Cara Praktis Membuat Sendiri Sekam Bakar Untuk Media Tanam

sekam bakar untuk media tanam. Foto: Net

detikriau.org – Arang sekam banyak dimanfaatkan oleh para petani sebagai media penggembur tanah, media tanam, media persemaian dan bahan pupuk kompos. Arang sekam dibuat dengan cara proses pembakaran tak sempurna (parsial) dari sekam padi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan arang sekam bisa anda dapatkan dengan mudah apabila anda berada di daerah dekat tempat penggilingan padi.

Arang sekam berfungsi untuk memperbaiki struktur fisik, kimia dan biologi di dalam tanah. Arang sekam mampu meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur dan mampu menyerap nutrisi dengan baik. Tanah yang gembur menjadi media tumbuh organisme hidup yang berguna bagi tanaman seperti cacing tanah, serta tidak membawa microorganisme patogen karena relatif steril akibat proses pembakaran.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa arang sekam bakar mampu berperan sebagai absorban, yang berfungsi menekan jumlah mikroba patogen dan logam berbahaya dalam kompos, sehingga menghasilkan tanah yang bebas dari penyakit dan zat kimia berbahaya. Sifatnya yang ringan dan mudah dibersihkan dari sampah membuat arang sekam banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan sebagai media tanam tanaman hias.

Berikut cara praktis yang bisa dicontoh untuk membuat sekam bakar. Simak Video tutorial berikut ini :

 




OJK izinkan uang muka kendaraan bermotor nol persen

Ketua DK OJK Wimboh Santoso membuka pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Jakarta, Jumat malam. (ANTARA/Indra A Pribadi)

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas habis kewajiban uang muka pada perusahaan pembiayaan (leasing/multifinance) untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan motor.

Dengan demikian, kini masyarakat yang menjadi konsumen perusahaan pembiayaan bisa mendapat fasilitas pembiayaan untuk memiliki kendaraan impian tanpa uang muka.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Pertemuan Tahunan Industri Keuangan 2019, Jakarta, Jumat malam, mengatakan pihaknya tetap memperhatikan aspek kehati-hatian meskipun membebaskan uang muka (Down Payment). Maka itu, uang muka nol persen hanya boleh diberikan perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio kredit bermasalah (non-performing finance) di bawah satu persen.

“Ini yang betul-betul tingkat kesehatannya sehat, dan NPF harus di bawah satu persen, artinya ini juga kami memancing tolong NPF ini diturunin dan kesehatannya harus bagus,” kata Wimboh.

Ketentuan DP nol persen ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang diterbitkan pada 27 Desember 2018 lalu dan dipublikasikan di situs resmi OJK pada Kamis (10/1). Dalam aturan sebelumnya, OJK menetapkan kewajiban DP untuk motor dan mobil paling rendah sebesar 5 persen dan paling tinggi sebesar 25 persen.

Wimboh mengungkapkan OJK juga memiliki tujuan lain melalui kebijakan ini, yaitu guna mendorong konsumsi domestik. Kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat dan selanjutnya meningkatkan pendapatan.

Dia menolak anggapan jika relaksasi ini dipandang hanya akan menjadi stimulus untuk sektor konsumtif. Menurutnya, relaksasi untuk mendapatkan kendaraan perlu didorong karena akan menjadi salah satu penggerak sektor produksi.

“Ini harus seimbang artinya kredit produksi memproduksi itu kan haeus ada yang beli, tidak bisa produksi semua kalau tidak ada yang beli jadi antara produksi, konsumsi, ekspor, ini harus seimbang,” ujarnya.

Wimboh berdalih bahwa relaksasi ini justeru dapat memicu perusahaan pembiayaan untuk memperbaiki rasio NPF-nya.

“Nah ini supaya lembaga pembiayaannya itu menjadi sehat, itu dulu. Tapi manajemen risikonya harus bagus, lembaga pembiayaannya juga harus sehat, dan juga NPF-nya kurang dari satu persen sehingga ruang dia masih besar,” jelas Wimboh.

Sumber: Antara




Korban Gempa Lombok Tagih Janji Bantuan Jokowi

Rumah yang hancur akibat gempa Lombok beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Fachri Fachrudin)

Jakarta — Korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, menagih realisasi janji bantuan pemerintahanJokowi seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 5/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok.

“Kami butuh bukti, bukan janji,” kata Kepala Desa (Kades) Jeringo, Sahril, ketika ditemui dirumahnya, Kabupaten Lombok Barat, Jumat.

Sahril yang mewakili aspirasi warganya tidak mau dijadikan ajang politik oleh pemerintah pusat. Dia tidak mengharapkan, ketika mendekati Pemilihan Presiden RI, pemerintah pusat baru merealisasikan bantuan.

Dia berharap pemerintah pusat segera merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat (korban gempa) sesuai dengan Inpres Nomor 5/2018 tersebut dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2/2018 tentang penggunaan dana siap pakai (DSP).

Dalam dua aturan dasar tersebut, dijelaskan besar dana bantuan yang diterima masyarakat korban gempa, antara lain Rp50 juta untuk kategori rusak berat, Rp25 juta untuk kategori rusak sedang dan Rp10 juta untuk kategori rusak ringan.

Untuk Desa Jeringo yang didiami oleh 2.734 jiwa dengan 822 kepala keluarga yang terdampak gempa dengan kategori berat sebanyak 93 persen. Mereka pernah mendapatkan bantuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI sebesar Rp1 miliar yang diterima langsung oleh Kades yang kemudian didistribusikan kepada semua warga, masing-masing warga mendapatkan Rp384 ribu.

Ia menambahkan, mestinya sekarang ini dalam kurun waktu 2019 sudah tertangani, tapi sampai sekarang baru 18 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah berupa rumah instan konvensional (riko).

Ia berharap agar kepala BNPB pusat yang baru segera melakukan evaluasi kebijakan pimpinan sebelumnya, membuat regulasi yang mempermudah masyarakat (korban gempa) mendapatkan hak-haknya dan merealisasikan janji-janji sebelumnya. Mustinah, warga desa Gelangsar berharap agar segera mendapatkan bantuan dari pemerintah baik berupa rumah maupun uang. Ia mengaku belum mendapatkan bantuan berupa apapun dari pemerintah.

Senada dengan itu Tohri, warga dusun Gelangsar juga berharap segera mendapatkan bantuan yang dijanjikan sebagaimana beberapa warga desa Jeringo.

Semua warga pada saat ini sudah kembali dari pengungsian dan tinggal di rumah yang mereka bangun sendiri secara swadaya dari puing-puing rumah mereka yang telah hancur oleh gempa.

sumber: cnnindonesia.com




Tanggapi GP Ansor, Tim Jokowi Klaim Tak Ada Kelompok Radikal

Foto: CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra

Jakarta — Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, mengklaim tidak ada kelompok radikal yang menginduk ke pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 itu. 

Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut ada sejumlah kelompok radikal yang menginduk ke salah satu paslon pilpres 2019.

“Yang pasti di kami tak ada yang radikal-radikal itu,” ujar Arya di posko pemenangan Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (11/1).

Kendati demikian, Arya enggan mengomentari lebih jauh terkait upaya konsolidasi kelompok radikal tersebut.

Ketua DPP Partai Perindo ini mengatakan hal itu menjadi kewenangan GP Ansor.

“Itu sama GP Ansor saja. Saya enggak mau campur-campurlah. Nanti dibilang kok dikit-dikit TKN nanggapi,” katanya.

GP Ansor sebelumnya menyatakan kelompok-kelompok radikal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia mulai terkonsolidasi menjelang pilpres 2019.

Konsolidasi yang mereka lakukan disebut bukan untuk mengacaukan jalannya pilpres 2019. Melainkan membawa agenda mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dengan mendukung salah satu paslon presiden dan wakil presiden.

Meski demikian, pihak GP Ansor tak merinci siapa capres-cawapres yang dimaksud.

Sementara kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno balik menuding ada kelompok penista agama juga menginduk ke satu capres yang lain.

sumber: cnnindonesia.com




Hadiri Kampanye Menantu Jokowi, Bupati Mandailing Natal Akan Dilaporkan Ke Bawaslu

Detikriau.org – Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Dahlan Hasan Nasution akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI karena diduga melanggar Pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Adalah Koordinator Bela Islam (Korlabi) yang berencana memperkarakan Bupati Madina Dahlan Hasan ke Bawaslu di Jalan HM. Husni Thamrin, Jakarta Pusat, hari ini (Sabtu, 12/2).

Korlabi akan melaporkan Bupati Madina Dahlan Hasan ke Bawaslu sekitar pukul 11.00 WIB. Perbuatan sang bupati dinilai telah meresahkan dan mengancam keutuhan bangsa.

Bupati Madina Dahlan Hasan bersama menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution diketahui menghadiri Tabligh Akbar yang diselenggarakan Pemkab Madina, di Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Madina, Sabtu (5/1).

Dalam sambutannya, Bobby Nasution berkampanye meminta dukungan untuk kemenangan mertunya yang menjadi petahana pada Pilpres 2019.

Selain itu, pada pertengahan Desember 2018 lalu, Bupati Madina Dahlan Hasan juga menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Nusantara Untuk Jokowi (N4J) untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Madina, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Pandanglawas, Pandanglawas Utara).

Bupati Madina Dahlan Hasan yang didaulat sebagai Ketua Dewan Penasehat N4J DPC Madina menyebutkan, suatu kebanggaan bagi warga Tabagsel ketika putri semata wayang Presiden Jokowi (Kahiyang Ayu) menjadi suami dari warga Madina (Bobby Nasution).

“Jokowi adalah mora kita, yang harus kita hormati dan kita dukung,” katanya

Sumber: rmol.co




Gempa 5,5 SR Guncang Bengkulu Utara

Bengkulu, detikriau.org – Gempa bumi 5,5 skala richter (SR) mengguncang Provinsi Bengkulu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa yang terjadi pada pukul 02.02 Wib, sabtu (12/1/2019) berpusat di 77 km Barat Daya Bengkulu Utara atau pada titik koordinat 3.37 LS – 101.29 BT pada kedalaman 10 km.

“gempa tidak berpotensi tsunami” terang BMKG.

Reporter: Amrul