat pemilu. Dirinya pun menegaskan tidak menginginkan ada pertanyaan selain yang sudah disiapkan oleh KPU sebagai penyelenggara debat.

“Jadi kita tidak ingin ada pertanyaan lain. Debat itu kan salah satu metode kampanye. Tujuan debat adalah tersampaikannya visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon dengan baik,” kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menyatakan keputusan KPU tersebut tidak membawa keuntungan ataupun kerugian bagi semua pihak.

“Tidak ada untung, tidak ada rugi. Pak Jokowi sebagai petahana, tentu pada dirinya sudah ada dan sudah tersimpan data-data kebijakan, termasuk juga tabulasi, atas pro dan kontra,” kata Arsul di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/1).

TKN Jokowi-Ma’ruf, kata dia, melihat sebenarnya kisi-kisi pertanyaan itu dapat membantu kedua pasangan calon untuk mempersiapkan data-data dan jawaban yang lebih detail.

“Kalau orang tidak tahu kan, barangkali tidak bawa data, juga belum secara internal didiskusikan, jawaban hanya seminimal mungkin. Tentu ada sisi positif dan negatif,” ujarnya.

Sementara itu anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menyebut keputusan KPU membocorkan pertanyaan-pertanyaan debat perdana Pilpres 2019 membuat debat itu tak lagi menarik.

“Cukup aneh, menurut saya kenapa harus pertanyaan-pertanyaan itu dibocorkan atau diberikan? Itu kan enggak asyik lagi, enggak ada gregetnya, enggak ada efek kejutnya,” kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta.

“Puskesman Tembilahan Hulu adalah Puskesmas terbaik se Inhil. Kepala puskesmasnya terkenal paling tegas. Namun dengan Kepala Puskesmas yang memiliki kedisiplinan tinggi ini saja saya akui pelayanan kita masih ada celah minusnya.” 

Tembilahan, detikriau.org – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir segera membentuk Tim Pencari Fakta terkait adanya dugaan malapraktik di Puskesmas Tembilahan Hulu.

Pembentukan Tim pengumpulan informasi atas dugaan kelalaian dalam standar professional pelayanan kesehatan ini dijanjikan oleh Kepala Dinkes Inhil Zainal Arifin menjawab desakan masa aksi GMNI dan HMI dalam seruan aksi yang dinamai Revolusi Pelayanan Kesehatan Rakyat di Aula Wijaya Kesuma Dinkes Inhil, Senin (7/1/2019)

“kita akan bentuk Tim Pencari Fakta untuk menyelidiki secara detil teknis medis terkait pelayanan di Puskesmas Tembilahan Hulu.” Sampaikan Arifin yang saat itu didampingi sejumlah pejabat di Dinskes Inhil.

JIka nantinya memang ditemui adanya kesalahan, Arifin berjanji akan mengambil sikap tegas.”Kalau memang mengharuskan pemberian sanksi, tentunya secara prosedur akan kita lakukan,” ditambahkannya.

Sebelum kedatangan massa aksi hari ini menurut Arifin pihaknya sudah menerima sejumlah penjelasan dari Kepala Puskesmas Tembilahan Hulu dalam agenda rapat khusus terkait adanya dugaan malapraktik ini, termasuk esok harinya kembali melakukan rapat dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Inhil, Firman untuk menelaah jenis dan dosis obat yang diberikan kepada pasien yang diduga salah prosedur.

Hasil pengumpulan informasi sementara dari beberapa kali pertemuan itu dikatakan Arifin dijadikan sebagai informasi awal bagi pihaknya untuk kembali melakukan kajian secara lebih terperinci yang akan dilaukan oleh tim khusus terkait hal itu.

“Besok tim itu akan kita turunkan langsung. Kemudian hasilnya akan kembali kita rapatkan dengan IDI. Jika memang terbukti ada kesalahan, pasti akan kita tegaskan,” Tekankan Arifin.

Dinilai Arifin, apa yang disampaikan massa aksi hari ini diyakininya bentuk akumulasi atas sejumlah kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Inhil.

Ia juga mengaku, disamping dugaan malapraktik kali ini, sejumlah keluhan pasien akan adanya petugas medis yang “bermuka masam” termasuk mengenakan masker saat memberikan pelayanan kesehatan sudah beberapa kali didengarnya.

“Puskesman Tembilahan Hulu adalah Puskesmas terbaik dan bahkan kepala puskesmasnya terkenal paling tegas se inhil. Namun dengan Kepala Puskesmas yang memiliki kedisiplinan tinggi ini saja saya akui pelayanan kita masih ada celah minusnya. Tapi pada intinya kejadian ini akan jadi momen awal kita untuk lakukan perbaikan. Tidak hanya di Puskesmas Tembilahan Hulu tapi termasuk seluruh Puskesmas lainnya di Inhil,” pertegas Arifin

Saat ini kata Arifin juga, lebih dari 50 persen petugas medis diisi oleh tenaga honorer. Jika hal ini tidak dilakukan, mungkin saja menurutnya akan banyak pelayanan kesehatan yang tidak bisa dijalankan dan terpaksa harus tutup.

Ketersediaan tenaga medis di Inhil dipastikannya sangat mencukupi tetapi mungkin menurutnya dana pemerintah yang terbatas untuk mengangkat tenaga honorer sebagai PNS.

“Sekali lagi, ini momen intropeksi bagi kami utk lakukan reformasi pelayanan kesehatan kedepannya agar lebih baik lagi,” ujarnya

Arifin juga tidak menampik kemungkinan adanya upaya mediasi yang dicoba dilakukan pihak UPT Puskesmas Tembilahan Hulu menyikapi hal ini. Namun yang penting menurutnya jika memang ada kesalahan akui itu sebuah kesalahan.

“Mediasi sesuatu hal yang wajar agar suatu persoalan bisa segera ditemukan solusi dan tidak berlarut-larut. Tapi perlu dicatat, mediasi bukan untuk menutupi kesalahan.” Akhirinya.

Laporan: Ari Permana      Editor: faisal

Tembilahan, detikriau.org – Puluhan massa aksi menuntut Dinas Kesehatan Inhil untuk melakukan reformasi terhadap pelayanan kesehatan rakyat.

Tuntutan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa damai oleh gabungan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Inhil di Kantor Dinas Kesehatan di Tembilahan, senin (7/1/2019)

Kedatangan masa aksi sekira pukul 10.44 Wib di kantor Dinkes Inhil dikawal sejumlah petugas pengamanan dari Polres Inhil.

Tuntutan disampaikan orator massa melalui pengeras suara dipintu masuk gerbang kantor Dinkes. Sejumlah kalimat kritikan juga disertakan dalam bentuk tulisan diatas sejumlah kertas karton.

Pekik orator aksi taklama berselang mereda setelah pihak Dinas Kesehatan mempersilahkan massa aksi untuk melakukan dialog di Aula Wijaya Kesuma Dinkes Inhil.

Hadir saat itu Kepala Dinkes Inhil Zainal Arifin, Sekretaris Dinkes, Rahmi, Kabid Pelayanan Kesehatan Matzen serta sejumlah pejabat Dinkes lainnya.

Perwakilan massa aksi yang berasal dari dua Universitas di Inhil, UNISI dan STAI Auliaurasyidin megaku aksi yang mereka lakukan saat ini sebagai bentuk kritik langsung atas buruknya penilaian mereka akan pelayanan kesehatan di Inhil.

Catatan buruknya pelayanan kesehatan menurut perwakilan massa, Indra dan Agung Prayogi disampaikannya dalam bentuk “kasus” yang menurut mereka terjadi di Puskesmas Tembilahan Hulu.

Berdasarkan informasi yang kata Indra dan Yogi diterima dari salah seorang pasien keluarga Najamudin, diduga telah terjadinya kelalaian prosedur. Diagnosa awal yang harusnya dilakukan terhadap pasien dikesampingkan sehingga berakibat terjadinya kesalahan pemberian obat dan dosis kepada pasien.

Dugaan terjadinya malapraktik ini dikatakan mereka diketahui setelah pasien mendapatkan tindakan medis di UPT Puskesmas Gadjah Mada Tembilahan.

“Kami memiliki bukti otentitik. Pemberian pelayanan kesehatan kami nilai ngawur dan sangat tidak professional. Buktinya, golongan darah pasien saja salah apalagi penyakitnya, akibatnya obat dan dosis yang diberikan pada pasien tentu juga tidak benar,” sampaikan mereka

Tidak hanya sebatas itu, setelah diyakini adanya dugaan malapraktik, mereka menyebut pihak UPT Puskesmas Tembilahan melakukan upaya untuk meredam agar kasus ini tidak diperpanjang.

“Ini sangat kami sayangkan, UPT Puskesmas Tembilahan Hulu merupakan UPT terbaik di Inhil tapi ternyata pelayanan sangat mengecewakan,” kata mereka lagi.

Dalam pertemua itu, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama yakni menuntut Dinkes Inhil untuk memberhentikan tenaga medis yang tidak professional, memperbaiki layanan kesehatan rakyat, serta menerapkan kontroling oleh pemerintah daerah terhadap pelayanan di UPT di seluruh Kecamatan di Inhil.

“yang jelas kami menuntut tindakan tegas atas dugaan malapraktik di UPT Pusekesmas Tembilahan Hulu. Dalam 15 hari jika tidak ada kejelasan, kami akan bawa persoalan ini melalui ranah hukum,” Ancam massa aksi mengakhiri.

Laporan: Ari Permana     Editor: Faisal

Jakarta – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Simanjuntak, mengatakan, keputusan KPU yang membatalkan pemaparan visi misi calon presiden-wakil presiden yang sedianya akan digelar pada 9 Januari 2019 mendatang, menimbulkan kerugian bagi proses demokrasi Indonesia.

“Jadi menurut saya, ini justru merugikan bagi kualitas demokrasi kita,” kata dia, dalam diskusi Pojok Jubir ‘KPU Batal Sosialisasikan Visi Misi Paslon, Ada apa?’ di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

Simanjuntak mengatakan, sebenarnya melalui penyampaian visi-misi tersebut, dapat meningkatkan kualitas demokrasi jika disampaikan secara langsung oleh kandidat capres-cawapres.

“Sebab masyarakat dapat mengeksplorasi secara langsung dan mendalami visi misi langsung dari capres-cawapresnya,” tuturnya.

Ia memastikan, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi sangat siap menyampaikan visi misi untuk menjawab tudingan yang selama ini dialamatkan kepada keduanya, yang disebut banyak gimmick dan melemparkan pernyataan sensasional.

“Jadi yang terbayang dari Pak Prabowo dan Bang Sandi, satu forum di mana ada panelis dari universitas yang punya kompetensi dan keadilan terus bisa menggali, bahkan bisa membantah, bisa mengkritik seluruh visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi selama 2 jam itu, itu yang terbayang,” ungkapnya.

Menurut dia, dari penyampaian visi misi tersebut bisa menjadi kesempatan bagi publik yang ingin mengetahui secara detail visi misi Prabowo-Sandi karena tidak sedikit orang sangat ingin mengetahui lebih jauh tentang Prabowo-Sandi, hal ini bisa dilihat dari animo masyarakat jika keduanya datang ke daerah.

“Pak Prabowo merasa tertantang, ini lebih seru, nah ini ada kesempatan publik. Media itu melihat kompetensi dan harapan yang ditawarkan oleh calon ya. Itulah kenapa kemudian Mas Priyo dan kawan-kawan itu menyampaikan sebaiknya memang visi misi ini disampaikan langsung oleh capres dan cawapres. Nah kemudian teman-teman TKN Jokowi-Ma’ruf menolak terkait hal itu,” paparnya.

Mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan, meskipun penyampaian visi misi ini bukan bersifat debat, tidak diatur undang-undang, namun inisiatif KPU ini yang patut diapresiasi.

Sumber: Antara