Jakarta – Tempo.co kabarkan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima pengembalian uang sejumlah Rp 70 juta dari seorang pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi. KPK menduga uang tersebut berhubungan dengan kasus dugaan suap perizinan Meikarta.

“KPK menerima pengembalian Rp 70 juta dari unsur pimpinan DPRD Bekasi,” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu, 16 Januari 2019.

Febri menuturkan uang itu dikembalikan saat pemeriksaan. Sebelumnya, KPK juga telah menerima uang total Rp 110 juta dari sejumlah anggota DPRD Bekasi. Dengan begitu jumlah uang yang telah dikembalikan unsur DPRD Bekasi adalah Rp 180 juta. KPK mensinyalir masih ada sejumlah anggota DPRD yang menerima duit atau pembiayaan pelesiran ke luar negeri.

KPK menduga salah satu negara yang menjadi tujuan jalan-jalan anggota itu adalah Thailand. Keluarga anggota DPRD diduga juga ikut diboyong ke negeri Gajah Putih itu. Identitas anggota DPRD yang ikut jalan-jalan itu telah dikantongi KPK.

KPK kini tengah menelusuri keterkaitan pembiayaan plesiran tersebut dengan kepentingan mengubah revisi aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Kepentingan itu muncul, karena proyek Meikarta yang rencananya dibangun di lahan seluas 500 hektar tak mungkin dilakukan tanpa mengubah aturan tata ruang. Oleh karena kondisi itu, KPK menduga ada pihak yang mendorong untuk mengubah aturan terkait tata ruang. “Kami dalami siapa yang berkepentingan untuk itu,” kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas Bekasi menerima suap untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Suap itu diberikan oleh eks petinggi Lippo Group Billy Sindoro dan tiga pegawai Lippo Group. Billy cs saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

“PDAM Sebut, Pekerjaan Baru Bisa dilakukan setelah diperoleh hasil konsultasi pihak rekanan pelaksana pekerjaan proyek rigid beton jalan Nasional dengan pihak KPK di Jakarta”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan perintahkan untuk segera lakukan upaya mempercepat perbaikan kerusakan pipa distribusi air bersih milik PDAM Tirta Indragiri.

Kerusakan yang menyebabkan terputusnya pasokan air bersih kesejumlah masyarakat pelanggan perusahaan daerah milik Pemkab Inhil itu diakui Bupati sudah banyak mendapat  keluhkan masyarakat.

“saya minta untuk secepatnya dicarikan solusi agar perbaikan kerusakan pipa PDAM dapat disegerakan,” ujar Bupati saat memimpin rapat khusus terkait hal ini di lantai 4 Gedung Kantor Bupati Inhil, senin kemaren

Dikatakan Bupati, disamping menjadi penyebab keresahan masyarakat, jika lambat diatasi, kebocoran pipa PDAM TI ini diyakini akan memberi dampak kerugian yang lebih besar, mengingat kerusakan pipa berada diruas jalan Nasional.

“Semua pihak terkait harus membantu dalam upaya penyegeraan perbaikan kerusakan pipa PDAM ini,” Perintahkan Bupati.

Turut hadir dalam rapat itu, Sekda Inhil H Said Syarifuddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Afrizal, Kadis PU Iliyanto, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Tengku Edy, Bagian Perekonomian Setdakab Inhil, Pihak PDAM TI dan Pengawas PDAM TI serta Kepala Badan Wilayah II dan pihak rekanan pelaksana proyek jalan Nasional.

Sementara itu, Kepala Bagian Produksi dan Distribusi PDAM Tirta Indragiri, Kamusni dikomfirmasi detikriau.org hari ini membenarkan adanya pertemuan khusus terkait upaya penyegeraan perbaikan kerusakan pipa PDAM TI yang disebutnya disebabkan pekerjaan beton rigid proyek jalan Nasional.

Dikatakannya bahwa dalam pertemuan saat itu, Bupati sudah perintahkan sejumlah pihak terkait untuk membantu.

Dinas PU menurutnya menyatakan kesediaan untuk mendatangkan pipa sebagai pengganti pipa yang rusak sedangkan dinas Perkim menyiapkan tenaga kerja untuk melakukan perbaikan.

“Rekanan akan menyediaan alat untuk memotong beton rigid. Tapi persoalannya untuk memotong beton rigid dibadan jalan Nasional itu, rekanan sebelumnya harus berkonsultasi ke Jakarta,” terang Kamusni

Keterangan Kamusni kepada detikriau.org juga, saat ini rekanan sudah berangkat ke Jakarta menemui pihak KPK untuk berkonsultasi masalah ini mengingat proyek pekerjaan jalan Nasinal yang sudah tuntas itu belum diserahterimakan.

“jadi perbaikannya tetap harus menunggu hasil konsultasi pihak rekanan di Jakarta. Mudah-mudahan bisa secepatnya ada solusinya agar keluhan masyarakat pelanggan kami bisa segera diatasi.” Akhiri Kamusni.

Repoter: Amrul

detikriau.org – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi proyek LRT Jabodetabek yang dinilia tidak efesien yakni Rp 500 miliar per satu kilometer.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, diwartakan kantor berita rmol.co mengatakan, hal itu seharusnya menjadi dasar untuk BPK melakukan audit terhadap proyek infrastruktur LRT tersebut.

“Kau KPK ini dia harusnya sudah menulis surat ke BPK sesuai omongan Pak JK untuk audit itu LRT. Loh Wapres yang ngomong,” kata Fahri dalam sebuah diskusi bertajuk “Divestasi Freeport: Indonesia Buntung Atau Untung?” di Hotel Gran Alia, Cikini, Jakarta, Rabu (16/1).

Politisi PKS ini menilai peran JK sejak tahun 2014 sudah terkunci. Sehingga, menurutnya hal ini seperti yang terjadi di akhir era SBY periode pertama.

“Di pemerintahan zaman SBY persis seperti ini juga, beliau (JK) di pemerintahan juga mengungkap beberapa kejanggalan,” imbuhnya.

Saat ini di era Jokowi, JK mengungkap mark upinfrastruktur. Ini pun seperti yang diucapkan JK pada tahun 2013 ketika menyebut negara akan hancur jika dipimpin oleh Jokowi dan saat ini sudah terjadi.

Wakil rakyat asal NTB ini menyatakan di sekeliling Jokowi, masing-masing memiliki agenda sendiri-sendiri. Akibatkannya pemerintah berjalan hanya berdasarkan pengaruh sekelilingnya yang tidak baik.

“Ini permainan kelompok yang disebut pak JK berbahaya. BPK sudah seharusnya audit infrastruktur, isinya penuh skandal,” tandas Fahri.

Detikriau.org – Kantor Berita Rmol.co mengabarkan bahwa hasil penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) terkait pelanggaran HAM saat peristiwa kerusuhan pada 1998 menyatakan bahwa Prabowo Subianto bukanlah pelaku.

“Hasil penyelidikan tidak menyatakan tegas bahwa Prabowo pelaku. Prabowo itu saksi, bukan pelaku dan juga bukan saksi pelaku,” kata mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai kepada wartawan di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1).

Pigai mengatakan Prabowo tidak terbukti terlibat dalam tragedi kemanusiaan tahun 1998. Peristiwa kerusuhan yang terjadi ketika itu, katanya, tidak bisa sepenuhnya diarahkan sebagai kesalahan satuan dalam sebuah angkatan di militer.

“Karena huru-hara peristiwa 1998 itu bukan hanya di lokalisir pada tugas dan kewenangan satu kesatuan angkatan saja. Huru-hara peristiwa tersebut adalah huru-hara nasional,” tutur Pigai.

Justru, katanya, merujuk peraturan-perundangan yang berlaku, tanggung jawab ketahanan nasional ketika itu berada pada pucuk pimpinan pertahanan nasional.

“Nah, pimpinan keamanan dan pertahanan nasional itu Angkatan Bersejata RI. Itu Wiranto. Commander responsibilities peristiwa 1998 adalah Wiranto sesuai dengan hukum HAM internasional dan hukum HAM nasional Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000,” demikian Pigai.

Jakarta – Tempo.co kabarkan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyarankan masyarakat memilih presiden dan wakil presiden dengan benar. Dia sendiri menyatakan memilih calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. atau Jokowi.

“Kalau saya, anak buahnya, menterinya, pembantunya Pak Jokowi. Jadi saya pilih beliau,” kata Ryamizard di kantornya, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Menurut Ryamizard, dukungan itu bentuk loyalitasnya. “Kalau saya tidak milih Pak Jokowi, saya mengkhianati beliau. Pengkhianat itu hukumannya ditembak mati,” ujar dia lagi.

Namun terlepas dari pilihannya, Ryamizard mengatakan pemilihan umum harus berjalan dengan baik. Kepada jajarannya dia mengimbau agar pesta demokrasi tak dijadikan pesta darah. Setiap peserta pemilu dan pendukungnya harus memiliki jiwa kesatria. “Yang menang jangan sombong, yang kalah jangan bermusuh-musuhan,” katanya.

Lulusan Akademi Militer 1974 itu juga mengingatkan para purnawirawan TNI untuk bersatu dengan prajurit yang aktif. Sebagai senior, para purnawirawan diminta memberikan contoh kepada generasi muda.

“Saya ingin purnawirawan bersatu, jangan saling klaim. Jadi dengan demikian kita bersatu, yang aktif dengan yang sudah purnawirawan. Tidak liar,” kata Ryamizard.