Tembilahan, detikriau.org — Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti memantau langsung kegiatan gotong royong pembersihan aliran anak sungai, parit XIII dari tanaman eceng gondok dan lumpur yang menjadi penyebab terhambatnya pengaliran air menuju sungai Indragiri. jumat (1/2)

Banjir akibat hujan lebat yang mengguyur kota Tembilahan pada selasa (29/1) malam membuat sejumlah pemukiman penduduk dibeberapa lokasi di Kota Tembilahan tak kunjung surut. Bahkan sebuah sekolah dasar di Jalan Tanjung Harapan Tembilahan terpaksa harus diliburkan karena air merendam ruang belajar.

Rembang – Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang Kiai Haji (KH) Maimun Zubair mengisyaratkan mendukung Joko Widodo alias Jokowi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019.

“Saya hanya menyampaikan, banyak orang menunggu-nunggu saya pilih siapa, ya (pilih) yang dekat saya, jadi ini tidak yang mengajak, semua punya kebebasan masing-masing, tapi yang dekat saya malam ini saja, yang dekat saja,” kata Maimun Zubair yang biasa disapa Mbah Mun di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Jumat.

Mbah Mun menyampaikan hal tersebut dalam acara “Sarang Berzikir Indonesia Maju” di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Saat menyampaikan hal itu, Mbah Mun duduk di samping Presiden Jokowi yang juga bersebelahan dengan Iriana Joko Widodo. Hadir juga dalam acara tersebut Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Maimun pernah menjadi anggota DPRD Rembang selama 7 tahun. Selain itu pernah menjadi anggota MPR RI yang mewakili daerah Jawa Tengah selama tiga periode. Saat ini, ia masih aktif sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Hari ini Jumat apa? Jumat pahing, ya tidak apa-apa. Saya ucapkan, yang saya ucapkan ini jadi pilihan pribadi saya, kepada siapapun wallahualam,” kata Maimun Zubair.

Ia berharap setelah Pilpres 2019 pada 17 April nanti kondisi Indonesia tetap damai. “Karena itu saya inginnya pemilu ini pemilu yang damai, pemilu perdamaian, pemilu yang setelah pemilu dapat menyokong dan disokong ajaran yang kita miliki, seperti ajaran agama kita, agama apa? Islam,” kata Mbah Mun.

Mbah Mun menjelaskan bahwa mencalonkan diri menjadi pimpinan itu hukumnya wajib dalam Islam. “Kalau tidak ada yang dipilih kan kosong. Mendirikan suatu negara itu kewajiban. Nabi (Muhammad) pertama kali tahun 611 pada 8 Agustus, Jumat pon, mendirikan negara Arab, dikatakan menasionalisasi Arab yang terpecah-pecah itu,” ujar Mbah Mun.

Ulama kharismatik untuk juga mengucapkan selamat kepada Jokowi dan Prabowo Subianto. “Jadi kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo saya ucapkan suatu pahala yang besar. Untuk memilih, pilihlah yang baik menurut masing-masing, saya tidak akan memperpanjang pidato atau sambutan saya dari pada, saya ucapkan ahlan wa sahlan (selamat datang),” kata Mbah Mun.[Antara|Tempo]

Jakarta – Tempo.co mewartakan, Organisasi Papua Merdeka atau OPM bersama sayap bersenjata gerakan, Tentara Pembebasan Papua Barat, mendeklarasikan perang terhadap pemerintah Indonesia selama konpers di Papua Nugini.

Hal ini disampaikan OPM selama konferensi pers di Port Moresby, 31 Januari 2019, yang juga dihadiri dua anggota parlemen daerah Papua Nugini, seperti dikutip dari laporan Radio New Zealand RNZ, 1 Februari 2019.

Juru bicara OPM Jeffrey Bomanak mengumumkan pejabat OPM mendukung deklarasi perang yang diumumkan Tentara Pembebasan Papua Barat terhadap pemerintah RI.

Jeffrey mengatakan serangan bersenjata terhadap Indonesia tidak akan berakhir sampai pemerintah Indonesia sepakat untuk mengadakan negosiasi damai. OPM sendiri telah menyusum tim negosiasi untuk hal ini.

Namun Indonesia berulangkali mencap OPM sebagai kelompok kriminal dan menolak negosiasi dengan OPM.

Dua anggota parleman lokal Papua Nugini yang hadir dalam konpers dan mendukung OPM, mendesak pemerintah Papua Nugini mengubah kebijakannya terhadap Papua Barat untuk menyelesaikan konflik.

Jurnalis NBC Rose Amos, yang meliput konpers, mengatakan Gubernur Ibu Kota Papua Nugini, Powes Parkop, hadir dalam pertemuan itu dan mendukung pengubahan kebijakan pemerintah terhadap Papua Barat.

Dalam pertemuan di Port Moresby Papua Nugini, perwakilan OPM dan Tentara Pembebasan Papua Barat juga meminta PBB turun tangan terhadap konflik di Nduga, Papua Barat.

 

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengambil langkah cepat mencarikan solusi mengatasi genangan air yang merendam sejumlah kawasan di Kota Tembilahan.

Genangan air yang disebabkan curahan hujan lebat yang mengguyur kota Tembilahan beberapa hari yang lalu itu menyebabkan terganggunya aktifitas masyarakat.

“harus segera dicarikan solusinya. Kemana air yang tergenang ini bisa dialirkan hingga ke sungai besar,”Perintah Bupati saat meninjau sejumlah kawasan terdampak, jum’at (1/2) sore.

Sejumlah langkah yang harus dilakukan menurut Bupati, pertama dengan melakukan pemetaan lokasi yang ditindaklanjuti dengan perencanaan untuk menyelesaikan objek masalah hingga benar-benar dapat terselesaikan.

“Kalau belum ada anggaranya, kan bisa dianggarkan tahun depan. Artinya ini bisa di lakukan secara terus menerus,”ujar Bupati.

Hasil tinjauan lapangan, Bupati menilai, anak sungai yang harusnya bisa mengalirkan air hingga ke Sungai Indragiri kondisinya kini dipenuhi endapan lumpur yang cukup tebal dan karenanya harus dilakukan pengerukan.

“Cara ini tidak hanya dilakukan saat musim penghujan, tetpi dilakukan dan dipantau secara berkala.” Sarankan Bupati

Pada peninjauan ini, Bupati juga tampak didampingi oleh Sekda Inhil H Said Syarifuddin, Kadiskominfo HM Thaher, Kepala Dinas Perkim H T Eddy Efrizal, dan beberapa pejabat instansi terkait, serta Camat Tembilahan Ahmad Khusairi./adv/diskominfops_inhil/Ari Permana

 

Jakarta – viva.co.id mewartakan, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD tidak melihat ada alasan hukum, terkait dugaan penistaan agama dari pernyataan Rocky Gerung yang menyebut ‘Kitab Suci adalah fiksi’.

“Saya tidak menemukan dalilnya. Tetapi, mungkin polisi temukan dalilnya, tunggu saja pengumumannya,” kata Mahfud, usai menghadiri peluncuran buku ‘Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di MK’ karya Denny Indrayana di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat 1 Februari 2019.

Mahfud enggan berkomentar lebih jauh, terkait apa yang sebenarnya dituduhkan kepada Rocky. Namun, bila terkait penyataan ‘Kitab Suci adalah fiksi’, menurutnya, Rocky bisa menjelaskan sebagai pemikiran intelektual.

“Itu kan orang punya pikiran, punya perspektif sendiri secara ilmiah. Lalu dipanggil, karena penodaan terhadap agama. Saya tidak menemukan dalilnya,” ujar Mahfud.

Ia tak ingin berspekulasi bila kasus Rocky Gerung kerap dikaitkan dengan isu politik saat ini. Tetapi, ia yakin kasus-kasus seperti ini akan mereda dengan sendirinya. “Kalau saya tidak paham (ada motif politik) dan mungkin ini akan mengendap sehabis pemilu seperti yang lain,” tegasnya.

Sebelumnya, Rocky Gerung dipanggil atas laporan yang dilimpahkan dari Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat oleh Jack Boyd Lapian ke Bareskrim Polri pada 16 April 2018.

Laporan Jack diterima dengan Nomor LP/512/IV/2018/Bareskrim tertanggal 16 April 2018, di mana Rocky disangkakan melanggar Pasal 156a KUHP.

Selain laporan ini, Rocky juga dilaporkan atas tuduhan yang sama oleh Permadi Aria, alias Abu Janda pada Rabu 11 April 2018 di Polda Metro Jaya. Laporan Abu Janda tersebut tertuang dengan nomor polisi TBL/2001/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 11 April 2018.

Jakarta — CNN Indonesia mewartakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut pernyataan Menkominfo Rudiantara soal ‘yang gaji kamu siapa’ lebih berkaitan dengan posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digaji oleh negara seharusnya netral dan tak mengaitkan segala hal dengan Pilpres 2019.

“Atas pernyataan ‘yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu’, ‘keyakinan’ dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut,” tutur Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/2).

“Melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN,” ia menambahkan.

Menurut Ferdinandus, Rudiantara hendak menekankan bahwa pegawainya harus netral dan tidak berpihak serta lebih berfokus pada tugas untuk memerangi hoaks.

“Dalam penutupnya sekali lagi Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara atau pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkominfo terlibat dialog dengan seorang pegawainya soal pemilihan dua desain stiker pemilu di atas panggung dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

Si pegawai yang memilih desain nomor 2 mengaku yakin dengan visi misinya. Ekspresi Rudiantara tampak terkejut dengan jawaban ASN itu. Ia menegaskan agar jangan mengaitkan dengan nomor urut capres dan bahwa ini adalah soal desain stiker, bukan Pilpres 2019.

Setelah sang ibu turun panggung, Rudiantara memanggil dan bertanya kembali kepadanya.

“Bu, bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Heuh? Bukan yang keyakinan ibu? Ya udah, terimakasih,” ucapnya.

Setelah itu, Rudiantara kembali menegaskan posisi Kemenkominfo yang seharusnya tak terseret dalam Pilpres 2019.

“Teman-teman semua tadi sudah disampaikan kita sebagai Kominfo jangan larut hanya kepada Pilpres, justru kita harus menjadi penyatu dari perbedaan-perbedaan,”

“Tolong titip temen-temen ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai pilihan haknya diatur, tapi kita sebagai Kominfo harus bisa menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat harus perangi yang membuat perbedaan-perbedaan dalam artian dalam bentuk hoaks, dalam bentuk berita palsu dan lain sebagainya,” urai dia.

“Jangan dikaitkan dengan pilpres, ibu bapak-bapak masih digaji oleh Kominfo, oleh pemerintah. Terimakasih banyak,” Rudiantara mengakhiri pernyataannya di atas panggung.