Jakarta – Presiden AS Donald Trump menyebut dirinya adalah presiden AS yang diperlakukan lebih buruk oleh media sejak Abraham Lincoln.

Donald Trump menulis serangkaian kata-kata di Twitter sebelum pergi ke Delaware untuk menghadiri upacara penghormatan empat orang Amerika yang tewas di Suriah.

“Akan berangkat ke Dover untuk bersimpati kepada keluarga dari empat orang yang sangat istimewa yang kehilangan nyawa mereka dalam pengabdian untuk negara kita,” tulis Trump di Twitter pada hari Sabtu, seperti dilansir Tempo yang dikutip dari Russia Today, 20 Januari 2019.

Dua tentara AS, seorang warga sipil dan seorang kontraktor tewas dalam pemboman bunuh diri di kota Manbij, Suriah utara, yang dikuasai Kurdi pada hari Rabu. Tetapi presiden tidak berniat untuk fokus pada kunjungan mendadaknya ke Pangkalan Angkatan Udara Dower di Delaware terlalu lama.

Unggahan Twitter berikutnya didedikasikan untuk masalah yang sama sekali berbeda, seperti Trump mengutip mantan Ketua DPR, Newt Gingrich, yang – menurut dia mengatakan “Tidak ada presiden sejak Abraham Lincoln yang telah diperlakukan lebih buruk atau lebih tidak adil oleh media dari Presiden favoritmu, Saya!”

Pada saat yang sama, ia bersikeras bahwa “tidak ada presiden yang telah mencapai lebih banyak dalam dua tahun pertamanya selama menjabat!”

Pernyataan Trump terhadap Lincoln memicu reaksi dari para pendukung dan lawannya.

Trump mengatakan bahwa ekonomi AS adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah kami karena kebijakannya dan memperingatkan para pesaingnya agar tidak memakzulkannya karena hal itu akan menyebabkan kehancuran pasar saham.

Presiden melanjutkan, dan kali ini mengamuk tentang laporan BuzzFeed yang baru-baru ini mengklaim bahwa ia memerintahkan mantan pengacaranya, Michael Cohen, untuk berbohong kepada Kongres tentang pembicaraan tentang proyek Trump Tower di Moskow pada 2016.

Penasihat Khusus Robert Mueller, yang mengepalai Penyelidikan FBI atas kolusi Rusia, menolak klaim BuzzFeed dan menyebutnya “tidak akurat”.

Rentetan kicauan Twitter diakhiri dengan satu twit yang didedikasikan untuk perselisihannya dengan Demokrat atas pembangunan tembok di perbatasan Meksiko, yang memicu penutupan pemerintahan yang pada hari Sabtu kemarin memasuki hari ke-29 dan merupakan penutupan terpanjang dalam sejarah AS.

Jakarta — Seorang kaderPartai Bulan Bintang (PBB) bernama Ali Wardi diduga dipukuli sekelompok kader PBB lainnya di kantor DPP PBB, Jalan Raya Pasar minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1) malam. 

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer membenarkan keributan tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa Ali Wardi bukan pengurus PBB.

“Ali Wardi hanya mengaku kader,” kata Afri dilansir  CNNIndonesia.com, Senin (21/1).

CNNIndonesia.com masih berupaya mencari keterangan dari Ali Wardi terkait dugaan pemukulan itu.

Afri mengatakan, pada Sabtu malam, pengurus DPP PBB sedang mengadakan rapat. Mendadak di halaman kantor DPP terjadi keributan.

“Informasi yang saya dapat, kader PBB kesal karena dia (Ali Wardi) sering mengunggah status di media sosial yang menjelek-jelekkan Ketua Umum kita Yusril Ihza Mahendra,” kata Afri.

Afri mempersilakan kejadian tersebut diproses secara hukum. Kata dia, kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan arah dukungan Yusril Ihza Mahendra di Pilpres 2019.

“Laporkan saja,” kata Afri.

Pada Pilpres 2019, Yusril mendukung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun sejumlah kader PBB lainnya yang menamakan PBB Poros Merah mendukung calon Presiden hasil ijtima ulama, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sementara, Advokat PAS Lantang yang dipimpin kader PBB Novel Bamukmin berencana mendampingi Ali Wardi melaporkan kasus dugaan pemukulan itu ke Polres Jakarta Selatan.

“Pelaporan Insya Allah pukul 13.00 WIB,” katanya.

Menurut Novel Bamukmin, Ali Wardi akan melaporkan pelaku pemukulan bernama Sinyo, yang dia sebut sebagai loyalis Yusril Ihza Mahendra.

Jakarta, — CNN Indonesia wartakan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengindikasi adanya aroma politik jelang Pilpres 2019 dalam pembagian sertifikasi tanah oleh pemerintah. Hal itu dilontarkan menanggapi pembagian 6 ribu sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1) lalu oleh Presiden Joko Widodo.

“Kami tidak mau berasumsi ke arah politiknya. Tapi kalau dilihat dari sisi itu, ya, pasti ada lah politiknya,” ujar Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA, Benni Wijaya di D’Hotel Setiabudi, Jakarta, Minggu (20/1).

Dalam hal itu, Benni menilai pemerintah lebih memilih membagikan sertifikasi tanah daripada menyelesaikan konflik agraria terlebih dahulu. Terlebih pembagian sertifikasi dilakukan bukan pada tanah yang berkonflik sebagaimana biasanya.

“Kalau lihat dari indikasinya secara garis besar, banyak juga yang apresiasi sertifikasi. Dalam indikasi ini, bisa juga jadi strategi dalam pemenangan,” kata Benni.

Benni menjelaskan, indikasi itu muncul dari berkaca pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang baru ditandatangani di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal, lanjut dia, peraturan soal reformasi agraria itu sudah ditagih jauh sebelum pemerintahan Jokowi rampung.

“Dalam konteks Perpres RA itu, kan, baru diterbitkan September lalu. Ada dugaan bahwa ini ada kaitannya dengan Pilpres, karena perpres sudah dituntut jauh sebelumnya,” jelas Benni.

Selain itu, belum adanya kebijakan yang benar-benar mengimplementasikan reformasi agraria itu juga jadi salah satu indikasi. Benni menilai, hal itu tak sesuai dengan rencana reformasi agraria yang semestinya dimulai dengan penyelesaian konflik terlebih dahulu.

Benni juga menyayangkan sikap pemerintah yang bukannya fokus pada reformasi agraria, tapi justru malah mengencangkan pembagian sertifikat tanah yang sebenarnya tidak menyelesaikan konflik dan sengketa tanah.

Dalam substansi reformasi agraria, kata Benni, sertifikasi bukanlah bentuk reformasi agraria, melainkan bagian dari kelengkapannya. “Sertifikasi semestinya dilakukan setelah penyelesaian konflik dan distribusi tanah diselesaikan,” kata dia.

Jokowi membagikan sertifikat tanah kepada 6 ribu warga Kabupaten Garut pada Sabtu (19/1). Dalam kunjungannya kali itu, dia menyatakan bahwa pemerintah akan terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat.

“Hari ini telah diserahkan 6.000 kepada bapak ibu sekalian penerima sertifikat di Kabupaten Garut,” kata Jokowi saat memberikan sambutan di Lapangan Bola Cibodas, Desa Banjarsari, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1).

Sebagaimana yang dilaporkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, pemerintah bakal kembali menyerahkan sebanyak 60.900 sertifikat tanah di Kabupaten Garut.

SUKABUMI – , jpnn.com mewartakan, ribuan guru honorer di Kabupaten Sukabumi, Jabar, menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang.

Deklarasi dukungan disampaikan menyambut kunjungan Sandiaga Uno ke perusahaan Nadera Jaya, tepatnya di Jalan Raya Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jumat (18/1). Sandi mendapatkan sambutan antusias dari ribuan buruh dan guruh honorer di Kabupaten Sukabumi.

Deklarasi penandatanganan dukungan tidak hanya dari para guru honorer dan ketenaga kependidikan sekolah negeri Sukabumi Raya. Namun juga dari para buruh.

“Sebanyak 5.846 guru dari 47 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sukabumi menyatakan akan mendukung sepenuh hati pasangan calon Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Kami akan datang ke TPS pada 17 April 2019 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut,” jelas Ketua Guru Honorer Kabupaten Sukabumi, Arif Saipullah (32).

Walaupun para guru honorer dihalang-halangi agar tidak menggunakan pakaian PGRI untuk datang ke PT Nadera Jaya, mereka tetap berkomitmen akan mendukung sepenuh hati agar Prabowo – Sandi menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024.

“Kami dari guru honorer dan tenaga kependidikan merupakan warga Negara Indonesia dan pendidik yang teraniaya dan terdzolimi. Insya Allah, kami membawa misi bersama keluarga di rumah dan rekan-rekan kami yang lainnya akan mendokan dan mendukung Prabowo-Sandi. Deklarasi yang kami sampaikan ini, berdasarkan kesepaktan bersama dengan teman-teman guru honorer,” tandasnya.

Owner Perusahaan Nadera Jaya, M. Nasir mengatakan, kunjungan cawapres nomor urut 02 ini, disambut oleh 4 ribu massa yang terdiri dari masyarakat, para buruh, guru honorer dan tokoh ulama.

Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, ia berharap silaturahmi ini dapat mendatangkan berkah dan panjang umur. Dirinya menilai, PT Nadera Jaya merupakan karya anak bangsa yang bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

“Insyaallah Prabowo – Sandi akan mendukung perusahaan ini. Ya, tentunya harus ada pengusaha maju di daerah untuk dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi warga,” jelasnya.

Jakarta – viva.co.id mewartakan, Sekretaris Jenderal Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi atau Koppasandi, KH Al Khathath menilai, langkah Presiden Joko Widodo membebaskan Abu Bakar Ba’asyir sarat kepentingan politik.

“Beliau kan belum dibebaskan ya, peluangnya masih fifty-fifty. Pak Jokowi agak terlambat membebaskannya sekarang. Mestinya tahun lalu atau dua tahun lalu dibebaskan. Orang membacanya jadi seperti itu (sarat kepentingan politik), baik itu niat tulus maupun tidak tulus,” katanya saat ditemui usai hadir dalam deklarasi Koppasandi di Depok, Jawa Barat, pada Minggu 20 Januari 2019.

Hal ini, kata Khathath, menandakan bahwa politik terorisasi itu ada, sama seperti politik kriminalisasi ulama. “Abu Bakar Ba’asyir tidak layak dapat hukuman seperti itu. Karena faktanya dia tidak terlibat dalam satu kasus,” katanya.

Khathath pun kembali menegaskan bahwa kriminalisasi ulama benar adanya dan itu fakta. Bahkan, Khathath mengklaim pernah membahas langsung hal ini kepada Jokowi dan sang presiden pun tak menampiknya.

“Kriminalisasi ulama itu fakta yang tidak terbantahkan. Saya pernah sampaikan langsung ketika ketemu pak Jokowi pada tahun lalu, saya sampaikan bahwa kriminalisasi itu ada, dan faktanya korbannya itu saya sendiri. Dan beliau tidak membantah.”

Kala itu, Khathath dituding melakukan upaya makar dan sempat mendekam di balik jeruji besi sebelum akhirnya dibebaskan. “Saya dituduh makar tapi tuduhan itu tidak terbukti. Dari surat penangkapan bisa lihat bahwa saya ditangkap atas tuduhan makar yang katanya saya lakukan di Menteng 58, padahal saya enggak pernah ke sana,” ujarnya.

“Saya bilang sama polisi, enggak pernah ke sana gimana makarnya. Tapi ya karena keputusannya harus ditahan, ya mau gimana lagi,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, jika ada kesempatan ingin bertemu langsung dengan Abu Bakar Ba’asyir. Tak hanya itu, Khathath juga mengatakan, Koppasandi siap membuka diri untuk ulama tersebut.

“Saya kira kita terbuka untuk seluruh ulama, termasuk ustaz Abu Bakar Ba’asyir jika mau menyumbang gagasan, saran dan pikirannya untuk kemenangan Prabowo Sandi.”

PADANG – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis Jokowi – Ma’ruf mampu memperoleh suara diatas 50 persen di Sumbar pada Pemilu mendatang. Pemilu 2014 suara Jokowi hanya sebesar 23 persen.

“Jokowi – Ma’ruf setidaknya bisa menang diatas 50 persen. Insyaallah bisa,” ujar Surya Paloh dikutip dari JPNN.com

Kunjungan Surya Paloh ke Padang dalam rangka safari politik untuk mengonsolidasikan pemenangan di Pemilu 2019

Di Padang, Surya memompa semangat para pengurus, kader dan simpatisan serta caleg Partai Nasdem untuk bergerak dan bekerja keras untuk menang.

“Insyaallah Nasdem akan menjadi partai tiga besar. Caranya, kami menguasai dapil yang ada. Nah, di Sumbar ini ada tiga dapil. Kami pastikan tidak ada dapil yang kosong. Semua dapil harus mendapatkan minimal satu kursi DPR RI,” kata Surya dalam arahannya kepada ribuan kader di Padang, Sabtu (19/1) kemarin.

Tak hanya untuk Partai Nasdem saja, Surya juga menargetkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menang di Ranah Minang walaupun butuh perjuangan ekstra. Pada Pemilu 2014, suara Jokowi di Sumbar hanya sekitar 23 persen.

“Harus jujur saya katakan, ini memerlukan strategi khusus sehingga paling tidak suara Jokowi – Ma’ruf tak jauh lebih kecil dibanding yang diperoleh pemilu lalu. Saya menaruh rasa optimisme yang jauh lebih tinggi pada pemilu yang akan datang ini. Karena tahapan konsolidasi partai di Sumbar semakin lebih efektif,” kata dia.

sumber; jpnn.com     editor: faisal