detikriau.org – JAKARTA – republika.co.id mewartakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti fakta-fakta baru, yang muncul dalam sidang kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Salah satunya, soal permintaan Mendagri Tjahjo Kumolo agar izin proyek Meikarta dibantu.

Namun, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan untuk politikus PDI Perjuangan tersebut. Sebelumnya, Tjahjo menegaskan siap diperiksa oleh penyidik KPK bila keterangannya dibutuhkan.

“Bagus kalau para pejabat negara menyampaikan siap untuk diperiksa. Namun bagi KPK tentu hal pentingnya adalah apakah dibutuhkan pemeriksaan atau tidak,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (17/1).

Febri menuturkan, bila dibutuhkan keterangannya oleh penyidik, maka itu menjadi wewenang penyidik untuk melihat fakta-fakta yang sudah didapatkan. “Misalnya dari hasil pemeriksaan Neneng, dari hasil pemeriksaan Dirjen Otonomi Daerah dan juga dari fakta persidangan. Jika dibutuhkan tentu dapat diminta keterangan sebagai saksi.Tapi jika tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan maka proses penyidikan akan berjalan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, akan dianalisis terlebih dahulu,” terang Febri.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan proyek pembangunan Meikarta. KPK bahkan telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total iyang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp 13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hassanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp 7 miliar. Uang Rp 7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hassanah Yasin melalui para kepala dinas.

Mendagri Tjahjo Kumolo telah mengatakan, siap memberikan kesaksian ke penyidik KPK terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Itu setelah adanya pengakuan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah pada persidangan, Senin (14/1), yang menyatakan dirinya pernah diminta Tjahjo Kumolo membantu pengurusan izin Meikarta.

“Dengan munculnya telepon ini, kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).

Tjahjo sebelumnya disebut dalam persidangan dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. Tjahjo, menurut Bupati Neneng meminta tolong kepada dirinya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta.

“Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu’,” ujar Neneng dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1).

detikriau.org, DHAKA — republika.co.id mewartakan, setidaknya 1.300 Muslim Rohingya melarikan diri dari India ke Bangladesh sejak awal 2019. Para pengungsi khawatir akan dipulangkan ke negara asal mereka Myanmar.

“Selama setahun terakhir, pemerintah India mempersulit para pengungsi Rohingya di India,” kata Ravi Nair, dari Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Asia Selatan (SAHRDC) seperti dilansir rAljazirah, kemarin.

Nair mengatakan, Rohingya di India menjadi sasaran kunjungan rutin pejabat intelijen setempat. Warga Rohingya juga diperiksa secara detil dokumennya. “Sejumlah besar Rohingya, dari data kami menunjukkan lebih dari 200, pergi dari Jammu ke Tripura, Assam dan negara-negara Benggala Barat telah ditangkap dan dipenjara,” kata Nair.

Penangkapan warga Rohingya ini terjadi ketika nasionalis Hindu menyerukan agar mereka dideportasi secara massal.  PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) pun menuduh India mengabaikan hukum internasional.

Juru Bicara Kelompok Koordinasi Antar Sektor (ISCG) Nayan Bose mengatakan, laju kedatangan pengungsi baru ke Bangladesh telah meningkat sejak 3 Januari 2019. “Sekitar 1.300 orang dari 300 keluarga telah tiba dari India ke Bangladesh sampai hari ini,” katanya kepada kantor berita AFP.

Sementara, juru bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Firas Al-Khateeb mengatakan, pihaknya mengetahui situasi ini.  Mereka yang melintasi perbatasan dalam beberapa pekan terakhir telah dicegat oleh polisi dan dikirim ke Cox’s Bazar.

Sekitar 40 ribu orang Rohingya diyakini telah berlindung di India selama bertahun-tahun. Polisi Bangladesh mengatakan, mereka yang tiba di perbatasan sudah lama tinggal di India.

Muslim Rohingya selama beberapa dekade telah menghadapi penganiayaan di Myanmar. Pemerintah Myanmar menolak untuk mengakui mereka sebagai warga negara dan secara salah menyebut mereka sebagai imigran ilegal “Bengali”.

Mereka terkonsentrasi di negara bagian Rakhine. Di sana telah terjadi serangan brutal tentara Myanmar pada Agustus 2017. Penyelidik PBB menggambarkannya seperti genosida.

Setidaknya 720 ribu muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk bergabung dengan sekitar 300 ribu lainnya yang lebih dulu sudah tinggal di kamp-kamp di sana.

Amnesty International, di antara kelompok-kelompok hak asasi lainnya, telah mengecam India karena secara paksa memulangkan Rohingya ke Myanmar ketika penganiayaan di Rakhine sedang berlangsung.

Oxford Human Rights Hub mengatakan, India dan Mahkamah Agungnya melanggar kewajiban hak asasi manusia internasional.

Detikriau.org – abc.net.au mengabarkan, seorang mahasiswi asal Israel yang sedang berada di Melbourne dalam program belajar di luar negeri tewas dibunuh dan polisi sedang menyelidiki apakah dia diserang ketika turun dari tram di kawasan Bundoora.

Beberapa media Israel mengatakan korban adalah mahasiswi berusia 21 tahun yang sedang belajar di Shanghai University di China yang mengunjungi Melbourne untuk belajar selama 12 bulan.

Surat kabar Tel Aviv Haaretz melaporkan bahwa keluarga mahasiswi tersebut sudah menghubungi Kedutaan Israel guna mengatur pemulangan jenazahnya.

Pejalan kaki menemukan jenazah mahasisiwa tersebut jam 7 pagi hari Rabu (16/1/2019) di semak-semak di belakang Polaris Shopping Center di dekat Plenty Road di Bundoora, sekitar 30 km dari pusat kota Melbourne.

Kawasan Bandoora ini memiliki dua universitas yang berdekatan, yaitu La Trobe dan RMIT sehingga kawasan pemukiman di Melbourne sebelah utara ini populer sebagai tempat tinggal mahasiswa.

RMIT merngatakan kepada ABC bahwa mereka sudah diberitahu polisi mengenai tewasnya mahasiswi tersebut. La Trobe menolak memberikan komentar.

Polisi menjaga pemberhentian tram

Detective Inspector Andrew Stamper dari Kepolisian Victoria kemarin mengatakan bahwa polisi sedang berusaa memastikan apakah wanita tersebut diserang setelah turun dari tram jalur 86, dimana ada stopan sekitar 100 meter dari lokasi dimana mayat wanita tersebut ditemukan.

“Kami berusaha keras untuk mendapatkan jawaban mengenai hal tersebut, namun jelas karena ini dekat sekali dengan pemberhentian tram, ini adalah salah satu penyelidikan yang kami lakukan.” katanya.

Para detektif sedang berusaha berbicara dengan siapa saja yang berada di dekat Polaris Shopping Center atau mengendarai melalui tempat tersebut antara pukul 11 malam hari Selasa sampai pukul 1 pagi hari Rabu.

Polisi telah meningkatkan keberadaan mereka di daerah tersebut setelah kematian dimana petugas ditempatkan berjaga di dekat pemberhentian tram tadi malam.

Detektif dan petugas lainnya tampak terus mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian.

Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini

detikriau.org – Warga Amerika Serikat dibuat geger dengan beredarnya surat kabar Washington Post palsu pekan ini yang mengangkat headline bahwa Presiden Donald Trump melarikan diri ke Krimea.

Surat kabar tiruan itu dibuat oleh sebuah organisasi nirlaba yang juga membagikannya kepada orang-orang di sekitar Gedung Putih dan para komuter pada Rabu (16/1).

Salinan palsu surat kabar tersebut membuat kabar palsu yang menyebut bahwa Trump tiba-tiba meninggalkan kantornya pada jam 3:15 pada tanggal 1 Mei, meninggalkan pesan di atas serbet di Kantor Oval yang menyalahkan “crooked Hillary” dan “Media Berita Palsu” atas penerbangannya ke Krimea.

Laporan itu dengan teliti meniru gaya pelaporan berbasis sumber di Washington Post, dan mengutip empat pembantu Gedung Putih yang berbicara dengan syarat anonim. Mereka  menemukan serbet itu dua hari sebelum peristiwa berubah secara dramatis.

Pengunduran diri fiksi Trump dan sumpah Wakil Presiden Mike Pence berikutnya, yang langsung berjanji untuk menjaga profil serendah mungkin, datang di tengah-tengah protes besar-besaran yang dimotori oleh gerakan #MeToo sebagai tulang punggungnya.

Sementara ada spekulasi bahwa kelompok aktivis politik liberal radikal MoveOn atau CODEPINK, sebuah LSM akar rumput yang dipimpin perempuan, mungkin berada di belakang aksi beredarnya Washington Post palsu tersebut, The Yes Men, sebuah kelompok nirlaba progresif mengklaim tanggung jawab atas beredarnya surat kabar palsu itu.

“Cerita yang diceritakan makalah ini lebih masuk akal daripada kenyataan kita saat ini,” kata salah satu penulis laporan palsu itu seperti dimuat Russia Today sebagaimana dilansir rmol.co

Tembilahan, detikriau.org — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin meninjau potensi siput laut sebagai komoditas ekspor di Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kamis (17/1/2018).

Menurut Said Syarifuddin, siput laut merupakan komoditas ekspor yang sangat menjanjikan. Potensi siput laut yang cukup besar, diyakini mampu mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan Kecamatan Tanah Merah menjadi lebih baik di tengah kondisi perekonomian yang sulit saat ini.

“HNSI bersama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan mendukung serta mendorong potensi komoditi ekspor baru dibidang hasil laut perikanan tersebut sehingga perekonomian masyarakat nelayan dapat meningkat,” ujar Said Syarifuddin yang kini juga menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil.

Sementara itu, Yusuf Aziz, Ketua Ranting HNSI Kecamatan Tanah Merah sekaligus pelaku usaha hewan laut yang lazim dinamai masyarakat Inhil dengan nama Cincinot ini mengatakan, munculnya ide memulai bisnis biota laut dengan nama ilmiah Buccinum Undatum yang berasal dari keluarga Buccinidae dari kelas Gastropoda itu berawal dari kondisi perekonomian masyarakat yang terlihat sedang terpuruk. Salah satu penyebabnya adalah karena harga kelapa yang murah.

“Saat itu, Saya lihat masyarakat memungut siput laut dan memandang aktifitas masyarakat itu berpotensi untuk dijadikan bisnis baru. Saya mencoba menjembatani para nelayan melakukan ekspor ke Malaysia,” jelas Yusuf Aziz.

Nover, salah seorang nelayan yang tengah menjual siput laut hasil tangkapannya mengatakan, pendapatan hasil tangkap Siput Laut tergantung dari kondisi pasang surut air laut.

“Bulan November dan Desember merupakan puncak dari berlimpahnya hasil tangkapan siput laut. Dengan hasil tangkap bisa mencapai 100 kilogram dengan harga 11 ribu per kilonya jika diantar ke pengepul, hasil bersih pendapatan perorang berkisar antara 80-100 ribu,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC HNSI Inhil, H Said Syarifuddin beserta rombongan berkesempatan melihat hasil tangkap perikanan yang merupakan kekayaan kelautan yang ada di Kabupaten Inhil, khususnya perairan Kecamatan Tanah Merah, seperti ketam dan beberapa jenis ikan./adv/diskominfops_inhil/*/Ari Permana

Jakarta – Tempo mewartakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta maaf tak berani ambil risiko menaikkan premi BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan tersebut. Pemerintah menurut JK tersandera kondisi politik.

JK menyadari kenaikan premi bisa jadi solusi. Salah satu penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan ialah rendahnya premi yang dibayarkan sekitar 215 juta peserta. Di Vietnam saja, iuran jaminan kesehatan kelas terendahnya dipatok Rp 60 ribu sementara di Indonesia hanya Rp 23 ribu. Pada 2016, premi kelas terendah disesuaikan di kisaran Rp 25.500 hingga Rp 30 ribu.

Namun pemerintah, terutama menjelang pemilihan umum, tidak bisa menaikkan harga apapun. “Saya minta maaf, saya juga orang politik. Kita juga butuh momen-momen tertentu dalam periode politik yang kebijakannya harus menunggu waktu. Jadi jangan berharap banyak pada perubahan,” kata dia saat menghadiri diskusi dengan tema Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia, di CSIS, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Praktek seperti itu menurut dia lazim dilakukan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, kata JK, semua kebijakan dibuat populis mendekati pemilu.

Meski begitu JK memastikan pemerintah akan tetap bertanggung jawab mengatasi defisift BPJS Kesehatan. Pemerintah sudah menyuntik dana Rp 10,5 triliun pada 2018. Dana itu untuk menutupi defisit senilai Rp 16,58 triliun yang terdiri dari akumulasi defisit 2017 senilai Rp 4,4 triliun dan proyeksi defisit 2018 sebesar Rp 12,1 triliun.

Pemerintah juga mencoba mencari alternatif lain untuk menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan selain dengan menaikkan premi. “Solusinya bagaimana kita menyesuaikan layanan dengan wajar. Karena kalau terlalu murah juga dapat membawa budaya baru,” kata JK. Menurut dia, masyarakat kini mulai sering ke rumah sakit. Dulu, kata JK, pengobatan banyak dilakukan di dukun atau sekadar membeli obat di warung.

Pemerintah juga telah membuat beragam program kesehatan yang bersifat pencegahan. Salah satunya, program gerakan hidup sehat. “Kampanye bagaimana bergerak, makan sehat,” katanya.