ANKARA — Anadou Agency wartakan, Para menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara bertemu di Thailand pada Jumat untuk membahas masalah Rohingya.

Dalam pertemuan itu, rencana untuk mengirim misi penilaian kebutuhan ke Myanmar dalam waktu dekat untuk memfasilitasi repatriasi Rohingya akan dibahas.

Harian The Bangkok Post melaporkan bahwa pertemuan yang berlangsung di Chiang Mai akan menindaklanjuti kunjungan ASEAN ke Myanmar pada November lalu.

Akhir tahun lalu, Sekretariat ASEAN yang bermarkas di Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana mengirim tim gabungan ke Myanmar.

ASEAN yakin bahwa para pengungsi harus bisa pulang dengan “sukarela, aman, terjamin, dan bermartabat”.

Perwakilan ASEAN juga diperkirakan membahas situasi Laut China Selatan, termasuk negosiasi antara ASEAN dan China tentang “menyusun kode etik untuk meredakan ketegangan” di perairan yang disengketakan.

Rohingya, yang disebut-sebut PBB sebagai kaum paling teraniaya di dunia, telah menderita sejumlah serangan sejak belasan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar perempuan dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh, setelah pasukan Myanmar melancarkan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017

Ontario International Development Agency (OIDA) dalam laporannya menyebutkan hampir 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh pasukan Myanmar sejak 25 Agustus 2017.

Laporan berjudul “Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira” menyebutkan bahwa lebih dari 34.000 Rohingya dibakar hidup-hidup, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli.

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak.

PBB mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan – termasuk pada bayi dan anak-anak – pemukulan brutal, dan penghilangan paksa oleh pasukan Myanmar. Penyidik PBB mengatakan pelanggaran semacam itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Jakarta — CNN Indonesia kabarkan bahwa perwakilan dari masing-masing kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 kompak meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak lagi membocorkan daftar pertanyaan untuk debat capres selanjutnya.

Debat kedua akan dilaksanakan 17 Februari mendatang di Hotel Sultan, Jakarta. Debat hanya akan melibatkan capres saja. Debat ini mengusung tema soal energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Sudirman Said, Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan KPU cukup memberikan kisi-kisi materi yang dibahas sepanjang debat kepada capres-cawapres.

Dia menolak bocoran daftar pertanyaan karena dianggap bikin aksi panggung paslon tidak alami.

“Apa sih yang mau dilihat di debat? Spontanitas. Kalau di pemerintahan kan tidak ada kisi-kisi sebenarnya, misalnya kejadian tsunami. Dengan bocoran pertanyaan tidak terlihat spontanitas saat debat,” ungkap Sudirman, Sabtu (19/1).

Pernyataan Sudirman itu sekaligus evaluasi terhadap debat capres perdana Kamis lalu.

Dia tak memungkiri banyak penonton kecewa karena kedua paslon menyontek isi jawaban yang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Padahal, masyarakat butuh jawaban spontanitas.

“Masyarakat ingin melihat seberapa pandai dan bagusnya calon pemimpin. Mereka kehilangan kesempatan menilai kemampuan orisinil dari kandidat,” tutur Sudirman.

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin bernama Lena Maryana menyatakan Jokowi-Ma’ruf mampu menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan saat debat meski tanpa ada kisi-kisi.

“Karena yang kami butuhkan itu kan jawaban spontanitas dari kedua pasangan calon, kemudian juga keaslian dari mereka,” ucap Lena.

Kemampuan Jokowi, menurut Lena karena  pertanyaan yang diajukan nanti tak jauh dari hal-hal yang dikerjakan Presiden setiap hari.

“Dua-duanya dari pihak kami apalagi juga orang yang berpengalaman,” ujarnya

Tembilahan, detikriau.org — Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti mengukuhkan kepengurusan Kerukunan Keluarga Banjar (KBB) Kecamatan Reteh periode 2019-2023, Jum’at (18/1/2019) di gedung serba guna, Kecamatan Reteh.

Dalam kegiatan tersebut, menyerahkan pusaka banjar Sebilah Mandau sebagai simbol kebesaran keluarga banjar kepada Ketua KBB Kecamatan Reteh, Drs Hermansyah.

Dalam amarannya Wabup mengatakan bahwa keberadaan KBB Kecamatan Reteh bertujuan untuk mempererat hubungan antar Keluarga Bubuhan Banjar, antar suku serta secara luas dimaksudkan untuk menjalin kebersamaan membangun negara.

“Mandau yang Saya serahkan ini diharapkan dapat dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya demi kepentingan kita bersama-sama dimanapun kita berada,” Sampaikan Wabup dalam sambutannya.

Menurut Wabup, Kerukunan Bubuhan Banjar Kecamatan Reteh yang baru saja dilantik diyakini akan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan, baik pembangunan secara fisik maupun spiritual.

“Mudah-mudahan, KBB dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan kebersamaan. Para pengurus bisa bekerja dengan baik membantu pihak Kecamatan juga Kabupaten Inhil,” pesankan Wabup.

Wabup meyakini, pucuk pimpinan KBB yang dipegang oleh Hermansyah dapat mencegah adanya gesekan- gesekan yang mungkin akan terjadi di masyarakat. Sebab, Hermansyah, lanjutnya, merupakan orang yang sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi.

“Harapan kepada masyarakat, terimalah Ketua ini sebagai bagian dari masyarakat. Banyaknya Kerukunan dengan kebersamaan ini Reteh akan bagus dan berjalan dengan baik,” kata Wabup.

Ketua KBB Kecamatan Reteh, Hermansyah dihadapan Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti dan hadirin saat itu mengucapkan rasa syukur atas kembali terpilihnya Dirinya sebagai Ketua KBB Kecamatan Reteh periode 2019-2023.

“Alhamdulillah, Saya sudah 3 kali terpilih dari 2011, 2015, 2019 dan akan terus berbuat yang terbaik,” ikrarkannya.

Menanggapi permintaan Wakil Bupati untuk menjaga keharmonisan antar suku, Hermansyah berkomitmen akan senantiasa berkonsultasi dengan paguyuban lain termasuk menjalin komunikasi dengan lintas suku.

“Alhamdulillah, sampai saat ini, Kecamatan Reteh tidak ada gesekan. Terus kita kembangkan organisasi kita, kita cinta wilayah kita dan kita semua NKRI,” tutur Hermansyah.

Disamping itu, Hermansyah mengatakan, KBB Kecamatan Reteh akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Reteh dan mendukung kerjasama dengan unsur Forkopimcam Kecamatan Reteh.

“Mohon dukungan kembali oleh seluruh anggota. Apa arti sebuah organisasi tanpa adanya kerjasama. Organisasi harus dikembangkan dan semua akan berjalan lancar menuju kemajuan,” Akhiri Hermansyah.

Sementara itu, Camat Reteh, M Rafi mengaku sangat mendukung dengan adanya KBB di Kecamatan Reteh. Dia menilai, keberadaan KBB dapat menjadi patron dalam rangka pelestarian sosial-budaya yang ada di masyarakat serta menyatukan pikiran positif.

“Mudahan-mudahan, kedepan kita dapat berkoordinasi dengan baik. Kami siap diskusi untuk kemajuan bersama. Mari bekerjasama dan kita bangun Kecamatan Reteh,” imbau Camat./adv/diskominfops_inhil/Ari Permana

Sukoharjo – Tempo.co mewartakan bahwa Keluarga Abu Bakar Baasyir yakin pembebasan pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid itu tidak terkait dengan kepentingan politik. “Alasannya adalah masalah kemanusiaan,” kata anak bungsu Baasyir, Abdurrochim saat ditemui di Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Sabtu 19 Januari 2019.

Alasan Abdurrochim sama dengan yang disampaikan Pengacara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra ketika menjadi khatib dan imam salat Jumat di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, tempat terpidana 15 tahun perkara terorisme itu dibui.

Abdurrochim mengatakan pembebasan Ba’asyir yang terjadi menjelang pemilihan presiden membuat banyak kalangan mengaitkan kebijakan itu dengan politik. “Tapi terserah orang bilang apa, kami yakin tidak ada kaitannya,” kata dia.

Upaya untuk membebaskan Baasyir dari dalam penjara menurut dia sudah dilakukan sejak lama. “Mungkin sudah lebih dari setahun.” Pengacara sudah mengirimkan surat kepada presiden sejak lama tapi masih banyak kendala. “Akhirnya bisa terealisasi atas bantuan Yusril.”

Menurut Abdurrochim, pembebasan ini respon dari permintaan keluarga. Menurutnya, kondisi Baasyir saat ini sudah uzur dan memiliki keluhan beberapa penyakit. “Sudah seharusnya hidup bersama keluarga.” Namun, ia mengakui bahwa secara umum kondisi kesehatan ayahnya baik.

Abdurrochim menolak mengomentari pengumuman pembebasan Abu Bakar Baasyir yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra, Pengacara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf Amin. “Soal itu kami tidak tahu menahu.”

Akhir pekan lalu calon wakil presiden Sandiaga Uno juga berupaya menemui warga dan tokoh dari Ngruki. Beberapa tokoh dari Pesantren Ngruki juga terlihat datang. Tapi pertemuan itu batal digelar lantaran Sandiaga terlambat tiba di lokasi.

“Dirjen Kemenristek Dikti RI sebut, Kedepan Kabupaten Indragiri Hilir akan dijadikan Klaster Kelapa di Indonesia”

JAKARTA, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan lakukan audiensi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) RI di Ruang Rapat Hotel Mercure, Pantai Indah Ancol, Jakarta Utara, Jum’at (18/1/19).

Audiensi yang dilakukan Bupati ini sebagai salah satu upaya mengembangkan dan meningkatkan produk turunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil.

Kehadiran Bupati yang saat itu didampingi Sekda, Asisten II, Kepala Bappeda beserta Kabid, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perkebunan, Plt. Kadis Perindag, Kabag Ekonomi & SDA serta Kasubbag diterima oleh Kemenristik Dikti RI diwakili Dr Ir Jumain Appe MSi, Direktur Jendral Inovasi dan Penguatan dan Eka Gandara, Kasubdit Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi Kemenristek Dikti.

Audiensi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir saat itu juga dihadiri, Prof Wisnu Gardjito beserta sejumlah pelaku usaha yang menggunakan produk dasar kelapa.

“Kedepan, Kabupaten Indragiri Hilir akan dijadikan Klaster Kelapa di Indonesia dengan 3 hal, yakni mendorong kreativitas, melakukan inovasi, dan interpreneurship,” ungkap Dirjen Kemenristek Dikti Dr Ir Jumain Appe MSi.

Beliau menjelaskan, seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa dimanfaatkan mulai dari daging sampai pohonnya. Kemenristek Dikti menurutnya akan mendorong kelapa menjadi produk unggulan Nasional. Untuk itu, harus diberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga bisa menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat dengan tujuan mendorong kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan konsep dari hulu hingga hilir.

“Untuk itu, Kemenristek Dikti RI akan mendorong daerah-daerah yang berpotensi bisa dikembangkan kedepannya”, katanya sembari mendambahkan kedepan, bagaimana secara bersama-sama membangun perkelapaan di Inhil yang unggul dimasa yang akan datang.

Sementara itu, Bupati HM Wardan paparkan bahwa Kabupaten Inhil merupakan Kabupaten terluas jika dibandingkan dari 12 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Dengan memiliki wilayah seluas itu masyarakat Inhil sebagian besar bergantung pada komoditi kelapa.

Bupati menambahkan, berdasarkan penelitian Prof Wisnu Gardjito ada 1500 turunan kelapa. Namun dalam pengembangannya di Inhil ditemui permasahan, salah satunya adalah permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai petani kelapa, yakni kondisi tanaman kelapa yang sudah tua.

“Dengan ketergantungan masyarakat Inhil terhadap komoditas kelapa, kami sangat mengharapkan adanya inovasi baru dari Pemerintah Pusat,” harap Wardan.

Sekda yang ikut mendampingi menambahkan, hal ini juga mengingat wilayah Kabupaten inhil merupakan wilayah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Negara Singapora dan Malaysia.

“Dari sisi ekonomi, letak geografis Kab Inhil ini tentulah sangat menguntungkan.” Diyakinkan Sekda./adv/diskominfops_inhil/Ari Permana

Jakarta — ANTARA News mewartakan, Duta Besar RI untuk Palestina Andy Rachmianto menyalurkan bantuan kemanusiaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Indonesia kepada para pengungsi Palestina di Yordania.

Pemberian bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina merupakan bagian tidak terpisahkan dari dukungan Indonesia kepada perjuangan Palestina dalam memperoleh kemerdekaan, demikian disampaikan dalam keterangan tertulis dari KBRI Amman, Yordania, yang diterima di Jakarta, Jumat (18/1).

Kedutaan Besar RI untuk Palestina yang berkedudukan di Amman, Yordania, sangat mengapresiasi peran langsung Baznas yang bekerjasama dengan “Jordan Hashemite Charity Organization” (JHCO) dalam mendukung kegiatan diplomasi kemanusiaan yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo sebagai salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Penyerahanan bantuan berupa obat-obatan yang dilakukan pada 14 Januari tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara Baznas dengan JHCO yang telah ditandatangani pada 8 Oktober 2018 di Kementerian Luar Negeri RI yang disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki.

Pada tahap awal, Baznas telah mendistribusikan bantuan senilai 150 ribu dolar AS, yang merupakan dana bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina yang berada di pengungsian dan sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat dunia.

Baznas mempunyai dua program bantuan untuk pengungsi Palestina, yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan, guna membantu para pengungsi mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan hidup yang lebih baik.

JHCO yang didirikan pada 1990 merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Yordania dan merupakan satu-satunya lembaga yang mendapat mandat resmi untuk mengkoordinasikan penyaluran bantuan kemanusiaan, baik di dalam negeri Yordania maupun kepada negara-negara sahabat, termasuk Palestina.

JHCO dipilih sebagai mitra Baznas untuk penyaluran bantuan kepada pengungsi Palestina karena memiliki akses dan jaringan yang luas atas kerja sama dengan berbagai pihak terkait, antara lain dengan otoritas Palestina, pemerintah Israel, Tentara Nasional Yordania (Jordan Armed Forces/JAF), Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA), Komite Palang Merah Internasional (ICRC), dan berbagai organisasi internasional lainnya.

JHCO mempunyai jaringan data lengkap pengungsi di Yordania yang jumlahnya melebihi empat juta orang, termasuk pengungsi Palestina sebanyak 2,2 juta orang dan 1,3 juga pengungsi Suriah serta pengungsi dari negara-negara tetangga lain Yordania, seperti Irak, Yaman, Libya, dan Somalia.