Lokasi TPS Belum Ditentukan, Wabup Janji Ajak Rembukan Dengan Pedagang Sebelum Diputuskan

Wabup Inhil H Syamsuddin Uti saat meninjau langsung kondisi pasar terapung jl Yos Sudarso Tembilahan, kamis (31/1/2019)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti sampaikan bahwa lokasi dimana nantinya akan segera dibangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang pasar rakyat belum ditentukan.

Kepastian wadah relokasi sementara itu sebelumnya akan dibicarakan secara bersama-sama dengan para pedagang.

“Nanti kita akan diskusikan dimana lokasinya. Semuanya harus dibicarakan dulu sebelum diputuskan,” Sampaikan Wabup dihadapan sejumlah pedagang dalam kunjungannya ke pasar terapung Jalan Yos Sudarso Tembilahan, kamis (31/1)

Namun setelah TPS selesai dibangun, ditambahkan Wabup,  Ia berharap agar para pedagang dapat bekerjasama untuk memperlancar proses relokasi.

Terkait rencana pembangunan baru pasar terapung secara total, Wabup mengaku sudah merencanakan untuk mengunjungi Kementrian Perdagangan di Jakarta. Kunjungan itu kata Wabup salah satunya ditujukan untuk melobi guna mendapatkan bantuan pendanaan.

“Saya juga dalam waktu dekat akan ke Kementerian Perdagangan untuk membahas ini. Tapi yang paling penting sekarang pedagang harus direlokasi dulu.” Tegaskan Wabup.

Kunjungan Wabup ke Pasar Terapung untuk melihat langsung kondisi pasar rakyat yang kini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

Rapuhnya kondisi pasar yang memang sudah berusia tua itu menyebabkan sejumlah lapak pedagang ambruk dan terjun ke badan sungai. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2016 yang lalu dan terakhir pada senin (28/1/2019).

Sebelum berkunjung ke pasar rakyat, Wabup terlebih dahulu menggelar rapat terbatas bersama unsur terkait membahas perihal rencana pembangunan TPS termasuk teknis pelaksanaan relokasi sementara para pedagang di Kantor Diseperindag Inhil./adv/diskominfops_inhil/Ari Permana




Usai Jalani Perawatan di Penang, Hari Ini Ustaz Arifin Ilham Pulang Ke Tanah Air

Foto: Tribunnews.com

Jakarta –  Ustaz Arifin Ilham kembali ke rumahnya di kawasan Bukit Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/1/2019).

Bersama rombongan, Arifin Ilham pulang ke Indonesia menumpang pesawat jet pribadi, dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dari Penang, Malaysia.

Pesawat lepas landas dari DCA Pulau Pinang pukul 09.00 waktu setempat, dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 10.00 WIB.

Kumandang azan menyambut rangkaian rombongan Arifin Ilham yang kondisi kesehatannya telah membaik, saat memasuki kompleks Az-Zikra.

Dari dalam mobil Alphard warna putih, Arifin Ilham melambaikan tangan kepada warga yang menyambutnya, sekitar pukul 12.00.

Diberitakan sebelumnya, pimpinan Majelis Azzikra KH Muhammad Arifin Ilham sudah dibolehkan meninggalkan tempat istirahatnya di Apartemen Mansion One Jalan Sultan Ahmad Shah, Persiaran Gurney, Pulau Tikus, George Town Pulau Pinang, Malaysia, Kamis (31/1/2019).

“Insyaallah, Kamis (31/1/2019) beliau sudah bisa meninggalkan Penang untuk kembali ke Tanah Air,” ujar Asisten KH Muhammad Arifin Ilham, Ustaz Mohamad Abdul Syukur, ditemui di Apartemen Mansion One, Penang, Malaysia, Senin, menjelang berangkat Salat Subuh.

Menjelang Salat Subuh, Ustaz Arifin Ilham turun dari lantai atas apartemennya, kemudian disambut ibunya, Nurhayati, dan para jemaahnya yang sudah menunggu di lobi.

Arifin Ilham turun ke lobi bersama dua anaknya, Muhammad Amer Azzikra dan Muhammad Alvin Faiz.

Selanjutnya, didampingi asisten dan para jemaah, mereka bersama-sama berjalan kaki sejauh 600 meter dari apartemennya ke Masjid Jamik Al-Munawwar di Jalan Kelawai, untuk menunaikan Salat Subuh yang dimulai sekitar pukul 06.13 waktu setempat.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ustaz Arifin Ilham Pulang Pakai Jet Pribadi, Lalu Lambaikan Tangan dari dalam Alphard Putih, http://www.tribunnews.com/seleb/2019/01/31/ustaz-arifin-ilham-pulang-pakai-jet-pribadi-lalu-lambaikan-tangan-dari-dalam-alphard-putih.




Kader PBB Gulirkan Wacana Muktamar Luar Biasa

Kuasa hukum pasangan Capres Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra
Foto: Republika TV/Surya Dinata

JAKARTA – Wacana muktamar luar biasa Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menggulingkan posisi Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra bergulir.

Muktamar luar biasa ini bergulir setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB yang dipimpin Yusril memutuskan dukungan ke pasangan calon (paslon) nomor 01 Jokowi-Ma’ruf melalui rapat pleno DPP PBB pada 19 Januari 2019 lalu. 

Salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PBB daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VI (Depok-Bekasi), Habib Muchsin Alatas, mengakui ada langkah persiapan muktamar luar biasa PBB tersebut. Hal ini terkait sikap politik caleg PBB yang masih memegang hasil Ijtima’ Ulama yang mendukung paslon nomor 02 Prabowo-Sandi.

“Di antara yang kita dorong saat ini adalah soal muktamar luar biasa. Tapi yang berhak memutuskan itu adalah Majelis Syuro dan Dewan Syariah,” kata Habib Muchsin kepada wartawan, Selasa (29/1) kemarin melansir dari republika.co.id. 

Ia menyebut komunikasi terkait mempersiapkan hal itu telah dipersiapkan, dan ada timnya yang sekarang sudah berkomunikasi dengan Majelis Syuro, Mahkamah Partai, dan para wali amanah yang ikut mendirikan PBB.  

“Kita (caleg PBB pendukung hasil ijtima’ ulama) akan dorong agar bikin sikap taktis dan strategis secepat mungkin, bila tidak kita akan melepaskan keanggotaan dari PBB,” ujarnya. 

Penegasan yang sama disampaikan caleg PBB untuk DPR dari Dapil Sumbar I, Irfianda Abidin. Menurut Irfianda, Yusril sebagai ketua umum telah mengabaikan keputusan Majelis Syuro untuk mengikuti hasil ijtima’ ulama dengan mendukung paslon nomor 02. 

Dengan demikian, kata dia, para caleg PBB yang masih memegang keputusan Majelis Syuro menginginkan adanya muktamar luar biasa untuk mengganti Yusril. Ia mengungkapkan hampir semua caleg PBB terutama yang mengikuti keputusan Majelis Syuro sepakat perlu ada pergantian pimpinan. Dan saat ini sudah ada calon yang bersedia mengganti posisi Yusril. Tinggal bagaimana mekanisme organisasi kepartaian. 

“Secepatnya akan kita persiapkan untuk menuju muktamar luar biasa PBB ini,” kata dia. 

Irfianda mengaku informasi muktamar luar biasa ini juga sudah mendapat persetujuan dari beberapa anggota Majelis Syuro dan tokoh pendiri PBB. Ia berharap bila memang rencana muktamar luar biasa ini terselenggara, setidaknya sebelum pilpres muktamar luar biasa sudah bisa digelar. 




Amien Rais Ancam Menkumham: Kita Buat Perhitungan Nanti

 

Jakarta viva.co.id mewartakan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, mengultimatum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly. Amien menduga ada intervensi Yasonna terhadap proses hukum yang menjerat politikus musisi Ahmad Dhani.

Amien berpesan kepada Dhani agar mencatat semua kejanggalan yang ada di dalam Rutan Cipinang.

“Mumpung bertemu, saya meminta kepada Mas Ahmad Dhani, tolong selama Anda ditahan, catat baik-baik semua kejanggalan yang ada di dalam Rutan Cipinang ini. Bukan saja yang kasat mata,” kata Amien usai besuk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 31 Januari 2019.

Menurut Amien, ada informasi bila Menteri yang berasal dari PDI Perjuangan itu ikut campur tangan. “Saya dengar katanya memang ada campur tangan politik dari Menkumham yang sangat kentara,” ujarnya.

Amien dengan sedikit geram mengingatkan Yasonna bila benar dugaan intervensi itu. Sebagai pejabat, Yasonna mesti hati-hati bersikap. Ia pun siap buat perhitungan dengan Yasonna.

“Saya juga mengimbau kepada Yasonna Laoly, Anda ini menteri, Menkumham ya. Hati-hati Anda! Jangan sampai melakukan intervensi politik. Kita buat perhitungan nanti. Sekian saja,” ujar Amien.

Dhani dijebloskan ke Rutan Cipinang usai divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 28 Januari 2019. Dhani divonis 1,5 tahun pidana karena cuitannya di media sosial terhadap pendukung eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Cuitan Dhani lewat akun Twitternya pada 2017 lalu dianggap menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu golongan.




Pangkas Birokrasi Berbelit, Bupati Inhil Launching Perizinan Online

Bupati Inhil HM Wardan (tengah), Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti (kanan), dan Sekda Inhil H Said Syarifuddin (kiri)

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, melaunching Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik, Kamis (31/1) petang.

Dalam amarannya Bupati menyatakan selama ini banyak paradigma masyarakat bahwa proses pengurusan izin sangat lama dan berbelit-belit. Kedepan hal itu tidak akan terjadi lagi dengan adanya sistem online.

“Nanti pengurus izin tak membawa persyaratan lagi sebagai mana yang diminta, cukup mengisi melalui aplikasi yang telah tersedia, dimanapun berada,”jelasnya.

Dengan launcing ini maka semua proses pengurusan perizinan lebih cepat, hanya memakan waktu beberapa menit. Artinya, para pelaku usaha lebih efektif dari sisi waktu dan sekaligus efesiensi karena tidak perlu biaya apapun.

“Dimanpun merka berada bisa mengurus izin sepanjang jaringan intenet ada,”tukas Bupati

Hal ini lanjut Bupati, perlu untuk disosialisaikan karena telah menjadi tuntutan. Sebab, pelayanan akan efektif, efesien, murah dan mudah. Dengan demikian akan terjadi peningkatan pelayanan dan perizinan.

“Saya berharap agar tahapan pengurusan izin di linknya ke ruangan saya, wabup dan sekda. Supaya kami dapat melihat perkembangan pengurusan izin di Inhil,”paparnya.

Kepala DPMPTSP Inhil H Helmi D, mengatakan pada aspek regulasi penandatangan elektronik ini bersandarkan pada Peraturan Pemerintah No, 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elekteronik.

Serta Perbup No. 43 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Disamping itu pula telah memiliki sertifikat elektonik dari Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan MoU antara Dinas Kominfo dan Balai Sertifikasi elektronik Badan Siber dan Sandi Negara pada tanggal 17 Juli 2018.

Kegiatan yang dimotori Dinas Penanan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) inhil itu juga dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Inhil H Syamsuddin Uti, Sekda Inhil H Said Syarifuddin dan para pejabat liannya./adv/diskominfops_inhil/*/Ari Permana




Jenguk Ahmad Dhani, Sandiaga: Jika Menang, Kita Akan Revisi UU ITE

“Pasal karet itu, akhirnya masuk ke ranah abu-abu. Sangat rentan diinterpretasikan dan digunakan bahwa hukum dipakai memukul lawan dan menolong teman,”

Jakarta viva.co.id mewartakan, Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno siang ini menjenguk Ahmad Dhani di Rumah Tahanan Klas I Cipinang, Jakarta Timur. Sandiaga datang sekira pukul 15.09 WIB dan keluar 16.05 WIB.

Sandi, begitu ia akrab disapa menjelaskan, musibah yang diterima Dhani, membuatnya semakin yakin di bawah Prabowo-Sandi mereka akan melakukan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Ini membuat kami semakin yakin bahwa di bawah Prabowo-Sandi kami akan lakukan revisi terhadap Undang-undang ITE yang banyak mengandung pasal-pasal karet,” kata Sandi, Kamis 31 Januari 2019.

Dijelaskan Sandi, pasal karet yang terkandung dalam UU ITE saat ini masuk ke ranah abu-abu. Lalu, digunakan untuk membuat lawan dan menolong teman.

“Pasal karet itu, akhirnya masuk ke ranah abu-abu. Sangat rentan diinterpretasikan dan digunakan bahwa hukum dipakai memukul lawan dan menolong teman,” ujarnya.

“Jadi ini yang akan menjadi poin utama kita, PR terbesar. Mungkin, bagi kami salah satu prioritas utama adalah melakukan revisi kepada Undang-undang ITE ini, jangan lagi ada pasal-pasal karet. Dari pasal karet itu, akhirnya hukum itu tidak tegak lurus, hukum itu sangat tajam ke satu sisi, tumpul ke sisi yang lain, hukum itu tebang pilih, dan menghadirkan rasa tidak adil bagi masyarakat, terima kasih, saya pamit dulu,” tambahnya seraya berpamitan.

Kedatangan Sandi ke Rutan Cipinang ditemani Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil terlihat datang terlebih dahulu dari Sandi, setelah itu baru Sandi datang.

Sesaat sebelum Sandi datang, ada hal menarik yang disampaikan salah seorang pendukung Prabowo-Sandi, Ahmad Yani. Caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyebutkan, ketika Sandi datang hanya diperbolehkan empat orang masuk untuk menjenguk Dhani. Padahal sebelumnya, ketika Amien Rais datang, tidak ada pembatasan jumlah penjenguk.

Ahmad Yani menjelaskan, menurut petugas Rutan perintah pembatasan jumlah pengunjung sesuai perintah atasan.

“Tadi saya tanya, mereka bilang hanya boleh empat orang. Padahal, ketika pak Amien Rais masuk tujuh orang. Katanya perintah atasan pak,” ucapnya.