Jakarta – viva mewartakan,  PT Garuda Indonesia Tbk, buka suara terkait anggapan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengatakan, satu per satu BUMN terus mengalami kerugian dan diambang kebangkrutan.

Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara menegaskan, hal tersebut belum terjadi. 

“Garuda bangkrut? Sebagai CEO Garuda, kalau bangkrut saya enggak di sini ya. Kalau menantang, yes,” kata Ari di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Ia pun menegaskan bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan terbuka selalu melaporkan kinerja keuangannya. Hanya memang, ia mengakui, pihaknya masih mengalami kerugian.

“Garuda ini listed company (perusahaan terbuka), setiap tiga bulan kita cantumkan kerugian berapa,” kata dia.

Dijelaskan dia, pada 2017, Garuda mengalami kerugian mencapai US$237 juta atau sekitar Rp3,6 triliun. Sedangkan hingga September 2018, kerugian Garuda sudah berkurang menjadi US$142 juta.

“Kita lihat nanti, akhir Februari atau Maret, kita akan membuka lagi (kinerja keuangan Garuda),” jelasnya.

Ari pun menegaskan bahwa pihaknya sebagai perusahaan terbuka tidak akan menutup-nutupi laporan keuangan. Apalagi, Garuda adalah satu-satunya maskapai penerbangan dalam negeri yang menjadi perusahaan terbuka atau listed company. 

“Jadi, struktur post setiap kalau public expose kita sampaikan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo menyebut ada sejumlah elite yang tidak mampu mengelola dengan baik Indonesia dengan membiarkan hasil sumber daya alam dinikmati orang asing. Hidup rakyat pun makin susah, bahkan sejumlah perusahaan milik negara atau BUMN terus merugi.

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan secara resmi membuka Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) serta MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Inhil dengan Desa se-Kabupaten Inhil Tahun 2019, Selasa (15/1/2019) pagi.

Acara yang digelar di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan ini menghadirkan Mantan  Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Moch Jasin Mashuri dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil, Susilo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, Unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Inhil, HM Yusuf Said dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil serta para Kepala Desa se-Kabupaten Inhil.

Dalam sambutannya, menurut Bupati, TP4D memiliki 2 fungsi. Pertama, memberikan penerangan hukum terkait materi perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan uang negara.

“Fungsi kedua, adalah melakukan diskusi atau pembahasan bersama untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan,” kata Bupati.

Bupati menuturkan, selain untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum, keberdaan TP4D, juga dijadikan sebagai sarana strategis untuk menguatkan jalinan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil.

“Hal ini tentunya sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015, Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, untuk Meningkatkan Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Instansi Pemerintahan,” ujar Orang Nomor Satu di Inhil ini.

Selaku TP4D, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Susilo mengapresiasi fokus Pemerintah Kabupaten Inhil dalam membangun perekonomian kawasan perdesaan melalui Alokasi Dana Desa pada program DMIJ Plus Terintegtasi.

“Tinggal lagi, ketaatan hukum dari para Kepala Desa beserta jajarannya. Jangan terlibat korupsi atau penyalahgunaan alokasi dana desa,” pungkas Kajari.

Guna mengantisipasi kekeliruan hukum dalam realisasi Alokasi Dana Desa yang disebabkan oleh ketidakpahaman Kepala Desa, diungkapkan Kajari, pihak Kejaksaan Negeri Inhil telah membuka kesempatan untuk berkonsultasi sebelum diambil kebijakan pembangunan di suatu desa.

“Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana caranya mengelola keuangan desa dengan baik sehingga tercapailah tujuan pembangunan daerah seperti yang diharapkan oleh Bupati Kabupaten Inhil,” pungkas Kajari.

Dalam kegiatan sosialisasi, dilakukan juga Penyerahan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Inhil kepada narasumber, penandatanganan MoU antara Kejaksaan Negeri Inhil dengan DPMD tentang Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Penandatanganan Fakta Integritas secara simbolis oleh perwakilan 3 desa, yaitu Desa Sungai Nyiur oleh H Palaloi, Desa Karya Tani oleh Anang Fahmi, Desa Simpang Kateman oleh Fahruzi yang disaksikan oleh Bupati Inhil./adv/diskominfops_inhil/*/Ari

JAKARTA — republika mewartakan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca dagang pada Desember 2018 kembali mengalami defisit  sebesar 1,1 miliar dolar AS. Dengan demikian, telah terjadi defisit neraca dagang selama tiga bulan berturut-turut sejak Oktober 2018.

Sehingga, total defisit neraca dagang sepanjang 2018 adalah sebesar 8,57 miliar dolar AS. Selama 2018, Indonesia hanya mengalami surplus selama tiga kali yakni pada Maret, Juni, dan September.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, mengatakan, Januari sampai November 2018 defisit neraca dagang sudah mencapai rekor sepanjang sejarah yakni sebesar 7,5 miliar dolar AS.  Kemudian jumlahnya meningkat menjadi 8,5 miliar dolar AS pada 2018. “Ini terburuk sepanjang sejarah,” ujarnya, Selasa (15/1).

Penyebab defisit berasal dari sektor migas dan non migas. Menurut Faisal defisit migas meningkat, namun yang sangat disayangkan surplus non migas menciut tajam.

“Jadi, tidak sepenuhnya tepat penyebab utamanya migas, sedangkan di non migas terdiri ekspor dan impor. Ekspor naik tapi impor naik tiga kali lipat dari kenaikan ekspor,” ucapnya saat ditemui di Gedung Kinanti, Jakarta Selatan, Selasa ( 15/1).

Menurut Faisal, defisit juga disebabkan oleh impor terkait proyek infrastruktur seperti, baja yang meningkat tajam sekali. Sadar atau tidak, kata ia, di dalam tubuh pemerintah itu ada petinggi atau menteri yang membuat ‘jalan tol’ untuk memuluskan impor. “itu harusnya yang harus diperhatikan,” ucapnya.

Dulunya, kata ia, baja kalau pun impor harus rekomendasi dari Kementrian Perindustrian  (Kemenperin). Sekarang tidak perlu dan ini seperti bergerilya menjadi rente.

Menurut Faisal, menteri perdagangan seharusnya mendorong ekskpor setinggi-tingginya dan menjaga tidak menciptakan ‘jalan tol’ buat impor.

“Namun, impor garam naik. Yang melakukan bukan Kemendag tetapi Kemenperin. Ekspor gula pun naik sejak 2016 padahal kebutuhannya tidak sebesar yang semestinya. Impornya tumbuh lebih tajam, terbukti dari stok yang meningkat,” ucapnya.

Impor gula dari Januari sampai November impor gula tertinggi sepanjang pemerintahan Jokowi mencapai 2,2 juta ton. Tak hanya itu, impor ban pada tahun lalu

Sementara itu, tahun lalu, impor ban meningkat 100 persen. Begitu pula beras yang surplus 2,8 juta ton, tapi tetap impor.

“Saya masih yakin memburuknya transaksi perdagangan selain minyak, juga diakibatkan dengan diciptakannya jalan tol oleh Kementrian Perdagangan,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), defisit pada tahun ini adalah yang terbesar sejak 1975.

Sejak 1975, Indonesia baru kembali mengalami defisit perdagangan pada 2012 yakni sebesar 1,7 miliar dolar AS. Kemudian, defisit kembali terjadi pada 2013 sebesar 4,08 miliar dolar AS dan pada 2014 sebesar 2,2 miliar dolar AS. “1975 terjadi defisit 391 juta dolar AS. Memang ini (defisit 2018) besar,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (15/1).

Defisit neraca dagang pada 2018 disebabkan defisit migas sebesar 12,4 miliar dolar AS. Angka itu tidak mampu mengkompensasi surplus nonmigas yang hanya sebesar 3,8 miliar dolar AS. Defisit perdagangan melorot jauh dibandingkan 2017 yang justru surplus 11,84 miliar dolar AS.

Ekonomi berjalan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, defisit neraca dagang sebesar 8,57 miliar dolar AS pada 2018 merupakan dampak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Jadi pertumbuhan ekonomi kita itu defisitnya di neraca dagang besar, itu justru di satu pihak karena ekonominya jalan,” kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (15/1).

Dia menjelaskan, lonjakan impor terjadi akibat banyak permintaan barang yang tidak diproduksi di Indonesia. Sehingga, menurutnya, impor tidak melonjak tinggi ketika ekonomi Indonesia melambat. Selain itu, dia mencermati defisit migas yang menjadi penyebab utama defisit neraca dagang 2018.

Menurutnya, defisit migas tidak mudah diturunkan lantaran masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Sementara, kinerja perdagangan nonmigas tak mampu mengimbangi defisit migas.

“Secara kebijakan, ya kalau migas itu tadi tidak mudah, walau ya kita berharap ada pengaruhnya dari B20. Yang perlu betul kita lakukan adalah mendorong ekspor nonmigas,” kata Darmin.

Darmin mengatakan, pemerintah akan memperbaiki kinerja perdagangan Indonesia dengan mengatasi hambatan dan mendorong komoditas ekspor strategis. “Untuk nonmigas, ya kita identifikasi hambatannya dan memilih komoditas mana yang didorong,” kata Darmin.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika melihat ada beberapa hal yang ikut mendorong lebarnya angka defisit neraca perdagangan tahun 2018.  Alasan pertama adalah dominasi faktor global. Erani mengutip penjelasan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebutkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina akan berimbas pada perekonomian negara-negara lain di dunia.

Bagi Indonesia, kedua negara tersebut merupakan pasar utama ekspor, dengan porsi masing-masing 10 persen untuk AS dan 15 persen untuk Cina. Namun meski terimbas perang dagang, ekspor ke kedua negara tersebut masih tumbuh positif masing-masing tiga persen dan 14 persen.

Alasan lainnya adalah fluktuasi harga minyak dunia. Erani menyebutkan, harga minyak dunia yang sempat menunjukkan tren kenaikan mau tak mau ikut menekan neraca perdagangan negara-negara importir minyak mentah. Meski begitu, BPS mencatat adanya tren penurunan nilai impor minak sejak November hingga Desember 2018.

Pada Desember 2018, mengacu pada data BPS, nilai impor minyak hanya 1,95 miliar dolar AS, atau masih lebih rendah dari Desember 2017. Erani yakin, kecenderungan penurunan harga minyak diprediksi membantu neraca perdagangan ke depan.  “Secara umum, kebutuhan impor minyak dan gas cenderung menurun karena penggunaan B20. Realisasi volume impor minyak dan gas sepanjang 2018 sebesar 49,11 juta ton, turun dari 50,37 juta ton,” jelas Erani, Selasa (15/1).

Erani menambahkan, depresiasi rupiah terhadap dolar AS juga ikut menyumbang lebarnya defisit neraca perdagangan.

JAKARTA — Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menegaskan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan membongkar kasus penculikan aktivis 1998, apabila terpilih menjadi Presiden RI periode 2019-2024. Menurutnya, Prabowo tidak akan berkata tak jujur terkair kasus penculikan aktivis 1998 yang seolah-olah dituduhkan kepadanya.

“Keyakinan saya kalau penculikan aktivis 1998 pasti dibongkar karena kalau tidak dibongkar seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar,” kata Desmond di acara peringatan 45 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Cikini, Jakarta, Selasa (16/1) malam.

Desmon mengatakan, bila Prabowo menjadi presiden maka tidak mungkin melanggar sumpah jabatannya, yaitu menjalankan undang-undang (UU) selurus-lurusnya sehingga akan membongkar kasus tersebut. Ia menilai, tidak mungkin presiden yang tersandera suatu peristiwa, lalu tidak berkata jujur sehingga kalau tidak jujur maka melanggar sumpah jabatan.

“Sumpah jabatan presiden itu melaksanakan UU selurus-lurusnya. Itu adalah masalah negara, bukan perseorangan,” ujarnya.

Menurutnya, membongkar kasus dugaan pelanggaran HAM bukan persoalan pidana biasa namun pertanggungjawaban negara melindungi warga negaranya. Tujuannya, menurut Desmond, agar peristiwa masa lalu tidak terulang lagi di masa depan sehingga kalau negara bisa melindungi warga negaranya maka kejahatan HAM itu tidak ada sebenarnya.

“Dalam konteks peristiwa 1965, hampir semua kasus yang bersifat pelanggaran HAM adalah ketidakmampuan negara melindungi warga negaranya. Kenapa ini tidak terbongkar? Karena negara tidak siap membongkar dirinya dengan institusinya,” katanya.

Ia mengatakan, apabila Prabowo melanggar sumpahnya sebagai presiden maka dirinya sendiri yang akan menuntut pimpinan partainya itu untuk membongkar kasus penculikan aktivis 1998.

sumber: Antara/republika

Surabaya – Antara mewartakan, Dewan Pers mendorong para pejabat atau instansi-instansi di pemerintahan agar memberi ruang yang lebih terbuka bagi wartawan demi memudahkan komunikasi, khususnya dalam rangka menangkal maraknya kabar bohong atau hoaks di media sosial.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo di Surabaya, Selasa, menilai literasi masyarakat Indonesia masih rendah sehingga mayoritas belum tahu cara menggunakan media sosial dengan semestinya yang sebenarnya dapat memaslahatkan banyak orang.

“Media sosial oleh masyarakat Indonesia masih digunakan untuk hal-hal yang negatif sehingga banyak orang menjadi korbannya,” katanya kepada wartawan, usai menjadi pembicara kegiatan dialog bertajuk Santun Bermedia 2019, Menyongsong Pesta Demokrasi dengan Bermartabat, yang berlangsung di Kampus Universitas Airlangga.

Stanley bahkan menyesalkan banyak pejabat yang justru terpancing dan ikut mengomentari hoaks yang berkembang di media sosial.

Menurut dia, para pejabat mestinya mengakrabkan diri dengan wartawan agar lebih mudah menjalin komunikasi, khususnya untuk menangkal hoaks yang berkembang di media sosial.

“Biarlah media sosial itu berada di dunianya sendiri yang kita di Indonesia belum punya pengawasnya. Kita cuma punya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang penegak hukumnya adalah Kepolisian Republik Indonesia,” ucapnya.

Stanley menyatakan masih percaya berita-berita bohong yang belakangan kian berkembang pesat di media sosial bisa ditangkal dengan memperkuat jurnalisme.

“Teman-teman wartawan kami dorong untuk memperkuat jurnalisme, yaitu menyampaikan informasi dengan menghadirkan fakta. Santun bermedia itu sebenarnya hanyalah ungkapan semata. Sesungguhnya bahasa jurnalistik boleh keras. Kritik di media massa boleh tidak santun. Tapi yang paling esensi adalah harus faktual,” tuturnya.

Surabaya – Antara mewartakan, Dewan Pers mengingatkan independensi wartawan, khususnya selama melaksanakan tugas peliputan di Pemilihan Umum Presiden maupun Legislatif tahun 2019.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo di Surabaya, Selasa, mempertanyakan independensi seorang wartawan jika ada yang melibatkan dirinya dalam tim sukses partai politik atau pemenangan salah satu calon yang akan berkontestasi di Pemilu Presiden maupun Legislatif 2019.

“Sebisa mungkin bersihkan ruang redaksi atau `newsroom` dari hal-hal yang mempengaruhi independensi seorang jurnalis,” katanya kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam kegiatan dialog “Santun Bermedia 2019, Menyongsong Pesta Demokrasi dengan Bermartabat”, yang berlangsung di Kampus Universitas Airlangga Surabaya, Selasa.

Dia menegaskan seorang wartawan harus memprioritaskan kepentingan publik dalam mencari informasi untuk diberitakan.

Seorang wartawan, lanjut dia, harus menjaring calon terbaik untuk diinformasikan kepada pemilih.

“Arahkan lensa kamera wartawan kepada kelompok pemilih rentan, misal pemilih pemula, perempuan, lansia, kelompok masyarakat miskin kota. Itulah yang harus didengar suaranya agar para calon bisa memasukkan visi dan misinya dalam agenda politik selama lima tahun ke depan,” tuturnya.

Wakil Ketua dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2007-2012 itu mengakui masih banyak media yang tidak berimbang dalam memberitakan masa kampanye Pemilu Presiden dan Legislatif 2019.

“Kami menunggu pengaduan terkait ketidakberimbangan pemberitaan selama masa kampanye Pemilu 2019,” katanya.

Stanley memaparkan, selama masa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 lalu, Dewan Pers telah memberi teguran kepada 28 media yang pemberitaannya tidak berimbang. “Kalau selama enam bulan terakhir ada sekitar 16 media yang telah diadukan kepada kami karena pemberitaannya tidak berimbang,” ucapnya.

Dalam hal ini, Stanley mendorong gugus tugas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Pers untuk duduk bersama dalam menilai integritas “newsroom” di berbagai media.