detikriau.org — Sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) mengundurkan diri dari pencalonan anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang atau PBB. Aksi tersebut salah satunya dilakukan oleh petinggi FPI asal Depok, Jawa Barat.
Adalah Habib Muhsin Ahmad Alattas, salah satu angota majelis syuro DPP FPI yang secara tegas mengakui pengunduran dirinya sebagai calon anggota legsilatif dari PBB. Muhsin mengungkapkan surat pengunduran dirinya telah diajukan secara langsung melalui kantor DPP PBB, sekira pukul 17.00 WIB, Rabu, 30 Januari 2019.
“Iya saya barusan mampir ke kantor DPP PBB menyampaikan surat pengunduran diri saya sebagai anggota PBB sekaligus diproses agar di calon legislatif juga mundur,” katanya dilansir VIVA.
Dasar dari surat pengunduran diri itu, jelas Muhsin, adalah sebuah rasa pertanggungjawaban dirinya secara moral.
“Ini pertanggungjawaban moral, baik kepada Allah Subhanahuwataala sebagai seorang muslim, sebagai pejuang Islam dan kepada masyarakat dan umat Islam yang menaruh harapan besar terhadap perjuangan saya menjadi calon legislatif melalui PBB,” ujarnya.
Alasan dasarnya, lanjut Muhsin, karena PBB dianggap tidak konsisten dan dinilai tidak lagi menghargai ijtima ulama lantaran telah memilih bergabung dengan kubu Joko Widodo, calon presiden nomor urut satu.
Sebagai pertanggungjawaban tersebut, Muhsin menegaskan, tanpa disuruh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, Ia sudah menyatakan mengundurkan diri. “PBB sudah menyimpang dari ijtima ulama. Menyimpang dari manifesto sendiri,” tegasnya.
Disamping itu, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab juga telah mengeluarkan maklumat terkait hal tersebut. “Tapi tetap saja diberikan hak masing-masing namun ada konsekuensinya. Yang disarankan Habib kan kader-kader FPI, saran khusus. Kalau selain saya di Depok enggak tahu apakah ada lagi, ini kan penyadaran masing-masing,” terangnya.
Caleg Vakum
Terpisah, Ketua DPC PBB Kota Bekasi Joko Utomo menyebut ada tiga calon legislatif yang sudah menyatakan vakum atas pencalonannya dalam Pileg 2019. Mereka memilih vakum karena dukungan PBB kepada calon presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Ada dua orang yang sudah secara tertulis memberitahukan perihal kevakumannya, tapi satu orang lagi belum secara tertulis,” kata Ketua DPC PBB Kota Bekasi, Joko Utomo, kepada VIVA, Rabu 30 Januari 2019.
Joko mengatakan, masing-masing caleg itu antara lain Ismail Ibrahim dari Dapil II, Bekasi Utara; Rustandi dari Dapil 1 dan Faizal dari Dapil VI. Khusus untuk Faizal kata Joko, belum menyampaikan secara tertulis keinginannya untuk vakum. “Kalau Rustandi dan Ismail Ibrahim sudah jelas menulis di grup internal kami,” katanya.
Meski begitu, kata Joko, pernyataan yang sudah disampaikan mereka merupakan hak prerogatif. PBB lanjutnya, tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk memberi sanksi. “Terkecuali ketika mereka terpilih mendapat kursi, baru bisa diberikan sanksi. Kalau sekarang kami nilai itu hak mereka,” imbuhnya.
Ada pun sanksi yang bisa menjerat ketiganya apabila terpilih nanti, kata Joko, bisa recall atau pergantian antar waktu (PAW). Menurut dia, para caleg tersebut tidak bisa mundur dari pencalonannya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena bisa terancam pidana.
“Kalau mereka mau mundur resmi dari KPU pasti kena sanksi pidana, makanya mereka memilih vakum,” jelasnya.
Joko tak menampik dukungan PBB kepada Jokowi-Ma’ruf Amin sangat berdampak pada internal partainya. Apalagi, Kota Bekasi merupakan wilayah yang banyak dihuni oleh para tokoh politik nasional. “Ada dampaknya ke kami atas putusan itu, tapi kami tetap dukung keputusan pusat,” tegasnya.
Haram Dipilih
Sebelumnya, politikus sekaligus caleg PBB, Novel Bamukmin mengharamkan dirinya untuk dicoblos di hari pemungutan suara Pemilu Legislatif 2019. Novel yang maju sebagai caleg DPRD DKI tak ingin dicoblos karena tak rela suaranya diberikan ke PBB.
“Benar (meminta tak dipilih) dan saya memang mengharamkan nama saya untuk dicoblos,” kata Novel saat dikonfirmasi VIVA, Rabu 30 Januari 2019.
Ia menyatakan tak rela bila ada satu suara pun yang memilihnya. Sebab, ia tak mau suara tersebut diberikan pada partai yang ternyata berada di barisan kelompok pendukung penista agama. Tak hanya itu, bagi dia, PBB saat ini mendukung koalisi yang mengkriminalisasi ulama.
“Karena saya tidak rela satu suara pun dari pencalegan saya diberikan kepada pendukung penista agama dan kriminalisasi ulama dan aktivis Islam,” kata Novel.
Bukan cuma Novel yang minta tidak dicoblos. Iwan Ahmad, seorang kader PBB Kota Padang, Sumatera Barat, juga minta hal serupa. Iwan terdaftar sebagai calon anggota legislatif untuk daerah pemilihan 3, Kota Padang, Sumatera Barat.
Sikap memilih mundur ini karena kecewa terhadap kebijakan partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra lantaran mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
“Saya kecewa, karena (kebijakan) ini keluar dari itjima ulama,” kata Iwan di Padang, Rabu, 30 Januari 2019.
Iwan mengatakan, kebijakan partai tersebut menimbulkan intrik internal di PBB. Meski tak mengetahui jumlah keseluruhan, namun ia menekankan banyak kader yang kecewa karena PBB mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.
Selain itu, ia juga tak bisa berbohong karena rakyat di dapilnya berbeda pilihan dengan PBB.
“Saya tidak bisa mendustai perasaan dan konstituen. Saya baru bisa mengundurkan diri dari PBB. Sebagai caleg harus melewati proses partai dulu,” jelas Iwan.
Pasca undur diri dari caleg PBB, Iwan akan fokus memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di dapil 3 yang meliputi Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung.
Tembilahan, detikriau.org – 400 kotak atau sebanyak 4.800 botol jamu Merk Tawon Klanceng tanpa dilengkapi label Kesehatan dan POM disita dari sebuah gudang dijalan lintas Provinsi, Rengat – Tembilahan di Desa Sungai Gantang Kelurahan Kempas Jaya.
“Seluruh Barang Bukti dan Pemilik dibawa ke kantor Loka POM Inhil untuk pengusutan lebih lanjut,” Sampaikan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony P SIK MH melalui Kasubag Humas, AKP Safri Joni SE
